<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#pelanggaran Archives - Prokabar</title>
	<atom:link href="https://prokabar.com/tagar/pelanggaran/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://prokabar.com/tagar/pelanggaran/</link>
	<description>Profesional Mengabarkan</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Aug 2022 10:07:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://prokabar.com/wp-content/uploads/2017/08/cropped-1.-logo-prokabar-P-transparan--32x32.png</url>
	<title>#pelanggaran Archives - Prokabar</title>
	<link>https://prokabar.com/tagar/pelanggaran/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>149 Titik Pelanggaran Ditemukan di atas Danau Singkarak</title>
		<link>https://prokabar.com/149-titik-pelanggaran-ditemukan-di-atas-danau-singkarak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi3]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2022 10:03:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[#danausingkarak]]></category>
		<category><![CDATA[#EYM]]></category>
		<category><![CDATA[#KPK]]></category>
		<category><![CDATA[#pelanggaran]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prokabar.com/?p=105974</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tanah Datar, Prokabar- Pemkab Tanah Datar siap menjadi garda terdepan dalam penyelematan danau Singkarak sebagai danau prioritas nasional. Namun, harus duduk dulu ini kewenangan...</p>
<p>The post <a href="https://prokabar.com/149-titik-pelanggaran-ditemukan-di-atas-danau-singkarak/">149 Titik Pelanggaran Ditemukan di atas Danau Singkarak</a> appeared first on <a href="https://prokabar.com">Prokabar</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tanah Datar, Prokabar-</strong> Pemkab Tanah Datar siap menjadi garda terdepan dalam penyelematan danau Singkarak sebagai danau prioritas nasional. Namun, harus duduk dulu ini kewenangan siapa.</p>
<p>Hal itu disampaikan Wakil Bupati Tanah Datar Richi Aprian, usai Rapat Koordinasi (Rakor) percepatan pengendalian indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang Danau Singkarak Kabupaten Tanah Datar, diaula kantor bupati setempat, Senin (15/8).</p>
<p>Rapat dilakukan secara langsung dan secara virtual turut dihadiri Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Direktur Penertiban dan Pemanfaatan Tata Ruang Kementerian ATR-BPN, Asisten Deputi Pengelolaan Daearah Aliran Sungai Konservasi Kementerian Maritim dan Invenstasi dan lainnya.</p>
<p>&#8220;Permaslahan diatas Danau Singkarak, harus duduk dulu, siapa punya kewenangan apa, siapa punya kewajiban apa? Kita khawatir saat diberikan beban melakukan tindakan, kita tidak punya kewenangan,&#8221; kata Wabup.</p>
<p>Terkait laporan dari Kementrian ATR BPN adanya 149 titik pelanggaran diatas Danau Singkarak di wilayah Tanah Datar kata Wabup, Pemerintah Daerah akan menyurati dan memberikan himbauan.</p>
<p>&#8220;Terkait dengan pelanggaran ini, kami akan surati, dan berikan imbaun kepada masyarakat. Sehingga harus duduk dengan jelas,&#8221; ucapnya.</p>
<p>Sebab, kata wabup pihaknya konsisten dalam menegakkan aturan tersebut. karena, pemerintah daerah belum ada menerbitkan izin untuk pembangunan disepadan maupun badan air Danau Singkarak.</p>
<p>&#8220;Kita ikut bertanggung jawab disitu, dan sepakat pelanggaran yang dilakukan ditindak. Kita berkomitmen menciptakan kepatuhan, tetapi kewenangan harus jelas. Jangan sampai ada lempar-lempar tanggung jawab,&#8221; tegasnya.</p>
<p>Sementara Direktur Penertiban Pemanfaatan Ruang Direktorat Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Kementerian ATR/BPN, Ariodilah Virgantara melalui zoom mengatakan Danau Singkarak merupakan salah satu dari 15 danau prioritas nasional yang harus diselamatkan.</p>
<p>Hal itu sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 tahun 2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional.</p>
<p>Saat ini, kata Ariodilah, ada sebanyak 149 titik pelanggaran yang terjadi di Danau Singkarak untuk wilayah Kabupaten Tanah Datar dan 122 pelanggaran di wilayah Kabupaten Solok.</p>
<p>Adapun pelanggaran pemanfaatan ruang diantaranya pendirian warung, rumah makan, rumah perkampungan, tempat wisata, reklamasi danau, toko kasur, dan lainnya. <strong>(eym)</strong></p>
<p>The post <a href="https://prokabar.com/149-titik-pelanggaran-ditemukan-di-atas-danau-singkarak/">149 Titik Pelanggaran Ditemukan di atas Danau Singkarak</a> appeared first on <a href="https://prokabar.com">Prokabar</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ini Dia Kasus-kasus yang Mendominasi Terkait Disiplin ASN</title>
		<link>https://prokabar.com/ini-dia-kasus-kasus-yang-mendominasi-terkait-disiplin-asn/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi5]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2019 03:14:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[#ASN]]></category>
		<category><![CDATA[#bkn]]></category>
		<category><![CDATA[#hdp]]></category>
		<category><![CDATA[#kedisiplinan]]></category>
		<category><![CDATA[#pelanggaran]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prokabar.com/?p=34514</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jakarta, Prokabar — Pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pasal 3 Angka 11 soal mentaati ketentuan jam kerja...</p>
<p>The post <a href="https://prokabar.com/ini-dia-kasus-kasus-yang-mendominasi-terkait-disiplin-asn/">Ini Dia Kasus-kasus yang Mendominasi Terkait Disiplin ASN</a> appeared first on <a href="https://prokabar.com">Prokabar</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jakarta, Prokabar — </strong>Pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pasal 3 Angka 11 soal mentaati ketentuan jam kerja kembali mendominasi kasus-kasus disiplin PNS.</p>
<p>Tercatat sebagai PNS baik di instansi pusat dan daerah, perbuatan tidak masuk kerja yang melampaui aturan jam kerja instansi menjadi pembahasan Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) bersama Sekretariat Kabinet, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi.</p>
<p>Rapat pembahasan yang dipimpin Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana selaku Sekretaris Bapek mengupas 23 kasus disiplin PNS yang kebanyakan terlibat pelanggaran disiplin berupa tidak masuk kerja. Berlangsung pada Kamis, (11/4) kemarin di kantor Pusat BKN, Tim Bapek juga membahas rekomendasi sanksi yang akan dijatuhkan pada PNS yang terlibat pelanggaran disiplin dan melakukan banding administratif ke Bapek.</p>
<p>Selain kasus pelanggaran disiplin berupa ketentuan masuk kerja, ada beberapa kasus disiplin lainnya seperti penyalahgunaan wewenang sampai perbuatan asusila yang menjadi pembahasan pada rapat pra sidang Bapek kali ini. Beragam sanksi yang disarankan mulai dari hukuman disiplin ringan, sedang, dan berat.</p>
<p>Dari aspek regulasi yang diatur dalam PP 53/2010 Pasal 7, hukuman disiplin ringan yang dimaksud berupa teguran lisan atau tulisan, untuk hukuman disiplin sedang bisa dilakukan dengan penurunan pangkat, dan sanksi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian. (*/hdp)</p>
<p>The post <a href="https://prokabar.com/ini-dia-kasus-kasus-yang-mendominasi-terkait-disiplin-asn/">Ini Dia Kasus-kasus yang Mendominasi Terkait Disiplin ASN</a> appeared first on <a href="https://prokabar.com">Prokabar</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ada Temuan Potensi Politik Uang, Ini yang Dilakukan Bawaslu</title>
		<link>https://prokabar.com/ada-temuan-potensi-politik-uang-ini-yang-dilakukan-bawaslu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi5]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Apr 2019 23:38:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pemilu 2019]]></category>
		<category><![CDATA[#Bawaslu]]></category>
		<category><![CDATA[#hdp]]></category>
		<category><![CDATA[#KPU]]></category>
		<category><![CDATA[#pelanggaran]]></category>
		<category><![CDATA[#pemilu2019]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prokabar.com/?p=34178</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jakarta, Prokabar — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI akan menindaklanjuti kabar temuan potensi kecurangan politik uang dalam Pemilu 2019, oleh Pusat Pelaporan dan Analisis...</p>
<p>The post <a href="https://prokabar.com/ada-temuan-potensi-politik-uang-ini-yang-dilakukan-bawaslu/">Ada Temuan Potensi Politik Uang, Ini yang Dilakukan Bawaslu</a> appeared first on <a href="https://prokabar.com">Prokabar</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jakarta, Prokabar — </strong>Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI akan menindaklanjuti kabar temuan potensi kecurangan politik uang dalam Pemilu 2019, oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).</p>
<p>“Kami coba lihat dulu dokumennya. Tentu laporan siapa pun tentu akan kita kaji,” kata Ketua Bawaslu RI  Abhan, dalam keterangan tertulisnya, Senin (8/4).</p>
<p>Menurut Abhan, Bawaslu juga telah menandatangani MoU atau nota kesepahahaman dengan PPATK,  untuk mengawasi transaksi mencurigakan di semua tahapan Pemilu 2019.</p>
<p>“Karena saya belum melihat resmi. Tapi saya kira masih di bagian administrasi, akan kami teliti lebih lanjut. Karena tidak semua hasil investigasi disampaikan detail ke publik,” paparnya.</p>
<p>Abhan menegakan, politik uang sangat mungkin terjadi jelang pencoblosan pada 17 April mendatang. Politik uang ini dilakukan dengan berbagai modus, mulai pembagian amplop hingga modus asuransi.</p>
<p>Dia menambahkan, Bawaslu akan melakukan tindakan tegas pada siapapun yang terbukti melakukan politik uang.</p>
<p>”Kalau terbukti dan inkrah, sanksinya jelas. Kalau dilakukan peserta pemilu bisa didiskualifikasi,” pungkasnya.</p>
<p>Sebelumnya,  Bawaslu akan melakukan patroli pengawasan pada masa tenang, yakni 14 sampai 16 April 2019, untuk mengantisipasi terjadinya politik uang. (*/<b>hdp</b>)</p>
<p>The post <a href="https://prokabar.com/ada-temuan-potensi-politik-uang-ini-yang-dilakukan-bawaslu/">Ada Temuan Potensi Politik Uang, Ini yang Dilakukan Bawaslu</a> appeared first on <a href="https://prokabar.com">Prokabar</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 34/82 objects using Memcached
Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)
Database Caching 3/12 queries in 0.015 seconds using Redis

Served from: prokabar.com @ 2026-10-07 22:57:05 by W3 Total Cache
-->