Misalnya, kebutuhan untuk mengetahui rencana, program, proses serta alasan pengambilan suatu kebijakan publik termasuk yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.

Saat seluruh informasi terbuka untuk publik, maka masyarakat bisa terlibat melaksanakan pengawasan umum terhadap penyelenggara pemerintahan.

Bahkan masyarakat bisa terlibat dalam perencanaan dan penyusunan kebijakan publik serta pembuatan keputusan yang dapat mempengaruhi kehidupan khalyak umum.

Selama pandemi Covid-19 dari tahun 2020 sampai hari ini terdapat peralihan sumber informasi.

Biasanya mendapatkan informasi bisa dengan mengunjungi langsung pusat instansi, namun kali ini seluruhnya serba digital.

Seperti halnya pada kantor Pengadilan Agama Padang Kelas I A.

Keterbukaan informasi di website resmi milik Pengadilan Agama Padang Kelas I A mempermudah pengunjung untuk mendapatkan informasi, jadwal persidangan, pembiayaan uang perkara dan lain sebagainya.

Di website resminya, para pengunjung yang memiliki kesulitan untuk mencari notaris untuk membuat surat pernyatan gugatan atau permohonan perceraian, bisa lansung membuat secara mandiri tanpa harus menemui notaris.

Para pengunjung bisa mengisi formulir saja yang sudah tersedia di website resmi.

Berbeda dengan dulunya, setiap masyarakat yang ingin mengajukan perceraian harus menemui notaris untuk membuat surat pernyataan atau permohonan perceraian.

Proses ini tentu saja memakan waktu yang banyak serta tambahan biaya.

Di website tersebut juga dengan jelas memberikan rincian pembiayaan perkara yang sudah di stor pada pihak pengadilan.

Sehinga tidak perlu mengkhawatirkan kemana uang yang sudah di setorkan karena sudah rincikan dengan sangat jelas di website tersebut.

Begitu juga untuk jadwal persidangan serta hakim yang akan memandu perjalanan sidang. Semuaditampilkan dengan jelas tanpa menampilkan para penggugat dan tergugat.

Sehingga privasi tetap terjaga. Keterbukaan informasi di Pengadilan Agama Padang Kelas I A tentu saja memberikan banyak manfaat bagi masyarakat yang memiliki kepentingan di sana.

The post Keterbukaan Informasi Permudah Akses Publik di Ranah Hukum appeared first on Prokabar.