Diikuti oleh 30an peserta dari seluruh APLP & A hingga Forum Komunikasi Istri Karyawan Semen Padang (FKIKSP), kegiatan ini bertujuan untuk berbagi ilmu dan inspirasi, serta membahas tren terkini dalam dunia media sosial yang semakin berkembang pesat.

Acara ini dibuka langsung oleh Direktur Keuangan dan Umum PT Semen Padang, Oktoweri, serta menghadirkan pemateri Kepala Unit Komunikasi & Kesekretariatan PT Semen Padang, Nur Anita Rahmawati dan Mikel Muhammad yang juga Staf Humas.

Direktur Keuangan dan Umum PT Semen Padang, Oktoweri, dalam sambutannya mengungkapkan bahwa Workshop Komunikasi ini dilatarbelakangi oleh pesatnya pertumbuhan dunia komunikasi di era digital, yang menuntut adaptasi cepat terhadap metode dan strategi komunikasi serta Penjabaran asta cita kepada APLP dan A agar penyelarasan program perusahaan yang dibuat dengan Asta Cita untuk kebermanfaatn masyarakat luas.

“Kami ingin teknologi komunikasi yang berkembang dimanfaatkan secara optimal untuk menyampaikan berbagai kegiatan serta memberikan dampak yang positif kepada stakeholder sehingga secara bersama-sama dapat meningkatkan image Semen Padang hal ini juga sejalan Asta Cita Pemerintah kita,” katanya.

Menurut Oktoweri, saat ini peran media sosial dan perkembangan kecerdasan buatan (AI) semakin besar dalam menyampaikan informasi dan membangun komunikasi yang efektif dengan publik.

“Media sosial dan AI harus dimanfaatkan dengan maksimal, terutama dalam menyampaikan informasi yang mendidik dan menginspirasi,” ujarnya.

Kepala Unit Komunikasi & Kesekretariatan PT Semen Padang, Nur Anita Rahmawati, dalam pemaparannya memberikan overview komunikasi di era digital dan menyoroti pengaruh besar teknologi AI dalam dunia digital saat ini.

“Teknologi AI semakin memudahkan kita dalam bekerja. Dengan hadirnya AI, kita dapat mempercepat banyak proses dalam pekerjaan sehari-hari. Oleh karena itu, mulai tahun ini, kami berharap semua APLP & A dapat memanfaatkan teknologi ini dalam komunikasi dan membantu pekerjaan lainnya,” tambahnya.

Selaras dengan sesi sharing media sosial dan AI yang berjudul “Stand out from the crowd” oleh Mikel Muhammad, ia menekankan bahwa media sosial bagai dua mata pisau dalam berkomunikasi. “Banyak kasus yang dapat kita jadikan contoh dalam bermedia sosial. Satu sisi, bermedia sosial yang tepat dan efektif dapat meningkatkan citra dan brand image, namun di sisi lain juga dapat menghancurkan citra jika salah dalam penanganannya,” ungkapnya.

Selain membahas tren media sosial dan AI, workshop ini juga sejalan dengan Asta Cita Pemerintah Republik Indonesia, yang salah satunya menekankan pentingnya inovasi dan transformasi digital untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing nasional.

Salah seorang perwakilan peserta dari PT Klikpositif Media Siber (Classy Corp), Andika D. Khagen, mengatakan bahwa workshop ini sangat bermanfaat dan menambah wawasan bagi peserta.

“Banyak hal baru yang kami pelajari, khususnya mengenai penggunaan media sosial dan teknologi AI dalam mendukung komunikasi yang lebih efektif,” kata dia.

Ia menyebutkan bahwa workshop ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk memajukan komunikasi di lingkungan APLP & A PT Semen Padang, serta meningkatkan kemampuan dalam menghadapi tantangan dunia digital yang semakin maju. (*/Eym)

The post Workshop Komunikasi APLP & A PT Semen Padang, Bahas Tren Media Sosial, Teknologi AI, dan Asta Cita Pemerintah RI appeared first on Prokabar.

Jodi memastikan penimbun oksigen medis dan obat COVID-19 akan mendapatkan hukuman cepat atau lambat.

“Ini masa genting bukan saatnya mengambil kesempatan pribadi. Sekali lagi saya sampaikan hukuman pasti menanti. Saya ulangi lagi hukuman pasti menanti bagi mereka yang mengeksploitasi masa darurat demi kepentingan pribadi,” kata Jodi dalam konferensi pers melalui kanal YouTube, dilansir Selasa (6/7).

Jodi menerangkan, kebutuhan oksigen dalam negeri mulai terbatas, sehingga saat ini oksigen medis diprioritaskan untuk pasien COVID-19.

Dia mengatakan, telah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk mempercepat pengadaan obat dan alat kesehatan pada masa pandemi.

“Kami menyadari ketersediaan oksigen terbatas, maka dari itu pemerintah akan mencari oksigen secara maksimal baik dari industri lokal maupun impor,” ucap Jodi.

Pihaknya juga meminta masyarakat yang tidak mengalami situasi kritis akibat COVID-19 untuk tidak membeli apalagi menimbun oksigen medis. Ia meminta masyarakat umum sadar akan kebutuhan oksigen medis saat ini untuk pasien COVID-19.

“Kita prioritaskan menyelamatkan nyawa saudara kita saat ini,” kata dia.

Menurutnya pemerintah juga telah mengatur harga obat di pasaran agar tidak merugikan masyarakat, dengan menetapkan harga eceran tertinggi obat terapi COVID-19 melalui Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/4826/2021 tentang Harga Eceran Tertinggi Obat Dalam Masa Pandemi COVID-19.

Harga eceran tertinggi ini merupakan harga jual tetinggi obat di Apotek, Instalasi farmasi, RS, klinik dan Faskes yang berlaku di seluruh Indonesia.

“Ini menjadi keprihatinan bersama, di saat krisis kesehatan masih ada kelompok masyarakat yang memanfaatkan situasi dengan menimbun dan menaikan harga obat di pasaran untuk mengambil keuntungan yang besar dari krisis yang terjadi,” tuturnya. (*)

The post Pemerintah Akan Tindak Tegas Penimbun Tabung Oksigen appeared first on Prokabar.

Ini diimbau Wabup Sabar saat apel perdana usai libur lebaran. “Saya pastikan, yang malas akan tertinggal, dengan sendirinya akan tercecer dan tersingkir,” ujar Wabup Sabar AS, saat memimpin apel pagi perdana pasca liburan idul fitri 1442 H, di halaman kantor Bupati Pasaman, Senin (17/5).

Hadir Bupati Pasaman H. Benny Utama, Sekretaris Daerah, kepala OPD dan pejabat eselon III dan IV Pemkab Pasaman.

Sabat AS menyebut, kondisi yang dijumpai di lapangan saat ini, masih banyak pelayanan yang tidak maksimal, lambat, yang bermuara pada kerugian bagi masyarakat.

“Kedepan kita tidak ingin hal tidak baik ini terjadi. Karena sesuai visi daerah mewujudkan Kabupaten Pasaman yang lebih baik dan bermartabat, segenap komponen di Pemkab Pasaman harus bisa optimal, berlari kencang dalam melakukan gerak pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Tentang pengembangan destinasi wisata Bonjol yang akan terintegrasi dengan ‘jalur’ wisata Nasional, pembuatan film dokumenter Tuanku Iman Bonjol yang di garap Dinas Pariwisata Propinsi Sumatera Barat, persoalan lambat serta berbelitnya urusan perizinan di Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta hal urgen lainnya, diungkap secara gamblang oleh Wabup Sabar AS.

Selanjutnya, terkait ‘lalainya’ penanganan musibah kebakaran di Pasaman, langsung dibicarakan khusus usai apel pagi di ruang kerja wakil bupati, dengan memanggil Kepala Pol PP Damkar, berikut Kabid yang membidangi Damkar di Dinas Satpol PP Damkar Pasaman.

“Selesai apel ini, Kadis pol PP Damkar dan Kabid Damkarnya langsung ke ruangan Saya,” ujar Wabup tegas.

Apel pagi gabungan dihadiri pejabat eselon II hingga IV, sementara unsur staf melaksanakan apel di lingkungan kantor masing-masing, guna mengantisipasi kerumunan orang di masa pandemi Covid-19. (Ola)

The post Apel Perdana Pasca Libur Lebaran, Wabup Pasaman, Sabar AS Tekankan Hal Ini appeared first on Prokabar.

Terutama pada Humas pemerintah, suka atau tidak perkembangan ini mengharuskan seluruh staf berbenah dan menyesuaikan diri.

Humas pemerintah harus bertransformasi dari cara-cara konvensional ke digital (online).

Pengaruh teknologi komunikasi dan internet sangat menunjang kegiatan Public Relation.

Baca Juga:

• Simpan Sabu, Warga Sungai Jambu Diciduk di Kubu Rajo Limo Kaum
• Solusi Partispasi Publik, SINar Harus Diaplikasikan
• Pemkab Tanah Datar Berharap “Tungku Tigo Sajarangan” Berperan Dalam Pengambilan Kebijakan

Pengaruh ini akhirnya melahirkan Cyber Public Relation atau Cyber PR.

Menurut Bob Julius Onggo (2004) dalam bukunya Cyber Public Relations, Humas melalui internet memiliki peranan yang lebih besar dan luas dari humas di dunia fisik.

Cyber PR tak lagi bergantu sepenuhnya kepada perantara seperti wartawan dan media cetak.

Kondisi Cyber Public Relations Pemerintah hari ini

Di pemerintahan, Cyber PR merupakan sarana penyampai pesan, publikasi dan sumber informasi bagi masyarakat.

Cyber PR dapat menggunakan sosial media seperti Facebook, Twitter, Instagram dan Website untuk terhubung dengan masyarakat.

Memang, Humas pemerintah sudah menggunakan Facebook, Twitter, Instagram dan Website untuk menunjang kegiatannya.

Namun, penggunaan hari ini ternyata belum efisien dan efektif menjangkau serta menarik khalayak.

Sudahkan media tersebut dimanfaatkan secara optimal?

Sebagai contoh website pemerintah terutama pada pemerintah daerah.

Website pemerintah seyogyanya bukanlah proyek gagah-gagahan tanpa peduli pada optimalisasi pemanfaatannya.

Baca Juga Milenialisme.com

• SIPD dan Alur Komunikasi Pembangunan di Sumatra Barat
• UU KIP Punya Batasan Informasi untuk Publik
• Atasi Permasalahan Remaja, BKKBN Kembangkan Program GenRe

Hari ini banyak yang beranggapan, e-goverment  hanyalah proyek jualan para pedagang teknologi komunikasi dan informasi.

Anggapan ini tidak bisa disalahkan karena konten yang muncul hanya seadanya dan kurang menarik perhatian.

Tantangan  Di Era Digital

Perkembangan teknologi ini sangat menuntut Humas bekerja lebih profesional.

Mulai dari segi kelembagaan maupun dari sisi Sumber Daya Manusia dalam menghadapi derasnya informasi digital di Media Sosial.

Humas Pemerintah ahrus lebih cepat, akurat, dan transparan karena segala sesuatu sudah dalam bentuk digital dan sederhana.

Jaringan komunikasi yang luas serta alur birokrasi dan informasi yang semakin cepat juga harus menjadi perhatian Humas.

Presiden Joko Widodo pernah mengatakan bahwa Kehumasan Pemerintah harus berubah menjadi lebih kreatif, cepat, dan responsif.

Namun perlu akurasi tinggi untuk membangun public trust. Artinya humas harus lebih adaptif dan cepat dalam merespon isu.

Apalagi kini kita memasuki era post truth, dimana banyak data dan informasi valid yang tertutup oleh hoax di dunia maya, khususnya di media sosial.

Humas harus bisa membuat konten positif di media sosial. Tidak hanya positif tetapi juga menarik agar dilirik oleh khalayak.

Persepsi lama, bahwa PR hanya berfungsi sebagai media relations, membuat klipping, protokoler serta publikasi di konvensional media semata.

Humas harus mulai meninggalkan cara lama untuk menghadapi perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi.

Jelasnya profesi Humas sangat menuntut keahlian yang lebih kompleks.

The post Humas Pemerintah Dikritik di Tengah Perkembangan Teknologi appeared first on Prokabar.

Rapat tersebut juga dihadiri Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali, dan Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan.

Berbagai keputusan didapat dari pertemuan tesebut dan yang utama adalah pembentukan INAFOC, yang nyatanya dikepalai oleh pihak pemerintah, bukan federasi.

“Karena ini (Piala Dunia U-20 2021) seluruh pembiayaan akan dilakuakan melalui APBN, maka untuk panitia penyelenggara yang ada unsur pemerintah, yakni INAFOC, akan dipimpin oleh menteri,” kata Zainudin Amali.

“Menteri yang membidangi, yaitu Menpora. Sementara PSSI akan berfokus pada persiapan untuk prestasi timnas Indonesia, yang tanggung jawab di Ketua Umum PSSI,” ujar Zainudin Amali pada konferensi pers, Senin (1/7).

Jauh sebelum ada pertemuan, memang sempat muncul wacana INAFOC dipimpin oleh pihak federasi. Dalam hal ini PSSI memilih Iwan Budianto yang tak kunjung terealisasi.

Sekarang, setelah Sidang Kabinet Terbatas bersama Presiden, telah resmi bahwa INAFOC bakal “dipegang” pemerintah, dan diketuai langsung oleh Menpora, Zainudin Amali.

Terkait susunan INAFOC, Zainudin Amali menerangkan bahwa itu akan disusun menyusul dan
tidak terbatas hanya dari pihak Kemenpora, tapi juga bisa melibatkan kementrian lain dan PSSI.

“Ketua Inafoc Menpora, susunanya akan kami buat. Sesmenpora akan rapat untuk merampungkan surat keputsan melalui Kepres. Kemudian saya akan melengkapi kepanitian selanjutnya,” katanya.

“Berbagai pihak akan dilibatkan karena ini menyangkut pembiayaan APBN. Jadi bukan karena Menpora ketua, isinya orang kemenpora doang.”

Lebih lanjut lelaki berusia 58 tahun itu menyebut bakal menggandeng orang yang expert di bidangnya. Tidak akan didominasi dari Kementerian yang dipimpinnya.

“Bukan seperti kita bikin panitia 17-an. Jadi saya akan lihat siapa yang berkompeten, akan terlibat. Tidak akan didominasi unsur Kemenpora,” kata Zainudin Amali.

“Ada TNI, Polri, dan berbagai orang di bidang yang dianggap penting yang perlu masuk dalam kepanitiaan (INAFOC).”tutupnya. (*)

The post Penyelenggaraan Piala Dunia U-20 2021 Diambil Alih Pemerintah, Menpora jadi Ketua Panpel appeared first on Prokabar.

Keputusan itu disampaikan langsung oleh Menteri Agama Fachrul Razi dalam konferensi pers secara virtual. Menteri Agama Fachrul Razi, Selasa (2/6), mengumumkan keputusan soal penyelenggaraan haji 2020. Di mana, di situ diputuskan bahwa jamaah haji Indonesia tidak diberangkatkan ke Arab Saudi pada tahun ini.

Sebelum mengambil keputusan soal haji tahun ini, Fachrul mengatakan bahwa Kementerian Agama sudah melakukan konsultasi dengan pihak-pihak terkait. Yaitu, MUI dan DPR.

“Kementerian Agama telah melakukan konsultasi dengan otoritas keagamaan di MUI. Untuk mendapatkan pandangan keagamaan terkait dengan pembatalan keberangkatan jamaah haji di masa pandemi. Selain itu, Kemenag juga sudah melakukan komunikasi dengan DPR,” kata Menag.

“Dengan Mitra kami komisi 8 di DPR tentang perkembangan situasi ini baik melalui komunikasi formal rapat kerja maupun komunikasi informal secara langsung,” tambah Menag.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily menyesalkan langkah Menteri Agama Fachrul Razi yang mengumumkan tidak memberangkatkan jamaah haji tahun ini. Pasalnya pengumuman itu belum mendapat persetujuan dewan di Komisi VIII.

“Tentu kami menyesalkan atas sikap Menteri Agama yang mengumumkan kebijakan ini tanpa terlebih dahulu rapat dengan Komisi VIII,” kata Ace saat dimintai pendapatnya terkait pengumuman batalnya haji tahun ini, Selasa (2/6).

Ace menuturkan, pihaknya memang telah mendengarkan penjelasan Menteri Agama yang akan mengumumkan kepastian pelaksanaan haji tahun 2020 pada hari ini Selasa (2/6) jam 10.00 WIB. Seharusnya kata dia, menteri agama terlebih dahulu rapat dengan Komisi VIII DPR RI untuk memastikan kelanjutan pelaksanaan haji tahun ini.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mengatakan, Indonesia merupakan negara muslim terbesar yang memberangkatkan calon jamaah haji ke Arab Saudi. Untuk itu perlu persiapan maksimal untuk memastikan kesehatan dan keselamatan calon jamaah.

“Selain itu, sebagian latar belakang usia calon jamaah haji kita di atas 50 tahun. Jadi sangat rentan terpapar virus Covid 19,” katanya saat diminta tanggapan terkait pengumuman pembatalan pemberangkatan jamaah haji tahun ini, Selasa (2/6).

Ace memastikan, pemerintah harus mengedepankan prinsip istitho’ah atau kemampuan dalam menjalankan haji yang menjadi kriteria utama bagi kewajiban menjalankan haji bagi setiap muslim. Apakah kekhawatiran penyebaran Covid-19 termasuk di Arab Saudi menjadi pertimbangan dalam konsep istitho’ah tersebut.

Selain itu, prinsip dar’ul mafasid muqadum ala jalbil mashalih, mencegah kerusakan harus diutamakan daripada mendapatkan kemashlahatan. Prinsip itu tetap harus dijadikan pijakan Pemerintah untuk melindungi warga negara dalam rangka memenuhi prinsip menjaga keselamatan diri (hifdzun nafs).

Akibat pembatalan pemberangkatan tentu konsekuensi pembiayaan penyelenggaraan haji juga harus dihitung ulang dengan penyesuaian protokol Covid-19 baik pada sektor transportasi, pemondokan, katering dan lain-lain. Ace meyakini bahwa pasti akan mengalami kenaikan pembiayaan yang jauh berbeda.

Jika Menag telah memutuskan tahun ini tidak mengirimkan calon jamaah haji, seperti keputusan yang telah diambil Singapura, Ace minta pemerintah harus melakukan sejumlah hal. Pertama, harus menjelaskan kepada masyarakat tentang argumentasi darurat syari’ mengapa Indonesia tidak mengirimkan jemaah haji tahun ini. Seberapa darurat syar’i sehingga Pemerintah Indonesia tidak mengirimkan calon jamaah haji?

Untuk itu, Pemerintah harus meminta pendapat para Ulama dan tokoh-tokoh agama serta ormas keagamaan seperti MUI, NU, Muhammadiyah, untuk menjelaskan darurat syar’inya.

Kedua, sebetulnya peristiwa tidak memberangkatkan musim haji ini, sudah pernah terjadi pada musim-musim sebelumnya. Jadi, sesungguhnya Indonesia pernah punya pengalaman tidak mengirimkan jamaah hajinya.

Ketiga, harus ada jaminan adanya pengembalian uang pelunasan setoran jamaah haji tahun ini. “Prinsipnya bagi kami, pemerintah harus memiliki mitigasi apabila skenario pembatalan atau penundaan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2020 ini betul-betul terjadi,” katanya.

Anggota Komisi VIII DPR, Iskan Qolba Lubis, menilai pengumuman pembatalan pelaksanaan ibadah haji 2020 sebetulnya tidak melalui pembahasan dengan DPR. Dia pun mengaku heran dengan pengumuman pembatalan tersebut.

“Kalau secara institusi, belum ada pembahasan (soal keputusan haji 2020). Sebetulnya salah juga. Seharusnya harus rapat dulu. Harusnya tanggal 2 Juni kemarin kan rapat, tiba-tiba diundur, saya tidak tahu juga itu, perlu dipertanyakan juga apa penyebabnya (membuat keputusan tanpa rapat dengan DPR),” kata dia saat dihubungi Republika.co.id.

Iskan menjelaskan, Menag Fachrul awalnya meminta waktu pada bulan Ramadhan kemarin untuk membahas penyelenggaraan haji 2020. Lalu diundur lagi hingga ditetapkan 2 Juni 2020 untuk pembahasan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP). Namun lagi-lagi RDP itu tidak jadi digelar.

“Harusnya tanggal 2 itu ada RDP, tetapi enggak ada RDP dan tiba-tiba hari ini sudah diputuskan. Menurut saya aneh juga. Pasti teman-teman (di DPR) juga ramai kalau begini. Tidak institusional kan, karena kan berdampak juga pada anggaran,” ungkap anggota DPR fraksi PKS itu.

Menurut Iskan, tidak terburu-buru mengumumkan keputusan penyelenggaraan haji 2020 kalau pada akhirnya memutuskan pembatalan. “Kalau untuk memutuskan tidak jadi kan besok lusa pun masih bisa. Kecuali kalau jadi, ya itu harus (segera), sehari atau dua hari pun bernilai untuk persiapan,” katanya.(*)

The post Putuskan tak Berangkatkan Jamaah Haji 2020, Pemerintah Sebut Sudah Konsultasi dengan DPR appeared first on Prokabar.

Kiai Ma’ruf mengakui bahwa virus corona bukan sesuatu yang mudah untuk dihadapi. “Kami pemerintah mohon maaf karena memang bahaya belum hilang, bahaya corona ini belum hilang. Untuk menghilangkan ini bukan sesuatu yang mudah. Karena Indonesia ini, selain corona juga merupakan virus yang sulit dihadapi, kita bangsa Indonesia itu memiliki jumlah penduduk yang besar dibanding negara-negara ASEAN lainnya,” kata Ma’ruf dalam siarannya di kanal Youtube BNPB, Kamis (21/5).

Lebih lanjut, mantan Rais Aam PBNU itu menyinggung wilayah Indonesia yang sangat luas menjadi faktor kesulitan tersendiri dalam menghadapi wabah ini. Dia menyatakan pemerintah saat ini sedang memikirkan bagaimana melakukan pemulihan di bidang ekonomi sebagai imbas dari corona.

Ia menyatakan dalam waktu dekat pemerintah akan menggulirkan kembali kegiatan perekonomian agar bisa kembali seperti semula. “Dengan tetap menjaga kesehatan masyarakat, dengan tetap berusaha untuk mengendalikan dan menghilangkan Covid-19, tetapi bagaimana ekonomi bisa tumbuh ini bagian dari tanggung jawab pemerintah yang sedang dirancang,” kata dia.

Selain itu, Ma’ruf juga meminta agar masyarakat tetap merayakan Hari Raya Idulfitri di rumah. Ia juga meminta agar salat Idulfitri tak digelar secara berjamaah di masjid atau lapangan terbuka guna meminimalisasi penyebaran corona.

“Karena situasi keadaan negara kita masih menghadapi bahaya Covid-19, oleh karena itu masih perlu adanya mencegah terkumpulnya massa yang banyak untuk mencegah penularan Covid-19,” kata Ma’ruf.

Data per Kamis (21/5) hari ini jumlah kasus positif virus corona di Indonesia tembus 20.162 kasus. Dari jumlah itu, 4.838 orang dinyatakan sembuh, dan 1.278 orang lainnya meninggal.

Juru Bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19 Achmad Yurianto mengatakan saat ini terdapat 50.187 orang dalam pemantauan (ODP) dan 11.066 Pasien Dalam Pengawasan (PDP) virus corona di Indonesia. “Sudah 392 kabupaten/kota yang terdampak,” ujar Yuri dalam keterangan pers di Graha BNPB, Jakarta.(*)

The post Wapres Ma’ruf Amin: Pemerintah Minta Maaf Akui Sulit Hadapi Corona appeared first on Prokabar.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memberikan Keterangan Pers mengenai Perkembangan Penanganan dan Pencegahan Wabah Virus Korona (Covid-19),
Jumat (20/3) di Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta. Berikut, langkah-langkah Pemerintah dalm menghadapi Covid-19, sebagai berikut:

Satu, Pemerintah telah mulai melakukan rapid test sebagai upaya untuk memperoleh indikasi awal apakah seseorang positif terinfeksi Covid-19 ataukah tidak.

Dua, Pemerintah memprioritaskan wilayah yang menurut hasil pemetaan menunjukkan indikasi yang paling rawan terinfeksi Covid-19.

Tiga, Pemerintah telah memutuskan untuk melakukan desentralisasi tes, yang memberikan kewenangan kepada laboratorium-laboratorium yang telah ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan.

Empat, Pemerintah juga menyiapkan obat, dari hasil riset dan pengalaman beberapa negara, agar bisa digunakan untuk mengobati Covid-19 ini sesuai dengan resep dokter.

Obat tersebut, menurut Presiden, akan sampai kepada pasien yang membutuhkan melalui dokter keliling dari rumah ke rumah, melalui rumah sakit, dan puskesmas di kawasan yang terinfeksi. ”Saya sudah minta kepada BUMN farmasi yang memproduksi ini untuk memperbanyak produksinya,” jelas Presiden.

Lima, Pemerintah juga sedang mempersiapkan infrastruktur-infrastruktur pendukung yaitu rumah isolasi dan rumah sakit.

”Wisma Atlet Kemayoran siap dijadikan rumah sakit darurat Covid-19 dan juga sebagai rumah isolasi pada nanti Sabtu malam, 21 Maret 2020. Pulau Sebaru dan Pulau Galang juga disiapkan untuk menjadi ruang karantina dan observasi dan isolasi. Untuk Pulau Galang akan selesai dibangun pada Sabtu, 28 Maret 2020,” tutur Presiden.

Kapasitas rumah sakit rujukan, menurut Presiden, akan terus ditingkatkan dan ditambah, baik dari sisi ruang, dari sisi peralatan, obat, dan SDM.

”Rumah sakit TNI, rumah sakit Polri, dan rumah sakit BUMN yang ada di daerah-daerah terinfeksi juga telah disiapkan sebagai rumah sakit Covid-19. Rumah sakit swasta juga akan diajak serta untuk berpartisipasi dan ditingkatkan kemampuannya,” urai Presiden.

Enam, Presiden akan menggerakkan seluruh kekuatan Pemerintah serta kekuatan negara dan bangsa untuk mengatasi kesulitan ini, baik permasalahan kesehatan maupun masalah sosial ekonomi yang mengikutinya.

”Dari hari ke hari kita telah melakukan langkah-langkah cepat dalam menangani penyebaran Covid-19 ini, yang telah melanda lebih dari 180 negara di dunia,” ujar Presiden Jokowi.

Kepala Negara juga menegaskan bahwa semua harus saling mengingatkan untuk disiplin mengikuti protokol kesehatan dalam mengurangi penyebaran Covid-19. Ia menambahkan untuk jangan ragu menegur seseorang yang tidak disiplin dalam menjaga jarak, tidak mencuci tangan, dan abai menjaga kesehatannya.

Pada kesempatan itu, Presiden juga mengingatkan kembali bagi yang terbukti positif terinfeksi Covid-19 atau menduga diri ada kemungkinan terinfeksi, segera isolasi diri dan menjaga kesehatan.

”Saya minta kepada daerah dan lingkungan yang belum terinfeksi Covid-19 untuk menerapkan protokol kesehatan yang ketat agar mengurangi risiko penularan Virus Korona. Dan kepada daerah dan lingkungan yang telah ada terinfeksi, agar membantu saudara-saudara kita yang terinfeksi untuk bisa mengisolasi diri dan memberikan bantuan yang memadai,” jelas Presiden. (*)

The post Selain Rapid Test, Ini Langkah Pemerintah Hadapi Covid-19 appeared first on Prokabar.

Target utama yang umun dilakukan nagari persiapan ialah proses pembangunan kantor wali definitif. Banyak nagari persiapan sudah memulainya. Seperti yang dilakukan Pemerintah Nagari Persiapan Panti Utara, Kecamatan Panti.

“Ini adalah upaya untuk menjadi definitif. Alhamdulillah, lokasi dimana kantor ini, sudah kami musyawarahkan. Lokasinya di Kampung Sungai Jantan,” kata Walinagari Persiapan Panti Utara, Refrizal, Kamis (13/2).

Diterangkan Refrizal, Sungai Jantan adalah Kampung Tuo di Panti yang merupakan ulayat Tuan Bujang. Ini adalah lokasi yang sangat strategis.

“Dengan ditempatkan Kampung Tuo sebagai pusat pemerintahan nagari, semoga bisa mempercepat pembangunan dan perkembangan masyarakat sekitar atau dengan kata lain mambangkik batang tarandam,” kata Refrizal.

Refrizal berharap apa yang menjadi maksud dari pemangku ulayat menyerahkan tanah tanpa ganti rugi kepada pemerintahan Nagari Persiapan Panti Utara, mudah-mudahan bisa tercapai.

Seiring dengan itu, untuk mengenang kebesaran pemangku ulayat maka ruang pertemuan akan diberi nama Balerong Tuan Bujang dan jalan ke kantor diberi nama jalan dt. Rajo Kuamang.

Pemberian nama itu , supaya bisa dikenang anak, cucu, kemenakan yang berada di Nagari Panti Utara, sesuai dengan sejarah Panti dahulunya. (Ola)

The post Menyonsong Status Definitif, Ini Upaya Nagari-nagari Di Pasaman appeared first on Prokabar.

Program quick wins Kemenko Perekonomian ini bertujuan menekan defisit neraca perdagangan nasional. Pemerintah pun terus mendorong pengembangan produk-produk yang memiliki daya saing dan potensi ekspor yang tinggi, seperti produk sektor pertanian yang berkontribusi terbesar ketiga dalam Produk Domestik Bruto (PDB), setelah sektor industri dan perdagangan.

Sektor pertanian juga merupakan sektor yang mengalami surplus di saat sektor lain mengalami defisit neraca perdagangan. Pada bulan Agustus 2019, sektor pertanian tercatat mengalami surplus sebesar US$ 0,34 atau tumbuh sebesar 12% dari tahun sebelumnya.

Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan, dalam konteks ekonomi yang paling utama adalah mendorong ekspor dan investasi untuk menyelesaikan defisit tersebut.

Menurut Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono, Pemerintah melakukan 2 (dua) upaya untuk memitigasi defisit Neraca Perdagangan. Pertama, mendorong agar neraca pembayaran surplus melalui peningkatan investasi dengan mendorong Foreign Direct Investment (FDI) dan mengurangi investasi asing jangka pendek (portfolio).

“Selain itu, upaya mengurangi defisit transaksi berjalan ditempuh dengan mengeluarkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan produk ekspor dan mengembangkan substitusi impor”, ujar Sesmenko dalam acara penanaman perdana di Blitar, Selasa (21/1).

Ia menambahkan, beberapa kebijakan jangka pendek yang telah diterapkan oleh pemerintah antara lain perbaikan iklim usaha melalui pelayanan dan perizinan terintegrasi, yang dikenal sebagai Online Single Submission (OSS).

Selain itu juga melalui pemberian insentif fiskal bagi industri berorientasi ekspor, dan pengembangan produk-produk berdaya saing tinggi dan berorientasi ekspor. Bukan hanya produk-produk hasil industri, namun juga produk-produk yang berasal dari sektor lainnya, seperti sektor pertanian.

Pisang Cavendish merupakan salah satu komoditas hortikultura yang mempunyai prospek pengembangan yang baik karena memiliki nilai ekonomi tinggi dan potensi pasar yang masih terbuka luas.

Saat ini ekspor pisang Cavendish sudah dilakukan ke beberapa negara yaitu ke Cina, Jepang, Korea, dan Timur Tengah, namun demikian permintaan dari negara tersebut masih belum dapat tercukupi karena keterbatasan lahan produksi pisang Cavendish.

Pengembangan komoditas hortikultura berorientasi ekspor akan terus dilakukan di berbagai daerah dengan tujuan peningkatan ekspor dan investasi serta pemerataan ekonomi melalui kerjasama kemitraan antara pemerintah, swasta dan petani.

“Kita mulai terlebih dahulu dengan demplot di beberapa lokasi dengan luasan sekitar 4 Ha agar para petani dapat melihat secara langsung proses dan keberhasilan dari budidaya tanaman ini. Baru kemudian petani dapat bergabung dalam program ini. Petani akan mendapatkan pendampingan mulai dari proses produksi hingga pemasaran, sehingga petani betul-betul mendapatkan manfaat dan keuntungan yang lebih baik,” imbuh Sesmenko.

Program pengembangan kawasan hortikultura berorientasi ekspor tersebut merupakan wujud nyata keseriusan pemerintah untuk mendorong produk lokal yang berdaya saing global.

Sesuai dengan target, pemerintah akan terus mengembangkan Kawasan hortikultura berorientasi ekspor di kabupaten lainnya, seperti Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Bondowoso dan kabupaten lainnya yang telah berkomitmen.

“Untuk ke depan, saya berharap pola seperti ini dapat terus digulirkan di level nasional, sehingga nantinya akan sangat besar kontribusinya terutama untuk menyelesaikan permasalahan utama ekonomi kita terkait defisit neraca perdagangan. Tentunya diawal pengembangan adalah untuk pasar lokal dulu, dan kemudian secara bertahap disiapkan logistiknya agar lebih efisien untuk tujuan utamanya yaitu mendorong ekspor,” pungkas Sesmenko. (beb)

The post Tingkatkan Ekonomi Daerah, Pemerintah Sasar Blitar Jadi Sentra Pengembangan Holtikultura Berorientasi Ekspor appeared first on Prokabar.

Lampu kuning ini perihal mutasi maupun rotasi jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) serta pejabat lainnya di lingkungan Pemda setempat sesudah tanggal 7 Januari 2020 mendatang.

Ketua Bawaslu Pasaman, Rini Juita mengatakan, diatur dalam undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota, dimana di dalam Pasal 71 ayat (2) disebutkan bubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil Bupati, dan wali kota atau wakil wali kota dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

“Berdasarkan peraturan KPU Nomor 16 tahun 2019 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pilkada tahun 2020 dengan agenda penetapan pasangan calon peserta pemilihan yaitu 8 Juli 2020. Nah dari hitugan mundur enam bulan dari jadwal itu, Bupati Pasaman Yusuf Lubis hanya boleh melakukan mutasi pejabat terakhir pada tanggal 7 Januari 2020 ini. Maka terhitung tanggal 8 Januari 2020 sampai enam bulan selesai Pilkada tidak boleh melakukan mutasi atau rotasi pejabat Pemda,” jelas Rini.

Bagi yang nekat melanggar ketentuan itu kata Rini Juita diancam pidana penjara paling singkat satu bulan dan paling lama enam bulan. “Kemudian denda paling sedikit Rp600 ribu dan paling banyak Rp6 juta,” jelas Rini.

Diakui Rini, hal ini telah disampiakan langsunh kepada bupati melalui pertemuan langsung. Bupati Yusuf mengaku siap, bakal melaksanakan aturan yang ada. (Ola)

The post Empat Hari Lagi, Bupati Pasaman dan Jajaran Tak Boleh Mutasi Pejabat, Ini Sebabnya appeared first on Prokabar.

Dalam Info Terbaru Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) yang diterima Rabu (18/12), disebutkan baahwaa ULN Indonesia tersebut tumbuh 11,9% (yoy), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 10,4% (yoy), terutama dipengaruhi oleh transaksi penarikan neto ULN dan penguatan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS sehingga utang dalam Rupiah tercatat lebih tinggi dalam denominasi dolar AS. Pertumbuhan ULN yang meningkat dipengaruhi oleh peningkatan pertumbuhan ULN Pemerintah di tengah perlambatan ULN swasta.

Pertumbuhan ULN Pemerintah meningkat sejalan dengan keyakinan investor asing terhadap prospek perekonomian nasional dan imbal hasil investasi keuangan domestik yang menarik. Posisi ULN Pemerintah pada akhir Oktober 2019 tercatat sebesar 199,2 miliar dolar AS atau tumbuh 13,6% (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan bulan sebelumnya. Pertumbuhan ULN terutama dipengaruhi oleh peningkatan arus masuk neto asing di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik dan penerbitan global bonds pada Oktober 2019.

Pengelolaan ULN Pemerintah diprioritaskan untuk membiayai pembangunan, dengan porsi terbesar pada beberapa sektor produktif yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, yaitu sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (19,0% dari total ULN Pemerintah), sektor konstruksi (16,5%), sektor jasa pendidikan (16,1%), sektor administrasi Pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (15,3%), serta sektor jasa keuangan dan asuransi (13,4%).

ULN swasta tumbuh melambat dari bulan sebelumnya. Posisi ULN swasta pada akhir Oktober 2019 tumbuh 10,5% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 10,7% (yoy). Perkembangan ini disebabkan oleh pertumbuhan ULN Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) dan Perusahaan Bukan Lembaga Keuangan (PBLK) yang melambat.

Secara sektoral, ULN swasta didominasi oleh sektor jasa keuangan & asuransi, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas & udara (LGA), sektor industri pengolahan, dan sektor pertambangan & penggalian. Pangsa ULN di keempat sektor tersebut terhadap total ULN swasta mencapai 76,6%.

Struktur ULN Indonesia tetap sehat didukung dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Kondisi tersebut tercermin antara lain dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada Oktober 2019 sebesar 35,8%, membaik dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya. Di samping itu, struktur ULN Indonesia tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang dengan pangsa 88,4% dari total ULN.

Dalam rangka menjaga struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus meningkatkan koordinasi dalam memantau perkembangan ULN, didukung dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menyokong pembiayaan pembangunan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian. (*)

The post Mengalami Lonjakan, Pemerintah Klaim Utang Luar Negeri Tetap Terkendali appeared first on Prokabar.

Seperti halnya ketika bertemu dengan Presiden ke-6 Republik Indonesia yang juga Ketua Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Presiden juga membicarakan soal tantangan Indonesia ke depan, utamanya mengenai melambatnya perekonomian global.

“Tantangan eksternal ekonomi karena perlambatan ekonomi semua negara sudah merasakan. Hal-hal seperti itu perlu dibicarakan dengan ketua-ketua partai sehingga kita memiliki visi yang sama bagaimana menghadapinya dan tahu apa yang harus kita kerjakan,” kata Presiden.

Di samping itu, Kepala Negara juga sempat menanyakan kepada mantan Ketua MPR tersebut mengenai amendemen terbatas UUD 1945. MPR periode 2014-2019 sebelumnya memang merekomendasikan amendemen secara terbatas terhadap UUD 1945.

“Saya tadi bertanya mengenai amendemen karena beliau kan mantan Ketua MPR sehingga yang sudah dipersiapkan kajian yang lalu seperti apa, yang akan datang ini akan kira-kira seperti apa,” ujar Presiden.

Menanggapi hal itu, Zulkifli Hasan menegaskan bahwa substansi amendemen tersebut tidak bersifat teknis, melainkan filosofis dan ideologis.

“Jadi, amendemen yang sangat terbatas. Sifatnya itu filosofis dan ideologis yang menggambarkan visi Indonesia sampai 100 tahun nanti kayak apa,” kata Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan.

Ketua Umum PAN itu juga menyampaikan kesiapannya untuk bersama dengan pemerintah menyukseskan pemerintahan mendatang. Ia juga mendoakan agar Presiden Joko Widodo sukses dalam upayanya membangun Indonesia yang lebih sejahtera.

Untuk Indonesia, untuk merah putih, lanjut Zulhas, pemerintah mesti sukses. Ia mengingatkan, bahwa tujuan kita semua ini agar rakyat itu sejahtera, agar kehidupan kita ini lebih baik lagi, agar demokrasi kita lebih baik lagi.

“Oleh karena itu, tadi saya menyampaikan kepada Bapak Presiden kita bersama-sama untuk menyukseskan, agar sukses pemerintahan di masa mendatang,” pungkas Zulhas. (*/hdp)

The post Zulkifli Hasan dan Jokowi Adakan Pertemuan, Ini Pembahasan Mereka appeared first on Prokabar.

Untuk pertumbuhan ekonomi, menurut Bambang,  rata-rata pertumbuhan ekonomi selama 5 tahun ini di seputaran 5%, lebih rendah dibandingkan RPJMN 5 tahun sebelumnya yang rata-ratanya itu mendekati 5,5%-6%. Namun demikian, ia mengingatkan ada unsur harga komoditas atau bumi harga komoditas di periode RPJMN 2010-2014 yang membuat perekonomian tumbuh tinggi.

“Nah ketika Kabinet Kerja ini dimulai kita tahu bahwa booming harga komoditas itu sudah berakhir dan akibatnya kita tumbuh di seputaran 5%, yang muncul dianggap lebih rendah tetapi paling tidak ini termasuk yang relatif tinggi untuk ekonomi sebesar Indonesia. Di bawah negara seperti China dan India tapi di atas masih banyak negara lainnya,” kata Bambang kepada wartawan usai mengikuti sidang kabinet paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Kemarin (3/10) sore.

Menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas itu, inflasi mungkin salah satu pencapaian yang cukup berhasil, karena selama 5 tahun ini boleh dikatakan selalu pada kondisi di seputaran 3 sampai 4%.

“Jadi ini salah satu prestasi yang terbaik karena kita bisa menjaga stabilitas inflasi pada tingkat rendah yang berarti bisa memperkuat atau mempertahankan daya beli masyarakat,” ucap Bambang.

Demikian juga tingkat kemiskinan, lanjut Bambang, yang berhasil diturunkan sampai single digit mulai tahun 2018, setelah sebelumnya selalu 2 digit dan bahkan agak jauh di atas 10%. Dan data terakhir menunjukkan tahun ini kemungkinan kita bisa menurunkan kembali tingkat kemiskinan ke seputaran 9,2% pada akhir tahun.

Untuk indeks pembangunan manusia (IPM), Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyampaikan,  demikian juga, sebelum 2016 itu dibawah 70 artinya Indonesia terkategori manusia yang menengah. Nah mulai tahun 2016 ketika IPM kita menyentuh angka 70 maka IPM sudah masuk kategori tinggi atau high human development index. Dan perkiraan 2019 indeks pembangunan manusia bisa mencapai angka 72.

Karena tadi datanya belum bisa didapatkan untuk 2019, Menteri PPN/Kepala Bappenas mengaku belum bisa membuat kesimpulan mengenai keseluruhan mengenai pencapaian RPJMN, meskipun secara makro.

“Secara implisit bisa saya sampaikan bahwa kalau dibandingkan antara yang tercapai dengan yang katakan sulit tercapai, karena data akhirnya masih belum ada paling tidak yang tercapai lebih besar daripada yang kategori sulit atau yang nantinya tidak tercapai,” jelas Bambang seraya menambahkan, angkanya saya belum bisa dikeluarkan karena masih banyak data 2019 yang tbelum dikeluarkan.

Dari pencapaian tersebut, dari setiap dimensi, menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas, dimensi ekonomi mungkin yang paling berat ya karena pencapaiannya 50:50 antara tercapai dengan yang sulit tercapai.

Salah satu yang tercapai sebut Bambang, misalkan terkait dengan inflasi, tingkat pengangguran terbuka, dan penyedia lapangan kerja. Yang tentunya sulit tercapai terkait pertumbuhan ekonomi misalkan, atau tax ratioyang masih di bawah sasaran atau target.

Untuk dimensi kedua yaitu pembangunan manusia dan masyarakat, menurut Bambang, mayoritas lebih banyak yang tercapai daripada yang sulit tercapai. Termasuk yang diperkirakan tercapai selain indeks pembangunan manusia, itu adalah stunting.

Menurut Bambang, stunting meskipun barang kali masih tinggi untuk ukuran dunia, tapi selama 5 tahun ini bisa tercapai, demikian juga prevelensin untuk Tuberkulosis, serta untuk pendidikan rata-rata lama sekolah penduduk di atas 15 tahun targetnya juga sudah tercapai.

Berikutnya untuk dimensi pembangunan sektor unggulan, mayoritas juga tercapai lebih banyak daripada yang sulit atau tidak tercapai. Yang tercapai misalkan adalah dwelling time di pelabuhan yang ternyata dalam 5 tahun ini kita berhasil mencapai target, perkiraan 2019 dwelling time itu 3.32 hari, itu masih dibatas target 3-4 hari.

Yang lain adalah rasio elektrifikasi yang targetnya 96,6 sudah tercapai hampir 100%. Demikian juga konsumsi per kapita yang sudah mencapai 1200 kilowatt hour per orang. Itu untuk sektor unggulan. Yang katakan sulit tercapai saya yakin juga rekan media tahu, misalnya wisatawan mancanegara yang target 2019 20 juta perkiraannya 2019 ini mungkin di seputaran 17-18 juta.

Kemudian dimensi berikutnya pemerataan dan kewilayahan, indeks gini meskipun menurun, menurun cukup baik dari sebelumnya di atas 0,4 menjadi sekarang di seputaran 0,382. Tetapi memang targetnya waktu itu terlalu tinggi 0,36, sehingga belum mencapai. Tetapi yang paling penting trendnya sudah kita bangun, yaitu trend menjauh atau lebih rendah jauh dari 0,4.

Terakhir untuk dimensi pembangunan politik hukum dan ketahanan keamanan, menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas, mayoritas tercapai termasuk pemenuhan minimum essential force, alutsista tercapai untuk RPJMN 2015-2019 ini. Demikian juga partisipasi politik target partisipasi politik 77,5% ternyata tercapainya 81,7%.

“Yang sulit tercapai misalnya terkait penegakan hukum, demikian juga belanja di daerah, pemerintah daerah, APBD, dimana rata-rata belanja modal provinsi maupun data persentase belanja pegawai kabupaten/kota itu ternyata masih terlalu tinggi, atau terlalu rendah sedangkan banyak pegawainya masih relatif tinggi dibandingkan yang kita harapkan,” pungkas Bambang. (*/hdp)

The post Kepala Bappenas ‘Pamer’ Pencapain Kabinet Kerja Periode 2014-2019 appeared first on Prokabar.

Ketua Umum PB HMI, Arya Kharisma Hardy, menegaskan, dalam RKUHP ada beberapa pasal yang  berpotensi mengancam kebebasan sipil. Sebagai contoh pada pasal 218 tentang penghinaan presiden dan wapres diancam hukuman 3,5 tahun penjara, pasal 219 pelaku penyiaran penghinaan diancam 4,5 tahun penjara. “Ini ciri pasal karet, dan melukai keadilan,” kata Arya, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (27/9).

Menurut Arya,  pasal semacam itu tentunya akan membungkam suara publik. Tidak menutup kemungkinan, sebuah kritik kelak akan ditafsirkan sebagai penghinaan. Padahal di alam demokrasi, kritik sesuatu yang wajar dan masih banyak pasal yang terasa janggal.

K Arya merinci pasal-pasal yang dinilai kontroversial di antaranya, pasal 281, pasal 282 yang merugikan kalangan advokat karena tidak ada penjelasan rinci. Pasal 252 tentang santet yang sulit dibuktikan. “Ada pasal 278 tentang ancaman denda Rp 10 juta jika membiarkan unggas ternak berkeliaran di lahan orang lain,” tuturnya.

Selain itu, pasal yang terkait kebebasan pers seperti Pasal 218, 219, 220, 241,  247, 262, 263, 305, 354, 440, 444. Dalam pasal tersebut, ntinya jurnalis atau netizen yang menghina presiden/wapres terancam pidana. Belum lagi RUU Pertahanan yang memberi kelonggaran bagi pemodal besar untuk mendapatkan Hak Guna Usaha (HGU) yang tentu sangat merugikan rakyat.

Maka hak yang wajar jika ada anggapan bahwa RKUHP ini seolah menginjak-injak akal sehat publik. Sebab sangat multitafsir dan berpotensi disalahgunakan. Seperti halnya Pasal 422 tentang gelandangan disebutkan bahwa wanita pekerja pulang malam hari dan terlunta-lunta bisa dianggap gelandangan dan terancam kena denda Rp 1 juta.

“Bayangkan, jika anda menunggu angkutan umum menuju rumah jangan- jangan bisa dituduh gelandangan,” ungkapnya.

Arya mendesak supaya revisi UU KPK, RUU KUHP, RUU Koperasi dan lainnya ditinjau ulang. Sebab tidak sejalan kepentingan rakyat dan negara. Ia juga menyatakan dukungannya pada gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil yang menolak sejumlah undang-undang itu. Apalagi sudah ada korban berjatuhan akibat tindakan represif aparat yang tidak bijak menangani demonstrasi akhir-akhir ini.

“Kami meminta oknum pelaku kekerasan, yang memakan korban jiwa diusut tuntas segera, dan dihukum sesuai aturan yang berlaku. Kemudian meminta aparat tidak main hakim sendiri,”katanya.

Selanjutnya, PB HMI juga menilai revisi UU KPK memperlemah lembaga anti rasuah itu dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Berdasarkan pasal 1 ayat (3), pasal 3 menjadikan KPK bukan lagi lembaga independen tetapi bagian dari level eksekutif.

Kemudian dibentuk dewan pengawas yang menurut pasal 37 E ayat (1) diangkat oleh presiden. Artinya kerja-kerja KPK harus seizin dewan pengawas, mulai dari penyadapan hingga penggeledahan atau OTT. Selain itu, penuntutan sesuai pasal 12 A harus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung.

“Kalau dilihat dari revisi UU KPK justru memperlemah KPK. Dan besar kemungkinan terjebak jadi alat politik,” pungkasnya.

Sebelumnya, DPR RI telah mengesahkan revisi UU KPK.

Sedangkan RKUHP ditunda pengesahannya, setelah mahasiswa dan pelajar melakukan aksi demonstrasi di sejumlah daerah, seperti Jakarta, Bandung, Medan, Kendari, dan Surabaya.

Akibat demonstrask di Kendari, dua mahasiswa meninggal dunia. (rel/hdp)

The post PB HMI Desak Pemerintah Tinjau Ulang RKUHP appeared first on Prokabar.