Penghargaan RRI Award 2025 Kategori Fotografi Jurnalistik Terbaik diterima langsung oleh Bupati Tanah Datar Eka Putra SE, MM dalam acara puncak RRI Award 2025 yang digelar di Auditorium Abdurrahman Saleh, RRI Jakarta, Kamis dinas pendidikan(20/11/2025).

Sebelumnya Wakil Bupati Ahmad Fadly, S.Psi, menerima Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik pada Malam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik yang digelar KI Sumbar, Selasa (18/11/2025).

Direktur Utama RRI Hendrasmo mengatakan, penghargaan RRI Award 2025 diberikan kepada pemerintah Tanah Datar karena aktif memproduksi konten informasi publik yang akurat, berkualitas dan mengangkat momen visual yang mampu bercerita lebih dari seribu kata.

“Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah atas dedikasi dalam menyajikan informasi pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat. Semoga penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas komunikasi publik dari tahun ke tahun,” ungkap Hendrasmo

Sementara itu Ketua Komisi Informasi (KI) Sumbar, Musfi Yendra, menyebut penghargaan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar sebagai badan publik yang memenuhi indikator keterbukaan informasi, dalam mewujudkan pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel sesuai UU Nomor 14 Tahun 2008.

Usai menerima penghargaan, Bupati Tanah Datar Eka Putra menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh jajaran pemerintah daerah serta masyarakat Tanah Datar.

“Alhamdulillah, penghargaan ini kami persembahkan untuk seluruh masyarakat Tanah Datar. Ini bukti bahwa kerja keras kita dalam menyampaikan informasi pembangunan yang jujur, akurat, dan bermanfaat mendapat pengakuan di tingkat nasional,” ujar Eka Putra.

Ia menegaskan, pemerintah daerah akan terus memperkuat komunikasi publik agar pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. (eym)

The post Tanah Datar Borong Dua Penghargaan di Minggu ke Tiga November appeared first on Prokabar.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Tanah Datar Eka Putra SE, MM dalam acara puncak RRI Award 2025 yang digelar di Auditorium Abdurrahman Saleh, RRI Jakarta, Kamis (20/11/2025).

Direktur Utama RRI Hendrasmo menyampaikan, penghargaan ini diberikan kepada pemerintah daerah yang aktif memproduksi konten informasi publik yang akurat dan berkualitas.

Dia menyebut, Tahun ini RRI mengusung tagline “Kolaborasi Komunikasi Publik Pemerintah yang Kredibel dan Mencerahkan Masyarakat”. Tagline ini bukan sekadar slogan, tetapi komitmen RRI untuk terus memperkuat ekosistem komunikasi publik yang relevan, inspiratif, dan berdampak.

“RRI juga ingin memastikan bahwa setiap informasi yang disampaikan menjadi pengetahuan yang mencerahkan, bukan sekadar berita yang berlalu begitu saja,” ujar Hendrasmo.

Pada RRI Award 2025, RRI menyeleksi ribuan konten dan pemberitaan daerah yang diunggah melalui RRI.co.id sepanjang tahun 2025. Terdapat sembilan kategori penghargaan, diantaranya : Kontribusi Berita Terkaktif, Konten UMKM Terfavorit, Konten Informasi Layanan Publik Terbanyak, Konten Astacita Terbanyak Dibaca, Pariwisata, Pendidikan Terfavorit, Feature Terbaik, dan Fotografi Terbaik.

“Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah atas dedikasi dalam menyajikan informasi pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat. Semoga penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas komunikasi publik dari tahun ke tahun,” tambahnya.

RRI sebagai lembaga penyiaran publik nasional juga menegaskan kembali perannya sebagai perekat sosial bangsa yang menjaga keberagaman, memupuk persatuan, serta menghadirkan suara masyarakat dari Sabang sampai Merauke.

Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Mutia Hafid, dalam sambutannya mengatakan bahwa RRI Award tahun ini merupakan yang pertama kali diadakan. Ia menyoroti perubahan cepat dalam lanskap informasi, di mana sekitar 200 juta penduduk Indonesia kini terhubung internet, menciptakan ruang informasi yang bergerak tanpa henti.

“Di tengah derasnya arus informasi, masyarakat tetap membutuhkan kejelasan dan konsistensi. Banyak isu khususnya terkait kesehatan dan pelayanan publik yang menjadi sasaran disinformasi. Karena itu, peran pemerintah daerah menjadi semakin strategis dan harus semakin dekat dengan masyarakat,” tegas Mutia.

Ia juga memberikan apresiasi kepada RRI yang terus berkembang dan berkonvergensi, tidak hanya mengandalkan layanan radio konvensional, tetapi juga hadir dalam bentuk digital.

Usai menerima penghargaan, Bupati Tanah Datar Eka Putra menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh jajaran pemerintah daerah serta masyarakat Tanah Datar.

“Alhamdulillah, penghargaan ini kami persembahkan untuk seluruh masyarakat Tanah Datar. Ini bukti bahwa kerja keras kita dalam menyampaikan informasi pembangunan yang jujur, akurat, dan bermanfaat mendapat pengakuan di tingkat nasional,” ujar Eka Putra.

Ia menegaskan, pemerintah daerah akan terus memperkuat komunikasi publik agar pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

“Kami berkomitmen untuk terus berkolaborasi dengan RRI dan berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas informasi publik. Di era digital ini, komunikasi yang tepat dan dapat dipercaya adalah kunci untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan,” tukasnya. (Eym)

The post Pemkab Tanah Datar Raih RRI Award 2025 Kategori Fotografi Jurnalistik Terbaik appeared first on Prokabar.

Usai menerima penghargaan Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly mengatakan capaian ini adalah kerja keras bersama perangkat daerah dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik.

“Keterbukaan Informasi Publik guna mendorong partisipasi masyarakat meningkatkan pengelolaan informasi serta mencegah praktik korupsi. Badan Publik wajib menyediakan informasi secara cepat dan tepat dan biaya juga murah, tekecuali informasi yang ketat dan terbatas. Ini juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (UUKIP), ucapnya.

Wabup juga sampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada badan publik di Tanah Datar yang telah memberikan informasi-informasi yang berguna bagi masyarakat. Karena ini juga dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Wabup berharap badan publik di Tanah Datar tak terkecuali Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk terus meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi bagi masyarakat yang sesuai dengan prinsip good governance.

“Keterbukaan informasi akan dapat membangun legitimasi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah, Kita juga mengapresiasi Dinas Kominfo Tanah Datar yang telah mengembangkan dan memperkuat sistim keterbukaan informasi publik melalui berbagai aplikasi pelayanan publik. Semoga capaian ini terus ditingkatkan,”tambahnya.

Sebelumnya Ketua Komisi Informasi (KI) Sumbar Musfi Yendra menegaskan bahwa pemberian penghargaan dilakukan melalui proses penilaian ketat terhadap badan publik yang dinilai memenuhi indikator keterbukaan informasi.

“Penghargaan ini diberikan kepada badan publik yang memperoleh predikat informatif, serta tokoh-tokoh yang terbukti berkomitmen memajukan keterbukaan informasi di Sumbar pada tahun 2025 ini,” jelasnya. (Eym)

The post appeared first on Prokabar.

Hal ini disampaikan bupati Tanah Datar, Eka Putra dalam sidang paripurna Penyampaian Nota Penjelasan Bupati Tanah Datar terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, Senin (3/11/2025).

Bupati menyebut nota keuangan APBD 2026 secara substansi memuat penjelasan atau gambaran tentang kondisi dan proyeksi serta kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah serta perkembangan dan tantangan perekonomian daerah yang sudah didasarkan kepada KUA dan PPAS APBD tahun anggaran 2026 yang telah disepakati bersama Bupati dan DPRD pada tanggal 2 September 2025 yang lalu.

KUA-PPAS yang telah disepakati yaitu meliputi Pendapatan Daerah diperkirakan sebesar Rp 1.011.069.021.391,00, Belanja Daerah sebesar Rp 1.050.919.724.983,00, defisit diperkirakan sebesar Rp 39.850.703.592,00, dimana nilai defisit tersebut ditutupi sepenuhnya dengan pembiayaan netto yang merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.

Terkait kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah tahun anggaran 2026 dengan estimasi pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperkirakan sebesar Rp 189.816.748.079,00, pendapatan transfer diperkirakan sebesar Rp 821.252.273.312,00, Belanja daerah meliputi belanja operasi direncanakan sebesar Rp 843.650.766.601,00, belanja modal diperkirakan sebesar Rp 32.931.071.240,00, belanja tidak terduga direncanakan sebesar Rp 10.000.000.000,00 dan belanja transfer direncanakan sebesar Rp 164.337.887.142,00.

Sementara, pembiayaan daerah pada Ranperda APBD 2026, untuk kelompok penerimaan pembiayaan daerah dialokasikan dari sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) sebesar Rp 39.850.703.592,00.

Lebih lanjut Bupati Eka Putra katakan, kebijakan umum belanja daerah merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal, yang dilakukan pemerintah daerah, sebagai salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Belanja daerah pada dasarnya mengakomodir, kebijakan dan regulasi strategis dari pemerintah pusat. (eym)

The post Tanah Datar Targetkan Pendapatan Daerah tahun 2026 sebesar Rp. 1,01 T appeared first on Prokabar.

Wabup mengungkapkan, apel gabungan bersama ASN yang sedianya dipimpin pak Bupati, namun karena beliau sedang mengikuti orientasi kepemimpinan kepala daerah di Magelang maka ia yang memimpin.

“Momen ini merupakan peristiwa pertama untuk memimpin apel ini, jadi mohon maaf kalau ada kekurangan. Momen ini juga untuk memperkenalkan diri kepada Bapak dan Ibu semua sebagai orang.baru di Pemkab Tanah Datar, Insya Allah dalam lima tahun ke depan kita akan bersama,” ujarnya.

Dikatakan Ahmad Fadly, kedudukan ia relatif sama dengan para ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam mendukung dan menyukseskan visi dan misi yang telah di susun pak Bupati Eka Putra.

“Mohon dukungan dan kerjasamanya, karena Saya tidak jauh bedanya dengan Bapak dan Ibuk untuk mendukung program pembangunan dan pengabdian untuk Kabupaten Tanah Datar,” terangnya.

Dikesempatan ini, tambah Wabup, ada beberapa pesan penting dari pak Bupati yang perlu menjadi perhatian kita semua, mulai dari penyusunan RPJMD 2025 – 2030 yang merupakan penjabaran Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih paling lambat 6 bulan sejak dilantik.

“Diminta kepada OPD agar menyusun program kegiatan untuk mendukung pencapaian visi dan misi serta program unggulan daerah, namun diharapkan juga disesuaikan dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efesiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD 2025,” sampainya.

Namun dibalik kondisi saat ini, Wabup Ahmad Fadly, mengungkapkan Bupati bersama instansi terkait akan tetap mengupayakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN dibayarkan sesuai ketentuan.

Terakhir Wabup berharap dalam menyambut bulan Ramadan 1446 Hijriah untuk mempersiapkan iman, fisik dan mental sehingga bisa terus memberikan kinerja dan pelaksanan maksimal untuk masyarakat.

“Mari kita isi bulan penuh berkah dengan memperbanyak amalan dan ibadah serta terus mensyiarkan agama Islam dengan meramaikan tempat ibadah. Dan khusus ASN juga melaksanakan jam kerja yang telah ditetapkan melalui Surat Edaran Bupati Tanah Datar tentang Penetapan Jam Kerja ASN di Lingkungan Kerja Pemkab Tanah Datar,” tukasnya. (eym)

The post Selepas di Lantik, Wabup Ahmad Fadly Ajak Dukung Visi dan Misi 2025 – 2030 appeared first on Prokabar.

Adapun keenam pejabat itu diantaranya Drs. Suhermen sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Harfian Fikri, S. Sos sebagai Kepala Dinas Pangan dan Perikanan, Nusirwan, SH, S. Sos, MT sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan, Yusnen, S. Ag, M.Si sebagai Kepala Dinas Perhubungan, dr. Ermon Revlin, MPH sebagai Kepala Pelaksana Badang Penanggulangan Bencana Daerah, Thamrin, ST sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Usai pelantikan, Bupati Eka Putra dalam mengatakan bahwa pelantikan pejabat manajerial hari ini merupakan kelanjutan dari pelantikan yang sudah dilakukan pada 23 Januari yang lalu.

“Saya ucapkan selamat kepada para pejabat yang baru saja dilantik dan diambil sumpah jabatannya. Harapan seluruh masyarakat Tanah Datar, hendaknya amanah yang diemban ini dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, dedikasi yang tinggi dengan semangat yang baru,” ujar Bupati.

Bupati Eka Putra juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada pejabat pimpinan tinggi pratama dan seluruh ASN serta non ASN di lingkungan pemerintah kabupaten Tanah Datar yang selama ini sudah bekerja dengan baik dalam mendukung jalannya roda pemerintahan di instansi masing-masing. Meski sering menghadapi berbagai permasalahan, seperti keterbatasan anggaran, SDM dan keterbatasan sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung lainnya,

“Ke depan, Saya mengharapkan pejabat tinggi pratama bisa terus meningkatkan kinerjanya, sebab pejabat tinggi pratama merupakan seorang pemimpin sekaligus manajer yang sudah memiliki job description dan tugas yang jelas. Kita ini pelayan masyarakat, jadi didalam menjalankan amanah pelayanan terhadap masyarakat harus menjadi yang paling utama,” tambah Bupati.

Bupati juga meminta agar pejabat yang baru dilantik untuk bergerak cepat dan segera melakukan penyesuaian dengan tim yang ada di OPD masing-masing.

“Jadilah saudara sebagai role-model atau keteladanan bagi bawahan, agar bawahan termotivasi untuk berpikir cerdas, bergerak cepat, dan bekerja giat, dengan pelaksanaan program yang tepat waktu, tepat biaya dan tepat sasaran. Jangan anggap bawahan kita sebagai musuh, kalau ada ide-ide dari bawahan jangan langsung dipatahkan. Sebaiknya dibahas dan dibicarakan dulu, sehingga akan muncul banyak inovasi-inovasi yang baru,” tambahnya.

Bupati juga berharap seluruh ASN bisa bekerja dengan kedua tangannya, bukan dengan kedua telinganya.

“Analoginya, kedua tangan akan saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya, sehingga akan terbentuk tim yang solid antara antar perangkat daerah. Ciptakan kondisi kerja dengan sistem tim work, tinggalkan ego sektoral dan jangan mau menang sendiri,” pesan Bupati. (eym)

The post Rotasi kembali Bergulir di Pemkab Tanah Datar appeared first on Prokabar.

Adapun tiga Ranperda yang disetujui diantaranya, Ranperda Ketentraman dan Ketertiban Umum, Ranperda Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2023-2043, dan Ranperda Pengelolaan Sampah.

Ketua DPRD H. Rony Mulyadi Dt. Bungsu menyampaikan ketiga Ranperda yang diajukan Pemerintah Daerah telah melalui beberapa rangkaian pembahasan.

“Diawali penyampaian Nota Penjelasan Bupati pada 12 Oktober 2022 tentang 2 Raperda, yakni Ranperda Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Ranperda Pengelolaan Sampah,” sampainya.

Sedangkan Ranperda tentang Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2023-2043, tambah Ronny, disampaikan pada 23 Mei 2023, dilanjutkan dengan pandangan umum fraksi tanggal 24 Mei 2023 dan jawaban Bupati atas pandangan fraksi tanggal 25 Mei 2023.

“Selanjutnya pembahasan tiga Ranperda dilakukan antara Pansus, Pemerintah Daerah dan OPD terkait dari 26 Mei sampai 10 Juni 2023 dan pada 12 Juni 2023 dilanjutkan Rapat Paripurna tentang Pendapat Akhir Fraksi untuk dijadikan Perda, dan berdasarkan kesepakatan bersama DPRD dan Pemerintah Daerah menyepakati ketiga Ranperda dijadikan Perda,” pungkasnya.

Sebelumnya masing-masing Pansus menyampaikan laporan hasil pembahasan, yaitu Ranperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2023-2043 disampaikan juru bicara pansus II Nursal.

Kemudian, tentang Ranperda tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum yang juga dibahas pansus II disampaikan juru bicara Kamrita, dan pansus III tentang Ranperda Pengelolaan Sampah disampaikan juru bicara Beni Apero.

Dalam kesepakatan tersebut Perda tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum ditetapkan menjadi Perda terdiri dari 12 bab 99 pasar, Perda Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2023-2043 terdiri dari 13 pasal dan Pera Pengelolaan Sampah terdiri XXI bab dan 120 pasal.

Sementara itu Bupati Eka Putra menyampaikan, dengan disetujuinya Ranperda tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum menjadi Perda, maka pemerintah daerah dan masyarakat akan mempunyai arahan yang jelas dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

Nantinya, perda ini dapat mencegah, menanggulangi dan menertibkan perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan, etika, moral, agama, adat dan budaya Tanah Datar sebagai Luhak Nan Tuo yang berlandaskan ABS-SBK.

Perda Pengelolaan Sampah diharapkan dalam pengelolaan sampah memiliki kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintahan daerah, dan pemerintah nagari dalam penanganan persampahan, sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proposional, efektif dan efesien.

Lebih lanjut, dengan ditetapkannya Perda tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten tahun 2023-2043 diharapkan dapat memperkuat dan memperjelas peran pemerintah daerah dalam pembangunan industri daerah serta dapat mengembangkan industri secara terencana, terintegrasi dan terukur dalam rangka memberikan kontribusi ekonomi terhadap pemerintah daerah.

Diakhir sambutannya, juga berharap melalui Perda ini mampu mewujudkan dan memberikan rasa aman, damai, tentram, tertib dan berkeadilan serta memberikan kepastian hukum bagi setiap orang, sehingga dengan adanya kepastian tersebut nantinya dapat mendorong perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tenah Datar, pungkasnya. (eym)

The post DPRD Tanah Datar Ketuk Palu Tiga Ranperda menjadi Perda appeared first on Prokabar.

Seminar diikuti Camat se Tanah Datar, Wali Nagari se Tanah Datar, Kepala OPD dan sejumlah wartawan di Kabupaten Tanah Datar, dan tamu undangan lainnya.

Wakil Bupati Tanah Datar Richi Aprian menyampaikan ucapan terimakasih kepada Dewan Pers yang telah memprakarsai seminar literasi media.

Melalui seminar literasi media ini diharapkan memberikan pemahaman dan membatu peserta ataupun dalam mengenali mana media yang profesional mana yang abal-abal.

“Ini kesempatan bagi kita mempelajari dan mengetahui media mana, dan ini sangat penting diketahui di masyarakat di Tanah Datar,” kata Wabup.

Terkait dengan profesi pers kata Wabup, negeri ini juga dihasilkan oleh produk pers, tidak saja saat reformasi dan setelahnya, jauh sebelumnya pers sangat berpengaruh besar terhadap keberlangsungan bangsa.

Pers sebagai sebuah profesi adalah profesi yang sangat mulia, tapi justru dirusak oleh orang-orang yang mengaku jadi media.

“InsyaAllah di Tanah Datar antara Pers dengan pejabat pemerintah berjalan dengan baik, namun perlu peningkatan sinergitas lagi dalam promosi daerah,” kata Wabup.

Sebelumnya Ketua Dewan Pers Prof. Dr. Azyumardi Azzra mengucapkan terimakasih pada Pemkab Tanah Datar yang telah memfasilitasi acara Dewan Pers ini.

Bagi Dewan Pers, kegiatan seminar literasi sangat penting karena menjadi prioritas dalam membangun Negara Indonesia yang merdeka dan sehat informasi.

“Juga menyikapi maraknya peredaran media sosial hingga muncul media yang tidak memiliki kredibilitas yang disebut media abal-abal, media yang tidak ada badan hukumnya,” katanya.

Prof Azzra menjelaskan orang-orang yang berada di media abal tersebut, memiliki gaya dengan sering melakukan tindakan yang tidak terpuji, menakut-nakuti, mengancam dan mengajak damai yang ada kasusnya.

“Kita berharap melalui kegiatan ini baik instasi pemerintah, polri juga TNI agar menerima jurnalis yang betul terverifikasi medianya, dan memiliki badan hukum pers, verifikasi administrasi ataupun faktual,” harapnya.

“Ini juga membangun Negara Indonesia yang bertanggung jawab, sehat. Ibu bapak ini adalah front terdepan dalam memberikan sosialisasi di Pemerintah Kabupaten Tanah Datar ini,” pungkasnya. (eym)

The post Seminar Literasi, Pemkab Tanah Datar Bersama Dewan Pers Bahas Media Abal-Abal appeared first on Prokabar.

Test sendiri dilaksanakan di UPT. Penilaian Kompetensi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau, selama dua hari ke depan. Hasil seleksi, bakal diketahui paling secepatnya 10 hari selepas tes.

Bupati Eka Putra menyampaikan, BKD Provinsi Riau selaku instansi satu-satunya yang bisa melaksanakan tes kompetensi di Sumatra.

“Pelaksanaan tes kompetensi Tanah Datar sudah dilaksanakan untuk ketiga kali di sini, terima kasih atas kerjasama dan fasilitasnya, semoga ke depan tetap berlanjut,” katanya.

Dikatakan Eka, untuk assessment test kali ini diikuti 12 pejabat Eselon III untuk mengisi 3 JPT Pratama di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tanah Datar, yakni Dinas Kominfo, Dinas Parpora dan Dinas Sosial.

“Pengisian Jabatan 3 JPT Pratama diikuti 16 calon pejabat, namun 2 orang gagal syarat administrasi dan 2 orang lagi sudah lulus tes pelaksanaan sebelumnya, maka hari ini 12 orang yang ikut tes,” terangnya.

Diungkapkan Bupati, dalam pelaksanaan Assessment Test, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar sengaja melibatkan Inspektorat selaku pengawas.

“Tidak hanya dalam tes untuk eselon III, dalam tes JPT Pratama ini juga kita turunkan Inspektorat untuk mengawasi, agar pelaksanaannya berjalan aman sebagaimana mestinya,” ungkap Eka.

Senada hal itu Kepala UPT Budi Fakhri mengatakan, siap untuk memfasilitasi pemerintah kabupaten dan kota untuk melaksanakan uji kompetensi di UPT Penilaian Kompetensi BKD Riau.

“Saat ini juga selain Tanah Datar, secara bersamaan Kabupaten Solok Selatan juga mengikuti seleksi yang sama. Jadi, kami siap mendukung dan bekerjasama, semoga selepas tes bisa menghasilkan calon pejabat yang handal dan profesional,” katanya. (eym)

The post Pelaksanaan Assessmen Test JPT Pratama Pemkab Tanah Datar Dilaksanakan di Riau appeared first on Prokabar.

Tanah Datar, Prokabar- Bupati Tanah Datar Eka Putra, bersama Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Padang Firdaus Umar, menandatangani nota kesepakatan dalam pengawasan obat dan makanan di Luhak Nan Tuo, Jumat (10/12) kamarin.

Penandatanganan kesepakatan bersama tersebut merupakan implementasi dari Instruksi Presiden (Inpres) nomor 3 tahun 2017 tentang peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan.

“Nota kesepakatan ini merupakan bentuk sinergitas dan komitmen pemerintah dalam rangka perlindungan konsumen dari produk obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan atau persyaratan,” ujar Bupati Eka.

Bupati mengatakan pengawasan tersebut merupakan program yang melibatkan banyak sektor baik pemerintah dan non pemerintah. Maka dari itu, perlu terjalinnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi yang baik.

Dikesempatan yang sama, Kepala BPOM Padang Firdaus Umar, menyampaikan BPOM diamanatkan untuk berkoordinasi dengan pimpinan daerah sebagai penguatan serta meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan.

“Kesepakatan ini diharapkan dapat meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam pengawasan Obat dan Makanan, sehingga masyarakat Tanah Datar khususnya terlindungi dari bahaya Obat dan Makanan yang dapat merugikan kesehatan,” ujar Firdaus Umar.

Pada acara itu, juga diserahkan sertifikat penghargaan bagi Apotek, Toko Obat Dan Industri Rumah Tangga Pangan terbaik di tahun ini, yang memberikan pelayanan kefarmasian, peningkatan perekonomian, penyediaan pangan yang aman dan bermutu kepada masyarakat. (eym)

The post Awasi Obat dan Makanan, BPOM di Padang Jalin Kerjasama Dengan Pemkab Tanah Datar appeared first on Prokabar.

Tanah Datar, Prokabar- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanah Datar menyetujui sebanyak 14 Propemperda, terdiri dari 12 Ranperda dan 2 Ranperda inisiatif. Penetapam 14 Propemperda itu dilakukam dalam sidang paripurna yang dilansungkan DPRD setempat, Rabu kemarin (10/11).

Bupati Tanah Datar, Eka Putra dalam sambutannya menyampaikan Propemperda tersebut menjadi dasar penganggaran dalam penyusunan serta pembahasan peraturan daerah pada APBD.

Dari beberapa Ranperda yang wajib, juga terdapat Ranperda bersifat mendesak untuk segera ditetapkan menjadi Perda.

“Kita harapkan perangkat daerah pemarkasa segera menyiapkan serta disampaikan ke DPRD Tanah Datar terkait Ranperda sifatnya mendesak untuk dijadikan Perda,” ujar Bupati

Sementara itu, ketua Bapemperda DPRD Tanah Datar menyampaikan 14 Propemperda yang disetujui diharapkan bisa menjadi perhatian bersama.

” ini hendaknya menjadi perhatian, dimana kita segera menyiapkan Ranperdanya sesuai yang disampaikan,” ucap Istqlal. (eym)

The post DPRD Tanah Datar Setujui 14 Propemperda appeared first on Prokabar.