Alex yang juga merupakan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI mengungkapkan keprihatinannya atas musibah banjir yang terjadi di Nagari Panyubarangan dan Nagari Tabek Kecamatan Timeh.

Hal itu disampaikan Sekretaris Internal DPD PDI Perjuangan Sumatera Barat Suma Risman mewakili Alex dalam penyerahan bantuan di Kantor Wali Nagari Panyubarangan.

“Alex Indra Lukman turut prihatin dengan musibah ini namun dengan kesibukan beliau sehingga beliau tidak bisa turun langsung ke daerah, bantuan ini adalah merupakan bentuk kepedulian beliau terhadap masyarakat Dharmasraya khusus nya masyarakat di Nagari Panyubarangan,” ungkap Suma.

Dalam kesempatan itu Wali Nagari Panyubarangan, Bakhri dan Wali Nagari Tabek, Harmanto mengucapkan terima kasih atas bantuan yang disalurkan H.
Alex Indra Lukman beserta keluarga besar PDI Perjuangan Sumatera Barat.

Keduanya berharap Alex bisa memperjuangkan program untuk membantu normalisasi sungai Timpeh sebagai salah satu solusi mengatasi banjir.

“Terimakasih Pak Haji Alex yang telah memberikan bantuan, kami berharap Pak Haji Alex bisa membantu dan memperjuangkan program ataupun alokasi untuk pembangunan normalisasi sungai Timpeh agar bencana banjir yang di-alami warga Timpeh tidak terjadi,” ujar Bakhri.

Dalam penyerahan bantuan, Suma Irman didampingi oleh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Varel Oriano beserta Anggota DPRD Kabupaten Dharmasraya Fraksi PDI Perjuangan Wigiono dan ST Riki Alkhalik. (*)

The post Peduli Korban Banjir Timpeh, Alex Indra Lukman Serahkan 125 Paket Sembako appeared first on Prokabar.

“Otonomi daerah kita sebenarnya berada di tingkat kabupaten dan kota, atau sejak dari level provinsi. Soal ketatanegaraan inilah yang mesti kita dudukkan kembali agar perdebatan kita soal mahalnya biaya Pilkada menjadi lebih fokus dan terarah,” ungkap Alex dalam pernyataan tertulisnya, Selasa.

Alex menegaskan bahwa Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi perintis dalam pelaksanaan Pilkada serentak. Hal ini dibuktikan pada tahun 2005 ketika pemilihan gubernur dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan bupati dan wali kota.

“Pada 2005 itu, pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumbar digelar berbarengan dengan pemilihan 11 bupati dan wakil bupati serta 2 wali kota dan wakil wali kota,” ungkap Alex.

Saat ini, Sumatera Barat memiliki 12 kabupaten dan 7 kota. Pada Pilkada serentak 2005 tersebut, daerah-daerah yang melaksanakan pemilihan meliputi Kabupaten Solok, Agam, Dharmasraya, Limapuluh Kota, Padang Pariaman, Pasaman, Pasaman Barat, Pesisir Selatan, Sijunjung, Solok Selatan, Tanah Datar, serta Kota Bukittinggi dan Kota Solok.

Sejak 2005 hingga sekarang, Alex menjelaskan bahwa Pilkada di Sumatera Barat selalu digelar serentak antara kepala daerah di level provinsi dengan kabupaten dan kota. Menurutnya, dari sisi teknis, hal ini memberikan efisiensi biaya.

“Secara teknis, ada penghematan, seperti biaya pemutakhiran data pemilih yang hanya dilakukan sekali. Begitu juga honor panitia adhoc Pilkada hingga pembiayaan-pembiayaan di TPS yang dialokasikan sekali saja, seperti honor KPPS, Linmas, dan biaya pembuatan TPS, termasuk sewa tenda, kursi, dan sebagainya,” urai Alex, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI periode 2024-2029.

Alex juga merespons wacana Pilkada berbiaya mahal yang sebelumnya disampaikan Presiden ke-8 RI, Prabowo Subianto, pada perayaan hari jadi ke-60 Partai Golkar. Menurutnya, wacana tersebut perlu ditindaklanjuti secara serius oleh menteri terkait di Kabinet Merah Putih agar tidak melebar ke arah yang tidak perlu.

“Perlu kita cermati bersama, di tingkat desa saja, pemilihan pemimpin sudah dilakukan secara langsung. Bahkan, ada yang sudah melaksanakannya secara e-voting, seperti pemilihan wali nagari di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, pada tahun 2021 lalu,” jelas Alex, yang berasal dari daerah pemilihan Sumbar I.

Ia juga menyoroti potensi dampak jika gubernur, bupati, dan wali kota dipilih melalui sistem perwakilan, yakni melalui pemilihan di lembaga legislatif provinsi dan kabupaten/kota.

“Jika gubernur dan bupati serta wali kota dipilih melalui konsep perwakilan, tentunya ini akan mendelegitimasi status kepala daerah,” terang Alex, yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi IV DPR RI.

Di sisi lain, Alex menghargai wacana yang dilontarkan Presiden Prabowo sebagai ide untuk memperbaiki sistem Pemilu di Indonesia. Namun, ia mengingatkan agar ide tersebut tidak menjadi langkah mundur dalam pelaksanaan demokrasi.

“Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Otonomi daerah di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan, yakni UU Nomor 2 Tahun 2015, UU Nomor 9 Tahun 2015, dan UU Nomor 11 Tahun 2020,” tutup Alex. (*)

The post Ketua PDI Perjuangan Sumbar Tegaskan Perlunya Redefinisi Otonomi Daerah untuk Efisiensi Biaya Pilkada appeared first on Prokabar.

Ketua DPD PDI Perjuangan Sumbar Alex Indra Lukman menjelaskan Puan Maharani memakai baju adat Bundo Kanduang karena ayahnya Taufiq Kiemas adalah orang Tanah Datar.

“Bapaknya Taufiq Kiemas adalah orang Tanah Datar dan yang dipakai Puan adalah baju adat dari sana sehingga auranya memancar,” kata Alex.

Menurut Alex, pemilihan baju adat Bundo Kanduang merupakan penghargaan bagi warga Tanah Datar.

Bahkan Puan menunjukkan kebangaan sebagai anak dari Taufiq Kiemas yang bergelar Datuak Basa Batuah.

“Bangga sebagai anak dari Almarhum Taufiq Kiemas dan penghargaan untuk kampung dalam semangat kebinekaan,” ungkap Alex.

Alex menegaskan Puan Maharani tidak memiliki maksud lain saat mengenakan pakaian adat Bundo Kanduang.

Puan Maharani dan ibunya Megawati Soekarnoputri memang sangat perhatian pada Sumatera Barat.

Alex mencontohkan, saat Megawati menjabat sebagai Presiden Indonesia, pembangunan kelok 9 terwujud, Bandara Internasional Minangkabau, sampai pada perluasan Teluk Bayur.

Sayangnya saat itu anggaran terbatas sehingga pembangunan tersebut berlanjut pada Presiden setelahnya.

“Semua program itu sangat bermanfaat bagi rakyat. Karena keuangan saat itu, maka semuanya berjangka panjang dan berlanjut pada pemerintahan berikutnya,” jelas Alex.

The post Alasan Puan Maharani Pakai Baju Adat Bundo Kanduang appeared first on Prokabar.

Gugatan MAKI tersebut masuk ke PTUN dan terkait dengan surat hasil seleksi calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Kami terperangah, ini prosesnya baru mulai. Tiba-tiba ada ancaman gugatan ketua DPR RI,” kata Politisi PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno pada Selasa (10/8).

Menurut Hendrawan, Maki seperti melakukan serangan dini dengan target interupsi atau bahkan aborsi proses.

Menpora RI Umumkan kick off Liga 1 2021/22 bergeser ke 27 Agustus

Hendrawan menduga, MAKI menggugat karena khawatir DPR RI tak menganggap serius masukannya.

“Harapan kami, jangan belum apa-apa sudah politisasi dan main ancam. Lembaga BPK yang bebas dan mandiri merupakan amanat konstitusi,” kata Hendrawan.

Proses seleksi anggota BPK masih belum final. Komisi XI DPR saat ini sedang melakukan uji kepatutan dan kelayanan anggota BPK.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman sebenarnya sudah menyampaikan rencana menggugat Puan Maharani terkait penerbitan surat Ketua DPR RI pada 15 Juli 2021 pada pimpinan DPD RI.

Surat tersebut berisikan 16 nama calon anggota BPK yang dua di antaranya Noyamn Adhi Suryadnyana dan Harry Z diduga tak memenuhi persyaratan.

The post Puan Maharani Digugat, Politisi PDIP Terperangah appeared first on Prokabar.

Melalui unggahan Instagramnya, Fadlizon, menganggap yang pasang baliho tersebut tidak percaya diri.

“Mereka yang pasang baliho atau billboard ke pelosok negeri di tengah pandemi sebenarnya tak percaya diri,” kata Fadlizon dalam akun Instagramnya, Sabtu (7/8).

Memang banyak terpasang baliho para politisi di sejumlah daerah. Paling menjadi perbincangan adalah baliho politisi partai PDI Perjuangan Puan Maharani.

Tak hanya Puan Maharani, baliho Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono juga terpasang di sejumlah daerah.

Pemasangan ini baliho ini menjadi sorotan banyak orang lantaran pemilihan presiden masih jauh dan Indonesia masih terendala pandemi Covid-19.

Fadlizon mengatakan pemasangan baliho ini telah memulai kampanye dengan memulai start lebih dulu.

“Curi start kampanye perkenalan diri,” kata Fadli.

Menurut politisi Partai Gerindra ini momen pemasangan baliho tidak tepat saat Indonesia masih dalam pandemi Covid-19.

Masyarakat Indonesia saat ini masih kesulitan mencari sesuap nasi, sementara para politisi tebar Baliho di jalanan.

“Padahal rakyat sedang susah mencari sesuap nasi,” katanya lagi.

Fadlizon berpesan masyarakat tidak tertipu dengan janji yang mungkin saja tidak terwujud oleh sejumlah politisi.

The post Fadlizon Buka Suara soal Baliho Politisi saat Pandemi Covid-19 appeared first on Prokabar.