“Kita telah memutus kontrak rekanan karena tidak mampu menyelesaikan kontrak sesuai perjanjian. Dimana sampai saat ini baru mencapai 93,2% selesai,” katanya.

Untuk sisanya, sebut Kusworo, pihak BPPWS akan melanjutkan ditahun 2022. “Kita akan lakukan beberapa langkah teknis dulu dalam beberapa waktu ke depan, selepas itu baru kita ajukan anggaran yang diperkirakan membutuhkan Rp1 Milyar lagi. Sekiranya disetujui, Insya Allah LCM di tahun 2022 ini selesai,” ujarnya.

Sebagai tindaklanjut dan keseriusan, katanya lagi, esok tim BPPWS juga akan turun ke lapangan untuk meninjau lokasi pembangunan di Tanah Datar dibawah wewenang dan tanggungjawabnya, termasuk LCM.

“Insya Allah, ditengah keterbatasan anggaran, BPPWS akan lakukan langkah maksimal, terutama dalam menyelesaikan pembangunan LCM,” sebut Kusworo.

Sementara, Bupati Tanah Datar menyampaikan meskipun pembangunan LCM Batusangkar menjadi tanggungjawab BPPWS, namun masyarakat terus bertanya kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

“Karena pertanyaan masyarakat itu, kewajiban kami untuk mencari jawaban agar masyarakat tahu dan mengerti yang sebenarnya,” kata Eka.

Sesuai data awal yang diketahui, tambah Eka, proyek dengan dana Rp 12 Milyar dikerjakan PT. Monodon Pilar Nusantara sampai saat ini belum selesai atau mangkrak sehingga belum diserahkan kembali ke Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

“Melihat kondisi pengerjaan pembangunan dan tahun anggaran pelaksanaan telah berakhir, tentunya pihak BPPWS harus mengambil tindakan tegas, seperti memutus kontrak sampai mem-black list perusahaan ini,” katanya.

Selanjutnya Eka berharap BPPWS di tahun anggaran 2022 ini bisa menyelesaikan sisa pembangunan LCM Batusangkar ini.

“Tentunya, besar harapan kami LCM Batusangkar bisa diselesaikan di tahun ini, karena LCM merupakan kebanggaan masyarakat Tanah Datar, dan menjadi tempat berbagai kegiatan masyarakat seperti shalat lebaran, kegiatan olahraga sampai menjadi lokasi rekreasi keluarga,” sampainya. (eym)

The post Pembangunan Lapangan Cindua Mato Mangkrak, BPPWS: Butuh 1 M lagi appeared first on Prokabar.

Kepala Satker (Kasatker), Syahputra A. Gani mengungkapkan pemerintah pusat punya perhatian besar ke Pesisir Selatan. Usulan pemerintah daerah menjadi skala prioritas pembangunan. Upaya itu selaras dengan upaya percepatan ekonomi secara nasional.

“Pak Bupati silakan buat proposal usulan, kami siap membantu,” ujarnya Kepala Bidang Program mewakili Kasatker di depan Bupati Rusma Yul Anwar usai penyerahan hibah di Padang, Rabu (13/10).

Menurutnya, percepatan pembangunan infrastruktur dasar di Pesisir Selatan sangat penting, guna perluasan konektifitas antar wilayah. Apalagi, daerah berjuluk Negeri Sejuta Pesona itu batas Sumbar dengan 2 provinsi lainnya, Jambi dan Bengkulu.

Perluasan konektifitas antar wilayah itu, lanjut Syahputra merupakan bagian dari program percepatan pengembangan ekonomi nasional. Presiden Joko Widodo dalam salah satu Nawacitanya menyatakan membangun mulai dari pinggir.

Di Pesisir Selatan, untuk tahun ini upaya tersebut dapat dilihat dari pembangunan tapal ruas Tapan (Pesisir Selatan)- batas Kabupaten Kerinci (Provinsi Jambi). Kemudian, ruas Tapan-batas Kabupaten Muko-Muko (Provinsi Bengkulu).

“Sekarang kegiatannya tengah berlangsung. Nanti kami bakal sediakan waktu khusus untuk beraudiensi dengan pemerintah daerah terkait kebutuhan prioritasnya,” terang Syahputra.

Kendati demikian, percepatan pembangunan infrastruktur di Pesisir Selatan sejak dulu terkendala kondisi geografisnya yang dilingkung kawasan hutan lindung. Selain itu, sulitnya pengadaan lahan. Bahkan, telah menjadi momok yang menakutkan.

Karena itu, sebut Syahputra, pihaknya meminta pemerintah daerah pro aktif membantu pengadaan lahan. Jangan sampai alokasi dana pembangunan yang sudah ada berbalik kembali ke pusat atau dialihkan ke daerah lain.

“Kami juga akan prioritaskan penuntasan jalan tembus mulai dari Bayang (Pesisir Selatan)-Alahan Panjang (Kabupaten Solok),” tuturnya.

Bupati Pesisir Selatan, Rusma Yul Anwar mengatakan, pihaknya segera membuat proposal untuk segala kebutuhan pembangunan infrastruktur di Pessel.

“Kami sangat bersyukur arahan dari Satker, segala permintaan dan arahan dari Satker kami siap memenuhi,” ujarnya.

Selain Itu, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah menyiapkan anggaran Rp7,5 miliar untuk melakukan gati rugi lahan dalam rangka membuat jalan.

“Kami sudah menyiapkan anggaran ganti rugi lahan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur,” tutupnya. (min)

The post Kepada Bupati, Satker Sumbar Tegaskan Siap Bantu Pembangunan Infrastruktur di Pessel appeared first on Prokabar.

“Dimana dan kemana pun kaki ini melangkah dalam menjalankan tugas di dalam atau luar daerah, saya tekankan terus kepada pihak terkait arah pembangunan Pasaman harus memprioritaskan pelayanan dasar,” kata Benny Utama.

Diakui Bupati Benny saat berbincang dengan awak media, saat ini di Pasaman masih ditemukan masyarakat yang belum menikmati sepenuhnya arti pembangunan di Pasaman. Sehingga masih hidup dalam kesederhanaan bahkan tertinggal dan miskin akibat belum terpenuhinya pelayanan dasar tersebut.

“Tujuan pelayanan dasar ini hanya satu yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hingga tahun 2020 lalu, Pasaman telah mengalami perkembangan dan kemajuan yang cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan taraf kehidupan masyarakat dan berbagai prestasi baik di lingkungan pemerintahan maupun prestasi perseorangan yang diraih melalui kreatifitas dan inovasi serta kepedulian dari seluruh lapisan masyarakat,” kata Bupati Benny.

Kemudian kata Benny, dalam rangka pencapaian target pembangunan ke depan pihaknya mengimplementasikan melalui 10 Program prioritas yaitu, Pasaman bertaqwa, berbudaya, cerdas, sehat, terakses, tanggap bencana, memajukan ekonomi kerakyatan, pasaman tujuan wisata, pasaman berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta pasaman berkinerja baik dan bersih. (Ola)

The post Capai Program Kerjanya, Bupati Pasaman Fokus Wujudkan Pelayanan Dasar appeared first on Prokabar.

Setelah bertemu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bupati Rusma Yul Anwar, juga temui Dirjend Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Agus Purnomo.

Pertemuan bupati yakni membahas Kelanjutan Pembangunan Pelabuhan Penasahan Painan dan Dermaga Pariwisita di Mandeh.

“Benar saya baru saja kembali bertemu dengan pak Sandi, setelah dengan pak Sandi, saya juga bertemu dengan Dirjend Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Agus Purnomo,” katanya.

Dikatakan bupati, pertemuan dengan Agus Purnomo, sehubungan dengan rencana pembangunan Pelabuhan Penasahan Painan (Dermaga II) yang pembangunannya terhenti semenjak tahun 2017 lalu.

Selain itu, Bupati Rusma Yul Anwar, juga menyampaikan proposal rencana pembangunan dermaga pariwisata di Kawasan Wisata Bahari Terpadu Mandeh.

Pada kesempatan itu, Bupati Rusma Yul Anwar, didampingi Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan, Gunawan.

Dalam pertemuan tersebut, bupati, mengharapkan pemerintah melalui Kementerian Perhubungan RI, dapat mengalokasikan dana untuk kelanjutan pembangunan Pelabuhan Panasahan Painan (Dermaga II).

Menurutnya, guna mendukung kelanjutan pembangunan pelabuhan tersebut, pihaknya sudah menyiapkan dokumen yang diperlukan antara lain. Rencana Induk Pelabuhan dan sudah direview 2019, detail engineering design (DED), dokumen Amdal dan pembebasan lahan.

“Alhamdulillah kedua usulan tersebut, mendapat respon positif dari pak Dirjen dan beberapa masukan yang sangat berharga untuk pengembangan pelabuhan di masa mendatang,” ujar bupati.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan, Gunawan menambahkan, bahwa pihaknya segera menindaklanjuti pertemuan ini diantara dengan melakukan analisis potensi kargo akan dilayani baik komoditi pertanian, perkebunan (CPO), pertambangan (Batubara, bahan galian gol C).

“Data ini sangat penting untuk kelayakan bisnis pelabuhan dan bersama Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan ( Perkimtan) menuntaskan pembebasan lahan dalam bentuk sertifikat baik wilayah darat maupun wilayah laut,” katanya.

Lebih lanjut Gunawan menjelaskan, berkaitan dengan usulan pembangunan dermaga pariwisata di kawasaan KWBT Mandeh sebagai Kawasan Strategi Pariwisata Nasional (KSPN), pihaknya juga akan menindaklanjuti dengan beberapa aksi nyata, diantaranya, bersama Dinas Perkimtan melakukan pembebasan lahan lokasi pembangunan dermaga dan akses jalan oleh Dinas Perkimtan, serta melengkapi dokumen Masterplan, serta dokumen pengelolaan lingkungan hidup.

“Mudah-mudahan dengan dilengkapi persyaratan tersebut usulan kedua kegiatan itu dijadikan kegiatan prioritas oleh Kementerian Perhubungan,” tutupnya. (min)

The post Bupati Pessel Bahas Pembangunan Dengan Dua Kementrian  appeared first on Prokabar.

Terhitung lebih kurang Rp225 miliar dikucurkan pemerintah daerah ini dalam membiayai pembangunan 83 gedung perkantoran dan infrastruktur publik untuk Rang Agam.

Sekda Kabupaten Agam Drs. Martias Wanto Dt. Maruhun menuturkan, sejak tahun 2015 Pemkab Agam makin concern untuk membenahi sarana dan prasarana publik. Pembenahan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

“Untuk meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten Agam, selama 5 tahun terakhir pemerintah daerah telah mengalokasikan Rp225 miliar untuk pembangunan gedung dan infrastruktur,” ujarnya saat peresmian penggunaan gedung di lingkup Pemkab Agam, beberapa saat lalu.

Disebutkan, sejak 5 tahun terakhir Pemkab Agam setidaknya merampungkan pembangunan sebanyak 83 gedung dan infrastruktur. Dirinci, tahun 2015 telah dibangun 13 gedung dan infrastruktur lainnya, dengan total anggaran Rp21 miliar.

Pada tahun 2016 telah dibangun 13 gedung dan infrastruktur lainnya, dengan total alokasi anggaran Rp21 miliar. Tahun 2017 telah dibangun 13 gedung dan infrastruktur lainnya, dengan total alokasi anggaran Rp32 miliar.

Kemudian, di tahun 2018 telah dibangun 11 gedung dan infrastruktur lainnya, dengan total alokasi anggaran Rp31 miliar. Tahun 2019 dan 2020 pun telah dirampungkan pembangunan 31 gedung dan infrastruktur lainnya, dengan total alokasi anggaran Rp108,9 miliar.

“Sementara, pada hari ini dilaksanakan peresmian secara simbolis penggunaan 31 bangunan gedung dan infrastruktur pemerintah Kabupaten Agam yang dibangun dalam rentang 2019-2020,” sebutnya.

Menurutnya, pesatnya pembangunan di Kabupaten Agam merupakan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2016-2021.

Dikatakan dalam peraturan tersebut termaktub visi pembangunan Kabupaten Agam.

“Berangkat dari visi tersebut dan dalam rangka mewujudkan tata pola serta arah pembangunan Kabupaten Agam ke depan yang terintegrasi dan terinterkoneksi, maka diperlukan ketersediaan sarana dan prasarana fisik penunjang aktivitas pemerintahan,” ujarnya. (*)

The post Bangun 83 Gedung dan Infrastruktur, Ini Anggaran yang Digelontorkan Pemkab Agam appeared first on Prokabar.

DAK tersebut terdiri dari DAK Pendidikan sekitar Rp 11,7 miliar, DAK Kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) sekitar Rp 26,1 miliar, DAK Air Minum sekitar Rp 3,7 miliar, DAK Sanitasi sekitar Rp 2,3 miliar, DAK Pelayanan Permukiman sekitar Rp 2,2 miliar dan DAK Jalan sekitar Rp 5,8 miliar.

Untuk DAK Pendidikan digunakan untuk PAUD sekitar Rp 259,4 juta, SD sekitar Rp 8,5 miliar, SMP sekitar Rp 1,7 miliar, dan SKB sekitar Rp 1,2 miliar. Untuk DAK Kesehatan dan KB digunakan untuk Pelayanan Dasar sekitar Rp 11,7 miliar, Pelayanan Rujukan sekitar Rp 15,04 miliar, Pelayanan Kefarmasian sekitar Rp 751,4 juta, dan KB sekitar Rp 1,2 miliar.

Menurut Wali Kota Pariaman Genius Umar, bahwa DAK merupakan salah satu kewajiban pemerintah pusat kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal.

DAK memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan dana perimbangan lainnya, yaitu karakteristik specific grants, artinya dana transfer DAK memiliki tujuan khusus yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang menjadi prioritas nasional dan menjadi urusan daerah.

Genius mengatakan, dengan DAK ini, maka banyak manfaat yang didapatkan Pemerintah Kota Pariaman. Penggunaan DAK ini nanti akan membawa multiplier effect dan juga peningkatan ekonomi masyarakat.

“DAK ini sangat membantu daerah dalam mewujudkan tugas kepemerintahan di bidang tertentu, khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang selaras dengan prioritas nasional,”ungkap Walikota Genius, dilansir dari MC Pariaman, Jumat (24/7).

Genius menyebut, sejumlah fasilitas yang sudah dibangun menggunakan DAK adalah Pasar Pariaman, Water Front City dan Talao Pauh, yang banyak memberi manfaat untuk masyarakat Kota Pariaman, dan menjadi ikon baru bagi peningkatan kunjungan wisatawan ke Kota Pariaman.

Dengan masih rendahnya PAD (pendapatan Asli Daerah) yang kita punya, DAK ini menjadi tumpuan dari porsi APBD kita untuk Kota Pariaman. Karena itu, semoga dengan komunikasi yang terjalin baik selama ini dengan Pemerintah Pusat, kita dapat terus mendapatkan DAK fisik ini, selain menggenjot peningkatan PAD yang kita punya,” pungkas Genius. (*)

The post Pemerintah Pusat Gelontorkan DAK Rp52 Miliar untuk Pariaman appeared first on Prokabar.

Indatarto yang didampingi Ketua DPRD Kabupaten Pacitan Indrata Nur Bayu Aji mengatakan ada 7 proyek strategis nasional di wilayahnya yang sumber pendanaannya berasal dari APBN, kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan. Serta satu program yang didanai melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

“Kami berharap Bapak Ketua DPD RI dapat memberikan dukungan kepada kami agar kementerian terkait memberi atensi,” tutur Indatarto saat diterima Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti di gedung Nusantara III, Senayan Jakarta, Rabu (26/2/2020).

Beberapa proyek strategis tersebut di antaranya, pembangunan dermaga dan fasilitas  Pelabuhan Gelon serta akses jalan dari Jalur Lintas Selatan menuju pelabuhan tersebut. Infrastruktur lainnya adalah pembangunan akses antara Kawasan di Geopark Gunungsewu serta pembangunan parapet dan rehabilitasi pengaman tebing sungai.

Selain itu, beberapa pantai juga akan ditata menjadi integrated di dalam Kawasan geopark, di antaranya Pantai Klayar, Srau dan Pancer Dorr. “Sedangkan untuk pengembangan Kakao dan Kopi Arabika akan dikerjasamakan dengan swasta, melalui mekanisme KPBU,” urai Indatarto.

Menanggapi aspirasi tersebut, LaNyalla menyampaikan sudah menjadi kewajiban DPD RI untuk mendukung percepatan pembangunan di daerah. Karena DPD RI adalah wakil daerah. “Pasti kami akan memberikan dukungan. Teknisnya nanti bisa melalui alat kelengkapan yang ada untuk ditanyakan kepada kementerian terkait,” tandas LaNyalla yang didampingi Wakil Ketua III DPD RI Sultan Baktiar Najamudin.

Ditambahkan LaNyalla, pihaknya juga sudah menyampaikan kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah bahwa DPD RI siap mendukung implementasi Perpres 80 tahun 2019 tersebut. “Tapi saya titip pesan, program atau proyek apapun di daerah, usahakan agar pengusaha lokal atau pengusaha setempat terlibat. Jangan cuma jadi penonton,”ujarnya. (rel)

The post Bupati Pacitan Minta Dukungan DPD RI, Percepat Pembangunan Daerah appeared first on Prokabar.

“Bupati Padang Pariaman, Ali Mukhni telah menekan percepat pelaksanaan kegiatan setiap OPD. Bertujuan agar masyarakat Padang Pariaman cepat menikmati geliat pembangunan,” ungkap Kabag Humas dan Protokol Padang Pariaman, Anton Wira Tanjung saat usai rapat koordinasi seluruh jajaran Pemkab Padang Pariaman tersebut, Kamis (6/2).

Bupati Padang Pariaman, Ali Mukhni mengatakan lanjutnya, OPD yang dapat dana DAK agar secepatnya merealisasikan. Dan terdapat enam poin intruksi penting ditegaskan beliau.

“Pertama, setiap OPD harus membuat time schedule kegiatan agar mudah dalam mengevaluasi setiap pekerjaan. Kedua, kegiatan yang menyangkut kebutuhan masyarakat banyak agar secepatnya dilaksanakan. Ketiga, setiap OPD menyukseskan dua agenda nasional yaitu MTQ Nasional ke 28 dan Penas Tani Nelayan, kabupaten Padang Pariaman sebagai tuan rumah,” terangnya.

Anton melanjutkan, poin keempat intruksi Bupati yakni seluruh OPD harus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Bekerja dengan inovasi dan kreativitas. Dan publikasikan seluruh aktivitas dan pelayanan OPD dalam rangka keterbukaan informasi publik.

Sementara itu, Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa, Alfiardi Alaudin, mengatakan barang dan jasa yang telah kita lelangkan per hari ini sebesar Rp17,5 Milyar. “Terdiri dari pengadaan Kontruksi 15,5 milyar dan jasa konsultasi sebesar 2 milyar,” pungkasnya. (rud)

The post Enam Poin Intruksi Bupati Padang Pariaman Untuk Percepatan Kinerja OPD appeared first on Prokabar.

Terkendala aktivitas warga dibuat hujan. Terutama para rekanan yang sedang melaksanakan proyek pembangunan dari pemerintah.

“Sepenggal hari cuaca cerah, sepenggal lagi hujan, susah kami melangsungkan pekerjaan pertukangan,” kata Ando, salah seorang rekanan yang mengerjakan perbaikan jalan kampung di Nagari Tanjung Beringin Utara, Jumat (23/11).

Di sisi lain, Kepala BPBD Pasaman, Ricky Riswandi meminta warga untuk ekstra hati-hati. Mengingat, siklus cuaca akhir-akhir ini, memang sering tidak menentu. Terutama di wilayah Pasaman.

“Lebih baik kita waspada. Kurangi dulu aktivitas di luar rumah. Terutama warga yang berladang di areal pegunungan,” tutup Ricky. (Ola)

The post Sepekan Diguyur Hujan, Proyek Pembangunan di Pasaman Terkendala appeared first on Prokabar.

“Ini kerja tim bukan kerja individu-individu, Menteri-Menteri, Kepala Lembaga, Kepala Lembaga, Bupati Walikota Gubernur sendiri, tidak. Ini kerja tim besar negara dalam rangka membawa kita kepada sebuah tujuan nasional,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada penyerahkan DIPA, Dana Transfer Daerah dan Dana Desa kepada Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov)  di Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/11).

Untuk itu, Presiden mengingatkan, agenda-agenda besar negara ini, jangan sampai ada lagi ego sektoral, ego institusi, ego daerah. “Ndak, ini adalah kerja tim, sehingga hasilnya nanti kelihatan, besarnya akan kelihatan,” tegasnya.

Setelah 5 tahun kemarin, ada jalan tol, yang Jawa sudah tembus, diharapkan nanti sampai 2024, Sumatera sudah tembus, Lampung sampai ke Aceh, berikut nanti ke Kalimantan, berikut nanti ke Sulawesi, sehingga kecepatan logistik mobilitas orang, mobilitas barang itu betul-betul ada di negara kita.

“Ini menjadi pondasi kuat kita  dalam bersaing, berkompetisi, dengan negara-negara lain,” ungkap Presiden.

Airport juga sama, menurut Presiden, airport baru banyak kita bangun, ekspansi dari airport yang sudah ada, baik runway maupun terminal juga banyak. Tetapi yang paling penting juga mengkoneksikan ini dengan kawasan wisata, dengan kawasan industri, dengan kawasan pertanian, dengan kawasan perkebunan, dengan kawasan-kawasan nelayan.

LRT Jakarta, lanjut Presiden, sebentar lagi juga selesai. MRT dilanjutkan terus. “Ini adalah peradaban, perubahan peradaban kita,” ujarnya. 

Presiden meminta agar pusat, provinsi dan daerah betul-betul kerja bersama-sama. Ia memberikan contoh misalnya kita mau menyelesaikan yang namanya Mandalika, kita ingin menyelesaikan yang namanya Labuan Bajo. Menteri PUPR akan mengerjakan jalannya, jalan rampungkan ke kawasan pariwisata, runway-nya diperpanjang oleh Kementerian Perhubungan.

“Semuanya ke sana semuanya, pemerintah daerahnya konsentrasi di pembebasan lahan, baik kabupaten maupun kota maupun provinsi semuanya menuju ke satu titik sehingga pekerjaan itu betul-betul rampung selesai dan menghasilkan sebuah wisata trigger ekonomi di daerah,” tutur Presiden.

Nanti calendar of event, annual event, produk-produk wisata, menurut Presiden Jokowi, itu urusannya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan dinas-dinas yang ada di daerah. Juga kerjanya bersama-sama. Tidak bisa jalan sendiri, ini jalan sendiri, ini ketemunya dimana entah nggak jelas.

“Inilah yang tadi saya sampaikan kerja tim di situ. Ini akan kita selesaikan sehingga betul-betul infrastruktur itu ada manfaatnya betul bagi pertumbuhan ekonomi, bagi kesejahteraan rakyat,” kata Presiden Jokowi.

Sementara memasuki ke gelombang besar kedua yaitu pembangunan sumber daya manusia, Presiden Jokowi mengingatkan, ini juga harus real bukan hanya dapat sertifikat, training, tetapi hanya sertifikat basa-basi.

“Ini nggak mau saya, saya sudah wanti-wanti kepada yang berhubungan dengan pembangunan sumber daya manusia, betul-betul konkrit, entah mau mencetak barista, entah mau teknisi programming, entah mau mencetak teknisi coding sehingga betul-betul konkrit ada dan betul-betul skill SDM kita naik benar,” tutur Presiden seraya menambahkan, bukan hanya dapat sertifikatnya, tetapi kualitasnya tidak meningkat.

“Saya akan kontrol bahwa uang puluhan triliun untuk pengembangan SDM itu menetas dapat skill-nya, dapat peningkatan SDM kita,” tegas Presiden. (*/hdp)

The post Presiden Minta Pemerintah Pusat, Provinsi Dan Daerah Kerja Bersama Dalam Pembangunan appeared first on Prokabar.

Keputusan untuk mempercepat pembangunan, rehabilitasi dan renovasi pasar rakyat, perguruan tinggi, perguruan tinggi keagamaan Islam, dan satuan pendidikan dasar dan menengah itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pembangunan, Rehabilitasi, atau Renovasi Pasar Rakyat, Prasarana Perguruan Tinggi, dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 3 Juli 2019.

Dasar pertimbangannya adalah untuk mengembalikan dan/atau meningkatkan fungsi pasar sebagai salah satu penunjang kegiatan perekonomian dan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

“Pemerintah menetapkan percepatan pembangunan, rehabilitasi, atau renovasi pasar rakyat, prasarana perguruan tinggi (PT), perguruan tinggi keagamaan Islam, dan satuan pendidikan dasar dan menengah,” bunyi Pasal I ayat (1) Perpres tersebut.

Menurut Perpres ini, pemerintah menugaskan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum untuk melaksanakan pembangunan, rehabilitasi, atau renovasi pasar rakyat, prasarana perguruan tinggi, perguruan tinggi keagamaan Islam, dan satuan pendidikan dasar dan menengah.

Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, memperhatikan prinsip: a. kehati-hatian; b. transparansi; c. efisiensi; d. efektivitas; dan e. akuntabilitas.

Untuk pelaksanakan pembangunan, rehabilitasi, atau renovasi sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum berkoordinasi dengan: a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan; c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri; d. pemerintah daerah provinsi; dan e. pemerintah daerah kabupaten/kota.

Khusus untuk Pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia, menurut Perpres ini, dilakukan untuk menunjang proses belajar dan mengajar dalam rangka meningkatkan pengakuan masyarakat akademik internasional atas Islam di Indonesia, dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat peradaban Islam.

Pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia itu, menurut Perpres ini, dilakukan pada sebagian bangunan gedung perguruan tinggi, dengan kriteria: a. di atas tanah yang merupakan barang milik negara; dan b. tidak dalam status sengketa atau kasus hukum.

Untuk rehabilitasi atau renovasi prasarana perguruan tinggi, perguruan tinggi keagamaan Islam, dan satuan pendidikan dasar dan menengah, menurut Perpres ini, meliputi: a. rehabilitasi atau renovasi prasarana perguruan tinggi negeri yang mangkrak, konstruksi dalam pengerjaan, dan/atau rusak karena bencana alam; b. rehabilitasi atau renovasi prasarana perguruan tinggi keagamaan Islam negeri yang mangkrak, konstruksi dalam pengerjaan, dan/atau rusak karena bencana alam; c. rehabilitasi atau renovasi prasarana sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah atas luar biasa, dan sekolah luar biasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah; dan d. rehabilitasi atau renovasi prasarana madrasah negeri.

Lokasi pembangunan, rehabilitasi, atau renovasi pasar rakyat sebagaimana dimaksud, lokasi perguruan tinggi negeri dan perguruan- tinggi keagamaan Islam negeri sebagaimana dimaksud, dan lokasi satuan Pendidikan Dasar dan Menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan madrasah negeri sebaglimana dimaksud tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

“Rincian detail nama beserta alamat sekolah dan madrasah sebagaimana dimaksud dilakukan sesuai dengan ketersediaan anggaran,” bunyi Pasal 6 ayat (3) Perpres ini.

Pasal 10 Perpres ini menyebutkan, pendanaan yang diperlukan dalam pembangunan, rehabilitasi, atau renovasi pasar rakyrat, prasarana perguruan tinggi, perguran tinggi keagamaan Islam, dan satuan pendidikan dasar dan menengah, menurut Perpres ini, dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara pada bagian anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2019, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 8 Juli 2019. (*/hdp)

The post Pembangunan Pasar Rakyat, Prasarana Perguruan Tinggi dan Pendidikan Akan Dipercepat appeared first on Prokabar.

Akibatnya jalan utama yang sebagian sudah beraspal terus tergerus dan jalanan di gang kompleks yang belum dibetonisasi menjadi berlumpur.

Kondisi tersebut makin parah dirasakan ratusan warga Permata Surau Gadang sejak beberapa tahun terakhir.

“Dalam dua tahun terakhir aliran debit air makin besar dan deras. Air yang memicu banjir itu berasal dari Irigasi Sawahlua yang tidak tertampung oleh drainase kompleks yang kecil. Sementara saluran pembuangan tidak terhubung dengan saluran yang menuju Batang Kuranji,” ujar Ketua RT 07 Kompleks Permata Surau Gadang, Husni Jamal Minggu (30/6).

Menurut Husni, sebagian jalan yang telah beraspal mulai rusak dan jika tidak diatasi oleh pemko akan hancur.
Kondisi semakin memprihatinkan karena aliran air dari irigasi itu juga membawa sampah kiriman dalam jumlah besar. Sampah tersebut sering tersangkut di sepanjang drainase kompleks sehingga aliran air tersumbat.

“Warga di sini tidak ada yang membuang sampah sembarangan ke drainase. Sampah tersebut dibawa aliran air dari hulu dan membuat risiko banjir semakin tinggi. Warga kompleks bukan tidak berupaya mengatasi masalah tersebut. Hampir setiap minggu warga goro membersihkan, tapi karena volume air dan sampah terlalu besar, upaya tersebut tidak efektif,” tutur Husni di sela-sela pertemuan dengan warganya.

Oleh karena itu, dia meminta pemko melakukan upaya percepatan perbaikan dalam pengelolaan saluran irigasi dan memperbesar drainase serta pengendalian sampah kiriman dari hulu.

“Jika itu dilakukan, kami yakin persoalan banjir disertai sampah kiriman tersebut bisa diatasi,” katanya didampingi Sekretaris RT Zulfahmi.

Selain persoalan banjir, warga juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap pemko dalam pembangunan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) kompleks berupa betonisasi jalan lingkungan yang belum juga kunjung terealisasi.

“Sudah dua kali jalan kompleks dijanjikan untuk dibeton. Bahkan datanya sudah ada Dinas Tarkim Kota, tapi belum juga ada kepastian kapan akan dibangun. Sementara warga terus bertanya-tanya,” jelasnya.

Janji pertama ketika ada dana aspirasi anggota DPRD Provinsi Sumbar yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemko Padang. Jalan kompleks ini masuk dalam daftar kegiatan tersebut. Karena ada alasan kendala dari sisi administrasi, maka pelaksanaannya batal di tahun 2018 dan dijanjikan di 2019.

Selanjutnya, pada pekan lalu warga awalnya merasa senang karena pekerja kontraktor datang ke kompleks mengukur, memasang kayu penahan coran dan sedikit menimbun jalan berlubang dengan krikil di titik lokasi yang ada dalam daftar kegiatan tahun lalu. Pekerjanya mengatakan dalam beberapa lagi dilakukan pengecoran.

Namun, akhir pekan kemarin warga kembali dibikin kecewa dan marah karena realisasi betonisasi di kompleks tersebut mendadak dihentikan. Informasi batalnya kegiatan di kompleks tersebut diperoleh ketua RT dari pihak kontraktor.

“Warga kini hanya berharap agar betonisasi jalan di lokasi itu bisa segera direalisasikan,” ujar Husni.

Untuk memastikan informasi dari pihak kontraktor itu, warga mencoba menghubungi pihak Dinas Tarkim Padang. Kemudian diperoleh informasi bahwa pihak kontraktor salah tunjuk lokasi dalam pengerjaan proyek tersebut. Seharusnya pengerjaan betonisasi sekarang bukan di kompleks tersebut.

“Ini jadi pertanyaan bagi saya dan warga. Masak iya bisa salah tunjuk begitu. Ini perlu ditelusuri karena bisa merugikan banyak pihak,” tegasnya.

PPK Betonisasi Dinas Tarkim Norman ketika dikonfirmasi terkait penghentian pengerjaan betonisasi tersebut menjelaskan bahwa lokasi di Kompleks Permata Surau Gadang itu menunggu dana dari APBD Provinsi yang sempat dianggarkan di tahun 2018, tapi tertunda ke 2019 karena ada surat dari Irjen Kemendagri.

Sementara untuk pengerjaan tahap ini, menurut Norman, dananya berasal dari APBD murni kota. Informasi yang diperolehnya dari pihak kontraktor, salah tunjuk karena kompleks itu berdekatan dengan titik lokasi yang seharusnya dikerjakan.

“Data kompleks tersebut memang masih ada. Sesuai informasi surat Irjen itu, pengerjaannya tahun 2019. Jadi, kita tunggu dana dari APBD Provinsi untuk pengerjaan di kompleks itu,” katanya.(rls)

The post Waduh, Betonisasi di Daerah ini Dihentikan Mendadak appeared first on Prokabar.

Hal itu dikatakan Wawako Hendri pada acara senam massal dan silaturahim jamaah haji dan umroh PT Armindo Jaya Tour di halaman kantor tersebut di Jalan Bandar Purus No. 72, Minggu (23/06).

Di kesempatan itu, Wawako juga mengatakan, agar seluruh jamaah terlibat secara aktif dalam syiar Islam di Kota Padang. “Kepedulian merupakan kunci sukses pembangunan. Mari bersama-sama kita membangun Kota Padang”, ajak Hendri.

Sementara itu, Direktur PT Armindo Jaya Tour Irzal Achmad Ibrahim mengatakan, PT Armindo atau PT Anak Ranah Minang Indonesia (Armindo) Jaya Tour telah mendapatkan izin dari Kementerian Agama RI No. 212 Tahun 2014. Kemudian pada 2017 juga telah memiliki izin Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dari Kementerian Agama RI.

“Sebagai biro haji dan umroh, kita juga meminta jamaah agar aktif dalam mensyiarkan ajaran agama Islam di lingkungannya masing-masing”, ujar Irzal.

Ia menambahkan, saat ini PT Armindo Jaya Tour telah memiliki cabang di seluruh daerah di Indonesia. (*/hdp)

The post Ini Kunci Kesuksesan Pembangunan Menurut Wakil Walikota Padang appeared first on Prokabar.

Demikian dikatakan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, dari Partai Demokrat, Sabar AS saat meninjau persiapan kegiatan pembangunan ruas jalan Tapus-Muaro Sei Lolo-Gelugur.

“Kemarin kami kunjungan Komisi 4 DPRD Provinsi Sumbar bersama Dinas PU Provinsi, meninjau persiapan kegiatan ruas jalan Tapus-Muaro Sei Lolo,” ucap Sabar AS, Selasa (17/6).

Sabar menjelaskan, untuk 2019 anggaran pembangunan ruas jalan ini, fisiknya Rp5,579 miliar. Untuk konsultan Rp374,6 juta. Fisik, dikerjakan oleh CV Inoci, konsultan PT Triartha Nusa Engineering. Lama pengerjaan 180 hari kalender. Kontrak sudah diteken per 14 Juni 2019 lalu.

“Insyallah pekan ini dimualai. Ruas jalan Tapus-Muaro Seilolo-Gelugur yang akan mulai dikerjakan dalam pekan ini akan menghubungkan masyarakat di dua Kabupaten, yakni Pasaman dan 50 Kota diujung Barat wilayah itu. Serta ruas jalan ini melewati Nagari Lansekkadok, Nagari Silayang, Nagari Muaro Seilolo menuju Gelugur Kabupaten 50 Kota,” jelas Sabar.

Selain mengubah keterisoliran daerah menjadi wilayah maju dan terbuka, tembusnya ruas jalan tersebut akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menambah pengembangan wilayah baru, menekan cost serta efesiensi waktu perjalanan.

“Dan, tak kalah pentingnya lagi adalah harga diri warga untuk ‘merdeka’ sebagai mayarakat yang memiliki hak konstitusi, mendapatkan keadilan dan pemerataan pembangunan bisa diwujudkan,” pungkas Caleg DPRD Provinsi terpilih di Pileg 17 April 2019 lalu. (Ola)

The post Hore, Pekan Ini Pembangunan Besar-besaran Kecamatan Mapattunggul Bakal Dimulai appeared first on Prokabar.

Meski begitu, masyarakat jangan cemas. Pemerintah Kabupaten Pasaman terus mengupayakan definitif. Bahkan di Sumatera Barat ini, Pasaman yang lebih maju progresif kepengurusan nagari persiapan dibanding nagari lain.

“Awal tahun hingga saat ini progresnya jalan di tempat. Surat kajian segala macamnya sudah sudah mendarat di Kementrian Dalam Negeri. Belum ada kabar sampai sekarang. Kita bakal menyusul tindak lanjut surat menyurat itu. Kita sudah masuk tahapan akhir untuk definitif” kata Kabag Pemnag Setda Pasaman, Alim Bazar.

Diakui Alim, jalan di tempat progres nagari persiapan ini, lantaran ada moratorium dari pemerintah pusat. Isinya, supaya menunggu masa Pemilu berakhir dulu.

“Palingan Juni ini, mulai lagi,” lanjut Alim

Diakui Alim, saat ini Pasaman memiliki 37 nagari induk, ditambah 25 nagari persiapan. Untuk menuju definitif, Ranperda 25 nagari persiapan tersebut sudah disepakati dengan DPRD Pasaman. Bahkan telah  dievaluasi oleh Gubernur Sumbar dengan keputusan nomor 120-506-2018 tanggal 25 Juli 2018 tentang evaluasi rancangan peraturan daerah Kabupaten Pasaman. Kala itu, ada enam poin hasil evaluasi gubernur yang harus diselesaikan, semuanya sudah dipenuhi.

“Terakhir kami berkoordinasi ke instansi terkait di Jakarta tentang penetapan dan penegasan batas nagari sesuai kaedah kartografis,” tukas Alim Bazar. (Ola)

The post Dua Tahun Lebih, Begini Progres 25 Nagari Persiapan di Pasaman appeared first on Prokabar.