Dalam keadaan seperti itu, kecepatan menjadi penting. Namun, kecepatan tanpa data yang sama dan koordinasi yang jelas dapat membuat penanganan berjalan sendiri-sendiri.

Persoalan itulah yang ingin dijawab Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Arry Yuswandi, melalui SAPILIN, sebuah gagasan untuk memperkuat sistem penanggulangan bencana daerah dengan menyatukan data, koordinasi, dan kerja lintas sektor.

SAPILIN dibangun dengan satu pemikiran dasar: menghadapi bencana tidak cukup dengan banyak pihak yang bekerja. Semua pihak harus bekerja dengan arah yang sama.

Semangat itu dirangkum dalam empat prinsip: Satu Data, Satu Koordinasi, Satu Tujuan, Satu Ketahanan.

Bagi Sumatera Barat, kebutuhan membangun sistem yang lebih terintegrasi bukan perkara pilihan. Provinsi ini hidup berdampingan dengan beragam ancaman bencana, mulai dari gempa bumi dan tsunami, erupsi gunung api, banjir, banjir bandang, tanah longsor, hingga berbagai kejadian hidrometeorologi.

Bentang alam yang indah sekaligus menyimpan risiko tersebut membuat kebencanaan tidak bisa hanya dipandang sebagai urusan ketika bencana sudah terjadi.

Risiko harus diperhitungkan sejak pembangunan direncanakan.

Sebab ketika satu bencana terjadi, dampaknya dapat merambat ke banyak sektor sekaligus. Kerusakan jalan dan jembatan memengaruhi distribusi logistik. Gangguan jaringan air dan listrik berdampak pada pelayanan dasar. Kerusakan lahan pertanian memengaruhi mata pencaharian. Sekolah, puskesmas, pasar, hingga pusat kegiatan ekonomi dapat ikut terdampak.

Karena itulah SAPILIN tidak diarahkan untuk membentuk struktur baru, melainkan memperkuat hubungan antarsistem dan antarlembaga yang telah ada.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah data kebencanaan yang tersebar di banyak instansi.

Setiap perangkat daerah dapat memiliki informasi sesuai kewenangannya. Pemerintah kabupaten dan kota memiliki data di wilayah masing-masing. Instansi vertikal, perguruan tinggi, dunia usaha, serta berbagai lembaga juga memegang informasi yang dibutuhkan.

Persoalannya muncul ketika semua informasi tersebut harus digunakan dalam waktu bersamaan.

Dalam keadaan darurat, pertanyaan sederhana dapat menentukan banyak hal: berapa warga yang terdampak, di mana lokasi paling membutuhkan pertolongan, jalur mana yang masih dapat dilalui, fasilitas kesehatan mana yang berfungsi, berapa sumber daya yang tersedia, dan wilayah mana yang harus ditangani terlebih dahulu.

Data yang berbeda dapat melahirkan keputusan yang berbeda pula.

Karena itu, SAPILIN mendorong penguatan Satu Data Bencana Daerah agar informasi dari berbagai sektor dapat terhubung, diperbarui, dan digunakan sebagai rujukan bersama.

Tujuannya bukan sekadar mengumpulkan sebanyak mungkin data. Yang lebih penting adalah memastikan orang-orang yang mengambil keputusan melihat situasi yang sama.

Pemanfaatan teknologi menjadi salah satu bagian dari upaya tersebut. Instrumen yang telah dimiliki daerah, termasuk Dashboard Kebencanaan dan Sumbar Bangkit, diarahkan untuk semakin optimal sebagai alat bantu membaca kondisi lapangan, memetakan kebutuhan, memantau penanganan, dan melihat perkembangan pemulihan.

Namun, SAPILIN tidak berhenti pada persoalan aplikasi. Teknologi hanya akan berguna apabila sisttm kerja di belakangnya berjalan.

Karena itu, perhatian juga diberikan pada penguatan mekanisme koordinasi lintas sektor, termasuk Tim Reaksi Cepat dan klaster kebencanaan. Peran setiap pihak perlu semakin jelas: siapa melakukan apa, informasi disampaikan melalui jalur mana, sumber daya tersedia di mana, dan dukungan harus digerakkan ke lokasi mana.

Dengan pola tersebut, koordinasi tidak lagi dimulai ketika bencana sudah terjadi. Koordinasi dibangun sebelum keadaan darurat datang.

Cara pandang itu sekaligus menggeser penanganan bencana dari sekadar respons menuju ketahanan.

Pemerintah tidak hanya dituntut mampu bergerak cepat ketika terjadi bencana, tetapi juga memastikan risiko telah diperhitungkan dalam pembangunan. Jalan, jembatan, permukiman, sekolah, rumah sakit, jaringan air bersih, kawasan ekonomi, dan berbagai infrastruktur lainnya perlu direncanakan dengan mempertimbangkan kerentanan wilayah.

Dengan kata lain, pengurangan risiko bencana harus hadir di meja perencanaan, bukan baru dibicarakan setelah kerusakan terjadi.

Pendekatan tersebut juga membuka ruang kerja yang lebih luas. Penanggulangan bencana tidak mungkin hanya bertumpu pada pemerintah provinsi atau BPBD.

Pemerintah kabupaten dan kota, kementerian dan lembaga, TNI dan Polri, perguruan tinggi, dunia usaha, media, organisasi kemasyarakatan, relawan, hingga masyarakat memiliki peran yang saling melengkapi.

Perguruan tinggi dapat memberikan dukungan keilmuan dan kajian risiko. Dunia usaha memiliki jaringan, sumber daya, serta kemampuan logistik. Media berperan memastikan informasi yang benar sampai kepada publik. Relawan menjadi penghubung penting hingga ke tingkat masyarakat.

Sementara itu, warga memiliki pengetahuanyang tidak selalu tertulis dalam laporan pemerintah. Mereka mengenali lingkungan tempat tinggalnya, mengetahui kelompok yang paling rentan, memahami jalur yang dapat digunakan ketika keadaan darurat, serta mengetahui kebutuhan yang muncul paling awal ketika bencana terjadi.

Karena itu, masyarakat tidak ditempatkan hanya sebagai penerima bantuan. Masyarakat adalah bagian dari ketahanan daerah.

SAPILIN pada akhirnya ingin membangun kebiasaan baru dalam menghadapi bencana: berbagi informasi lebih cepat, membaca data yang sama, mengurangi sekat antarinstansi, dan menjadikan risiko sebagai pertimbangan dalam setiap tahapan pembangunan.

Pengembangannya dilakukan secara bertahap, mulai dari penguatan kebijakan dan mekanisme kerja, integrasi data dan koordinasi, peningkatan kapasitas, hingga pelembagaan sistem agar dapat berjalan secara berkelanjutan.

Sistem tersebut juga harus terus dievaluasi. Sebab pengalaman menghadapi bencana selalu membawa pelajaran baru. Kelemahan harus dapat diketahui, diperbaiki, dan tidak terus berulang pada kejadian berikutnya.

Pada akhirnya, keberhasilan SAPILIN tidak diukur dari banyaknya rapat yang digelar, jumlah dokumen yang diterbitkan, ataupun aplikasi yang dibangun.

Ukurannya jauh lebih sederhana dan sekaligus lebih penting: apakah masyarakat lebih terlindungi.

Apakah informasi dapat diterima lebih cepat. Apakah bantuan datang ke lokasi yang benar-benar membutuhkan. Apakah layanan dasar segera pulih. Apakah keputusan pemerintah didasarkan pada gambaran keadaan yang sama. Dan apakah risiko korban serta kerugian dapat semakin ditekan.

Sumatera Barat tidak dapat memilih untuk bebas sepenuhnya dari ancaman bencana. Namun, Sumatera Barat dapat memilih untuk lebih siap, lebih terhubung, dan lebih tangguh menghadapinya.

Itulah semangat SAPILIN.

Satu Data. Satu Koordinasi. Satu Tujuan. Satu Ketahanan.

Satukan Langkah, Lindungi Kehidupan.

The post Sekda Arry Yuswandi Gagas SAPILIN, Satukan Langkah Hadapi Bencana di Sumatera Barat  appeared first on Prokabar.

Mengusung tema “Act Now for Climate: Saatnya Bekerja untuk Iklim”, kegiatan tersebut diawali dengan apel bersama yang dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Adib Alfikri. Apel itu turut dihadiri perwakilan BUMN, BUMD, instansi pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan.

Dalam apel tersebut, Adib membacakan sambutan Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat yang menekankan pentingnya menjadikan Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia sebagai momentum untuk mengevaluasi peran seluruh pihak sekaligus mendorong aksi nyata dalam menghadapi perubahan iklim.

“Peringatan Hari Lingkungan Hidup 2026 menjadi momentum penting untuk merenungkan peran kita dalam menjaga bumi sekaligus mendorong lahirnya aksi nyata sebagai wujud komitmen bersama demi masa depan yang lebih berkelanjutan,” demikian petikan sambutan tersebut.

Saat ini, dunia menghadapi tiga krisis planet atau *triple planetary crisis*, yakni perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan pencemaran lingkungan. Ketiga persoalan tersebut saling berkaitan dan mengancam stabilitas ekologi, ekonomi, serta kehidupan sosial masyarakat.

Indonesia terus memperkuat komitmennya terhadap Perjanjian Paris melalui target penurunan emisi dan penerapan strategi pembangunan rendah karbon. Komitmen tersebut penting mengingat Indonesia, sebagai negara kepulauan, memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap kenaikan permukaan air laut, cuaca ekstrem, banjir, tanah longsor, kekeringan, dan gangguan ketahanan pangan.

Persoalan sampah turut menjadi perhatian karena berkontribusi terhadap perubahan iklim dan pencemaran lingkungan. Pemerintah mendorong perubahan paradigma pengelolaan sampah melalui pemilahan sejak dari rumah tangga, penerapan prinsip *reduce, reuse, recycle* (3R), serta pengembangan bank sampah dan berbagai inisiatif berbasis masyarakat.

Masyarakat juga diajak melakukan lima langkah nyata, yakni mengurangi penggunaan plastik dan barang sekali pakai, membangun budaya hidup sehat dan ramah lingkungan, memanfaatkan sampah secara produktif, melakukan penanaman pohon secara masif, serta memperkuat tata kelola lingkungan.

Partisipasi PT Semen Padang dalam Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan dan mitigasi perubahan iklim.

Sekretaris Perusahaan PT Semen Padang, Win Bernadino, mengatakan keterlibatan perusahaan dalam kegiatan tersebut menjadi wujud kepedulian dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan.

Sebagai perusahaan yang telah menjadi bagian dari pembangunan Sumatera Barat selama lebih dari satu abad, PT Semen Padang menyadari pentingnya menjaga keseimbangan antara aktivitas industri, pertumbuhan ekonomi, dan kelestarian lingkungan. PT Semen Padang merupakan anak perusahaan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk atau SIG.

“Oleh karena itu, keikutsertaan PT Semen Padang dalam Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial perusahaan. Kami berkomitmen untuk terus mendukung berbagai upaya pelestarian lingkungan melalui program-program yang memberikan dampak positif bagi masyarakat dan ekosistem,” kata Win.

Menurut Win, dukungan terhadap rangkaian Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tingkat Provinsi Sumatera Barat semakin mempertegas peran PT Semen Padang sebagai perusahaan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan bisnis, tetapi juga bertanggung jawab menciptakan nilai sosial dan lingkungan secara berkelanjutan.

Ia mengatakan prinsip keberlanjutan telah menjadi bagian penting dalam operasional perusahaan. Prinsip tersebut diwujudkan melalui berbagai inisiatif dan program lingkungan yang dilaksanakan secara berkesinambungan, mulai dari rehabilitasi lahan, penghijauan, konservasi sumber daya alam, hingga edukasi lingkungan kepada masyarakat.

Win berharap penghargaan dari Pemprov Sumbar tersebut semakin memotivasi perusahaan untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan.

“Penghargaan ini menjadi dorongan bagi kami untuk terus meningkatkan kontribusi dalam mendukung pembangunan rendah karbon dan menjaga kelestarian lingkungan,” pungkas Win. (*/Eym)

The post PT Semen Padang Raih Penghargaan dari Pemprov Sumbar appeared first on Prokabar.

Pelantikan yang berlangsung di Auditorium Gubernuran Sumbar ini merupakan bagian dari upaya penyegaran organisasi untuk meningkatkan profesionalisme, efisiensi, dan kualitas pelayanan publik. Berdasarkan Keputusan Gubernur Sumbar Nomor 821/3378/BKD-2025, berikut daftar pejabat yang dilantik beserta posisi baru dan jabatan sebelumnya:

1. Luhur Budianda, sebelumnya Kepala Dinas Pariwisata, kini menjabat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

2. Lila Yanwar, eks Kepala Dinas Kesehatan, kini menjadi Kepala Dinas Pariwisata.

3. Nizam Ul Muluk dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, kini menjabat Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan, Kemasyarakatan, dan Sumber Daya Manusia.

4. Maifrizon, sebelumnya Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, kini menjabat Sekretaris DPRD.

5. Febrina Tri Susila Putri, eks Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura, kini menjadi Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan.

6. Aklima, sebelumnya Direktur RSJ Prof. Dr. HB Saanin Padang, kini menjabat Kepala Dinas Kesehatan.

7. Habibul Fuadi, eks Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Setda Kota Padang, kini menjadi Kepala Dinas Pendidikan.

8. Afniwirman, sebelumnya Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Agam, kini menjabat Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura.

9. Barlius, eks Kepala Dinas Pendidikan, kini menjadi Kepala Badan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia.

10. Mursalim, sebelumnya Kepala Biro Administrasi Pimpinan, kini menjabat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).

11. Rudi Rinaldi eks Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), kini menjadi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.

12. Firdaus Firman, sebelumnya Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan, kini menjabat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Dalam sambutannya, Gubernur Mahyeldi menegaskan bahwa rotasi ini dilakukan melalui proses uji kompetensi berbasis sistem merit, dengan mempertimbangkan kompetensi, kualifikasi, pengalaman, integritas, dan rekam jejak para pejabat.

“Pelantikan ini bertujuan memperkuat kinerja pemerintahan. Semua pejabat yang dilantik harus bekerja profesional, berintegritas, serta berorientasi pada hasil,” ujar Mahyeldi.

Ia juga menekankan pentingnya inovasi dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, seraya menambahkan.

“Itu semua perlu dilakukan demi terwujudnya pelayanan publik yang prima.” pungkasnya.

Pelantikan ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Vasko Ruseimy, Sekretaris Daerah Arry Yuswandi, serta pimpinan organisasi perangkat daerah lainnya. Dengan adanya reshuffle ini, Pemprov Sumbar optimistis dapat mempercepat realisasi program pembangunan, termasuk di sektor pariwisata, kesehatan, pendidikan, dan pengelolaan sumber daya manusia, guna mendukung visi pembangunan daerah yang lebih maju dan sejahtera.

The post Gubernur Mahyeldi Lantik 12 Kepala OPD, Tiga Pejabat Naik Kelas ke Provinsi appeared first on Prokabar.

Langkah ini diambil untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi, menyampaikan hal tersebut saat mendampingi Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy, dalam pembukaan Lomba Lintas Alam Telusur Jejak Perjuangan Harimau Kuranji ke-4 di SMP Negeri 3 Batang Anai, Sabtu (17/8/2025).

Menurutnya, pembahasan pengurangan belanja pegawai masih berlangsung bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD Sumbar.

“Ya, agar tidak turun drastis langsung di 2027, tentu akan mulai kita turunkan secara perlahan mulai tahun anggaran 2026,” jelas Arry Yuswandi.

Ia menambahkan, saat ini porsi belanja pegawai Pemprov Sumbar mencapai 34 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Padahal, sesuai ketentuan terbaru, belanja pegawai wajib ditekan maksimal 30 persen mulai 1 Januari 2027.

“Jadi ada selisih 4 persen yang akan kita kurangi secara bertahap mulai 2026,” tambahnya.

Strategi penurunan ini menjadi penting untuk menjaga keseimbangan fiskal daerah dan memastikan ruang fiskal yang lebih besar untuk pembangunan.

“Kalau kita langsung turunkan di 2027, tentu akan sulit. Maka kita rencanakan bertahap agar lebih realistis,” ujar Arry.

Saat ditanya apakah upaya serupa juga dilakukan di tingkat kabupaten/kota, Arry menyebut setiap daerah memiliki strategi masing-masing. Namun, kewajiban untuk memenuhi batas belanja pegawai tetap berlaku secara nasional. “Itu amanat undang-undang, jadi semua daerah harus menyesuaikan,” tegasnya.

Arry juga mengungkapkan, masih ada kabupaten/kota di Sumbar yang alokasi belanja pegawainya mencapai 48 persen. Kondisi ini tentu menjadi tantangan besar karena membutuhkan pembahasan detail dan kebijakan yang tepat agar bisa menyesuaikan ke angka 30 persen pada 2027.

Pemerintah pusat memberikan waktu hingga 1 Januari 2027 agar seluruh pemerintah daerah menurunkan belanja pegawai. Penyesuaian ini diharapkan bisa menciptakan ruang anggaran lebih besar untuk belanja publik, termasuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan masyarakat.

“Ini bagian dari reformasi pengelolaan keuangan daerah agar APBD lebih sehat dan berorientasi pada pelayanan publik,” tutup Arry. (Adh)

The post Pemprov Sumbar Siapkan Strategi Turunkan Belanja Pegawai Mulai 2026 appeared first on Prokabar.

Dokumen ditandatangani oleh Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah dan Plt Direktur Utama PT Semen Padang, Pri Gustari Akbar, disaksikan jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sumbar serta manajemen Semen Padang.

Dalam sambutannya, Pri menyampaikan apresiasi atas sinergi yang telah terjalin dengan Pemprov Sumbar, sekaligus menegaskan bahwa kesepakatan ini akan menjadi landasan kuat bagi pengembangan program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) yang berdampak langsung bagi masyarakat.

“Sebagai bagian dari SIG dan salah satu perusahaan yang telah lebih dari seabad di Sumbar, kami berkomitmen mendukung pembangunan daerah melalui empat pilar utama TJSL: ekonomi, sosial, lingkungan, serta hukum dan tata kelola,” ujar Pri.

Pilar ekonomi diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur, bedah rumah, pendampingan UMKM, ekonomi sirkular, hingga akses pembiayaan mikro. Pilar sosial mencakup program beasiswa, Gerakan Tingkatkan Gizi (GENTING), pemberdayaan penyandang disabilitas, dan penguatan ekonomi masyarakat di sekitar hutan lindung.

Sementara pada aspek hukum dan tata kelola, PT Semen Padang menjalankan kerja sama dengan LPSK, penguatan HAM, serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Di sisi lingkungan, perusahaan aktif dalam konservasi ikan bilih dan ikan garing, penghijauan, serta pemanfaatan energi terbarukan seperti budidaya Kaliandra dan kopi, serta keikutsertaan dalam Program Kampung Iklim (ProKlim).

Pri juga menekankan pentingnya inovasi dalam penggunaan bahan bakar alternatif guna menurunkan emisi karbon. “Kami menyambut baik langkah Pemprov Sumbar dalam mendorong energi terbarukan dan berharap Semen Padang terus menjadi pelopor industri hijau di Indonesia,” tuturnya.

Penandatanganan kesepakatan ini sekaligus menjadi wujud nyata dukungan industri terhadap program unggulan Gubernur Sumatera Barat, khususnya dalam mewujudkan Sumatera Barat “Gerak Cepat Sumbar Sejahtera”. Melalui pemanfaatan energi alternatif berbasis limbah dan penguatan ekonomi sirkular di tingkat akar rumput, PT Semen Padang berperan aktif dalam mempercepat transisi energi bersih, sekaligus menjawab tantangan keberlanjutan dengan pendekatan kolaboratif.

Selain itu, Kolaborasi antara PT Semen Padang dan Pemprov Sumbar ini juga sejalan dengan arah pembangunan nasional dalam Asta Cita Pemerintahan Prabowo–Gibran. Melalui komitmen pada transisi energi terbarukan, penguatan ekonomi sirkular, pemberdayaan UMKM, hingga program sosial seperti beasiswa dan peningkatan gizi masyarakat, Kerjasama ini turut berkontribusi terhadap pencapaian Asta Cita ke-1 tentang peningkatan kesejahteraan rakyat, Asta Cita ke-3 tentang pembangunan energi berkelanjutan dan ekonomi hijau, serta Asta Cita ke-5 yang menekankan pentingnya ekonomi inklusif berbasis kerakyatan.

Gubernur Mahyeldi menyambut baik kerja sama ini sebagai kelanjutan dari sinergi yang sudah terbangun, seperti pada sektor UMKM, konservasi ikan bilih, dan pemanfaatan Kaliandra sebagai biomassa. Ia menyebut, kontribusi energi bersih di Sumbar telah mencapai 30 persen dari total kebutuhan, dengan 50 persen di antaranya berasal dari energi listrik.

“Kesepakatan ini menegaskan arah kita untuk menjadikan Sumbar sebagai green province. Kami mendorong pemanfaatan bahan bakar alternatif dari limbah seperti Kaliandra, sampah, dan limbah sawit. Ini bukan sekadar solusi industri, tetapi juga peluang untuk pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.

Ia optimistis, dengan dukungan sektor industri seperti PT Semen Padang, cita-cita mewujudkan provinsi hijau dapat tercapai lebih cepat. “Keberlanjutan dan pemberdayaan masyarakat harus berjalan beriringan. Semoga Semen Padang terus berkembang dan memberi kontribusi nyata bagi Sumbar,” tutup Mahyeldi.

Kesepakatan ini diharapkan menjadi katalisator terwujudnya ekosistem pembangunan berkelanjutan yang menyatukan kepentingan lingkungan, ekonomi, dan sosial, serta memperkuat daya saing industri semen nasional di tengah tuntutan global akan produk yang ramah lingkungan. (*eym)

The post Dorong Energi Terbarukan, PT Semen Padang dan Pemprov Sumbar Teken Kesepakatan appeared first on Prokabar.

Acara peringatahan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2024 dengan tema “Penyelesaian Krisis Iklim Dengan Inovasi dan Prinsip Keadilan” itu turut dihadiri Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sumbar Tasliatul Fuadi, Kejari Agam Burhan, Kepala DLH Agam, Afniwirman, dan seluruh kepala DLH Kabupaten/Kota di Sumbar, serta 37 perwakilan perusahaan penerima PROPER. Kemudian dari PT Semen Padang, hadir Kepala Departemen Tambang & Pengelolaan Bahan Baku PT Semen Padang, Sumarsono.

Penyerahan piagam PROPER Emas ini merupakan acara lanjutan dari anugerah PROPER Emas oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Jakarta, Rabu (20/12/2023). Pada saat itu KLHK memberikan penghargaan Anugerah Lingkungan PROPER Tahun 2023 kepada 79 perusahaan peringkat PROPER EMAS dan Anugerah Lingkungan Kinerja Pengelolaan Lingkungan Daerah kepada 3 Provinsi Terbaik dan 5 Kabupaten/Kota.

Dirut PT Semen Padang Indrieffouny Indra mengatakan, keberhasilan PT Semen Padang berhasil meraih PROPER Emas dari KLHK, karena dinilai telah memenuhi nilai ambang batas (passing grade) Emas untuk sektor industri semen dan menunjukkan konsistensi meraih peringkat PROPER Hijau secara 2 kali berturut-turut (tahun 2021 dan 2022).

“Penghargaan ini menunjukan bahwa apa yang telah dilakukan PT Semen Padang, merupakan sebagai komitmen pengelolaan lingkungan yang sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Sustainable Development Goals (TPB/SDGs). Dan, komitmen tersebut dinilai sangat bagus oleh KLHK,” kata Indrieffouny usai menerima piagaman penghargaan.

Kemudian yang tidak kalah penting, sebutnya, adalah program unggulan inovasi sosial yang dimiliki PT Semen Padang, yakni revitalisasi ikan bilih untuk mendukung konservasi di Danau Singkarak yang merupakan satu-satunya spesies ikan (mystacoleucus padangensis) yang berada di Danau Singkarak. Dampak dari program ini antara lain, PT Semen Padang memperoleh sertifikat hak paten terkait pemijahan ikan bilih dengan No IDS000003926 tanggal 18 Juni 2021.

Pada kegiatan konservasi ikan bilih ini, PT Semen Padang juga telah merestocking (melepas kembali) sebanyak 13.000 ekor ikan bilih ke habitat aslinya di Danau Singkarak. Dari kegiatan merestocking ini, berdampak kepada peningkatkan hasil tangkapan nelayan Nagari Sumpur dari rata-rata 3 kg/hari/nelayan menjadi 7 kg/hari/nelayan dan peningkatan pendapatan nelayan sebesar Rp4,5 juta/bulan/nelayan.

“Dari kegiatan merestocking ikan bilih hasil konservasi yang dilakukan PT Semen Padang ini, terdapat sebanyak 149 penerima manfaat dengan total benefit Rp5,39 miliar. Kemudian nilai Social Return of Investment (SROI) nya sebesar 13,97. Artinya, dari Rp1 yang diinvestasikan PT Semen Padang menghasilkan nilai dampak sebesar Rp13,97 bagi penerima manfaat yang berjumlah sebanyak 145 penerima manfaat,” ujarnya.

Bagi PT Semen Padang sendiri, kata dia, capaian PROPER Emas ini tentunya menunjukkan bahwa perusahaan sangat komit beroperasi sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan KLHK seperti melakukan kinerja yang excellent. Terutama, terkait dengan pengelolaan energi, punya kepedulian yang tinggi kepada lingkungan, dan melakukan berbagai inovasi-inovasi terkait pengelolaan lingkungan dan juga ekonomi masyarakat.

Indrieffouny berharap, PT Semen Padang mampu mempertahankan PROPER Emas pada tahun-tahun mendatang, dengan menerapkan prinsip-prinsip usaha yang berkelanjutan, ramah lingkungan dan hemat energi. “Prestasi ini juga diharapkan meningkatkan citra bagi PT Semen Padang, dan pada akhirnya meningkatkan trust dari konsumen, masyarakat dan pemerintah dengan tetap menggunakan produk-produk PT Semen Padang,” ujar Arif, demikian Indrieffouny akrab disapa.

Kepala DLH Provinsi Sumbar Tasliatul Fuadi mengapresiasi PT Semen Padang yang telah berhasil meraih penghargaan PROPER Emas dari KLHK. Karena, penghargaan PROPER Emas merupakan bentuk apresiasi tertinggi atas prestasi yang dicapai oleh suatu perusahaan, dan tentunya bukan hal yang mudah untuk bisa dicapai. Bahkan, kata dia, PT Semen Padang butuh waktu lebih kurang 10 tahun untuk bisa meraih penghargaan PROPER Emas.  (*/eym)

The post Pemprov Sumbar Serahkan Piagam PROPER Emas dari KLHK ke PT Semen Padang appeared first on Prokabar.

Menurut Direktur Field Indonesia Heru Setyako Program Udara Bersih Indonesia (UBI) dicanangkan bertepatan dengan himbauan Presiden RI 22 Februari 2021, tentang perintah jangan bakar hutan dan lahan antisipasi kerusakan iklim global.

“Field Indonesia menyikapi dengan Program Udara Bersih Indonesia (UBI) seperti merubah perilaku petani tidak membakar jerami, tetapi transfer pengetahuan tentang
Program Mulsa Tanpa Olah Tanah, lalu Sampah Pertanian jadi Kompos dari ayam juga cakang telur diolah jadi pupuk kalium,”ujar Heru Setyako didamping Kordinator Field Indonesia Sumbar Suhatril Isra.

Diungkap Heru Program Field Indonesia fakta lapangannya ternyata meningkatkan hasil pertanian, pendapatan petani, mitigasi perubahan iklim, mengurangi pembakaran hutan dan lahan dan meningkatkan kesehatan masyarakat.

Field Indonesia dengan Program UBI ini untuk melengkapi tiga program besar pemerintah, yakni meningkatkan. Ketahanan pangan, mengurangi pembakaran hutan dan lahan serta mengurangi emisi karbon.

“Komitmen Field Indonesia bagaimana melahirkan petani pro lingkungn tidak merusak ekosistem tanah dan lingkungn,”ujarnya.

Sejak 2021 di Sumbar, Field Indonesia sudah melatih 200 kader dan 40 PPl di 8 kabupaten dan menggelar sekolah lapangan di 37 desa diikuti 650 petani, dan 40 desa atau nagari PPl dengan peserta 1300 lebih. Sejak Field Indonesia melaksanakan program sudah menyasar 260 ribu orang di seluruh Indonesia.

Penandatanganan kerjasama antara Heru dengan Mahyeldi disaksikan beberapa kepala dinas di lingkungn Pemprov Sumbar dan kabupaten menjari sasaran Program UBI.

Terlihat Kadis Kehutanan, Kadis Pertanian, Kepala Bappeda juga Sekretaris Dinas Ferdinal Asmin.

Gubernur Sumbar Mahyeldi menegaskan komitmen pemerintahan dipimpinnya tentang Green Province, terutama pertanian tanpa pestisida sehingga udara bersih.

“Jangankan manusia hewan pun bersuka cita merasakan udara bersih,”ujar Mahyeldi yang jebolan Fakultas Pertanian UNAND tersebut.

Pemprov Sumbar menyetujui kerjasama dengan FIELD Indonesia untuk tuntas sukseskan Program Udara Bersih Indonesia.

“Ikatan nagari atau desa nama lainnya, filosofi sosialnya sangat kuat dan erat, dengan bersinergi program ini, Insya Allah udara bersih tercapai dan kesejahteraan petani di nagari pun meningkat,”ujar Mahyeldi.

Mahyeldi juga menjelaskan lingkungan bersih sehat dan cleanned tourism dan green energi sebagai upaya ujudkan udara bersih dan sehat,”ujar Gubernur Sumbar Mahyeldi. (rls)

The post Tekan Kerjasama dengan Field Indonesia, Mahyeldi: Udara Bersih Komitmen Kita Semua appeared first on Prokabar.

Seperti Sumatera Barat. Dulu, kualitas jalan dibandingkan dengan provinsi tetangga jauh lebih baik.

“Jika kita bepergian ke luar daerah, seperti Sumatera Utara, Riau, Jambi dan Bengkulu, kalau jalan sudah licin maka kita pastikan sudah masuk ke Sumatera Barat, sekarang jalan mulus hampir tidak dirasakan,” kata Riki, salah satu warga Kota Padang.

Sumatera Barat memiliki jalan sepanjang 1.690,5 Kilometer. Dari jalan tersebut 438,26 KM rusak berat, dan 134,8 KM rusak ringan. Total jalan rusak tersebut mencapai 33,91 persen dari panjang jalan yang ada.

Sayangnya, Pemerintah Provinsi belum terlalu fokus untuk perbaikan jalan. Tahun 2023 ini saja perbaikan jalan yang dianggarkan hanya untuk dua paket jalan. Yaitu perbaikan jalan Payakumbuh – Sitangkai sepanjang 9,5 KM dengan anggaran Rp 87 Miliar, dan ruas jalan Manggopoh – Padang Lua sepanjang 16 KM yang menghabiskan anggaran Rp 54 Miliar. Anggaran tersebut berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

Anggaran Dinas BMCKTR di APBD Tahun 2022 hanya tersedia Rp. Rp 338.181.795.407,– dari anggaran itu khusus utk Penyelenggaraan Jalan dialokasikan sebesar Rp. 268.496.479.500 dan di APBD-P 2022 menjadi Rp. 370.187.485.295,– yang utk Penyelenggaraan Jalan Rp. 272.058.525.993.

Anggaran BCKTR di APBD Th. 2023 sebesar Rp. 339.517.154.000,– dari anggaran tersedia tsb utk Penyelenggaraan Jalan Rp.200.889.772.398.

Jumlah anggaran perbaikan jalan bukannya malah naik, tetapi turun jika dibandingkan dg Tahun 2022.

“Dalam Rencana Kerja Dinas Bina Marga, Cipta Karta dan Tata Ruang (BMCKTR) tahun 2023, diusulkan sebesar Rp 1,3 Triliun, tapi realisasi di APBD hanya 30 persen nya saja, ini tentu menjadi masalah untuk peningkatan kualitas jalan,” kritik Anggota Komisi IV DPRD Sumbar, HM Nurnas.

Jika dibandingkan periode 2009 – 2018 rata rata pertahun anggaran perbaikan jalan mencapai Rp 500 Miliar. Namun sejak tahun 2018 – 2023 hanya 20 sampai 30 persen dari tahun sebelumnya.

“Pemerintah provinsi dan DPRD harus serius untuk menggaet dana DAK dari pusat, kalau hanya mengandalkan APBD mustahil jalan di Sumbar akan membaik, kita tahu sendiri berapa APBD kita dan keseriusan itu belum tampak sampai sekarang,” kata Politisi Partai Demokrat ini.

Persoalan jalan adalah persoalan serius, tidak bisa dianggap enteng, sukses tidaknya pemerintah dinilai dari infrastruktur jalan.

“Sebenarnya kondisi jalan di Sumbar lebih buruk dari Provinsi Lampung, tapi Lampung kebetulan viral saja, Pemprov Sumbar harus memprioritaskan tentang jalan ini, kalau tidak maka pemerintah dicap gagal,” ungkap Nurnas.

Selain jalan rusak, Pemprov Sumbar juga masih punya “hutang” sepanjang 260 KM jalan yang belum selesai. Yaitu Alahan Panjang – Kiliran Jao 73 KM, Tiku – Sasak 90 KM, Sasak – Maligi 20 KM. Kemudian Bonjol – Suliki 20 KM, Unggan – Pamusian 25 KM dan Purus – BIM 16 KM.(rls)

The post Kualitas Jalan Sumbar Menurun, Anggaran Minim appeared first on Prokabar.

Apresiasi itu disampaikan Pak Anas -sapaan akrab menteri- saat memberikan pengarahan kepada bupati dan walikota se-Sumatera Barat, di Auditorium Gubernuran Sumbar, Senin (26/9/2022).

Menurut Pak Anas, nilai indeks SPBE Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 adalah 2.69 dengan predikat baik sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1503 Tahun 2021 Tentang hasil evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah.

“Indeks SPBE sudah Baik. Harus ditingkatkan terus karena digitalisasi itu tidak terbendung lagi. Sehingga kedepan Sumbar juga bisa jadi provinsi percontohan SPBE di Sumatera,” kata MenPanRB.

Lebih lanjut dalam pemaparannya, menteri Anas juga menyampaikan Tiga Fokus Reformasi Birokrasi Tematik saat ini, yakni reformasi birokrasi pengentasan kemiskinan, reformasi birokrasi investasi pertumbuhan ekonomi inklusif serta reformasi birokrasi administrasi pemerintahan.

Gubernur Sumatera Barat, Buya Mahyeldi, menyampaikan apresiasi atas dipilihnya Sumbar sebagai daerah tujuan pertama pasca dilantiknya Pak Anas yang mantan Bupati Banyuwangi 2 periode itu sebagai MenPanRB.

“Sumbar merupakan provinsi pertama yang dikunjungi pak menteri sejak dilantik.
Ini tentu memberi semangat dan motivasi bagi kami. Semoga reformasi birokrasi kita di Sumbar bisa menjadi lebih baik lagi,” kata gubernur.

Komitmen reformasi birokrasi Pemprov Sumbar menurut gubernur sudah diwujudkan sejak awal dengan menjadi daerah pertama di Indonesia yang memiliki peraturan daerah (Perda) tentang SPBE, yakni Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2018 tentang SPBE.

Ditambahkan gubernur, implementasi Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat saat ini terus dioptimalkan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Optimalisasi tersebut meliputi manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penguatan organisasi, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan ketatalaksanaan, manajemen SDM, pengawasan dan penguatan pelayanan publik.

Implementasi reformasi Birokrasi di Sumbar, lanjut gubernur sudah berlangsung selama 3 periode. Dimulai dengan menetapkan Pergub Sumbar Nomor 24 Tahun 2011 Tentang “Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemprov Sumbar tahun 2011-2015. Lalu dilanjutkan road map reformasi birokrasi tahun 2016-2021, dan terakhir ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2022 tentang road map reformasi birokrasi Tahun 2022-2026.

“Terkait reformasi birokrasi, Pemprov Sumbar menempatkannya pada Misi ke 7 kepala daerah. Tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk mencapai misi
ke 7 ini mengacu pada PermenPAN 25 tahun 2020. Tiga periode Reformasi Birokrasi mengarah pada perbaikan yang
sama yaitu menuju birokrasi yang bersih akuntabel. Birokrasi yang efektif efisien dan pelayanan masyarakat yang prima,” lanjut gubernur.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfotik Sumbar, Jasman Rizal, ditempat terpisah mengungkapkan, untuk penilaian Evaluasi SPBE tahun 2022, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik melalui kegiatan pada tahun anggaran 2022 telah melaksanakan beberapa perbaikan, diantaranya pada domain yang masih memiliki nilai kurang yaitu Domain Manajemen SPBE.

Optimalisasi lain yang dilakukan adalah aspek penerapan manajemen SPBE dengan membangun Portal Satu Data Sumatera Barat. Selain itu juga mendorong OPD terkait untuk terbentuknya Pergub Satu Data Sumbar serta membangun sistem informasi untuk manajemen aset TIK.

Sedangkan untuk tata kelola SPBE, Diskominfotik membangun sistem penghubung layanan instansi pemerintah. Untuk aspek Audit TIK melakukan ISO 27001 untuk menghasilkan standarisasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) pada ruang server dan perangkat Infrastruktur lainnya di Diskominfotik.

Termasuk juga membuat regulasi untuk pelaksanaan audit aplikasi SPBE. Mengoptimalkan implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, dan membuat regulasi untuk pelaksanaan audit keamanan SPBE.

“Hasil evaluasi SPBE tahun 2021, dijadikan pedoman oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam penyelenggaraan SPBE yang terpadu sehingga dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas, terintegrasi, berkisinambungan dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bagi aparatur sipil negara serta bermanafaat bagi pelaku usaha dan masyarakat luas,” pungkas Jasman.(rls)

The post MenPan RB Puji Pemprov Sumbar Soal Penerapan SPBE appeared first on Prokabar.

Pendaftaran tersebut tertuang dalam surat pengumuman Pendaftaran Seleksi Calon Anggota KI Sumbar Masa Jabatan Tahun 2023 – 2027 dengan nomor 04/Timsel-KI/Sumbar/IX/2022.

Surat tersebut ditandatangani langsung Ketua Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Daerah Provinsi Sumatera Barat, Jasman Rizal.

“Dalam rangka melaksanakan Pasal 30 ayat 2, tentang Rekrutmen calon anggota Komisi Informasi dilaksanakan oleh pemerintah secara terbuka, jujur dan objektif,” isi surat tersebut.

Baca Juga : BPSDM dan KI Sumbar Sepakat Keterbukaan Informasi Publik Masuk Kurikulum

Sementara berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, syarat-syarat pengangkatan anggota Komisi Informasi antaranya :

1. Warga negara Indonesia.
2. Memiliki integritas dan berkelakuan tidak tercela.
3. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana 5 (lima) tahun atau lebih.
4. Memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang keterbukaan informasi public sebagai bagian dari hak asasi manusia dan kebijakan public.
5. Memiliki pengalaman dan aktivitas Badan Publik.
6. Bersedia melepaskan keanggotaan dan jabatannya dalam Badan Publik apabila diangkat menjadi anggota Komisi Informasi.
7. Bersedia bekerja penuh waktu.
8. Berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
9. Sehat jiwa dan raga.

Sedangkan untuk pendaftaran dan penyampaian dokumen kelengkapan administrasi pemohon dilakukan secara online melalui website https://diskominfotik.sumbarprov.go.id/details/pages/25.

Lebih lanjut, untuk waktu penerimaan dokumen pendaftaran mulai tanggal 20 September dan ditutup 3 Oktober 2022 jam 23.59 WIB

Sedangkan untuk seleksi dilakukan dalam tiga tahap dengan sistem gugur, adapun jadwalnya yakni, tahap seleksi administrasi 4 sampai 6 Oktober, kemudian tahap tes potensi 13 Oktober, psikotes dan dinamika kelompok 7 November, dan tahapan tes wawancara 8 dan 9 november 2022.

“Untuk kepastian waktu dan tempat pelaksanaan dari rangkaian berbagai tahapan itu akan kami beritahukan kembali,” isi surat tersebut.

Untuk keterangan lebih lanjut dapat diperoleh di Sekretariat Timsel Calon Anggota KI Kalbar periode 2022-2026 di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumbar di Jalan Pramuka No 11-A Padang. (pk)

The post Pemprov Sumbar Buka Pendaftaran Calon Anggota Komisi Informasi, Catat Syarat dan Caranya appeared first on Prokabar.

Ia mengatakan, sudah begitu banyak pengaduan masyarakat yang masuk kepadanya terkait rawannya ruas jalan tersebut, khususnya di Nagari Batipuh Ateh. Sudah sering mobil terjun ke halaman orang, masuk bandar, bahkan ke jurang.

“Saya perintahkan dinas PU dan Perhubungan berkoordinasi untuk memasang pembatas jalan di sana. Ternyata itu ruas jalan provinsi. Tentu kami memohon Pemprov agar menyikapi ini. Sehingga tidak ada lagi warga Sumbar yang jadi korban di kawasan itu,” jelas Eka.

Di sisi lain, kata Eka pihaknya terus berkoordinasi intensif dengan dinas terkait di Pemprov Sumbar untuk memperbaiki jalan-jalan provinsi yang rusak di Tanah Datar.

“Kebanyakan jalan yang rusak adalah jalan provinsi. Kalau kami perbaiki dengan APBD Kabupaten, maka akan jadi temuan. Kalau dibiarkan terus, maka seakan-akan Pemkab tak peduli. Padahal, itu ruas jalan provinsi,” imbuh Eka Putra.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Tanah Datar Nusirwan mengatakan terkait seringnya terjadi kecelakaan di jalan raya Kubu Karambia – Batusangkar, pihaknya telah mencoba menyurati Dishub Provinsi serta memberikan tembusan ke pihak terkait terhadap penyediaan rambu keselamatan berkendara di lokasi itu.

Direncanakan semula, pengadaan rambu keselamatan berkendara tepatnya di Nagari Batipuah Ateh di anggaran pada tahun 2023.

Namun melihat kondisi saat ini, jalan tersebut semakin hari terus memakan korban, dalam seminggu terakhir sudah ada tiga unit mobil yang terperosok atau terjatuh.

Menyikapi hal itu, kata Nusirwan, untuk antisipasi kecelakaan hingga akhir tahun ini pihak provinsi akan meninjau langsung ke lokasi terkait pengaman jalan.

“Kita sudah mengirimkan surat ke Dishub Provinsi, dan tembusannya juga ke PU, dan DPRD. Nanti akan di tinjau kelapangan, apa yang akan dilakukan dalam antisipasi kecelakaan di Batipuah Ateh,” katanya. (eym)

The post Sering Kecelakaan, Bupati Tanah Datar Desak Pemprov Bangun Pembatas Jalan di Batipuh appeared first on Prokabar.

Ketiga hal tersebut menurut Buya Mahyeldi merupakan hikmah terbesar yang diraih setelah sebulan penuh menjalankan ibadah puasa dan ibadah lainnya di bulan suci Ramadhan.

“Beribadah selama Ramadhan, kita menguatkan keimanan dan ini harus dipertahankan di 11 bulan berikut. Ramadhan juga menghadirkan semangat toleransi. Meskipun berbeda awal Ramadhan, berbeda rakaat Tarawih, tak membuat umat berpecah belah,” ujar Buya Mahyeldi.

Bahkan secara lebih luas, gubernur menjelaskan bahwa toleransi telah dibuktikan dengan keberadaan NKRI hingga saat ini meskipun beragam suku dan bahasa.

“Indonesia telah menunjukkan pada dunia bagaimana cara bertoleransi dengan baik. Dan sebagian besar pendiri bangsa ini adalah berdarah Minangkabau. Maka orang Minangkabau haruslah menjadi yang terdepan dan berkontribusi dalam merawat kebhinekaan dan semangat toleransi di NKRI,” sambung gubernur.

Gubernur juga mengajak masyarakat di hari yang fitri ini untuk saling memaafkan dan tidak berpecah belah karena berbagai isu agama maupun intoleran yang sengaja dilakukan pihak-pihak tertentu yang ingin memecah belah umat.

Pesan terakhir, gubernur mengajak untuk selalu optimis dan penuh semangat berikhtiar bangkit dari keterpurukan. Puasa mengajarkan betapa di awal puasa ada keraguan seolah tak kuat berpuasa hingga sore, namun ternyata lambat laun kita bahkan bisa melaluinya sebulan penuh.

Shalat id di masjid kebangaan masyarakat Sumbar ini diikuti ribuan jamaah yang memadati tiga lantai masjid. Tampil sebagai Imam shalat id, Ustad H. Al Bizar, S.IQ yang juga imam besar Masjid Raya Sumbar.

Sebelum pelaksanaan shalat, Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy, atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyampaikan ucapan selamat Idul Fitri 1443 H. Ia juga mengapresiasi TNI Polri, instansi terkait dan masyarakat Sumbar secara umum yang telah berperan aktif menciptakan suasana kondusif selama bulan suci Ramadhan.

Sementara itu, Ketua PHBI Sumbar sekaligus Sekretaris Daerah Sumbar, Hansastri mengingatkan para pemudik dan wisatawan yang berkunjung ke Sumbar untuk memanfaatkan info layanan mudik lebaran dan hotline pengaduan yang telah diumumkan di media dan di berbagai lokasi strategis.(rls)

The post Jadi Khatib Idul Fitri, Gubernur Mahyeldi Sampaikan Tiga Pesan Penting appeared first on Prokabar.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Gubernur Sumbar Buya Mahyeldi yang diserahkan oleh Kepala Kantor Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Wilayah Sumbar, Heru Pudyo Nugroho, di Auditorium Gubernuran Sumbar, Senin (25/10/2021).

Selain Pemprov Sumbar, apresiasi juga diberikan kepada 19 kabupaten/kota di Sumbar. Sebanyak 17 kabupaten kota diantaranya menerima plakat dan piagam atas pencapaian WTP selama lima kali berturut-turut sejak 2016 hingga 2020 dan dua kabupaten lainnya, yakni Kabupaten Solok dan Pasaman menerima piagam.

Dengan adanya penghargaan ini, menurut Heru, bisa memberi motivasi sekaligus mendorong Pemerintah Provinsi Sumbar serta pemerintah kabupaten dan kota di Sumbar agar bisa lebih meningkatkan laporan keuangan daerah dimasa mendatang.

Gubernur Mahyeldi dalam sambutannya juga mengajak kepala daerah se-Sumbar agar bisa mempedomani serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada mengenai keuangan daerah. Sebab menurutnya, capaian opini WTP hanya bisa dicapai jika taat dan patuh pada aturan yang ada.

”Alhamdulillah, kami ucapkan terimakasih kepada BPK dan selamat kepada bupati dan walikota atas pencapaian WTP. Hal ini merupakan wujud dari kepatuhan pada peraturan keuangan. Diperlukan komitmen bersama antara kepala daerah dan seluruh perangkatnya untuk serius mengikuti dan mempedomani aturan yang ada. Kemudian diiringi dengan peningkatan SDM, optimalisasi peran pemeriksa internal dan jangan lupa menjalin komunikasi intensif dengan BPK dan pihak terkait,” kata gubernur.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama juga dilaksanakan penandatanganan nota kesepakatan sinergi antara Kanwil DJPb Sumbar dengan Pemprov Sumbar. Kesepakatan ini menurut Heru, adalah dalam rangka mewujudkan pengelolaan APBN dan APBD yang berkualitas, transparan dan akuntabel di Wilayah Provinsi Sumatera Barat. Selain itu juga dalam rangka penguatan koordinasi penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan publik.

Tampak hadir dalam acara pemberian penghargaan ini sejumlah kepala daerah di Sumbar, diantaranya Bupati Agam Andri Warman, Walikota Sawahlunto Deri Asta, Bupati 50 Kota Safaruddin, Bupati Pasaman Barat Hamsuardi dan Walikota Bukittinggi Erman Safar.(rls)

The post Pemprov Sumbar Terima WTP 5 Kali Berturut-turut appeared first on Prokabar.

Bertempat di halaman kantor Gubernur Sumbar, bantuan bibit pohon kelapa itu diserahkan secara simbolis oleh Environment Monitoring Officer Unit Health Safety Environment (SHE) PT Semen Padang Ferdy Dinardo kepada Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah.

Mahyeldi pada kesempatan itu, mengapresiasi PT Semen Padang yang telah turut serta mendukung program Satu Perusahaan Satu Nagari berupa pemberian bantuan bibit pohon kelapa yang tentunya, bermanfat dalam meningkatkan ketahanan pangan.

“Terimakasih PT Semen Padang yang telah ikut memberikan bantuan bibit pohon kelapa untuk peningkatan ketahan pangan masyarakat Sumbar,” kata Mahyeldi usai menerima bantuan bibit pohon kelapa yang digelar secara simbolis di halaman kantor Gubernur Sumbar.

Selain menerima bantuan bibit pohon kelapa, pada kesempatan itu juga digelar Upacara dan Pemberian Sertifikat PROPER, dan pemberian sertifikat tersebut dilakukan dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup se-Dunia tahun 2021 yang jatuh pada setiap 5 Juni.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemprov Sumbar Siti Aisyah mengatakan, bibit pohon kelapa dari PT Semen Padang ini nantinya akan disebar kepada masyarakat atau kelompok tani di Sumbar melalui dinas pertamanan yang ada di kabupaten dan kota.

“Saat ini, kami di Dinas Lingkungan Hidup Pemprov Sumbar, masih menginventarisasi kelompok-kelompok tani yang akan diberikan bantuan bibit pohon kelapa ini. JIka sudah selesai, bibit kelapa ini akan segera kami sebar ke masyarakat,” kata Siti Aisyah.

Bantuan bibit pohon kelapa ini, kata Siti Aisyah melanjutkan, juga diikuti oleh perusahaan peserta PROPER yang ada di Sumbar. “Ada 44 perusahaan yang ikut, salah satunya PT Semen Padang,” bebernya.

Di sisi lain, Siti Aisyah juga mengapresiasi PT Semen Padang yang selalu komit mendukung program Pemprov Sumbar, khususnya di Dinas Lingkungan Hidup. “Bahkan beberapa waktu lalu, PT Semen Padang juga menyalurkan bantuan bak sampah untuk Masjid Raya Sumbar,” tuturnya.

Di tempat terpisah, Kepala Unit HSE PT Semen Padang Mustaqim Nasyra mengatakan bahwa pemberian bantuan 1000 bibit pohon kelapa itu, merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) terhadap lingkungan.

“Bagi PT Semen Padang, pemberian bantuan bibit kelapa ini bagian dari program CSR perusahaan dalam mendukung dan menyukseskan program Satu Perusahaan Satu Nagari yang telah digulirkan pemerintah,” katanya. (rls/eym)

The post PT Semen Padang Serahkan 1000 Bibit Pohon Kelapa ke Pemprov Sumbar appeared first on Prokabar.

Aliansi Masyarakat Pesisir Selatan meminta pencopotan Rusma Yul Anwar saat berdemo di Kantor Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Senin (15/3/2021).

Ini kali kedua, Gubernur Sumbar kena demo, pasca dia pelantikan dua pekan lalu. Demo pertama terkait dugaan korupsi di BPBD Sumbar.

Baca Juga:

• Kapolda Sumbar Pastikan Penerimaan Polri Bersih dan Transparan
• Damkar Padang Evakuasi Ular Piton Sepanjang Tujuh Meter
• Daerah Pertama di Sumbar, Plt Wako Padang Sampaikan LKPJ Tahun 2020

Pendemo minta Gubernur Sumbar mencopot Bupati Pesisir Selatan Rusma Yul Anwar dari jabatannya.

Mereka menilai Rusma merupakan bupati yang juga menyandang status sebagai terpidana.

Dalam aksinya, masyarakat Pesisir Selatan tersebut membawa sejumlah spanduk menyatakan protes.

Mereka membawa spanduk dengan tulisan, “Rakyat bergerak, haruskah hukum rimba bertindak, perusak lingkungan, masihkah undang-undang dipakai? Dan kata protes lainnya.

Koordinator Aksi, Hamzah Jamaris dalam orasinya mengatakan aksi mereka merupakan aksi untuk menyelamatkan demokrasi Pesisir Selatan dan menegakkan keadilan.

“Hari ini kita Aliansi Masyarakat Pesisir Selatan Bergerak, kita meminta bapak menemui kita, karena beliau kita yang memilihnya,” katanya.

Baca Juga Milenialisme.com

• Hoax Menjamur, Media Komunitas Solusi untuk Pembaca
• Hindari Berita Hoax dengan Menjadi Produsen Informasi
• Literasi Media Penting bagi 170 Juta Pengguna Internet

Dia mempertanyakan, apakah ada Gubernur Sumbar, sebab masalah di Pesisir Selatan belum terselesaikan.

Pesisir selatan adalah bagian dari NKRI, gubernur harusnya menyurati Kemendagri agar mencopot Bupati Pesisir Selatan.

Dia juga mengeluhkan, kepada kepolisian, kenapa seorang terpidana bisa mendapatkan SKCK.

Dalam aksi tersebut, Asisten I Pemprov Sumbar Devi Kurnia menerima kedatangan demonstran.

Keterangan Pemprov Sumbar

Devi menjelaskan soal pemberhentian dan pelantikan kepala daerah merupakan kewenangan pemerintah pusat, bukan Pemprov Sumbar.

“Terkait keputusan Mahkamah Agung, kami sudah berkomunikasi dan menugaskan biro hukum berulang kali meminta salinan putusannya,” katanya.

Namun salinan putusan itu hanya untuk terpidana dan jaksa penuntut umum (JPU) untuk eksekusi. Itu informasi sampai hari ini. (*)

The post Gubernur Sumbar Diminta Copot Bupati Pessel Rusma Yul Anwar appeared first on Prokabar.