“Terjadi penurunan realisasi dari tahun lalu karena pandemi Covid-19,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Pariaman, Buyung Lapau melalui Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan (BPKPD) Pariaman, Yudhistira Islami dilansir dari MC Pariaman, Jumat (18/9).

Ia menjelaskan penurunan tersebut karena pada masa pandemi Covid-19 dan penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) terjadi penurunan pendapatan baik dari hotel, restoran, maupun parkir.

Pada saat tersebut kunjungan objek wisata menurun sehingga berdampak pada retribusi parkir khusus, restoran serta bidang lainnya.

Meskipun pada Juni 2020 PSBB di Pariaman telah dihentikan sehingga sektor pariwisata dan ekonomi di Pariaman mulai membaik namun hal tersebut tidak bertahan lama karena terjadi peningkatan kasus Covid-19.

Ia merincikan untuk realisasi PAD dari pajak daerah di Kota Pariaman mencapai Rp6,71 miliar atau 72,76 persen dari target yang ditetapkan saat efisiensi anggaran yaitu Rp9,23 miliar.

Sedangkan untuk PAD dari retribusi Rp4,23 miliar atau 52,13 persen dari target yang diterapkan pada efisiensi anggaran yaitu Rp8,1 miliar. “Sebelum diterapkan efisiensi anggaran target PAD dari pajak daerah mencapai Rp11,6 miliar lalu dari retribusi sekitar Rp23 miliar,” katanya.

Selanjutnya dividen atas penyertaan modal pada Bank Nagari yaitu Rp7,24 miar atau mencapai target yang ditetapkan. Lalu realisasi untuk PAD lainnya yang sah yaitu Rp2,73 miliar atau 34,24 persen dari target yang ditetapkan pada efisiensi anggaran Rp7,97 miliar.

Ia menambahkan meskipun PAD tersebut tidak dapat terealisasi sesuai target namun pihaknya berupaya agar PAD dari PBB dapat terealisasi yang saat ini baru Rp4,23 miliar atau 55,13 persen dari target yaitu Rp2,2 miliar. (*)

The post Hingga September, Ini Realisasi PAD Pariaman appeared first on Prokabar.

Demikian juga dengan keuangan daerah. Impact nasional, mau tak mau berimbas juga ke daerah. Sumber utama pendapatan daerah banyak tak tercapai. Begitu jua pos pengeluaran, situasi extraordinary cepat tanggap Covid-19 tidak seluruhnya bisa direspon segera sebagian provinsi.

“Alhamdulillah Sumatera Barat tetap on track. Berdasarkan rilis yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementrian Keuangan RI, tanggal 9 Agustus 2020, pukul 12.00 WIB, realisasi pendapatan APBD Sumatera Barat telah mencapai 60.85 persen, terbaik kedua nasional di bawah DKI Jakarta,” ujar Gubernur Sumbar Irwan Prayitno di Padang, Senin (10/8).

Dalam rilis yang sama, Sumbar juga menjadi terbaik ketiga dalam realisasi belanja di bawah DKI Jakarta dan Kalimantan Selatan dengan persentase 51.88. Kedua realisasi ini diatas rata-rata nasional dan provinsi.

Irwan menjelaskan, sesuai amanat Presiden Jokowi, gubernur diminta mempercepat penyerapan APBD untuk memperbaiki kondisi ekonomi yang anjlok akibat Covid-19.
“Presiden berpesan penyerapan anggaran musti segera dilakukan. Momentumnya kuartal ketiga, Juli Agustus dan September. Kalau tak bisa mengejar di kuartal ketiga, jangan harap mampu dikuartal keempat,” tambah Irwan menirukan pesan presiden.

Atas prestasi ini, gubernur menyampaikan apresiasi pada semua pihak yang terlibat.
“Semuanya berperan atas keberhasilan ini. Kendati Kita ditengah pandemi, produktivitas tetap tak luntur. Selamat kepada seluruh tim yang telah bekerja keras mewujudkan kondisi ini,” ucapnya.

Terakhir, Irwan tak lupa berpesan, agar jajarannya tak cepat berpuas diri.
“Terus genjot pendapatan dan belanja daerah, sebab situasi perekonomian masih mengkhawatirkan. Di kuartal kedua, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi -4,3 persen. Agar segera positif, maka pertumbuhan ekonomi harus meningkat. Salah satunya cara dengan mempercepat belanja pemerintah,” pungkas Irwan. (rel)

The post Realisasi Pendapatan Sumbar Terbaik Kedua Nasional appeared first on Prokabar.

“Dengan memaksimalkan potensi yang ada kami optimis, PAD tahun 2020 yang mencapai 58 Miliar lebih tersebut dapat kita capai, karena dengan semakin tingginya PAD yang kita miliki, maka kita dapat menggunakanya dengan lebih baik lagi”, ujarnya dilansir Prokabar dari MC Pariaman, Jumat (8/11).

Penyampaian nota penjelasan ini, setelah KUA PPAS APBD Kota Pariaman disetujui, dan saat ini kita sedang merancang RKA yang nanti akan kembali dibahas bersama dengan DPRD dan Badan Anggaran.

“Kita masih mengandalkan dana perimbangan dari pusat, karena rendahnya PAD terhadap APBD yang kita punya, karena itu, kita saat ini fokus untuk menyesuaikan kegiatan di lintas OPD yang ada di Kota Pariaman, dengan kegiatan yang ada di pusat dan Kementerian, sehingga kita dapat memperoleh alokasi dana dari APBN’, ujarnya.

Pemerintah Kota Pariaman mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2020 dengan pendapatan sebesar Rp. 726,2 miliar dan belanja Rp. 781 miliar kepada DPRD Kota Pariaman.

“Pendapatan pada RAPBD tersebut bersumber dari pendapatan asli daerah dan dana perimbangan, karena kita masih bertumpu pada bantuan keuangan dari pusat baik Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun dari Dana Insentif Daerah (DID), karena itulah kiya harus menggenjot kenaikan PAD sebagai penopang dari APBD kita kedepanya”, ulasnya.

ia juga menambahkan, saat ini pihaknya lebih mengutaman terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang beredar ditengah masyarakat dari banyaknya event maupun acara yang telah mereka gelar selama ini.

“Kita berupaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan meningkatkan wisatawan  Sedangkan perkiraan belanja daerah anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp781 miliar yang terdiri dari belanja tidak langsung Rp. 356 miliar dan belanja langsung Rp. 424,9 miliar.

Ia merincikan anggaran untuk belanja tidak langsung terdiri dari Rp. 247,6 miliar belanja pegawai, Rp. 5,2 miliar belanja hibah, Rp. 2,2 miliar untuk belanja sosial. “Penganggaran tersebut mengacu pada visi dan misi serta program dari Wako dan Wawako pihaknya dengan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.  (*/hdp)

The post Ini Target PAD Kota Pariaman Tahun 2020 appeared first on Prokabar.