“Mohon maaf, saya hari ini memberikan moratorium, memotong usulan 314 daerah otonomi baru, baik provinisi maupun kabupaten/kota. kecuali nanti ada putusan pemerintah yang strategis untuk jangka pendek memekarkan lagi dua provinsi di Papua,” kata Mendagri, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (16/10).

Menurut Mendagri, sebenarnya ada banyak usulan pemekaran yang juga baik seperti Provinsi Sumbawa, Provinsi Kepulauan Buton, pemecahan Barito Utara dan Barito Selatan, Provinsi Nias, Provinsi Tapanuli, Provinsi Bogor, Provinsi Nias, dan Provinsi Cirebon.

Mendagri menyatakan Papua mendapat keistimewaan untuk pemekaran wilayah, meski moratarium pemekaran wilayah yang berlaku sejak 2014 silam belum dicabut.

Namun,  pemerintah masih memilah pemekaran yang berdampak baik bagi masyarakat.

“Kebijakan Pak Jokowi jelas membangun hubungan tata kelola pemerintah pusat dan daerah yang harus semakin efektif, efisien, serta mempercepat reformasi birokrasi untuk memperkuat otonomi daerah,” ungkapnya.

Sebelumnya, beberapa tokoh Papua dan Papua Barat menemui Presiden Jokowi untuk menyampaikan aspirasi, salah satunya  pemekaran wilayah. (*/hdp)

The post Pemerintah Akan Mekarkan Dua Provinsi Baru di Papua appeared first on Prokabar.

Kepala DPMN Agam, melalui Kabid Bina Permberdayaan Nagari, Zulkarnaini di ruangan kerjanya, mengatakan, perbup ini tentang peta, penegasan dan penetapan batas desa atau nagari, yang sudah diajukan kepada Biro Hukum Pemprov Sumbar pada September 2019.

“Kedua nagari persiapan yang sudah masuk tahap perbup yaitu Nagari Persiapan Sungai Cubadak Kecamatan Baso dan Nagari Persiapan Nan Limo Kecamatan Palupuah. Perbub dibentuk jika batas nagari sudah ditentukan dan dimuat dalam berita acara,” ujarnya dilansir Prokabar dari MC Agam, Kamis (3/10)

Dijelaskan, apabila perbup sudah diverifikasi langsung disahkan dengan ditandatangani oleh Bupati Agam. Kemudian diminta nomor registernya kepada pemerintah pusat melalui Pemprov Sumbar.

“Setelah memiliki nomor register, baru kita bentuk perda terkait pembentukan nagari definitif,” sebutnya.

Saat ini Agam memiliki 16 nagari persiapan dan dua diantaranya sudah masuk tahap pembentukan perbup. Keduanya dibentuk sebagai nagari persiapan pada 2017. Sedangkan 14 nagari persiapan lainnya ada yang dibentuk 2017 dan 2018.

“Pada umumnya semua terkendala dengan batas nagari yang menjadi syarat pokok dalam pembentukan nagari definitif. Sehingga prosesnya menjadi lama dan membutuhkan waktu yang panjang,” imbuh Zulkarnaini.

Namun pihaknya mengharapkan Wali Nagari Persiapan bisa dengan cepat menyelesaikan batas nagari, sebab status sebagai nagari persiapan maksimal hanya tiga tahun. Apabila melebihi waktu yang ditetapkan, maka nagari persiapan kembali bergabung dengan nagari induk. (*/hdp)

The post Ini Dia Calon Dua Kenagarian Baru di Kabupaten Agam appeared first on Prokabar.