Saat tiba di SMP Negeri 5 Batusangkar, orang nomor satu di Tanah Datar tersebut langsung masuk ke lokal dan menyaksikan langsung proses belajar mengajar di sekolah tersebut. Saat masuk ke salah satu lokal kelas IX yang ternyata tidak ada gurunya, Bupati kagum karena didapati walau tidak ada guru siswanya tetap belajar secara mandiri.

“Kalian ini adalah generasi masa depan kabupaten Tanah Datar, untuk itu Bapak ingin kalian menjadi generasi yang bertaqwa. Teruslah belajar dalam mengejar cita-cita kalian dan jangan lupa menghafal al quran. Zaman sekarang itu tidak sama dengan dulu, sekarang teknologi sudah canggih, namun banyak dan bermacam-macam godaan ada disana. Untuk itu cara menghindarinya kalian harus menjadi hafizh dan hafizah,” pesan Eka Putra.

Terkait kunjungannya yang terkesan mendadak, Bupati menerangkan bahwa tidak ada maksud lain dan murni ingin melihat situasi dan proses belajar mengajar di sekolah tersebut.

“Kita kesini bukan sidak ya, cuma ingin tahu bagaimana proses belajarnya. Mendadak memang, karena Saya tidak ingin pihak sekolah sibuk untuk menyambut Saya, kalau beginikan tidak ada yang disibukkan dengan kehadiran Saya disini. Kalau dikasih tahu sebelumnya tentu pihak sekolah sibuk, sementara Saya disini cuma sebentar namun persiapan untuk penyambutan tentu butuh waktu dan biaya,” pungkasnya.

Usai dari SMPN 5 Batusangkar, Bupati Tanah Datar juga menyempatkan untuk meninjau UPT Puskesmas Tanjung Emas dan SMPN 1 Tanjung Emas yang terletak di Nagari Koto Tangah kecamatan Tanjung Emas. (eym)

The post Tanpa Berkabar, Bupati Tinjau PBM SMP 5 Dan 1 Tanjung Emas appeared first on Prokabar.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Agam, Isra menyebutkan, aktifitas PBM terpaksa dilaksanakan secara Daring di masing-masing organisasi pendidikan ditingkat sekolah. Karena mencegah penyebaran Covid-19 lebih luas dan parah.

“Berdasarkan pihak terkait dan pimpinan, Kabupaten Agam masuk Zona Merah. Untuk itu, seluruh aktifitas pendidikan untuk sementara waktu dilarang dilakukan secara tatap muka,” ujarnya.

Isra melanjutkan, Bupati Agam bersama Forkopimda juga akan membuat edaran terkait kondisi ini. “Semua aktifitas masyarakat akan dibatasi. Berharap, pandemi Covid-19 dapat kembali normal,” tuturnya. (rud)

The post Zona Merah, PBM Di Agam Kembali Secara Daring appeared first on Prokabar.

Aktifitas belajar dan mengajar kembali ditiadakan. Dan anak didik dan guru tetap melakukan proses pembelajaran melalui daring dan luring.

Isra, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Agam menjelaskan, penekanan ini disebabkan berubahnya status zona orange di Agam. Artinya, angka peningkatan orang terpapar Covid-19 kembali meningkat. Membuat grafik status berubah yang awalnya sudah hijau meningkat menjadi kuning hingga orange.

“Sesuai hasil rapat evaluasi gugus tugas penanganan Covid-19 bersama Forkopimda, mengharuskan Bupati Agam membuat Surat Edaran untuk melakukan kebijakan. Menutup kembali aktifitas ajar mengajar secara tatap muka. Kebijakan ini telah dimulai Senin (26/4) lalu,” ungkapnya.

Hal ini sesuai keputusan tiga menteri terkait proses belajar mengajar harus menyesuaikan kondisi dan situasi daerah masing-masing. Terutama berkenaan dengan tingkat status zona covid-19 di setiap daerah.

Kepala Disdikbud Agam itu juga menjelaskan sejak pemberlakuan belajar daring dan luring, banyak anak didik yang mengalami penurunan. Terutama daya kompetisi dan tingkat daya tangkap anak memahami semua pelajaran yang diberikan.

“Pengaruh belajar menggunakan handphone jelas banyak pengaruh buruknya. Apalagi masih minimnya kemampuan orang tua memiliki handphone. Adapun yang mampu, tapi sangat lemah untuk melakukan pengawasan atau control penggunaan alat telekomunikasi berjaringan internet tersebut,” tutupnya. (rud)

The post PBM Tatap Muka Ditutup, Agam masuk Zona Orange appeared first on Prokabar.

“PBM di sekolah masih berlanjut dengan menerapkan 50 persen dari jumlah peserta didik,” kata Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman, Kanderi dilansir Prokabar dari MC Pariaman, Senin (22/3).

Lebih lanjut ia mengatakan, dalam pelaksanaan PBM pihaknya tetap menerapkan protokol kesehatan dengan ketat agar tidak terjadi penyebaran COVID-19 dari klaster sekolah.

Untuk memastikan pelaksanaan PBM sesuai dengan protokol kesehatan maka dinas tersebut rutin melaksanakan pemeriksaan ke sekolah-sekolah di daerah itu secara acak.

Dari pemeriksaan tersebut, lanjutnya, diketahui masih ada sekolah-sekolah di Pariaman yang melanggar protokol kesehatan.

“Masih ada terjadi pelanggaran, sanksi yang kami berikan berupa pembinaan,”ujarnya.

Ia menyampaikan, pelaksanaan protokol kesehatan dan penerapan 50 persen peserta didik tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri.

“Ini masih dijalankan di Pariaman hingga keluar aturan atau SKB 3 Menteri yang baru terkait PBM,” imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua DPRD Pariaman, Fitri Nora meminta warga di daerah itu untuk selalu menerapkan protokol kesehatan meskipun kondisinya tidak separah sebelumnya.

“Jadi jangan mentang-mentang sudah mulai turun jumlah kasusnya jangan coba-coba lengah,” tambahnya. (*)

The post Pastikan Prokes Berjalan, Pemkot Pariaman Terus Pantau PBM appeared first on Prokabar.

“Walaupun berada di zona hijau dan kuning, satuan pendidikan tidak dapat melakukan pembelajaran tatap muka tanpa adanya persetujuan dari pemerintah daerah/dinas pendidikan dan kebudayaan, kepala sekolah, dan adanya persetujuan orang tua/wali siswa yang tergabung dalam komite sekolah,” ucap Nadiem kepada Tim Komunikasi Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, di Provinsi DKI Jakarta, Sabtu (8/8).

Walaupun kemudian sekolah sudah melakukan pembelajaran tatap muka, Nadiem sampaikan bahwa persyaratan terakhir yang harus dipenuhi adalah adanya persetujuan dari orang tua atau wali peserta didik. “Jika orang tua atau wali siswa tidak setuju maka peserta didik tetap belajar dari rumah dan tidak dapat dipaksa,” kata Nadiem.

Lebih lanjut, Nadiem menyampaikan bahwa pembelajaran tatap muka akan dilakukan secara bertahap dengan syarat 30-50% dari standar peserta didik per kelas. “Untuk SD, SMP, SMA dan SMK dengan standar awal 28-36 peserta didik per kelas menjadi 18 peserta didik. Untuk Sekolah Luar Biasa, yang awalnya 5-8 peserta didik menjadi 5 peserta didik per kelas. Untuk PAUD dari standar awal 15 peserta didik per kelas menjadi 5 peserta didik per kelas,” tutur Nadiem.

Begitu pula jumlah hari dan jam belajar akan dikurangi, dengan sistem pergiliran rombongan belajar (shift) yang ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan situasi dan kebutuhan.

Namun jika satuan pendidikan terindikasi dalam kondisi tidak aman atau tingkat risiko daerah berubah, Nadiem tegaskan maka pemerintah daerah wajib menutup kembali satuan pendidikan.

“Implementasi dan evaluasi pembelajaran tatap muka adalah tanggung jawab pemerintah daerah yang didukung oleh pemerintah pusat. Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan Provinsi atau Kabupaten/Kota, bersama dengan Kepala Satuan Pendidikan wajib berkoordinasi terus dengan satuan tugas percepatan penanganan Covid-19 guna memantau tingkat risiko Covid-19 di daerah,” ujar Nadiem.

Menanggapi banyaknya satuan pendidikan di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) yang sangat kesulitan untuk melaksanakan Pembelajaran Jarak Jauh dikarenakan minimnya akses, Nadiem mengatakan bahwa hal ini dapat berdampak negatif terhadap tumbuh kembang dan psikososial anak secara permanen.

“Saat ini, 88% dari keseluruhan daerah 3T berada di zona kuning dan hijau. Dengan adanya penyesuaian SKB ini, maka satuan pendidikan yang siap dan ingin melaksanakan pembelajaran tatap muka memiliki opsi untuk melaksanakannya secara bertahap dengan protokol kesehatan yang sangat ketat,” kata Nadiem. (*)

The post Ini Syarat Sekolah Gelar Belajar Tatap Muka appeared first on Prokabar.

“Kegiatan pendidikan tidak boleh ada yang tatap muka, sampai wilayahnya zona hijau. Jadi kita tunggu dulu sampai zona hijau,” ujar Isra dilansir Prokabar dari MC Agam, Sabtu (25/7).

Menurut Isra, aturan itu berpegang pada keputusan 4 menteri, yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri, tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran/ Tahun Akademik baru di masa Pandemi Covid-19.

“Bila ada yang melanggar, harus mempertanggung-jawabkannya dan siap diberi sanksi. Jadi, kita harus mematuhi aturan tersebut,” jelasnya.

Isra menambahkan, banyak syarat yang harus dipenuhi agar sekolah bisa menyelenggarakan kegiatan belajar tatap muka pada masa Covid-19.

“Kalaupun masuk zona hijau, masih banyak syarat yang harus dipenuhi sebelum dibolehkan kegiatan belajar tatap muka,” tuturnya.

Beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain adanya penerapan protokol kesehatan di sekolah-sekolah, izin dari bupati untuk sekolah yang berada dibawah wewenang pemerintah daerah, serta izin atau persetujuan dari para orang tua.

Menurutnya, sudah diberi izin dari pemerintah namun orang tua belum sepakat, maka pembelajaran di sekolah sistem tatap muka, belum juga bisa dilaksanakan.

Oleh karena itu, melalui tim monitoring kesiapan sekolah tatap muka oleh pemerintah daerah, adalah dalam rangka memastikan kesiapan sekolah menerapkan protokol kesehatan standar Covid-19.

“Saat ini tim monitoring masih berjalan. Kita berharap, kasus positif virus corona selesai dan Agam masuk zona hijau,” harapnya.

Sebelumnya, Pemkab Agam merencanakan PBM tatap muka dilaksanakan awal Agustus. Namun, karena adanya kasus baru warga terinfeksi Covid-19, Kamis kemarin, membuat rencana tersebut ditunda hingga Agam kembali ke zona hijau. (*)

The post PBM Tatap Muka di Agam Ditunda appeared first on Prokabar.

Rombongan mengunjungi beberapa sekolah di Kecamatan Lubuk Basung, diantaranya SMPN 3, MTsN 4, SMAN 1 dan SMKN 1.

Martias Wanto menyebutkan, selama 10 atau 15 hari ke depan akan dilakukan ceking ke sekolah terutama menyangkut kesiapan, karena dalam kondisi saat ini berbagai persyaratan harus terpenuhi di setiap sekolah.

“Sarana kesehatan harus terpenuhi, tempat cuci tangan beserta sabun dan tisu di setiap lokal, WC, pembagian siswa dalam satu lokal dan jam pelajaran,” ujarnya dilansir Prokabar dari MC Agam, Selasa (21/7).

Dijelaskannya, jika sebelumnya satu lokal ada 30 siswa, maka akan dibagi dua shift menjadi 15 orang per lokal, dengan jam pelajaran satu hari maksimal 4 jam tanpa ada jam istirahat.

Dalam 10 hari ini, ulasnya, juga akan dilaksanakan simulasi. Kemudian hasil ceking diputuskan dalam rapat yang bakal dilaksanakan tim GTP2 Covid-19 Agam, apakah sekolah sudah memenuhi syarat untuk PBM tatap muka atau belum.

Pengecekan ini dilaksanakan di seluruh kecamatan dengan mengunjungi beberapa sekolah jenjang SMP sederajat dan SMA sederajat sebagai sampel, termasuk pondok pesantren.

“Kalau 10 hari ini sudah siap dan memenuhi syarat, maka sekolah akan dilaksanakan tatap muka. Sesuai arahan Bupati Agam, Dr. H. Indra Catri, awal Agustus 2020 sudah dapat dimulai,” jelasnya.

Jika PBM tatap muka dilaksanakan, Sekda menegaskan, setiap siswa harus memakai masker dan sekolah juga harus menyediakannya, setiap hari suhu tubuh siswa diukur, sering cuci tangan dan langsung pulang kerumah setelah keluar sekolah.

“Jangan sampai sekolah menjadi cluster baru Covid-19,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala SMPN 3 Lubuk Basung, Maspirba mengutarakan kesiapannya untuk menggelar PBM tatap muka, karena berbagai persyaratan sudah dipenuhi di sekolah itu.

“Kita sudah menyediakan tempat cuci tangan disetiap lokal, gerbang dan berbagai tempat dalam lingkungan sekolah beserta sabun dan tisu, termo gun dan masker,” ujarnya.

Tidak hanya itu, pihaknya juga menyediakan face shield untuk guru, karena kalau pakai masker saat mengajar akan susah dan kantin sekolah juga ditutup. (*)

The post Sekda Agam Chek Kesiapan Sekolah Jelang PBM Tatap Muka appeared first on Prokabar.

“Ketentuan ini merujuk pada aturan 4 menteri, yaitu Menteri pendidikan, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Kesehatan,” kata Oreste, dilansir dari MC Mentawai, Jumat (10/7).

Ketentuannya yakni, Sekolah Tingkat PAUD pada 13 Juli hingga 30 oktober masih melaksanakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

Selanjutnya November hingga 18 Desember memasuki masa transisi dan Januari 2021 masuk pada normal baru.

Untuk tingkat SD, 13 Juli hingga 31 Agustus melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Fase transisi 1 September hingga 31 Oktober 2020.

Pada fase ini, pembelajaran tatap muka (PTM) kelas 4, 5, 6 dilakukan setiap dua minggu tiga hari saja yaitu Senin Minggu I dan ke II, dan Jumat minggu kedua. PJJ 7 hari, libur 4 hari setiap Sabtu-Minggu per minggu.

Selanjutnya, Kelas 1, 2, 3 pada 13 Juli hingga 31 Agustus PJJ. saat PJJ ada pertemuan antara sekolah dengan orang tua seminggu sekali. Jenjang SD masuk kenormalan baru pada 1 November hingga Desember 2020 dengan ketentuan, kelas 4, 5, 6 menggelar PTM tiga hari setiap pekan dengan sistem shift karena maksimal jumlah siswa dalam satu kelas 15-18 orang. Shift I pada Senin, Rabu, dan Jumat. Shift II, Selasa, Kamis, dan Sabtu. Jika Shift I tatap muka, maka shift II PJJ.

Sementara kelas 1, 2, 3 hanya dua hari PTM per minggu. Shift I senin dan rabu, shift II Selasa dan Kamis, selebihnya PJJ.

Kemudian, jenjang SMP 13 Juli hingga 30 Agustus memasuki masa transisi dengan ketentuan 3 hari PTM dalam dua pekan. Shift I Senin, Rabu, dan Jumat. Kemudian shift II Selasa, Kamis, dan Sabtu.

Mulai 1 September hingga Desember jenjang SMP masuk kenormalan baru dengan ketentuan 3 hari PTM per minggu, 2 hari PJJ, 2 hari libur (Sabtu-Minggu).

“Mata pelajaran sudah disiapkan dan regulasi ini sudah kita sosialisasikan pada 10 kecamatan dan juga sudah kita share ke grup sekolah yang ada,” jelas dia.

Kemudian, selama dua bulan ke depan, kantin, pelaksanaan kegiatan olahraga, ekstrakurikuler, dan bimbingan teknis belum bisa dibuka di luar kegiatan belajar mengajar.

Oreste menambahkan, terkait protokol kesehatan sudah disiapkan pihak sekolah dan sudah menyiapkan masker melalui dana BOS bagi siswa yang tidak memiliki masker. (*)

The post Senin Besok Kegiatan Belajar di Mentawai Dimulai, Ini Aturannya appeared first on Prokabar.

“Diharapkan dapat mendukung tumbuh kembang murid secara holistik sehingga menjadi Pelajar Pancasila, menjadi pelatih atau mentor bagi guru lainnya untuk pembelajaran yang berpusat pada murid, serta menjadi teladan dan agen transformasi bagi ekosistem pendidikan,” tutur Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim dilansir Sabtu (4/7).

Arah program Guru Penggerak berfokus pada pedagogi, serta berpusat pada murid dan pengembangan holistik, pelatihan yang menekankan pada kepemimpinan instruksional melalui on-the-job coaching, pendekatan formatif dan berbasis pengembangan, serta kolaboratif dengan pendekatan sekolah menyeluruh.

Pelatihan kepemimpinan sekolah baru diawali dengan rekrutmen calon Guru Penggerak. Selanjutnya dilakukan pelatihan Guru Penggerak dengan mengikuti lokakarya pada fase pertama dan pendampingan pada fase kedua. “Siapkan diri Anda dan siapkan guru-guru terbaik di sekolah Anda untuk bergabung menjadi Guru Penggerak,” pesan Mendikbud.

Sementara itu,  Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Iwan Syahril, menjelaskan proses pendidikan dan penilaian Guru Penggerak berbasis dampak dan bukti. “Proses kepemimpinan sangat penting dan dalam proses pengembangan kepemimpinan ini, kami berkaca dari berbagai macam studi dan pendekatan andragogi atau pembelajaran orang dewasa bahwa kita harus lebih fokus kepada on the job learning. Artinya, pembelajaran yang relevan dan kontekstual sehingga memberi dampak sebaik-baiknya,“ imbuh Iwan.

Terdapat tiga modul pelatihan. Paket Pertama adalah Paradigma dan Visi Guru Penggerak dengan materi refleksi filosofi pendidikan Indonesia – Ki Hadjar Dewantara, nilai-nilai dan visi Guru Penggerak, dan membangun budaya positif di Sekolah. Paket Kedua adalah Praktik Pembelajaran yang Berpihak pada Murid dengan materi pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial dan emosional, dan pelatihan (coaching). Paket Ketiga adalah Kepemimpinan Pembelajaran dalam Pembelajaran dalam Pengembangan Sekolah berisi materi tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, dan pengelolaan program sekolah yang berdampak pada murid.

Melalui visi Merdeka Belajar, Guru Penggerak diharapkan dapat mencetak sebanyak mungkin agen-agen transformasi dalam ekosistem pendidikan yang mampu menghasilkan murid-murid berkompetensi global dan berkarakter Pancasila, mampu mendorong transformasi pendidikan Indonesia, mendorong peningkatan prestasi akademik murid, mengajar dengan kreatif, dan mengembangkan diri secara aktif. Guru Penggerak, menurut Iwan, bisa berperan lebih dari peran guru saat ini.

Lebih lanjut, Iwan menambahkan program Guru Penggerak merupakan bentuk kolaborasi dari seluruh pihak dengan fokus pada murid. “Guru Penggerak harus bisa menginspirasi untuk terus belajar dan menggali potensi serta menjadi teladan bagi siswa. Mari kita kuatkan kolaborasi untuk anak-anak Indonesia menuju kualitas pendidikan yang semakin baik,” kata dia.

Untuk berpartisipasi, berikut adalah tahapan Program Guru Penggerak:
• 13 Juli 2020: informasi rekrutmen calon peserta.
• 13 Juli – 22 Juli 2020: pendaftaran calon peserta melalui laman sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/gurupenggerak.
• 23 Juli – 30 Juli 2020: seleksi tahap 1 untuk administrasi, biodata, tes bakat skolastik, esai, dan studi kasus pembelajaran.
• 24 – 28 Agustus 2020: pengumuman hasil seleksi tahap 1 dan penjadwalan seleksi tahap 2.
• 31 Agustus – 16 September 2020: Seleksi tahap 2 untuk simulasi mengajar dan wawancara.
• 19 September 2020: pengumuman calon Guru Penggerak.
• 5 Oktober 2020 – 31 Agustus 2021: pendidikan Guru Penggerak.
• 15 September 2021: pengumuman hasil penetapan Guru Penggerak.

Informasi lebih lengkap mengenai Guru Penggerak akan diumumkan melalui laman pendaftaran https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/gurupenggerak/detil-program/ (*)

The post Kemendikbud Luncurkan Merdeka Belajar 5 appeared first on Prokabar.

Siswa nantinya mulai masuk sekolah 2 Juni 2020 dan disambung dengan masa penerimaan siswa baru.

“Tanggal 2 Mei sampai 16 Mei masa belajar jarak jauh di rumah dan 18 Mei sampai 30 Mei libur Ramadhan dan Hari Raya,” ujar Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Agam, Isra, Sabtu (2/5).

Isra menyebutkan, kebijakan tersebut berdasarkan intruksi Bupati Agam Nomor : 421/2183/Disdikbud/2020 tentang perpanjangan waktu pelaksanaan kegiatan belajar/ibadah Ramadhan di rumah.

“Kebijakan ini juga dilakukan berdasarkan kondisi wabah Covid-19 yang masih berlangsung dan pemberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB),” ujarnya.

Isra menjelaskan, selama Ramadhan pembelajaran diarahkan untuk kegiatan keagamaan serta pendidikan karakter secara daring. Seperti, hafiz Al-Qur’an, tadarus, shalat tarawih rumah serta mendengarkan tausiyah di TV maupun media elektronik lainnya.

“Kita minta guru lebih intens berkoordinasi dengan murid maupun orangtua via telfon maupun WA,” jelasnya.

Oleh sebab itu, Isra berharap agar orangtua didik lebih meningkatkan pendampingan dan dorongan kepada anak selama kegiatan belajar di rumah dalam menjalankan ibadah Ramadhan.

“Kami ingatkan lagi agar anak kita tetap di rumah jangan ke luar rumah sampai wabah ini berakhir,” harap Isra. (*)

The post Pemkab Agam Perpanjang Masa Belajar di Rumah appeared first on Prokabar.