Imbauan Mendagri itu disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bahtiar, di Jakarta, Rabu (6/11).

Mendagri mengingatkan, bahwa pungutan retribusi parkir nilai uangnya sangat besar, terutama di perkotaan, dan menjadi sumber pungutan liar (pungli).

“Tata kelola parkir yang buruk dapat merugikan masyarakat, terlebih jika dipungut oleh preman berkedok Oganisasi Kemasyarakatan (Ormas),” tegas Mendagri sebagaimana dikutip Bahtiar.

Untuk mengantisipasi dan mengatasi hal tersebut, menurut Mendagri, perlu dilakukan tindakan tegas untuk melindungi masyarakat dari aksi premanisme.

“Saber pungli parkir dan tim pemberantasan preman harus dilakukan untuk melindungi masyarakat serta menindak oknum aparat yang melindungi pengelolaan parkir liar,” tegas Mendagri.

Diakui Kapuspen Kemendagri Bahtiar, untuk itu perlu dukungan aparat penegak hukum dan aparat keamanan untuk penegakan Saber Pungli dan penindakan premanisme, baik perorangan atau kelompok masyarakat termasuk preman yang dibungkus Ormas.

Sebelumnya Kapuspen Kemendagri Bahtiar mengemukakan, soal Perparkiran adalah masalah internal Pemda setempat, diatur oleh Perda atau Peraturan Kepala Daerah masing-masing.

Pemda, lanjut Bahtiar, dapat melakukan pengelolaan parkir secara mandiri maupun bekerjasama dengan pihak lain. Dengan catatan dilakukan secara akuntabel dan sesuai hukum yang berlaku.

“Pengelolaan perparkiran bisa saja Pemda langsung pungut sendiri dan laksanakan sendiri, atau bekerja sama dengan pihak ketiga, baik dengan swasta atau pihak lain. Namun demikian tetap azas hukum dan akuntabilitas pengelolaan perparkiran harus tetap sesuai tatanan hukum yang berlaku,” ujar Bahtiar.

Untuk itu, menurut Kapuspen Kemendagri, diperlukan fungsi pengawasan dari DPRD agar pengelolaan parkir tidak membebankan masyarakat serta pengawasan tata kelola perparkiran yang lebih optimal.

“Apalagi terkait pembebanan jumlah retribusi Pemda jangan sampai membebani warga. Maka ada fungsi DPRD untuk melaksanakan pengawasan kinerja dan tata kelola perparkiran di daerah tersebut,” pungkas Bahtiar. (*/hdp)

The post Mendagri Minta Kepala Daerah Tertibkan Parkir Liar appeared first on Prokabar.

“Penertiban hendaknya dilakukan berdasarkan asas keadilan. Jangan ada tebang pilih,” kata Surya Jufri, kemarin.

Dikatakan, penertiban diharapkan dapat betul-betul dilakukan di semua lini. Sehingga tujuan utama penertiban sampai pada semua lapisan masyarakat.

“Tidak ada tebang pilih, tidak melihat itu mobil siapa-siapa, yang penting kalau ada parkir sembarang Dishub harus segera lakukan tindakan sehingga arus lalu lintas disemua sisi akan segera membaik,” kata wakil rakyat yang sapaan akrabnya Bitel ini.

Pemberlakukan gembok dan derek oleh Dishub terhadap kendaraan yang parkir sembarangan di jalanan mulai 1 oktober 2019. Kendaraan yang kedapatan parkir di pinggir jalan diderek ke Kantor Dishub di Jalan Sutan Syahril Mata Air.

Kendaraan yang parkir sembarangan, pertama kali bannya digembok selama 15 menit, jika dalam 15 menit pemiliknya tidak datang langsung diderek ke Kantor Dishub Kota Padang. Bagi kendaraan yang kena derek ke Kantor Dishub Kota Padang, pemilik akan dikenakan denda Rp350 ribu saat mengambil kendaraanya.

Bitel – sapaan Surya Jufri menyatakan upaya Dishub untuk menindak parkir liar patut didukung. Sebab, peraturan tersebut tujuannya tentu untuk kenyamanan dan ketertiban bagi semua pengguna jalan raya.

Namun begitu, dia meminta agar Dishub gencar sosialisasi kepada pengguna jalan supaya dapat dimengerti dan tidak terjadi kesalahpahaman. Sehingga jika mobil pengguna jalan yang parkir sembarangan ketika mendapatkan derek dari Dishub bisa dipahami.

“Saya mendukung itu tetapi penindakan tentu perlu sosialisasi lebih gencar lagi ke masyarakat sehingga bisa dimengerti,” kata Politisi dari Partai Demokrat ini.(mbb)

The post Dishub Bakal Derek Mobil Parkir Liar, DPRD Padang: Jangan Tebang Pilih appeared first on Prokabar.