“Saya senang menerima kunjungan anda berdua untuk membahas lebih lanjut rencana pengembangan Ibu Kota Negara baru Republik Indonesia,” ujar Presiden Jokowi saat Tony Blair dan Masayoshi Son beserta delegasi di Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta, Jumat (28/2).

Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi yakin bahwa kerja sama yang kuat ini akan menjadikan pembentukan ibu kota modern yang ramah lingkungan.

Usai menyampaikan pengantar, Presiden mengajak Tony Blair dan Masayoshi Son untuk berdiskusi lebih lanjut di Veranda, Istana Merdeka.

Sementara itu, Tony Blair menyampaikan kegembiraan dapat hadir pada momen kali ini. ”Saya pikir itu adalah Visi luar biasa yang dimiliki Bapak untuk negara ini saat memutuskan memindahkan ibu kota negara,” ujar Tony.

Hal ini, menurut Tony Blair, merupakan suatu kegembiraan menjadi bagian dari pemindahan ibu kota negara Indonesia. “Di dunia luar juga akan merasa bersyukur atas semua inspirasi yang telah diberikan ini,” pungkas Tony. (*)

The post Terima Kunjungan Tony Blair dan Masayoshi Son, Presiden Bahas Pemindahan Ibu Kota appeared first on Prokabar.

Adapun pemenang II adalah desain dengan judul ‘The Infinite City’, disusul desain dengan judul ‘Seribu Galur’ sebagai pemenang III. Selanjutnya desain dengan judul ‘Zamrud Khatulistiwa’ ditetapkan sebagai pemenang Harapan I, dan desain dengan judul ‘Banua Rakyat Nusantara’ sebagai pemenang Harapan II.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang menyaksikan penetapan pemenang itu menyampaikan, Ibu Kota Negara nantinya tidak hanya harus bagus tapi juga harus memiliki pembeda dengan ibu kota lain di dunia.

Ia juga menyampaikan, tiga desain pemenang utama Sayembara Gagasan Kawasan Ibu Kota Negara ini nantinya akan dikolaborasikan dan disesuaikan dengan kondisi lapangan.

Sementara Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Danis Sumadilaga selaku Panitia Pelaksana Sayembara menambahkan, Ibu Kota Negara  bukan hanya akan menjadi simbol identitas bangsa, tapi juga representasi kemajuan bangsa sekaligus demi terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi, demi visi Indonesia Maju. (*/hdp)

The post Ini Dia Pemenang Sayembara Desain Kawasan Ibu Kota Negara yang Baru appeared first on Prokabar.

“Saya ingin mengetuk pintu permisi, kalau di Jawa ingin kulo nuwun, kepada seluruh tokoh yang hadir di sini atas keputusan yang telah kita ambil untuk memindahkan ibu kota kita negara, ke Kalimantan Timur, lebih khusus lagi di Paser Penajam Utara dan juga Kutai Kartanegara,” kata Presiden Jokowi saat mengawali sambutannya dalam pertemuan yang digelar di sebuah restoran di kota Balikpapan, Selasa (17/12).

Presiden menjelaskan, keputusan pemindahan ibu kota negara ini sudah melalui studi yang cukup lama, sudah 5 tahun lalu dimulai. Ia menyampaikan, studi mengenai perpindahan ibu kota itu sudah dimulai sejak presiden pertama kita, Bung Karno dulu sudah sebetulnya sudah ingin memindahkan ibu kota di Palangkaraya. Kemudian presiden berikutnya juga ingin memindahkan dari Jakarta tapi tetap masih di Jawa. Kemudian terakhir Presiden sebelum dirinya juga ingin memindahkan ibu kota.

Artinya, lanjut Kepala Negara,  memang ini sebuah perjalanan panjang keinginan kita untuk memindahkan ibu kota. Karena dari sisi penduduk yang sekarang 267 juta, 56% itu ada di Jawa, totalnya di Jawa itu kurang lebih 149 juta ada di Jawa. Sementara PDB ekonomi itu 58% ada di Jawa khususnya di Jakarta.

“Semua orang kalau urusan ekonomi berbondong-bondongnya pasti ke semuanya ke Jawa lebih khusus lagi ke Jakarta. Sehingga Jakarta semakin hari tidak semakin longgar tapi semikin padat karena memang penduduk datang datang dari seluruh penjuru tanah air,” ungkap Kepala Negara.

Presiden juga menyampaikan, bahwa proses pemilihan ini sudah melalui sebuah kalkulasi, sebuah perhitungan yang panjang. Setelah data-data disampaikan,  pemerintah memutuskan pindahnya ke Kalimantan Timur khususnya di Paser Penajam Utara dan di Kutai Kartanegara.

“Sampai kemarin memang yang sudah diputuskan mencakup kurang lebih 193 ribu hektar, tetapi tadi Pak Gubernur menyampaikan yang disiapkan dalam jangka yang sangat panjang adalah 410 ribu hektar, yang itu memang sudah konsesi-konsesi HTI yang sudah diberikan kepada perusahaan dan kita minta kembali karena memang itu adalah milik negara,” terang Presiden Jokowi.

Presiden juga menegaskan, pemerintah tidak hanya ingin memindahkan fisik kantor atau fisik gedung dari Jakarta. Tapi yang diinginkan nanti pindahnya ibu kota ini juga ada sebuah transformasi pindahnya budaya kerja, pindahnya sistem kerja kita, pindahnya pola piier, sehingga semuanya nanti dengan kepindahan ini agar kita diinstall sistemya.

“Sehingga waktu masuk birokrasi kita sistem itulah yang nanti akan memberikan paduan sehingga bekerja kita lebih cepat dalam merespon setiap perubahan-perubahan yang ada,” pungkas Presiden Jokowi. (*)

The post Presiden Temui Tokoh Masyarakat Kaltim, Minta Izin Pemindahan Ibukota appeared first on Prokabar.

Dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Presiden dan rombongan lepas landas dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1, dan mendarat di Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Kota Balikpapan.

Presiden terlebih dahulu diagendakan untuk bertemu dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat setempat.

Setelahnya, Presiden akan menuju gerbang tol Samboja untuk meresmikan ruas tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) seksi Samboja-Samarinda. Presiden juga akan meninjau langsung ruas tol yang diresmikan tersebut.

Pada sore harinya, Presiden dijadwalkan untuk meninjau lokasi ibu kota negara di kawasan konsesi hak pengusahaan hutan (HPH) PT ITCI, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara.

Usai meninjau lokasi tersebut, Presiden akan menuju hotel untuk beristirahat dan melanjutkan agenda kerja keesokan harinya. (*)

The post Presiden Kembali Tinjau Ibukota Baru appeared first on Prokabar.

“Itu akan segera di Perpres (Peraturan Presiden)-kan, karena proses di tingkat antar kementerian sudah selesai,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasioal (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa dalam keterangan kepada wartawan usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) tentang Persiapan Pemindahan Ibu kota di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/12).

Menurut Suharso, kewenangan Badan Otoritas itu sejak mempersiapkan, membangun dan kemudian proses pemindahan. Pemilihan Badan Otoritas ini karena menyangkut kewenangan-kewenangan atas tanah, atas lahan dan supaya pembangunan itu tersentral dengan baik secara administrasi, terutama dalam hal kewenangan atas lahan saat dibuat satu kerjasama atau KPBU dengan pihak ketiga.

“Jadi itu kemudahan yang mau kita berikan pada Badan Otorita,” jelas Suharso seraya menambahkan, Perpres pembentukan Badan Otorita itu sudah selesai mbak, tinggal finishing-nya saja.

Adapun bentuk pemerintahannya, menurut Suharso, telah disepakati adalah provinsi, otonomi provinsi. Tetapi di dalam area ibu kota seluas 256.000 hektar itu, ada area sekitar 56.000 hektar yang menjadi kawasan khusus yang tidak masuk di dalam daerah otorita, daerah pemerintahan.

“Jadi dia tidak masuk dalam daerah otonomi pemerintahan dan nanti akan diurus oleh seorang manager city atau city manager,” terang Suharso.

Menteri PPN/Kepala Bappenas juga menyampaikan, untuk pembangunan ibu kota baru itu semaksimal mungkin tidak akan menggunakan sumber-sumber pembiayaan yang pada umumnya. Namun pemerintah ingin menggunakan sumber-sumber dana pembangunan baru, termasuk dalam hal ini mengundang investasi, para investor asing.

Sesuai timeline yang sudah dibuat, menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, diharapkan tahun 2021 sudah dilakukan groundbreaking pembangunan ibu kota baru yang terletak di Kalimantan Timur.

“Sebelum ground breaking tentu infrastruktur dasar termasuk drainase, jalan-jalan nasional, itu sudah bisa kita mulai semester pertama tahun depan,” jelas Suharso. (*/hdp)

The post Pemerintah Bentuk Badan Otoritas Pembangunan Ibu Kota Baru appeared first on Prokabar.

The post Ini Dasar Pemindahan Ibukota Negara appeared first on Prokabar.

Amran menyatakan pihaknya telah melakukan perhitungan proyeksi kebutuhan pangan ke depan, dalam memenuhi kebutuhan pangan Ibu Kota baru dengan membangun klaster pengembangan komoditas. Lahan pertanian di Kalimantan Timur sangat cocok untuk menghasilkan pangan, khususnya komoditas hortikultura, sehingga produksi pangan berdasar agroklimat dan kultur masyarakat setempat.

“Ibu Kota baru mandiri pangan, ini kata kuncinya. Mimpi besar kami adalah menyiapkan pangan untuk penduduk di Ibu Kota baru kita siapkan lebih awal karena katakanlah pindah 2024, umur komoditas hortikultura 2 sampai 3 tahun sudah berbuah,” kata Amran, beberapa waktu lalu.

Oleh karena itu, Amran menegaskan mimpi besarnya nanti yakni membangun Ibu Kota baru tanpa impor pangan sebab pangan dapat diproduksi masyarakat Kalimantan Timur sendiri. Menurut Amran, hal ini dapat diwujudkan karena Kementan sejak awal telah menyiapkan 500 juta pohon bibit tanaman perkebunan yang akan menelan anggaran Rp 10 triliun. Di tahun 2018, bantuan yang bibit hortikultura yang telah diberikan sekitar 30 sampai 50 ribu dan ditingkatkan 100 ribu pohon per tahun.

“Kemudian kami juga sudah kirim sapi terbesar tiga tahun lalu untuk Kalimantan Timur sebanyak 2.000 ekor, terbesar di seluruh Indonesia. Potensi padi sudah kami hitung yang minus tinggal 60 ribu ton. Ini sangat kecil sebab lahan rawa Kalimantan yang dijadikan lahan pertanian sudah selesai, sehingga produksi padi kita surplus dan nantinya ekspor ke negara tetangga,” bebernya.

Amran ingin 10 kabupaten di Kalimantan Timur, membuat klaster budidaya pangan. Misal, kabupaten mana yang mensuplai ayam, daging sapi, bawang merah, cabai dan seterusnya sehingga kebutuhan pangan di Ibu Kota negara ini dipenuhi sendiri dari produksi masyarakat setempat.

Dengan demikian, kebutuhan beras negara tetangga seperti Malaysia yang butuh sebanyak 1,5 ton dapat juga dipenuhi dari Indonesia dan ini bisa disuplai dari produksi di Kalimantan. Sementara produksi padi di Kalimantan Timur untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Ibu Kota baru.

“Kami tahu Kabupaten Panajam, traktornya telah kami berikan 300 unit. Jadi alsintan terbanyak dan sapi terbanyak kami sudah berikan Kalimantan Timur. Ke depan bantuan kami tambah lagi,” tandasnya.

Tentang hal ini, Ketua Presidum Majelis Nasional Kahmi, Hamdan Zoelva menilai upaya penyediaan pangan mandiri di Ibu Kota Negara baru dan Indonesia menjadi lumbung pangan dunia tersebut merupakan gagasan yang luar biasa dan optimis dapat diwujudkan. Pasalnya, kedaulatan pangan menjadi bagian yang sangat penting bagi kedaulatan dan kekuatan sebuah bangsa.

“Tadi yang disampaikan Pak Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, cita-cita kedaulatan pangannya itu bukan lagi kecil tapi sudah jauh melompat ke depan yaitu menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Ini adalah sesuatu hal yang luar biasa dan memang kalau kita lihat dari berbagai sisi, luas lahan Kalimantan masih banyak yang belum dikelola. Maka kesempatan mewujudkan Indonesia sebagai lumbung pangan itu bukanlah mimpi belaka, tapi sesuatu yang optimis bisa diwujudkan,” demikian dikemukakan Hamdan Zoelva.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini berharap ke depan generasi muda harus berpikir untuk menjadikan pertanian modern sebagai profesi dan menggunakan teknologi pertanian yang sudah maju. Sebab potensi lahan Indonesia sangat luas dan jika dikelola oleh generasi milenial, dipastikan pertanian Indonesia semakin kuat dalam mencukupi kebutuhan sendiri dan ke depan justru menyuplai pangan untuk dunia.

“Karena itu, ketika Indonesia menjadi lumbung pangan dunia, pertanian menjadi sektor yang berpengaruh dalam meningkatan pendapatan domestik bruto yang mempengaruhi kemakmuran masyarakat Indonesia. Ini yang menjadi perhatian kita dan perkembangan kinerja sektor pertanian saat ini sangat luar biasa,” tegasnya.

Gubernur Kaltim, Isran Noor mengapresiasi langkah cepat Mentan Amran dalam penyediaan kemandirian pangan di Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Negara baru. Karena itu, ia memberikan acungan jempol terhadap kesediaan Mentan Amran guna membahas strategi atau upaya penyediaan pangan nasional. (*/hdp)

The post Ini Langkah Pemerintah Siapkan Ibu Kota Baru Agar Mandiri Pangan appeared first on Prokabar.

Demikian disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menjawab wartawan usai Presiden Jokowi menyampaikan keterangan pers mengenai Lokasi Pemindahan Ibu Kota Negara, di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8).

Menurut Bambang, pengumuman lokasi ibu kota baru yang telah disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan segera ditindaklanjuti dengan terutama penentuan lokasi yang tentunya akan melibatkan Pak Gubernur, kemudian pemerintah juga menyiapkan naskah akademik yang menjadi dasar dari Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk ibu kota baru tersebut.

“Tentunya 2020, tahun depan, ini adalah fase persiapan sampai finalnya, maksudnya persiapan itu sudah selesai di tahun 2020 baik itu dari masterplan-nya, urban design-nya, building design-nya, desain bangunannya, sampai kepada kemudian dasar Perundang-undangannya terutama RUU-nya, dan juga kemudian kita menyiapkan apakah penyiapan lahan sehingga pembangunan infrastruktur sudah bisa dimulai akhir tahun 2020,” kata Bambang.

Dengan demikian, lanjut Menteri PPN/Kepala Bappenas, 2020 akhir kita sudah mulai konstruksi, dan diharapkan paling lambat 2024 proses pemindahan sudah dilakukan, dan proses pemindahannya tentunya ada tahapannya. “Tapi 2024 adalah istilahnya masa paling telat, paling lambat kita sudah memindahkan pusat pemerintahan,” tegasnya.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Jalil menambahkan, pemerintah akan mengamankan lahan seluas 180 ribu hektar yang akan menjadi lokasi ibu kota baru itu, meskipun tidak semuanya tanah negara.

“Jadi pekerjaan tanah relative lebih mudah, walaupun itu nanti konektfitas dan lain-lain tentu perlu ada pembebasan lahan sesuai dengan Undang-undang yang ada,” kata Sofyan seraya menambahkan, karena sebagian besar adalah tanah negara maka tugas pembebasan tanah untuk pemindahan ibukota ini relative lebih mudah.

“Begitu nanti penetapan lokasi telah dikeluarkan, maka kita akan melakukan proses land freezing supaya jangan terjadi spekulasi tanah di tempat yang nanti akan dibutuhkan untuk mendukung ibu kota Negara tersebut,” sambung Sofyan.

Sementara itu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengemukakan, bahwa untuk pembangunan infrastruktur dipakai tiga cluster. Pertama adalah men-design kawasannya sendiri.

“Setelah ditetapkan lokasinya baru kita design kawasannya, dimana untuk meletakkan tata ruangnya,  RTBL (Rencana Tata Bangunan dan Lingkungannya). Kita akan selesaikan 2019 ini atau minimal sampai dengan tahun 2020,” terang Basuki.

Kemudian untuk prasarana dasarnya, prasarana dasarnya pertama jalan dan air, termasuk  bendungan, Menteri PUPU mengaku  sudah mendesign, sudah dapat lokasi bendungan untuk melayani ibu kota negara ini.

“Nanti pada tahun 2020, kalau tadi Bapak  (Presiden) bilang akhir atau mungkin pertengahan 2020, design and build kita mulai,” kata Basuki.

Kemudian yang ketiga adalah untuk pembangunan gedungnya sendiri, untuk gedung pemerintahan. Ini butuh design-design yang arsitektural, yang ke depan sehingga ini lebih berhati-hati. Namun demikian tetap diprogramkan juga mulai pertengahan tahun depan kita sudah bisa dengan desin dan build, sehingga bisa dilakukan pekerjaannya.

Konstruksinya sendiri, menurut Menteri PUPR, kira-kira memakan waktu 3-4 tahun untuk bisa melesaikan jalan atau jembatan, waduk, air, sanitasi, kemudian untuk gedung-gedung, Sehingga target 2023, 2024 mulai ada pergerakan kesan.

“Inshaallah dengan data ini, dengan jadwal ini mudah-mudahkan masih bisa kita tangani,” pungkas Basuki. (*/hdp)

The post Pemerintah Targetkan Tahun Depan Mulai Kontruksi dan 2024 Pemindahan Ibu Kota Dilakukan appeared first on Prokabar.

“Sebagai bangsa besar yang sudah 74 tahun merdeka, Indonesia belum pernah menentukan dan merancang sendiri ibu kotanya,” kata Presiden Jokowi dalam konperensi pers mengenai lokasi pemindahan ibu kota, di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8) siang.

Mengenai munculnya banyak pertanyaan mengapa harus pindah, Presiden Jokowi memberikan sejumlah alasan perlunya pemindahan ibu kota negara itu.

Yang pertama, menurut Presiden, beban Jakarta saat ini sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa, dan juga airport (bandar udara) dan pelabuhan laut yang terbesar di Indonesia.

Yang kedua, beban Pulau Jawa yang semakin berat dengan penduduk sudah 150 juta atau 54 persen dari total penduduk Indonesia dan 58 persen PDB ekonomi Indonesia itu ada di Pulau Jawa, dan Pulau Jawa sebagai sumber ketahanan pangan.

“Beban ini akan semakin berat bila ibu kota pemerintahan pindahnya tetap di Pulau Jawa,” ujar Presiden Jokowi.’

Presiden menegaskan, kita tidak bisa terus-menerus membiarkan beban Jakarta dan beban Pulau Jawa yang semakin berat dalam hal kepadatan penduduk, kemacetan lalu lintas yang sudah terlanjur parah, dan polusi udara dan air yang harus segera kita tangani.

“Ini bukan kesalahan Pemprov DKI Jakarta, bukan, tetapi terlebih karena besarnya beban yang diberikan perekonomian Indonesia kepada Pulau Jawa dan kepada Jakarta. Kesenjangan ekonomi antara Jawa dan luar Jawa yang terus meningkat, meskipun sejak 2001 sudah dilakukan otonomi daerah,” jelas Kepala Negara.

Karena itulah, setelah melakukan kajian-kajian mendalam, yang diintensifkan studinya dalam tiga tahun terakhir, menurut Presiden, kesimpulannya  bahwa lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

Ditegaskan Presiden, pembangunan ibu kota baru ini bukan satu-satunya upaya-upaya pemerintah dalam mengurangi kesenjangan Pulau Jawa dan luar Jawa. Karena selain itu pemerintah juga akan membangun industrialisasi di luar Jawa berbasis hilirisasi sumber daya alam.

Presiden juga memastikan, Jakarta akan tetap menjadi prioritas pembangunan dan terus dikembangkan menjadi kota bisnis, kota keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa berskala regional dan global. Dan rencana Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan urban regeneration yang dianggarkan sebesar Rp571 triliun tetap terus dijalankan dan pembahasannya sudah pada level teknis dan siap dieksekusi. (*/hdp)

The post Ini Alasan dan Penjelasan Presiden Terkait Pemindahan Ibu Kota Negara appeared first on Prokabar.

“Di antara 30 negara yang sukses memindahkan ibu kotanya adalah Brasil (Brasilia), Malaysia (Putrajaya), Korea Selatan (Sejong), Kazakhstan (Astana), dan Australia (Canberra). Sedangkan negara besar lainnya seperti Mesir, Iran dan Liberia sedang dalam tahapan membangun ibu kota barunya,” kata Bambang dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 bertajuk “Pindah Ibu Kota Negara: Belajar dari Pengalaman Negara Sahabat”, di Jakarta, Rabu (10/7).

Bahkan, lanjut Bambang, sejarah mencatat setiap 3-4 tahun sekali terjadi pemindahan ibu kota negara. Dan kini, dalam 2 (dua) tahun sekali terjadi perpindahan ibu kota negara.

Karena itu, menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas itu, Indonesia bisa belajar dari negara yang memiliki kesamaan padahal tempatnya jauh seperti Brasil, yng sama-sama negara anggota G-20.

Brasil dan Indonesia, jelas Bambang, dikenal sebagai memiliki PDB terbesar. Wilayah Indonesia dan Brazil juga masuk terbesar di dunia. Indonesia adalah negara kepulauan. Brasil adalah negara kontingen.

“Pemindahan ibu kota bukan hal baru, sering dilakukan juga oleh berbagai negara. Salah satunya adalah Brasil dari Rio de Janeiro ke Brasilia,” ungkap Bambang.

Mengenai pembelajaran positif dari pemindahan ibu kota di negara-negara tersebut, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menguraikan,  pertama, pembelajaran dari Brasil yaitu dengan motivasinya untuk memperbarui kebanggaan nasional dengan membangun ibu kota yang modern di abad 21. Selanjutnya meningkatkan kesatuan nasional dengan membuka lahan kosong di tengah-tengah Brasil.

Pemindahan ibu kota Brasil ini, lanjut Bambang, juga tidak meremehkan resiko politik kebutuhan untuk mempercepat penyelesaian pembangunan dalam 5 (lima) tahun mengakibatkan kompromi yang serius dari rencana awal.

Perhitungan yang realistis terhadap biaya, jelas Bambang, menjadi kunci utama dimana land value di Brasilia naik lebih lambat dari yang diperkirakan, mengakibatkan pengeluaran pemerintah yang sangat besar untuk membangun kota baru.

Selanjutnya merencanakan untuk peduduk dari semua lapisan masyarakat.”Perencanaan telah disusun dengan baik, namun pelaksanaan yang tergesa-gesa mengakibatkan penjualan superblok tidak teratur dan berpihak kepada penawar tertinggi,” tambahnya.

Lalu menanamkan modal investasi pada infrastruktur nasional.”Infrastruktur dapat memberikan dampak positif terhadap pemerataan pembangunan,” pungkas Bambang Brodjonegoro. (*/hdp)

The post Pemindahan Ibukota Bisa Perbarui Kebanggaan Nasional appeared first on Prokabar.

Menurut Presiden, kalau dari sisi keluasan, lokasi yang terletak di Kabupaten Gunung Mas itu paling siap. “Mau minta 300.000 hektare siap di sini, kurang masih tambah lagi juga siap,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan di lokasi peninjauan.

Namun soal kelayakan, Presiden Jokowi menjelaskan, saat ini masih dalam kalkulasi, masih dalam kajian, masih dalam hitung-hitungan semuanya karena aspeknya kan banyak sekali.

“Sekali lagi ini menyangkut aspek yang tidak satu dua. Urusan banjir mungkin di sini tidak, ya kan. Urusan gempa di sini tidak. Tapi apa, kesiapan infrastruktur harus dimulai dari nol lagi, ya kan. Itu juga salah satu pertimbangan-pertimbangan masalah sosial politiknya, masalah sosiologi masyarakatnya, semuanya, semuanya dilihat semuanya,” terang Presiden.

Presiden enggan menjawab secara langsung perbandingan lokasi di Bukit Soeharto, Balikpapan, dengan di Kabupaten Gunung Mas itu. Ia menjelaskan, nantinya tim besarnya pasti diam-diam akan pergi ke lokasi yang ditinjaunya lagi, berhitung, kemudian baru setelah matang terencana secara detail disampaikan kepada dirinya. Dari situlah, Pemerintah akan memutuskan.

“Saya ini ke lapangan hanya satu, mencari feeling-nya, biar dapet feeling-nya gitu. Biar dapet feeling-nya, kalau enggak dapat feeling-nya nanti kalkulasinya, hitung-hitungannya memutuskan itu lebih mudah,” ungkap Presiden Jokowi seraya menambahkan, ini sebuah sebuah visi besar jangka panjang. Ia menambahkan bahwa hal ini mungkin akan berguna bisa 50 tahun bisa 100 tahun yang akan datang dalam rangka mempersiapkan negara ini untuk masuk sebagai sebuah negara maju.

Saat didesak kembali oleh wartawan mengenai perbandingan lokasi di Bukit Soeharto dengan di Gunung Mas, Presiden Jokowi menegaskan, semuanya ada plus minusnya, ada plus minus. Ia menambahkan enggak mungkin semuanya plus semuanya, enggak mungkin, minus semuanya juga enggak mungkin.

Salah satu minusnya di Balikpapan, Presiden setuju jika dikatakan airnya asin, dan di sana juga masih banjir.

Sementara di Kalimantan Tengah, Presiden Jokowi mengakui jika Presiden RI Pertama, Ir. Soekarno yang dulu memilihnya sebagai lokasi baru untuk memindahkan ibu kota RI pasti ada alasan-alasan khusus, ada alasan-alasan besarnya pasti ada. “Enggak mungkin sebuah keputusan itu disampaikan tanpa sebuah argumentasi data, fakta-fakta lapangan yang matang,” pungkasnya. (*/hdp)

The post Ini Daerah Paling Siap Jadi Calon Pengganti Ibu Kota RI appeared first on Prokabar.

Gubernur Sulawesi Barat Andi Ali Baal Masdar mengatakan, bahwa Sulawesi Barat memiliki keunggulan dari sisi ketersediaan lahan yang dibutuhkan untuk membangun ibukota baru.

“Termasuk daya dukung yang disyaratkan misalnya ketersediaan air, bebas bencana, dan sebagainya,” kata Gubernur Sulbar Andi Ali Baal Masdar dalam diskusi yang diselenggarkan Kantor Staf Presiden (KSP) di Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (6/5) kemarin.

Senada dengan Gubernur Sulbar, Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor yang hadir dalam diskusi itu juga menyampaikan kesiapan daerahnya jika dipilih sebagai lokasi baru ibukota RI. Bahkan, menurut Sahbirin, Kalimantan Selatan juga sudah menyiapkan lahan yang dibutuhkan apabila Pemerintah Pusat menetapkan Kalsel sebagai calon ibukota baru.

“Kami membayangkan, seandainya ibukotanya ada di Kalsel, lokasinya nanti dilatarbelakangi oleh Pegunungan Meratus dan sekaligus dapat melihat pantai di kejauhan,” kata Sahbirin.

Adapun Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran menjelaskan, wilayahnya memiliki semua prasyarat yang diminta oleh Pemerintah Pusat sebagai calon ibukota baru.

“Kami sudah menyiapkan tiga wilayah kabupaten di Kalteng yang memenuhi kriteria sebagai ibukota baru Republik Indonesia. Apalagi, dulunya Bung Karno pernah membayangkan masa depan Indonesia itu ibukotanya ada di Kalimantan Tengah,” kata Sugianto.

Sedangkan Kalimantan Timur juga sudah menyiapkan wilayah pesisir timur Kalimantan sebagai calon unggulan apabila dipilih sebagai ibukota negara yang baru. “Pilihan wilayah tersebut juga menegaskan Indonesia sebagai negara maritim,” papar Yusliando, pejabat Bappeda Kalimantan Timur.

Semua Kepala Daerah juga menyatakan kerelaan dan kesiapannya apabila wilayahnya tidak terpilih sebagai lokasi ibukota baru, mengingat keputusan untuk menentukan lokasi ibukota baru tersebut adalah pilihan terbaik untuk Indonesia.

“Kami siap mendukung, di manapun keputusan Presiden Jokowi untuk menetapkan ibukota yang baru nantinya, karena keputusan tersebut pasti merupakan keputusan yang terbaik,” ujar para Gubernur tersebut kompak. (*/hdp)

The post Empat Provinsi Ini Siapkan Lahan Untuk Jadi Ibukota Baru RI appeared first on Prokabar.

“Kemudian 1,5 tahun yang lalu, kami minta Bappenas untuk melakukan kajian-kajian yang lebih detil baik dari sisi ekonomi, sisi sosial politik, dan juga dari sisi lingkungan,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada Buka Puasa Bersama dengan pimpinan Lembaga-Lembaga Negara, di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/5) kemarin.

Presiden yang dalam kesempatan itu didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan, bahwa Pulau Jawa ini sudah dihuni oleh 57 persen dari total penduduk Indonesia atau kurang lebih 149 juta orang.

Padahal di pulau-pulau yang lain, misalnya di Sumatera, lanjut Presiden, dihuni 21 persen, kemudian di Pulau Kalimantan baru dihuni oleh 6 persen dan pulau-pulau yang lain misalnya di Sulawesi baru 7 persen, Papua dan Maluku kurang lebih baru 2-3 persen.

“Oleh sebab itu, kami nantinya akan tindak lanjuti konsultasi ini, tentu saja dengan lembaga-lembaga negara yang terkait dengan ini baik dari sisi hukum maupun politisnya,” ujar Presiden.

Presiden menekankan, bahwa dari sisi lingkungan terutama yang berkaitan dengan kebencanaan, memang Jakarta berada di dalam ring of fire dan juga banjir yang kita sudah berusaha penuh untuk menyelesaikan ini.

Dan yang kedua, juga dari sisi tersedianya air bersih. “Saya kira ke depan ini akan menjadi sebuah persoalan besar apa bila kita tidak segera memikirkan langkah-langkah dalam hal penyediaan air ini,” tegasnya.

Oleh sebab itu, Presiden Jokowi menegaskan,  bahwa pemindahan ibu kota ini akan segera diputuskan. Namun demikian, Presiden berjanji akan mengkonsultasikan tahapan-tahapan besar (pemindahan ibukota) itu dengan lembaga-lembaga terkait.

Menurut Presiden Jokowi, saat ini ada 3 (tiga) alternatif daerah yang sudah disiapkan lahannya. Ada yang 80.000 hektare, 120.000 hektare dan ada juga yang 300.000 hektare yang telah disediakan meskipun belum diputuskan yang mana yang ingin dipakai.

“Seperti yang kita ketahui, di Jakarta ini ada 66.000 hektare, sehingga apa yang sudah tersedia ini saya kira lebih dari cukup kalau hanya untuk dipakai ibu kota pemerintahan. Artinya, ini tinggal memutuskan,” tegas Presiden.

Sedang yang menyangkut biaya atau anggaran, menurut Presiden, Menteri Keuangan sudah menyampaikan, karena hitungan dari Menteri PUPR, kalau angka seperti itu tidak ada masalah asal tidak dikerjakan satu tahun. Artinya, juga anggaran kita siap untuk menjalankan keputusan ini.

Tetapi Presiden mengaku telah menyampaikan kepada Menteri Keuangan, agar masalah anggaran ini tidak membebani APBN. “Akan kita cari sebuah scheme khusus sehingga nantinya ibu kota jadi tetapi APBN tidak terbebani,” ucap Presiden Jokowi.

The post Serius dengan Pemindahan Ibukota RI, Pemerintah Siapkan Tiga Alternatif appeared first on Prokabar.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, jika mengikuti skenario pertama, dimana tidak ada rezising jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN), seluruh AS pemerintah pusat pindah ke ibu kota baru, dengan menggunakan data 2017 akan dibutuhkan  ibu kota baru dengan penduduk perkiraannya 1,5 juta. Jumlah ini terdiri dari anggota eksekutif, legislatif, yudikatif, Polri, TNI kemudian anggota keluarganya.

“Dengan penduduk 1,5 juta, pemerintahan akan membutuhkan 5% lahan, ekonomi 15%, sirkulasi infrastruktur 20%, pemukiman 40% dan ruang terbuka hijau 20%, diperkirakan dibutuhkan lahan sampai atau minimal 40.000 hektare untuk estimasi atau skenario yang pertama,” jelas Bambang.

Skenario kedua apabila ketika pemindahan ada resizing dari ASN, di mana ASNnya yang pindah itu 111 ribuan, ditambah Polri/TNI, anggota keluarganya menyesuaikan dengan 4 anggota keluarga, pelaku ekonominya 184.000, jumlah penduduk di bawah satu juta, tepatnya 870.000 dibutuhkan kira-kira lahan dengan peruntukan persentase pemakaian yang sama, maka diperlukan lahan lebih sedikit yaitu 30.000 hektar.

“Dari situ kita mencoba membuat estimasi besranya pembiayaan tadi. Estimasi besarnya pembiayaan di mana skenario 1 diperkirakan kan membutuhkan biaya Rp466 triliun atau 33 miliar dollar AS . Skenario 2, lebih kecil karena kotanya lebih kecil yaitu  Rp323 triliun atau 23 miliar dollar AS,” jelas Bambang.

Menurut Bambang, sumber pembiayaan bisa berasal dari 4 sumber, yaitu dari APBN khususnya untuk initial infrastructure dan juga fasilitas kantor pemerintahan dan parlemen, kemudian dari BUMN (Badan Usaha Milik Negara) untuk infrastruktur utama dan fasilitas sosial. Kemudian KPBU, Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha untuk beberapa unsur utama dan juga fasilitas sosial, dan swasta murni khususnya yang terkait dengan properti perumahan dan fasilitas commercial.

Dari jumlah biaya yang dibutuhkan itu, menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodonegoro, pada skenario 1 porsi pemerintah yang dibutuhkan itu Rp250-an trilun, swasta hampir sama yaitu sekitar Rp215 triliun. Demikian juga untuk yang skenario 2, pemerintah sedikit lebih besar daripada swasta.

Bambang menambahkan, apabila ingin merealisasikan pemindahan ibu kota ini, ada semacam badan otorita yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Nanti badan ini mengelola dana investasi pembangunan kota baru, serta melakukan kerja sama baik dengan BUMN maupun swasta.

“Mengelola aset investasi dan menyewakan aset tersebut kepada instansi  pemerintah atau pihak ketiga, serta mengelola proses pengalihan aset pemerintah di Jakarta untuk membiayai investasi pembangunan kota baru,” jelas Bambang.

Selain itu, lanjut Bambang, badan otorita ini juga harus melakukan persiapan  dan pembangunan dari menyusun struktur pola tata ruang, membangunan infrastrukturnya dan gedung fasilitas pemerintahan, mengendalikan proses pembangunan sarana prasarana, serta mengelola dan memelihara gedung dan fasilitas publik lainnya. (*/hdp)

The post Ini Besaran Anggaran Untuk Pemindahan Ibu Kota Negara appeared first on Prokabar.

Ia menyebutkan, Jakarta menjadi kota terburuk keempat berdasarkan kondisi lalu lintas saat sibuk dari 390 kota yang disurvei. Peringkat 9 terburuk untuk kepuasan pengemudi, serta kinerja kemacetan terburuk, 33.240 Stop-Start Index serta grid lock yang mengakibatkan komunikasi dan koordinasi antar kementerian lembaga kadang-kadang tidak efektif.

“Kerugian ekonomi yang diakibatkan tahun 2013 sebesar 56 triliun per tahun, yang kami perkirakan angkanya sekarang sudah mendekati Rp100 triliun per tahun dengan makin beratnya kemacetan di wilayah Jakarta,” kata Bambang saat menyampaikan paparannya pada Rapat Terbatas tentang tentang Tindak Lanjut Rencana Pemindahan Ibu Kota, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4).

Selain masalah kemacetan, menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas itu, masalah yang harus diperhatikan di Jakarta adalah masalah banjir. Tidak hanya banjir yang berasal dari hulu, tetapi juga ada penurunan muka tanah di pantai utara Jakarta, dan kenaikan permukaan air laut di mana 50% wilayah Jakarta itu kategorinya rawan bajir atau memiliki tingkat kerawanan banjir di bawah 10 tahunan.

Padahal, lanjut Bambang, idealnya sebuah kota besar kerawanan banjirnya bisa minimum 50 tahunan.

“Penurunan muka air tanah di utara rata-rata 7,5 cm per tahun dan tanah turun sudah mencapai 60 cm pada periode 89-2007 dan akan terus meningkat sampai 120 cm karena pengurasan air tanah. Sedangkan air laut naik rata-rata 4-6 cm karena perubahan iklim,” ungkap Bambang seraya menambahkan kualitas air sungai di Jakarta 96% tercemar berat, sehingga memiliki juga bahaya bencana signifikan untuk human pandemic sebagai akibat dari sanitasi yang buruk.

Atas kondisi di Jakarta itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengusulkan pemikiran mengenai ibu kota baru yang merepresentasikan identitas bangsa. Ia menyebutkan, kota Jakarta sekarang ini dalam sejarah berasal dari Batavia yang dibangun oleh VOC sebagai kota pelabuhan untuk perdagangan dan perkebunan dan kemudian dikembangkan menjadi pusat pemerintahan dari pemerintahan kolonial Belanda.

“Karenanya kita ingin nantinya ingin punya ibu kota baru. Selain mencerminkan identitas Indonesia juga menjadi kota yang modern, berkelas internasional atau dengan istilah simpelnya smart, green, and beautiful city,” kata Bambang.

Menteri PPN/Kepala Bappenas itu mengusulkan untuk ibu kota baru ini, yang diposisikan nantinya adalah hanya fungsi pemerintahan, yaitu eksekutif, kementerian/lembaga, legislatif parlemen (MPR/DPR/DPD), kemudian yudikatif; kejaksaan, Mahkamah Konstitusi (MK) dan seterusnya, kemudian pertahanan keamanan; Polri-TNI, serta kedutaan besar dan perwakilan organisasi internasional yang ada di Indonesia.

Adapun fungsi jasa keuangan, perdagangan dan industry, menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas itu, tetap akan di Jakarta, misalkan Bank Indonesia, OJK (Otoritas Jasa Keuangan), BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal).

“Ini konsep yang kita coba tiru dari beberapa best practice yang sudah dilakukan di negara lain,” terang Bambang seraya menegaskan, yang dituju dengan ibu kota baru adalah pemisahan pusat bisnis dan pusat pemerintahan.

“Jakarta tetap akan menjadi pusat bisnis bahkan harus sudah menjadi pusat bisnis yang levelnya regional atau level Asia Tenggara,” sambung Bambang.

Menteri PPN/Kepala Bappenas itu juga menyampaikan, bahwa  momen pemindahan ibu kota ini juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan kementerian/lembaga untuk melakukan resizingdari ASN (Aparatur Sipil Negara. (*/hdp)

The post Wacana Pemindahan Ibu Kota Negara, Ini Usul Bappenas appeared first on Prokabar.