Selain santunan, keluarga almarhum juga diberikan piagam penghargaan dari Mendagri.

“Petugas KPPS yang meninggal dunia ini adalah Imran (48). Ia bertugas sebagai petugas ketertiban (Linmas) di TPS 06 Pasar Tapus, Kecamatan Padang Gelugur,” kata Rodi, Senin (20/1).

Diakui Rodi, KPU Pasaman menindaklanjuti apa yang sudah dilakukan di beberapa provinsi dan daerah lainnya perihal santunan ini.

“Semoga barokah dan bermanfaat,” kata Rodi.

Diketahui, almarhum Imran meninggalkan seorang isteri dan tiga orang anaknya, yang beralamat di pasar Tapus, Kecamatan Padang Gelugur.

“Saya sebagai isteri dan ahli waris Alm. Imran, mengucapkan terima kasih tiada terhingga kepada Pemerintah Republik Indonesia atas pemberian santunan ini. Insya Allah barokah dan bermanfaat bagi kami,” ujar istri almarhum, Siti Rohani. (Ola)

The post Dicairkan, Ini Jumlah Dana Santunan Untuk Petugas KPPS yang Gugur Usai Pemilu 2019 di Pasaman appeared first on Prokabar.

“Tugas KPU menjadi berat karena pemilu dilakukan untuk memilih pada lima macam surat suara, yaitu DPRD Kota atau Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD RI, dan Presiden,” kata Ketua KPU Sumbar Amnasmen, Senin (30/12).

Menurut dia, banyaknya surat suara pada Pemilu serentak 2019, di beberapa kota dan kabupaten harus melakukan pemilihan suara ulang karena kesalahan daftar pemilih saat registrasi.

Setelah pihaknya melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemilu 2019, ia menilai memang penting keterlibatan masyarakat dan berbagai pihak mulai dari verifikasi Daftar Pemilih Tetap (DPT), sosialisasi pendidikan politik, kampanye, dan tahapan pemilu lainnya.

“Saya lihat masyarakat masih kurang aktif dan hanya berpikir pemilu itu ketika hari pencoblosan,” katanya.

Selain itu, masih banyak partai politik yang sibuk dengan kepentingan kelembagaan. Jadi, kurang mengedukasi masyarakat.

Amnasmen mengatakan secara demokrasi, masih banyak proses pemilu yang perlu diperbaiki. Salah satunya, tentang kenetralan anggota dan pegawai KPU.

“Anggota dan perangkat KPU harus netral sehingga demokrasi di masyarakat berjalan baik tanpa adanya kecenderungan terhadap salah satu peserta pemilu,” ujarnya.

Dengan Pemilu 2019, pihaknya menilai kemampuan KPU kota atau kabupaten dan petugasnya di kecamatan semakin meningkat karena berbagai permasalahan berhasil diatasi dan memperkaya pengalaman mereka.

Sebelumnya, Ketua  KPU RI Arief Budiman menyatakan pemilu serentak presiden dan legislatif 2019 mampu menekan biaya penyelenggaraan. Ia membantah bahwa Pemilu Serentak 2019 tidak berjalan efektif dan efisien.

“Kalau Anda hitung benar, sebetulnya keserentakan itu mampu mendapatkan efektivitas dan efisiensinya,” kata Arief. 

Menurut Arief,  jika pilpres dan pileg diselenggarakan secara terpisah, biayanya justru jauh lebih besar. Sebab, KPU harus membuat tempat pemungutan suara (TPS) dua kali.

Ia menambahkan, ke depan untuk semakin menekan biaya penyelenggaraan pemilu, KPU menggagas rekapitulasi suara secara elektronik (e-rekap).

Jika metode tersebut diterapkan, nantinya tidak akan ada lagi rekpitulasi suara berjenjang dari daerah hingga ke tingkat pusat.

Rencananya, metode e-rekap bakal diterapkan di Pilkada 2020. KPU akan menggelar Pilkada 2020 di 270 daerah pada Rabu, 23 September. (*/hdp)

The post KPU Sumbar : Pemilu 2019 Tugas Luar Biasa appeared first on Prokabar.

Ia diambil sumpah janjinya dalam Rapat Paripurna Pengucapan Sumpah Pimpinan DPRD Kota Pariaman masa jabatan periode Tahun 2019-2024 di Aula Gedung DPRD Kota Pariaman kemarin (4/10).

Fitri Nora maju dari Partai Gerindra di daerah pemilihan (dapil) Pariaman III. Dari hasil pemilihan itu, Fitri mendapatkan jumlah suara terbanyak dari pada anggota DPRD terpilih lainnya, yaitu 1.187.

Walaupun hanya seorang diri wanita dan juga menjabat sebagai Ketua Dewan, Fitri Nora tidak merasa canggung, malahan ia sangat yakin bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Namun, ia juga menyadari itu tidak terlepas dari peranan dan dukungan dari anggota lainya.

“Insyallah kita Pariaman ini badunsanak, kita selalu bersinergi dan perbeaan gender itu tidak menjadi masalah,” katanya.

Wali kota Pariaman Genius Umar berpesan agar Institusi DPRD, harus menjadi sebuah simbol dari cita-cita bangsa indonesia yang ideal. DPRD hadir ditengah-tengah masyarakat, menyuarakan suara masyarakat.

“DPRD sekarang adalah DPRD zaman now, sebuah lembaga politik yang terus menjadi sorotan ditengah terpaan arus sosmed, dan karena itu harus terus terbuka untuk mengadopsi kehendak serta tuntutan zaman dan masyarakat sebagai konstituennya.” ungkapnya.

Ia juga meminta kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Pariaman, kiranya dapat memperkuat fungsi dasar DPRD itu sendiri yaitu Legislasi, Pengawasan, dan Anggaran. Ketiga fungsi ini harus berjalan seiring dan saling mendukung. (*/hdp)

The post Untuk Pertama Kalinya, Ketua DPRD Kota Pariaman Perempuan appeared first on Prokabar.

“Kegiatan ini merupakan suatu bahan evaluasi bagi kita untuk menghadapi pilkada serentak yang akan datang,”ujarnya kepada Prokabar.com, Rabu (18/9)

Dalam pelaksanaan pesta demorasi tersebut, terdapat 16 laporan dan 6 kasus. “Kabupaten Agam merupakan yang paling banyak temuan maupun laporan pada pemilu yang lalu,”ungkapnya.

Meski terbilang tinggi, kasus dan laporan tersebut seluruhnya telah ditindak lanjuti dengan aturan yang berlaku sehingga proses pemilu tetap berjalan lancar.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Provinsi Sumatra Barat, Surya Efitrimen menjelaskan di Bawaslu Provinsi Sumatra Barat sendiri mencatat dan menerima 132 Laporan dan 73 temuan pelanggaran di pemilu 2019. 10 laporan dan 6 temuan diterima langsung Bawaslu Provinsi Sumbar dari masyarakat, selebihnya diterima dari Bawaslu Kabupaten dan Kota.

“Dari seluruh temuan maupun laporan, Kabupaten Agam menjadi peringkat teratas dengan 16 laporan dan 6 kasus, diikuti Kabupaten Solok dengan 17 laporan dan 2 kasus. Kemudian, diikuti Kabupaten Pesisir Selatan di urutan ketiga dengan 10 laporan dan 2 temuan pelanggaran. Dari seluruh laporan dan temuan itu terdiri dari tindak pidana, pelanggaran kode etik dan permasalahan lainnya,” Pungkas Surya Efitrimen. (rud)

The post Bawaslu Agam Tertinggi Penanganan Kasus Pemilu 2019 appeared first on Prokabar.

Menurut Ketua KPU RI Arief Budiman, baru 10 ahli waris KPPS di DIY yang diberikan santunan, karena yang lain masih menunggu proses verifikasi. “Beberapa waktu lalu sudah diberikan ke tiga orang ahli waris, sekarang sudah diberikan tujuh orang. Secara simbolis saya sampaikan. Ada lima lagi untuk DIY itu masih dalam tahap klarifikasi dan verifikasi,” kata Arief, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (21/7).

Sebelum memberikan santunan, ahli waris harus memastikan penyelenggara pemilu meninggal dunia dalam masa yang ditentukan KPU. Berkas yang sudah ditentukan KPU harus dilengkapi ahli waris untuk disampaikan ke pemerintah. “Negara yang memproses pencairan. KPU sebenarnya hanya menyalurkan saja. Anggarannya kita mintakan ke negara,” ungkapnya.

Besaran santunan bagi yang meninggal yakni Rp36 juta. Sedangkan nilai santunan bagi yang mengalami sakit atau cacat bervariasi. Besaran ditentukan KPU sesuai kebutuhan pengobatan.

Santunan diberikan sebagai bagian tanggung jawab dan empati negara kepada penyelenggara pemilu. “Nominal uang ini tak bisa menggantikan penyelenggara yang meninggal dunia.Ini untuk membantu ahli waris, kemudian mungkin ada anak-anaknya, sebagai bantuan finansial bagi mereka yang ditinggalkan,” ujarnya.

The post 10 Ahli Waris KPPS Yogyakarta Dapat Santunan dari KPU appeared first on Prokabar.

Ketua KPU Kabupaten Pasaman Rodi Andermi mengatakan, pleno terbuka penetapan ini berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Pasaman Nomor : 162/PL.01.9-Kpt/1308/KPU-Kab/VII/2019 tentang penetapan perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Pasaman tahun 2019. Serta sesuai dengan keputusan KPU Kabupaten Pasaman Nomor : 163/PL.01.9-Kpt/1308/KPU-Kab/VII/2019 tentang penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Pasaman yang menetapkan 35 orang anggota DPRD Pasaman Periode 2019-2024.

Dirinci Rodi, Dari Daerah Pemilihan Pasaman 1 yang terdiri 5 kursi ditetapkan yang terpilih adalah Welly Suhery, PKB, Rahmi Wahidah, Gerindra, Eka Hariani Sandra Golkar, Danny Ismaya, PKS, dan Ristawadi, Demokrat. Untuk Dapil 2 terdiri 8 kursi yakni Karman, Gerindra, Mhd Maradongan Nst, PDI Perjuangan, Sodikin, Golkar, Yusrizal, Nasdem, Aprial, PKS, Yulius Erita, PPP, Arivatana, PAN dan Leon Fitra Irfan, Hanura.
Untuk Dapil Pasaman 3 sebanyak 6 kursi ditetapkan Muhammad Ansyari Lubis, PKB, Asraf, Gerindra, Nelfri Asfandi, PKS, Bona Lubis, PPP, Yulisman, PAN, Rudi Apriasi, Demokrat. Pada Dapil Pasaman 4 sebanyak 8 Kursi menetapkan Aminullah, PKB, Bustomi, Gerindra, Yasri Golkar, Salamat, Nasdem, Syamri PKS, Erizal PPP, Haniful Khairi, PAN dan Mulyadi, Demokrat. Terakhir, Dapil Pasaman 5 sebanyak 8 kursi ditetapkan Jusran, PKB, Martias, Gerindra, Syofyan, Golkar, Ahmad Kadafi, Nasdem, Farizal, PKS, Emitrapil, PPP, Hendri, PAN, dan Nelo Primardi. (Ola)

The post Pleno Terbuka Usai, Ini Nama Anggota DPRD Pasaman Periode 2019-2014 appeared first on Prokabar.

Ketua Bawaslu Pessel, Erman Wadison mengatakan, 10 penanganan pelanggaran tersebut terdiri dari laporan dan temuan.

“Yang melapor beragam. Ada yang dari caleg, masyarakat maupun parpol peserta pemilu” kata Erman kepada Prokabar.com Jumat (31/5).

Ia menambahkan, yang jelas Bawaslu Pessel bersama unsur Gakkumdu seperti kepolisian dan kejaksaan sudah melewati proses penanganan dugaan pelanggaran pemilu yang dilaporkan tersebut.

Dikatakan Erman, jenis pelanggaran yang sudah ditindaklanjuti itu telah dilakukan penanganan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kemudian, apabila ada sebagian peserta pemilu yang merasa tidak puas terhadap hasil perolehan suara pada pemilu ini, kita sudah sarankan bahwa satu-satunya cara yang dapat ditempuh adalah dengan cara melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Silahkan, dan tentunya penggugat harus menyiapkan seluruh bukti yang akurat. Serta pastikan waktu penyampaian gugatan tidak melebih batas waktu yang ditentukan,” ujarnya.

Lebih lanjut Erman mengatakan, dari 10 penanganan pelanggaran yang ditindaklanjuti Bawaslu Pessel, diantaranya ada dua temuan sebagai hasil pengawasan aktif jajaran pengawas pemilu, kemudian ada satu penanganan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan selebihnya merupakan laporan tindak pidana pemilu.

“Ya, semua kita proses dengan cukup profesional. Dua temuan yang kita proses bersama Gakkumdu sebelumnya adalah menyangkut dugaan kampanye diluar jadwal dan politik uang. Sementara terkait pelanggaran netralitas ASN yang sudah kita sampaikan melalui KASN tembusan hasilnya juga sudah kita terima dimana yang bersangkutan dikenakan sanksi sedang dan moral,” ungkapnya.

Kegiatan Fasilitasi Sentra Gakkumdu yang digelar di Hotel Rocky Padang itu sengaja mengundang Ketua dan Panwaslu Kecamatan Se Kabupaten Pessel serta Kepolisian dan Kejaksaan yang tergabung dalam unsur Gakkumdu.

Terakhir, Erman mengucapkan apresiasi yang sebesar besarnya terhadap kerja keras pengawasan yang sudah dilaksanakan dengan maksimal oleh jajaran pengawas pemilu.

Sehingga lanjutnya, pelaksanaan pesta demokrasi 2019 dapat dijadikan pembelajaran berarti untuk menyongsong pelaksanaan Pilkada 2020 yang sebentar lagi akan memasuki tahapan, tutupnya. (min)

The post Ini Jumlah Pelanggaran Pemilu di Bawaslu Pessel appeared first on Prokabar.

“Kami dari pemerintahan provinsi Sumatera Barat menyampaikan rasa duka cita sedalam-dalamnya pada pahlawan demokrasi. Kami beberapa waktu lalu telah bertanya pada KPU akan ada bantuan, namun sepertinya sampai saat ini masih belum,” ungkapnya.

Untuk wilayah Padang pariaman sendiri jumlah anggota KPPS yang meninggal sebanyak dua orang. “Bantuan dari provinsi sebesar Rp5 juta per orang. Semoga dapat dimanfaatkan dengan baik apalagi akan lebaran,” sambungnya.

Lebih lanjut dirinya mengatakan, bahwa saat ini jumlah anggota KPPS yang meninggal mencapai 10 orang, dan terkait penyerahan santunan ditargetkan rampung sebelum lebaran. “Awanyal 6 orang, tapi data sekarang udah 10 orang. Mudah-mudahan selesai sebelum lebaran bisa kita salurkan semua (santunan)” harapnya.

Sementara itu Wakil Bupati Padang Pariaman, Suhatri Bur mengatakan kedua anggota KPPS yang meninggal di Padang Pariaman dari kecamatan Lubuk Alung. “Anggota KPPS yang meninggal adalah Doni dan Irianto, keduanya dari kecamatan yang sama,” ungkapnya.

Lebih lanjut ia mengatakan saat ini pemerintah kabupaten belum memberikan santunan, karena masih dalam tahap pembahasan. “InsyAllah, kita juga akan memberikan santunan namun saat ini masih pembahasan,” tutupnya. (hdp)

The post Pemprov Sumbar Salurkan Santunan Bagi Kelurga KPPS yang Meninggal di Lubuk Alung appeared first on Prokabar.

“KPU berkedudukan sebagai termohon dan mau tidak mau, harus siap menghadapi permohonan dari pemohon yang diajukan ke MK,” kata Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi, dalam keterangan tertulisnya, Senin (27/5).

Menurut Pramono, pihaknya telah mempersiapkan dua hal dalam persidangan di MK. “Pertama, kami pelajari pokok permasalahan dan kedua akan koordinasikan dengan semua KPU Provinsi, serta Kabupaten atau Kota,” tegasnya.

Pramono menyatakan pihaknya akan memaksimalkan persidangan di MK, untuk membantah tuduhan kecurangan dalam pemilu.

Sebelumnya, KPU RI telah menunjuk lima firma hukum untuk menghadapi gugatan di MK.

Kelima firma hukum tersebut yakni, AnP Law Firm, Master Hukum & Co, HICON Law and Policy Strategic, Abshar Kartabrata & Rekan, serta Nurhadi Sigit & Rekan.

MK dijadwalkan menggelar sidang perdana gugatan hasil Pilpres 2019 pada Jumat (14/6). (*/hdp)

The post KPU Siap Pertanggungjawabkan Hasil Pemilu 2019 appeared first on Prokabar.

“Perolehan suara yang digugat di MK bisa bepengaruh terhadap perolehan kursi DPR, atau terpilihnya calon untuk Pilpres,” kata Komisioner KPU RI Hasyim Asy’ari dalam keterangan tertulisnya, Minggu (26/5).

Menurut Hasyim, harus ada pembuktian yang dapat mempengaruhi hasil pemilu. “Masa penanganan sengketa PHPU memerlukan waktu dua bulan,” tegasnya.

Ia menyatakan PHPU meliputi perselisihan antara peserta pemilu dengan KPU, mengenai penetapan perolehan suara secara nasional.

Sebelumnya, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi telah mengajukan gugatan hasil Pilpres ke MK. Selain itu, MK juga menerima 208 permohonan sengketa pemilu legislatif. (*/hdp)

The post Putusan MK Berpotensi Pengaruhi Hasil Pemilu appeared first on Prokabar.

Padang, Prokabar – Laporan dugaan polit8k uang atas nama AT, caleg terpilih Partai Gerindra daerah pemilihan Padang 3  (Lubuk Kilangan, Lubuk Begalung, Bungus Teluk Kabung) saat ini tengah ditangani Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Padang

“Laporan masuk atas nama masyarakat dengan terlapor AT, caleg Gerindra Dapil 3. Terlapor adalah salah satu caleg terpilih,” kata Ketua Bawaslu Padang, Dorri Putra, Sabtu.

Laporan itu masuk hari Senin (20/5) dan saat ini telah masuk tahapan pemanggilan pelapor dan saksi-saksi. Setelahnya Bawaslu akan memanggil terlapor untuk melakukan klarifikasi.

Dorri menyebut sesuai aturan Bawaslu memiliki waktu tujuh hari untuk menindaklanjuti laporan yang masuk dan bisa menambah tujuh hari lagi jika dibutuhkan.

Biasanya, untuk kasus yang berdasarkan kepada laporan, Bawaslu menggunakan waktu sepenuhnya sesuai UU yaitu 14 hari, agar hasil pemeriksaan benar-benar valid.

“Kalau nanti dalam pemeriksaan ternyata terpenuhi syarat formil dan materil, maka kasus dugaan politik uang itu akan dilimpahkan ke kepolisian,” ujarnya.

Hanya saja dalam proses pembuktian, Bawaslu memiliki keterbatasan karena harus merujuk pada UU Pemilu. Lembaga itu tidak bisa melakukan pemanggilan paksa terhadap saksi kunci sehingga terkadang pemeriksaan terhadap laporan masyarakat menjadi terhambat.

“Contoh kasus di Padang Selatan ada kasus serupa, setelah dilakukan pemeriksaan dan pemanggilan, ternyata saksi kunci tidak datang dan Bawaslu tidak mengetahui keberadaannya. Sedangkan waktu yang tersedia hanya 14 hari. Lewat waktu itu, kasus tidak bisa dilanjutkan lagi,” ujarnya.

Namun, jika nanti laporan dugaan politik uang itu terbukti dan ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka calon legislatif yang terpilih (terlapor) bisa batal dilantik menjadi anggota DPRD Padang.

“Kalau sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Bawaslu akan merekomendasikan pada KPU agar pelantikan terlapor sebagai anggota DPRD Padang dibatalkan,” katanya.

Sementara pelapor, Abu Talib menyebut pihaknya memiliki bukti foto dan video dugaan kasus politik uang itu dan telah menyerahkannya pada Bawaslu. Pihaknya juga mengajukan saksi kunci yaitu oknum pembagi dan penerima uang.

Ia mendesak Bawaslu Kota Padang agar bergerak cepat menuntaskan kasus tersebut.(*/mbb)

The post Bawaslu Padang Tangani Dugaan Politik Uang, Caleg Gerindra Terpilih Terancam Gagal Dilantik appeared first on Prokabar.

Bantuan tersebut langsung diserahkan kepada Osniwati, isteri Almarhum Andresal di Mesjid Raya Ujung Gading, Pasaman Barat saat kegiatan safari Ramadan, Jumat (24/5) malam.

“Kita dari provinsi cukup prihatin, bahwa di Sumbar ada 7 orang petugas KPPS yang meninggal dunia. Tadi kita sudah menyerahkan bantuan untuk keluarga petugas KPPS yang meninggal di Pasaman, malam ini di Pasaman Barat, nanti juga ada di Lubuk Alung, Lubuk Begalung. Kita akan datangi satu persatu, minimal apa yang kita perbuat ini bisa meringankan beban” sebutnya.

Lebih lanjut dirinya berharap agar KPU juga memberikan bantuan atau santunan kepada keluarga petugas KPPS yang meninggal.

“Ketua KPU Provinsi pernah menyebut kepada kita, bahwa akan ada bantuan nantinya. Semoga bantuan tersebut bisa segera dicairkan” sebutnya.

Dengan banyaknya petugas KPPS yang meninggal saat menjalankan tugas, dirinya meminta hal ini mesti menjadi pembelajaran bagi semua, dan harus di evaluasi pemerintah.

“Harapan kita jika ada pemilihan serentak kedepan jangan ada lagi korban seperti saat ini lebih kurang 600 orang” harapnya. (*/hdp)

The post Wagub Sumbar Berikan Santunan Bagi Keluarga KPPS yang Meninggal appeared first on Prokabar.

Ketua umum komisariat hukum UNAND, Abdurrahman Husaini Nasution, salah seorang Kordinator aksi mengatakan kedatangan mereka untuk menyampaikan sejumlah tuntutan, diantaranya evaluasi pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) serentak 2019, dan juga meminta pemerintah daerah memberikan santunan untuk keluarga KPPS yang meninggal dunia. 

“Pemerintah RI harus mengusut tuntas jatuhnya korban jiwa dalam pelaksanaa sistem Pemilu 2019. Dan segerakan Revisi UU Pemilu No.7 tahun 2017,” ungkapnya.

Selain itu, pihaknya meminta Pemerintah daerah segera mendesak Pemerintah Pusat untuk mencairkan dana santunan bagi keluarga anggota KPPS yang meninggal dunia.

“Pemerintah RI mesti menjamin, melindungi, dan menjalankan UUD 1945 Pasal 28 dan UU HAM No.39 th.1999 dalam rangka menjamin dan melindungi Hak Asasi Manusia serta memenuhi Hak Warga Negara Indonesia.” terangnya

Tidak hanya  itu , dirinya menegaskan bahwa pemerintah mesti menjalankan sistem dengan menyunjung tinggi nilai-nilai Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia merupakan negara hukum maka setiap tugas pokok dan fungsi lembaga sesuai dengan  dasar negara tersebut.

“Pemerintah RI dan aparat keamanan berwajib menjamin kestabilan nasional demi keamanan rakyat. Pemerintah RI harus responsif terhadap permasalahan nasional untuk meminimalisir delegitimasi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah” sambungnya. (hdp)

The post Ratusan Mahasiswa HMI Sambangi DPRD Sumbar, Ini Tuntutan Mereka appeared first on Prokabar.

Saat itu pula berkumpul para cadiak pandai dan cendekiawan Islam mendiskusikan keadaan bangsa dan negara yang saat ini masih panas pasca Pemilu 2019.

Mas’oed Abidin bin Zainal Abidin bin Abdul Jabbar atau yang lebih akrab disapa Buya Mas’oed Abidin mengatakan, bahwa tidak perlu berkecil hati kamu diantaranya, karena yang jumlahnya sedikit merupakan bagian yang cerdas.

Hal itu merupakan bagian dari pengajaran secara ilmu sosial dan psikologi, yakni menjadi creative dan selected minority. Ia menjelaskan, seharusnya dengan kondisi saat ini, cadiak pandai, alim ulama dan tetua adat menjadi penuntun dengan memiliki kearifan, kesetiaan pada NKRI.

“Kalau lah kita sudah diikat dan bersatu akan dengan sulit untuk dipecahkan atau dirobohkan. Mari kita memikirkan kemajuan bangsa dan mencegah kehancuran walau kita dianggap sebagai lingkaran atau kelompok minoritas, sebab dalam ilmu sosial dan psikologi kita jua yang memikirkan kemajuan bangsa,” ujar Buya Mas’oed Abidin saat agenda yang mengangkat tema Meneguhkan Kesetiaan Kepada NKRI dan Pancasila Yang Secara Nyata Sejalan Dengan Ajaran Islam Untuk Kemaslahatan Bangsa, di Hotel Rang Kayo Basa.

Ia mengatakan, NKRI itu bukan hadiah, melainkan perjuangan yang sebelumnya dipecah-pecah oleh bangsa-bangsa atau negara luar. Kemudian, pemilu tahun ini bukanlah hal yang luar biasa melainkan biasa saja karena telah berulang kali pemilu. Tapi perlu jua diingat bahwa dalam berdemokrasi ada yang menang dan ada yang kalah. Buya Mas’oed ini pun mengajak bahwa kondisi saat ini merupakan tugas dan tanggung jawab bersama, bukan ditangan Polri dan Tni semata.

“Indonesia itu merupakan sepotong surga yang diberi Allah SWT dan tugas berat memang dimana harus memperbaiki tatanan dan tata negara,” ungkapnya.

Pancasila merupakan sesuatu paling berharga yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Ia menyebutkan Indonesia memiliki dua karunia yang sangat berarti yaitu budaya Indonesia dan Agama, untuk itu masyarakat harus selalu menjaga kesetiaan terhadap Pancasila. Walau berbeda pilihan saat sebelum dan sesudah Pemilu 2019.

“Kita harus bersatu kembali dan mempererat tali silaturahmi yang sudah renggang. Sebagai cadiak dan ulama memang kita kadang kala dianggap sebagai boardway bagi pemadam kebakaran dan tidak heran sebagian ulama mengerjakan Multaqo agar tidak terjadi atau terlibat bugat,” ungkapnya.

“Jangan asal langsung percaya dengan hal-hal yang kita lihat dan baca di Sosial media. Dan jangan juga langsung membagikan berita yang belum tentu kebenarannya tersebut,” sambung Buya Mas’oed.

Pada saat itu pula Mulataqo Ulama, Cadiak Pandai Sumbar mengeluarkan pendapat sebagai berikut, meningkatkan amal ibadah puasa dipenggal akhir ramadan yang mempunyai pesan spritual, diantaranya semangat silaturahmi, pesan persatuan, kejujuran dan keikhlasan.

Kemudian, meneguhkan kesetiaan kepada NKRI dan Pancasila yang secara nyata sejalan dengan ajaran Islam. Lalu berterima kasih kepada TNI dan Polri yang sudah mewujudkan stabilitas kedamaian dan situasi yang kondusif dengen mangendepankan persamaan sebagai umat manusia yang saling bersaudara satu sama lain.

Selanjutnya, sepakat menerima hasil pemilu yang diumumkan oleh instansi yang berwenang, yang sah menurut undang undang karena Indonesia adalah negara hukum.

Berharap tidak terpancing dengan aksi-aksi turun ke jalan dan tindakan inkonstitusional yang bertentangan dengan ajaran Islam dan dapat memperkeruh suasana, terkhusus di daerah Sumbar yang berfalsafah ABS-SBK. Fardu’ain bagi kita memelihara persatuan dan kesatuan secara berkelanjutan supaya tercipta sinergritas ‘tali tigo sapilun, tungku tigo sajarangan.

Narasumber sebelumnya, KH Zainal berharap dan mengajak agar bersama-sama merawat negara dan persatuan bangsa. Mengajak menyudahi pertikaian, perselisihan usai pemilu.

“Kalau kita berseteru, beda pendapat dan beda aliran saat pemilu itu hal yang demokratis. Tapi sekarang kita bersatu lag dan perdebatan itu kita sudahi. Kita rakyat biasa, siapa yang memimpin silahkan memerintah yang penting pemerintah berbuat adil bagi masyarakat,” katanya.(mbb)

The post Multaqo Ulama dan Cadiak Pandai Sumbar Menerima Hasil Pemilu appeared first on Prokabar.

Hal itu disampaikan Presiden dalam pidatonya di Kampung Deret, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (21/5).

“Marilah kita bersatu padu membangun bangsa dan Tanah Air tercinta demi kedamaian, demi kesejahteraan generasi kita mendatang, serta generasi anak-cucu kita di masa depan,” ujarnya.

Pidato tersebut disampaikan olehnya menyusul hasil rekapitulasi akhir KPU terhadap perolehan suara pasangan calon dan wakil presiden pada Pilpres 2019. Dalam rekapitulasi akhir tersebut, jumlah perolehan suara Joko Widodo dan Ma’ruf Amin sebanyak 85.607.362 atau 55,5 persen suara.

Terhadap hasil rekapitulasi itu, Kepala Negara menegaskan sekaligus berharap agar tak ada lagi sekat penghalang persaudaraan di kalangan masyarakat. Presiden Joko Widodo beserta wakilnya di masa pemerintahannya yang kedua, Ma’ruf Amin, akan mengayomi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali dan mengupayakan keadilan bagi segenap anak bangsa.

“Setelah dilantik di bulan Oktober nanti kami adalah Presiden dan Wakil Presiden seluruh rakyat Indonesia. Kami adalah pemimpin dan pengayom dari 100 persen rakyat Indonesia. Kami akan berjuang keras demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bagi 100 persen rakyat Indonesia,” tegasnya.

Pelaksanaan Pemilu ini menurut Presiden membuktikan kedewasaan yang telah dimiliki bangsa Indonesia dalam menjalankan demokrasi. Hal itu amat disyukuri olehnya sehingga perbedaan-perbedaan yang ada dapat dikelola dengan baik hingga terwujud Pemilu yang aman dan damai.

“Bukti nyatanya adalah kedewasaan kita berdemokrasi, kemampuan kita untuk menyelesaikan Pemilu yang jujur dan adil, serta Pemilu yang penuh dengan perdamaian dan kegembiraan,” kata Presiden.

Lebih jauh, Presiden Joko Widodo menyampaikan ucapan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan rakyat Indonesia kepada dirinya untuk meneruskan pembangunan bangsa. Kepala Negara mengatakan akan berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga kepercayaan rakyat dengan program-program yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

“Kepercayaan dan amanat rakyat kepada kami tersebut akan kami wujudkan dalam program-program pembangunan yang adil dan merata untuk seluruh golongan dan lapisan masyarakat di seluruh pelosok Tanah Air Indonesia,” tuturnya.

Tak lupa, Presiden menyampaikan apresiasi tertinggi bagi KPU dan Bawaslu yang berupaya keras mewujudkan Pemilu yang jujur, damai, dan adil di Indonesia, serta kepada seluruh pihak yang turut terlibat di dalamnya.

“Saya mengapresiasi setinggi-tingginya atas kinerja penyelenggara dan pengawas Pemilu, KPU dan Bawaslu, tokoh masyarakat, para peserta Pemilu, aparat keamanan, TNI dan Polri, serta semua pihak termasuk para saksi yang telah siang dan malam bekerja dengan tulus demi Pemilu yang adil dan jujur,” tandasnya.(*/mbb)

The post Pemilu Usai, Presiden Jokowi: Mari Bersatu Bangun Bangsa dan Tanah Air appeared first on Prokabar.