Ketua Kamar Dagang Sumatera Barat (Sumbar) Ramal Saleh mengatakan Kadin akan mengambil peran sesuai bidang keahlian dan potensi yang ada.

Ramal Saleh mengatakan hal ini saat Rapar Koordinasi (Rakor) Kadin Sumbar dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) di Angso Duo Room, Pangeran Beach Hotel, Kamis (22/4).

Baca Juga:

• Audy Joinaldy Minta Masyarakat Patuh Jalani Prokes Covid-19
• Audy Joinaldy Angkat Bicara soal Pengawalnya yang Banyak
• Kepala BKPSDM Padang: Belum Ada Perubahan Terkait Pelantikan

Dia berharap, hasil Rakor Kadin dengan Pemprov bisa berlanjut pada hal teknis dan dengan Memorandum of Understanding (MoU).

Tujuannya, kata Ramal Saleh, agar hasil Rakor bisa memacu pertumbuhan ekonomi dan kemajuan Sumbar.

“Kami berharap hasil Rakor Kadin dengan Pemprov ke depan berlanjut secara teknis dan MoU,” kata Ramal Saleh.

Gubernur Sumbar Mahyeldi menyambut baik hasil Rakor dengan Kadin tersebut.

Mahyeldi mengatakan Pemprov Sumbar punya semangat yang sama dengan kadin, yakni semangat berkolaborasi.

Baca Juga Milenialisme.com

• Menjaga Komitmen Moral Selama Ramadhan
• Soeharto Bangun 999 Masjid dari Sedekah Umat Islam
• Lantunan Indah Para Gadis di Malam Pertama Ramadhan

“Pemerintah tidak mungkin berjalan baik tanpa sinergi dengan semua pihak termasuk pengusaha,” ungkap Mahyeldi.

Menurut Buya, sapaan akrab Mahyeldi, jika pengusaha peduli, maka sudah ada tanda bangsa akan maju.

Rakor antara Kamar Dagang dengan Pemrpov Sumbar merupakan tindaklanjut dari pertemuan dengan Gubernur pada akhir Maret 2021.

Rapat tersebut berlangsung selama tiga jam sejak pukul 14.00 WIB hingga 17.00 WIB. (gas)

The post Kadin Sumbar dan Pemprov Bersinergi untuk Pertumbuhan Ekonomi appeared first on Prokabar.

Kalaupun ada masyarakat yang ingin melaksanakan salat Idulfirtri di lapangan atau mesjid, maka Pemda bersama Forkompimda diharapkan terlebih dahulu berkoordinasi dengan organisasi keagamaan dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di wilayah tersebut dan harus telah memastikan daerah yang minta salat id’ tsb telah benar-benar aman dari paparan covid-19 dan daerah tersebut tidak ada wargannya yang pernah terinfeksi covid-19.

“Artinya, yang dipertimbangkan diberikan izin tersebut adalah daerah yang masuk zona hijau atau tidak ada kasus warganya positif terinfeksi covid-19.” ungkap Wagub Sumbar Nasrul Abit.

Untuk itu, Kepala Daerah (Bupati dan Walikota) bersama Forkompimda jika harus mengizinkan sholat ‘Id, haruslah memperhatikan beberapa hal, diantaranya, jumlah jamaah jangan terlalu banyak.

“Luas tempat sholat harus luas, jarak antar warga minimal 1 meter. Panitia harus mensosialisasi protokol kesehatan kepada jamaah salat Id, antara lain menyiapkan cuci tangan / penyediaan sanitizer, pakai masker, bawa sajadah sendiri, khotbah tidak panjang, salatnya cukup ayat-ayat pendek, tidak ada kotak sumbangan yang jalan, tidak boleh salaman dan peluk-pelukan serta cipika cipiki, jaga jarak dan harus  diawasi oleh aparat keamanan, Polri, TNI, Pol PP dan yang terkait lainnya.” terangnya.

Lalu, sejalan dengan makin dekatnya Lebaran 2020, pengawasan di check point harus semakin ditingkatkan dan diperketat, terutama di malam hari. Alasannya nggak lain karena adanya kemungkinan kenaikan jumlah pemudik yang melintas pada malam hari.

“Makin ketat banyak dilakukan pembatasan, maka dapat menahan puncak dari pandemi Covid-19.” tutupnya. (hdp)

The post Pemprov Sumbar Imbau Agar Masyarakat Salat Idulfitri di Rumah appeared first on Prokabar.

Bantuan tersebut langsung diserahkan kepada Osniwati, isteri Almarhum Andresal di Mesjid Raya Ujung Gading, Pasaman Barat saat kegiatan safari Ramadan, Jumat (24/5) malam.

“Kita dari provinsi cukup prihatin, bahwa di Sumbar ada 7 orang petugas KPPS yang meninggal dunia. Tadi kita sudah menyerahkan bantuan untuk keluarga petugas KPPS yang meninggal di Pasaman, malam ini di Pasaman Barat, nanti juga ada di Lubuk Alung, Lubuk Begalung. Kita akan datangi satu persatu, minimal apa yang kita perbuat ini bisa meringankan beban” sebutnya.

Lebih lanjut dirinya berharap agar KPU juga memberikan bantuan atau santunan kepada keluarga petugas KPPS yang meninggal.

“Ketua KPU Provinsi pernah menyebut kepada kita, bahwa akan ada bantuan nantinya. Semoga bantuan tersebut bisa segera dicairkan” sebutnya.

Dengan banyaknya petugas KPPS yang meninggal saat menjalankan tugas, dirinya meminta hal ini mesti menjadi pembelajaran bagi semua, dan harus di evaluasi pemerintah.

“Harapan kita jika ada pemilihan serentak kedepan jangan ada lagi korban seperti saat ini lebih kurang 600 orang” harapnya. (*/hdp)

The post Wagub Sumbar Berikan Santunan Bagi Keluarga KPPS yang Meninggal appeared first on Prokabar.

Anggota Komisi V Fraksi Partai Demokrat, Sabar AS menjelaskan, anggaran Rp10 miliar telah dikucurkan sepanjang tahun 2018.  “Hal itu untuk pengaspalan sekitar dua kilometer dan tambahannya rehap pada lokasi yang mendesak atau parah.

“Pembangunan itu mulai dari arah Tapus atau Simpang Tapus lama. Sebagai wakil rakyat, saya meminta warga bersabar. Pihak provinsi terus menganggarkan pembangunan ruas jalan Tapus menuju Muaro Sunagui Lolo ini,” kata Sabar, Minggu (9/12).

Diakui Sabar, jalan itu menjadi tanggungjawabnya provinsi lantaran bakal menghubungkan antar kabupaten, yakni Pasaman-Lima Puluh Kota.

“Butuh anggaran yang sangat besar. Makanya pengerjaan pengaspalan dilakukan secara bertahap,” kata Sabar.

Untuk anggaran tahun 2019, pengaspalan akan diarahkan pengerjaannya dari Simpang Tigo Koto Panjang menuju Bangkok Silayang.

“Ruas jalan tersebut sangat prioritas untuk membuka akses masyarakat Mapattunggul Selatan dari ketertinggalan atau terisolir.

Itu sudah menjadi program yang kita ajukan ke Pemprov Sumbar. Akses jalan itu nantinya untuk pengembangan wilayah serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Juga menguntungkan bagi masyarakat Panti-Rao. Karena lalu lintas Pasaman menuju Lima Puluh Kota dapat mengurangi waktu tempuh dibandingkan lewat jalur Pasaman-Bukittinggi,” tutup Sabar. (Ola)

The post Masih Ada Perkampungan Terisolir di Pasaman, Ini Upaya Pemprov Sumbar appeared first on Prokabar.

“Kami ucapkan selamat. Semoga remisi ini memberi kesempatan kepada saudara untuk senantiasa berbuat baik. Jadilah insan taat hukum, berakhlak dan berbudi luhur, bermakna dan berguna dalam hidup dan kehidupan,” ujar Gubernur Sumbar Irwan Prayitno di Rutan Klas IIB Padang, Anak Aia, Kota Padang, Jumat (17/8).

Gubernur menuturkan, remisi yang diberikan sejatinya merupakan hak setiap narapidana yang ditetapkan Undang-Undang (UU) sebagai wujud apresiasi atas perbaikan diri yang tercermin dalam perilaku sehari-hari selama masa penahanan.

“Oleh karena itu, remisi dapat dipandang sebagai stimulus bagi napi agar senantiasa berbuat baik,” katanya.

Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan KemenkumHAM Sumatera Barat Dwi Prasetyo dalam laporannya menyebutkan, tidak semua narapidana di Sumbar diberikan remisi.

Pihaknya menginformasikan masih banyak yang tidak memperoleh remisi umum. Total napi di Sumbar sekitar 5.000 lebih, sementara yang mendapatkan remisi 2281 orang.”

Dijelaskan Dwi, narapida yang tidak mendapatkan remisi adalah mereka yang belum memenuhi syarat untuk diberikan remisi umum.

“Mungkin nanti di remisi khusus mereka peroleh haknya,” ucap Dwi. (*/hdp)

The post 45 Napi Di Sumbar “Merdeka” appeared first on Prokabar.