Ketua Bawaslu Alni memilih di TPS 004 nagari Lawang Mandahiliang kecamatan Salimpaung, sementara Fabian Bartez, Komisioner Bawaslu mencoblos di kawasan rawan erupsi marapi, TPS 03 Nagari Pasia Laweh, Kecamatan Sungai Tarab.

Pada kesempatan itu, Bartez sebelum melakukan pencoblosan terlebih dahulu memastikan untuk membuka surat suara didepan petugas TPS. Hal ini dilakukan untuk memastikan surat suara bersih dan tidak terjadi pelanggaran dalam bentuk lainnya.

Saat ditemui pasca pemilihan Bartez menyampaikan jika sampai saat ini penyelenggaraan pemilihan umun sudah sesuai dengan perundang undangan yang berlaku. Meski demikian, masih terdapa sedikit kelemahan khususnya di kabupaten Tanah Datar.

” disini ada PSI yang telah dianulir sebagai perserta pemilu. Meski telah ditempel oleh petugas KPPS di papan informasi, sebaiknya disebutkan juga melalui pengeras suara. jika dipilih maka suara pemilih pastinya dinyatakan tidak akan sah,” ujarnya.

Sementara itu, ketua Bawaslu Provinsi Sumbar Alni mengingatkan pengawas pemilu untuk menjaga seluruh tahapan hingga penghitungan surat suara nantinya.

” tentu saja tugas kita mengawal seluruh proses hingga akhir, selesai penghitungan hingga penyiapan formulir. Terdapat hak masyarakat, saksi peserta pemilu, dan pengawas pemilu untuk mendapatkan informasi berkaitan hasil penghitungan suara,” katanya.

Bawaslu meyakini seluruh prosedur tahapan telah mendekati proses yang sesuai dengan perundang undangan yang berlaku, terkhusus ditempat ia melakukan pencoblosan.

” kami melihat masyarakat yang datang kesini sangat antusias dan dilayani maksimal,” katanya.

Alni berharap, hasil dari proses yang tengah berjalan dapat memuaskan seluruh pihak nantinya. (eym)

The post Komisioner Bawaslu Sumbar Gunakan Hak Pilih Di TPS Rawan Erupsi Marapi appeared first on Prokabar.

Kisruh terjadi, saat salah seorang saksi dari peserta pemilu, partai Demokrat, Takim mempertanyakan perihal adanya ketidakcocokan perolehan suara antara C1 salinan miliknya dengan C1 yang ada pada PPK.

“Pada C1 saya, ada satu suara di partai PSI, di C1 PPK tidak ada. Mana yang sebenarnya. Sayapun mempertanyakan kepada PPK,” kata Takim.

Usai bertanya itu, desakan untuk membuka kotak surat suara pun bergemuruh. Ketua PPK setempat, Zulfikar tidak mengabulkan permintaan saksi-saksi untuk membuka kotak. Sebab, itu bukan kewenangannya. Ini tidak begitu masalah.

Massa mengamuk karena ada perkataan Zulfikar yang diduga menyakiti perasaan masyarakat.

“Itu hanya satu suara partai PSI kenapa dipersoalkan. Begitu kata Zulfikar. Massa pun langsung tersulut emosi,” lanjut Adnan, salah seorang warga setempat.

Massa yang tersulut, langsung menyerbu kantor camat. Beruntung tim pengaman langsung beraksi dan berhasil direda. (Ola)

The post Ngeri, Di Pasaman, Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Diwarnai Suara Tembakan Polisi appeared first on Prokabar.

“Komentar boleh saja ya, mengklaim boleh juga, tidak ada masalah. Tapi yang penting kita punya aturan ya punya aturan, punya undang-undang, baik yang menyangkut pemilu maupun yang menyangkut kehidupan kita sebagai bangsa. Itu negara hukum. Selama itu tidak melanggar hukum, selama itu dilakukan tidak mengganggu ketertiban masyarakat ya itu silakan saja,” kata Wiranto kepada wartawan usai mengikuti rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (22/4).

Wiranto mempersilakan masing-masing kontestan Pemilu membuat perhitungan, mengkalkulasi, membuat statement. Tetapi ia mengingatkan, jangan sampai keluar dari ranah itu, jangan keluar dari wilayah hukum pemilihan umum, undang-undangnya, peraturannya.

“Kalau keluar dari wilayah itu dan ternyata mengganggu ketertiban umum, mengganggu keamanan nasional akan berhadapan dengan penegak hukum. Aparat polisi, TNI dan sebagainya. Sudah jelas sekali kok ya, jelas sekali,” tegas Wiranto.

Terkait dengan tudingan adanya kecurangan masih, Menko Polhukam Wiranto mengatakan, kalau ada masalah-masalah seperti itu, termasuk ketidakpuasan, ada hukumnya, ada lembaganya yaitu Mahkamah Konstitusi.

“Saya kira semuanya sudah terjaga dengan bagus ya,” ujar Wiranto seraya mengingatkan, jangan sampai menabrak hukum yang sudah dipastikan ditentukan. Ia menegaskan, hukum adalah kesepakatan kolektif bangsa, jadi jangan sampai kesepakatan itu ditabrak, menimbulkan ketidakjelasan.

Soal isu kecurangan sendiri, Menko Polhukam Wiranto mengatakan, setiap pemilu, ya, pemilu 1999, 2004, 2009, 2014 selalu isunya kecurangan itu ada. Menurutnya ini, tidak masalah, dan akan diselesaikan lewat jalur hukum.

“Ada, jalur-jalur itu ada. Tapi jangan diselesaikan sendiri, ya, jangan kemudian diselesaikan di lapangan. Itu namanya sudah menabrak undang-undang, menabrak undang-undang yang mengatur kemanan ketertiban masyarakat. Begitu…,” pungkas Wiranto. (*/hdp)

The post Pemilu Dituding Curang, Ini Tanggapan Menko Polhukam appeared first on Prokabar.