Harapan itu disampaikan karena potensi itu diyakini mampu memberikan kontribusi yang besar kepada daerah, terutama dalam meningkatkan perekonomian masyarakatnya.

Wakil Bupati Pessel, Rusma Yul Anwar, menegaskan bahwa daerah itu akan terus  berupaya meningkatkan pengawasan terhadap praktek-praktek yang dapat merusak ekosistem laut.

Pengawasan yang dilakukan di antaranya, pencurian ikan dengan menggunakan bom dan racun, pencemaran,  sedimentasi, penambangan, pembangunan konstruksi pantai dan lainnya.

“Upaya itu perlu dilakukan, sebab bila ekosistem laut rusak, akan berimplikasi terhadap penurunan kualitas lingkungan untuk sumberdaya ikan. Termasuk juga erosi pantai yang bisa memicu terjadinya kerusakan pada tempat pemijahan dan daerah asuhan ikan, berkurangnya populasi benur, nener dan produktivitas tangkap udang,” katanya dilansir Prokabar dari MC Pessel, Kamis (7/1).

Ditambahkannya bahwa untuk mereduksi tingkat kerusakan ekosistem laut berupa terumbu karang dan penyu, beberapa pulau di daerah itu telah pula ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD).

Pulau-pulau itu antara lain, Pulau  Penyu, Karabak Ketek, Karabak Gadang, Aur Besar dan Pulau Aur Kecil.

Diungkapkannya bahwa di beberapa pulau itu sekarang telah dibangun pula sarana dan prasarana pendukung kegiatan konservasi, dan untuk tempat penangkaran penyu, pos jaga dan dermaga.

“Kegiatan penangkaran penyu bertujuan agar setelah tukik menjadi dewasa dapat dilepas kembali ke perairan umum atau laut. Sedangkan kegiatan transplantasi terumbu karang telah dilakukan pula di sejumlah pulau seperti Aur Besar dan Aur Kecil,” sebutnya.

Karena berbagai upaya itu, sehingga dia berharap kepada seluruh elemen yang ada di daerah itu agar menjaga kelestarianya.

“Sebab potensi yang cukup besar itu, memang dapat dikembangkan sebagai kawasan wisata serta budi daya perikanan,” ingatnya mengakhiri. (*)

The post Pessel Tingkatkan Pengawasan Terhadap Pecurian Ikan appeared first on Prokabar.

“Kami harapkan kapal ini ada gunanya, ada manfaatnya. Nanti diputuskan kapal-kapal yang sudah inkrah, arah mau gimana, akan diserahkan ke mana, misalnya untuk dihibahkan ke nelayan,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo usai mengikuti rapat koordinasi yang digelar Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan, di Kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Selasa (19/11).

Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, saat ini ada sekitar 72 kapal yang sudah dinyatakan inkrah atau berkekuatan hukum tetap oleh pengadilan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 45 kapal dalam kondisi baik, 6 kapal harus dimusnahkan, dan sisanya dalam kondisi kurang baik.

Ia menjelaskan, pemerintah masih mempertimbangkan penerima hibah kapal tersebut mulai dari nelayan, koperasi, pemerintah daerah, hingga kampus untuk kebutuhan pelatihan akademisi.

Yang jelas, kalau toh dihibahkan pemerintah akan tetap memantau secara berkala untuk memastikan agar kapal tersebut tidak dijual kepada pemilik asal.

Selain kapal yang sudah inkrah, menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, pemerintah juga membahas solusi untuk kapal-kapal eks perusahaan asing yang mangkrak di pelabuhan.

“Masih banyak kapal eks asing. Itu harus ada jalan keluarnya supaya tidak memenuhi tempat,” jelas Edhy.

Ia juga menyampaikan, ada juga kapal yang dipesan oleh pengusaha, namun saat tiba di tanah air aturannya berubah sehingga kapal tersebut tidak bisa melaut.

Menteri Kelautan dan Perikanan berharap kapal-kapal yang masih dalam kondisi bagus, akan lebih baik dimanfaatkan untuk nelayan. (*/hdp)

The post Kapal Kasus Pencuri Ikan Yang ‘Inkrah’ Diserahkan Kepada Nelayan appeared first on Prokabar.