Sidang dipimpin Ketua DPRD Anton Yondra didampingi Wakil Ketua Nurhamdi Zahari bersama 22 anggota DPRD dan Sekwan Harfian Fikri, Kamis, (27/11/2025) di ruang sidang utama DPRD di Pagaruyung dihadiri Bupati Eka Putra bersama Sekda Abdurrahman Hadi, Staf Ahli Bupati, para asisten, kepala OPD, Kabag, Camat, Wali Nagari dan undangan lainnya.

Juru Bicara (Jubir) Badan Anggaran DPRD Tanah Datar Adib Fadil menyampaikan, rumusan yang dihasilkan merupakan hasil pembahasan antara Banggar DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Setelah melakukan berbagai proses melalui beberapa kali rapat paripurna dan pembahasan bersama, maka diperoleh kesepakatan berupa rumusan yakni Pendapatan sebelum dibahas 1 Triliun 11 Miliar rupiah lebih disepakati sebesar 1 Triliun 155 Miliar Rupiah lebih. Sedangkan belanja sebelum dibahas sebesar 1 Triliun 50 miliar lebih, disepakati sebesar 1 Triliun 152 miliar lebih,” terangnya.

Dikatakan Adib Fadil, atas hasil pembahasan antara Banggar DPRD dengan TAPD, 8 (delapan) Fraksi menyatakan menyetujui Ranperda APBD Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Daerah (Perda) APBD Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2026.

Setelah penandatangan persetujuan bersama DPRD Tanah Datar dengan Bupati Tanah Datar terhadap Ranperda APBD tersebut, dilanjutkan dengan penyampaian pendapat akhir Bupati Eka Putra.

“Alhamdulillah, setelah melalui rangkaian proses pembahasan, masing-masing fraksi telah menyampaikan pendapat akhir atas Ranperda tentang APBD Kabupaten Tanah Datar 2026 dan semua setuju untuk dijadikan Perda, terima kasih,” ujarnya.

Diungkapkan Bupati, Ranperda tersebut akan disampakkan kepada Gubernur Sumbar untuk di evaluasi yang nantinya akan ditindaklanjuti secara bersama antara Banggar DPRD dengan TAPD.

“Ranperda ini memuat pemenuhan anggaran pendapatan, anggaran belanja dan anggaran pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah, diantaranya untuk pemenuhan fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pelayanan publik, penurunan stunting dan program lain,” terang Eka Putra.

Dikatakan Eka Putra lagi, semua hal itu disinergikan dengan pencapaian target RPJMD Kabupaten Tanah Datar tahun 2026-2029 melalui Program Unggulan Daerah.

“Karena itu, kepada kepala OPD dan seluruh ASN kami minta untuk dapat meningkatkan profesionalisme dalam pencapaian target kinerja pembangunan daerah pada masing-masing OPD, sehingga apa yang tertuang pada visi dan misi RPJMD Kabupaten Tanah Datar bisa tercapai,” tukasnya.

Diujung penyampaiannya, Bupati Eka Putra mengucapkan terima kasih kepada pimpinan DPRD, Pimpinan Fraksi beserta anggota Dewan, Forkopimda dan seluruh OPD terkait, sehingga seluruh proses Ranperda bisa terlaksana dengan baik. (*/Eym))

The post Ranperda APBD Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2026 Disetujui jadi Perda appeared first on Prokabar.

Hal ini disampaikan bupati Tanah Datar, Eka Putra dalam sidang paripurna Penyampaian Nota Penjelasan Bupati Tanah Datar terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, Senin (3/11/2025).

Bupati menyebut nota keuangan APBD 2026 secara substansi memuat penjelasan atau gambaran tentang kondisi dan proyeksi serta kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah serta perkembangan dan tantangan perekonomian daerah yang sudah didasarkan kepada KUA dan PPAS APBD tahun anggaran 2026 yang telah disepakati bersama Bupati dan DPRD pada tanggal 2 September 2025 yang lalu.

KUA-PPAS yang telah disepakati yaitu meliputi Pendapatan Daerah diperkirakan sebesar Rp 1.011.069.021.391,00, Belanja Daerah sebesar Rp 1.050.919.724.983,00, defisit diperkirakan sebesar Rp 39.850.703.592,00, dimana nilai defisit tersebut ditutupi sepenuhnya dengan pembiayaan netto yang merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.

Terkait kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah tahun anggaran 2026 dengan estimasi pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperkirakan sebesar Rp 189.816.748.079,00, pendapatan transfer diperkirakan sebesar Rp 821.252.273.312,00, Belanja daerah meliputi belanja operasi direncanakan sebesar Rp 843.650.766.601,00, belanja modal diperkirakan sebesar Rp 32.931.071.240,00, belanja tidak terduga direncanakan sebesar Rp 10.000.000.000,00 dan belanja transfer direncanakan sebesar Rp 164.337.887.142,00.

Sementara, pembiayaan daerah pada Ranperda APBD 2026, untuk kelompok penerimaan pembiayaan daerah dialokasikan dari sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) sebesar Rp 39.850.703.592,00.

Lebih lanjut Bupati Eka Putra katakan, kebijakan umum belanja daerah merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal, yang dilakukan pemerintah daerah, sebagai salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Belanja daerah pada dasarnya mengakomodir, kebijakan dan regulasi strategis dari pemerintah pusat. (eym)

The post Tanah Datar Targetkan Pendapatan Daerah tahun 2026 sebesar Rp. 1,01 T appeared first on Prokabar.

Adapun 3 Ranperda tersebut adalah Ranperda tentang Fasilitasi dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredarab Gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika. Ranperda tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2025-2045 dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA).

Sebagian besar Fraksi memberikan apresiasi terhadap ketiga Ranperda yang disampaikan itu.

“Permasalahan narkoba telah merambah sampai ke berbagai sektor, dan Pemerintah Daerah bersama jajaran telah berusaha sebaik mungkin dalam mengatasinya, namun kami menilai menangkap pemakai dan pengedar kemudian dimasukkan ke penjara bukanlah sebuah prestasi, namun bagaimana memutus jaringan dan peredaran sehingga Tanah Datar bebas narkoba, itu baru prestasi yang bisa kita wujudkan bersama,” sampai Syafril.

Kemudian Syafril yang menyampaikan pandangan fraksinya mengungkapkan, Ranperda Design Kependudukan merupakan langkah strategis dalam upaya mewujudkan tata kelola kependudukan yang terarah, terpadu dan berkelanjutan.

“Pembangunan daerah tidak akan berjalan optimal tanpa adanya pengelola data dan dinamika kependudukan yang akurat, kami harap Ranperda ini membawa manfaat bagi masyarakat dan menjadi Pedoman dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berbasis data yang akurat,” ujarnya.

Sementara untuk KLA hampir semua fraksi juga mendukung, namun dengan berbagai masukan dan pertanyaan terhadap langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Daerah.

“Anak adalah masa depan bangsa, sehingga pemenuhan hak yang menjamin tumbuh kembang secara optimal, aman dan bahagia. Untuk mendukung itu segera bentuk gugus tugas KLA dan susun rencana aksi daerah yang realistis, wujudkan sekolah, puskesmas yang ramah anak, sampai dengan perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi dan pernikahan dini,” sampai Jubir Zaipul Imra.

Sidang ditutup dengan penyerahan nota pandangan Fraksi DPRD dari Ketua DPRD Tanah Datar kepada Bupati Tanah Datar. (*/Eym)

The post DPRD Tanah Datar Mendukung 3 Ranperda, tapi dengan Catatan appeared first on Prokabar.

Pengumuman tersebut disampaikan dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Anton Yondra, bersama Wakil Ketua Kamrita dan Nurhamdi Zahari dihari 26 anggota yang turut dihadiri Bupati Eka Putra, Forkopimda, Asisten dan staf ahli Bupati, pimpina OPD, Ketua KPU Tanah Datar Dicky Andrika, Bawaslu dan undangan lainnya, Senen (10/2) di ruang sidang DPRD setempat.

Pada paripurna tersebut, Ketua KPU Tanah Datar Dicky Andrika membacakan SK KPU No 1 tahun 2025 tentang penetapan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Tanah Datar tahun 2024 menetapkan Pasangan Calon nomor urut 2 Eka Putra dan Ahmad Fadli.

“Pasangan Eka Putra dan Ahmad Fadly ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Pilkada 2024 dengan perolehan suara sebanyak 85.692 atau 52,48% dari total suara sah untuk periode tahun 2025-2030 setelah ditetapkan pada Kamis tanggal 6 Februari 2025 selepas sidang perkara oleh MK RI,” sampainya.

Selanjutnya DPRD Tanah Datar melalui berita acara yang dibacakan Wakil Ketua Kamrita secara resmi juga mengumumkan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati terpilih tahun 2020 dan pengusulan Bupati dan Wakil Bupati terpilih 2024.

Ketua DPRD Anton Yondra sebelum menandatangani berita acara tersebut menyampaikan, setelah diumumkan dan ditanda tangani berita acara, akan diserahkan/dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagi) melalui Gubernur Sumatera Barat.

“Nanti berita acara ini akan diserahkan ke Kemendagri melalui Gubernur Sumbar, terkait masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar terpilih periode 2021-2024 akan berakhir, dan setelah dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati hasil Pilkada 2024 untuk masa jabatan 2025-2030 yang dijadwalkan dilantik 20 Februari 2025 mendatang,” ungkapnya.

Sementara itu, Bupati Eka Putra selaku Bupati terpilih usai sidang juga sampaikan ucapan terima kasih kepada KPU selaku penyelenggara dan DPRD atas dukungan serta kepada semua elemen yang telah menyuseskan dan mendukung terlaksananya Pilkada Tanah Datar 2024 dengan aman dan lancar.

“Terimakasih kepada DPRD, KPU Tanah Datar dan seluruh elemen masyarakat Tanah Datar yang telah menjaga dengan damai Pilkada Badunsanak. Saatnya sekarang bersatu tidak terbelah-belah dan marilah bersama-sama kita bangun Kabupaten Tanah Datar ke depannya,” pungkasnya. (eym)

The post DPRD Tanah Datar Umumkan Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar appeared first on Prokabar.

Dikesempatan itu, Pjs. Bupati Tanah Datar Arry Yuswandi menanggapi berbagai pertanyaan serta saran dari 8 fraksi- DPRD yang telah dilayangkan pada rapat paripurna sebelumnya.

Seperti halnya, saran yang disampaikan fraksi Ummat Golkar agar pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap Program Unggulan (Progul) tahfizul quran dan satu nagari satu event.

Terkait hal itu, Pjs. Bupati Arry Yuswandi mengatakan bahwa pemerintah daerah telah mengevaluasi pelaksanaan Progul tahfizul quran dan satu nagari satu event secara berkala dan berkesinambungan.

“Harapan dari evaluasi yang telah pemerintah daerah lakukan terhadap Progul tahfizul quran dan satu nagari satu event menjadi catatan untuk penyempurnaan pelaksanaan kegiatan berikutnya,” ujarnya.

Selanjutnya, pertanyaan dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan tentang berapa persen target capaian RPJMD dan Progul pemerintah daerah pada tahun 2025.

Menanggapi pertanyaan itu, Pjs. Bupati Arry Yuswandi menjelaskan dalam penyusunan RAPBD tahun 2025 mempedomani target pada RPJMD serta target Progul pemerintah daerah tertuang di perbup nomor 22 tahun 2022.

“Proyeksi target indikator makro dalam RAPBD tahun 2025, diantaranya pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 4,64 persen, tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,09 persen, tingkat kemiskinan sebesar 3,3 persen, indeks pembagunan manusia sebesar 79,97 persen, PDRB perkapita Rp. 46. 690.000 dan indeks gini rasio sebesar 0,252,” ujarnya.

Pjs. Bupati Arry Yuswandi tidak hanya menangapi pertanyaan dan saran dari 8 fraksi, Ia pun mengucapkan rasa terima kasih atas apresiasi yang disampaikan fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap konsistensi pemerintah daerah meningkatkan target PAD.

“Pemerintah daerah akan tetap konsisten dan bekerja keras serta profesional dalam menggali berbagai sumber pendapatan asli daerah,” ujarnya. (eym)

The post Jawab Pemandangan Fraksi, Progul telah Dievaluasi dan akan Disempurnakan appeared first on Prokabar.

Dalam pandangannya, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan apresiasi kepada bupati yang secara konsisten meningkatkan target PAD. Meski demikian, pemerintah daerah perlu bekerja keras cerdas dan iklas serta menata ulang sumber pendapatan sehingga target dapat tercapai dengan semestinya.

Berbeda dengan PKS, Fraksi Nasdem melihat pendapatan daerah pada APBD belum terlihat peningkatan signifikan, bahkan lebih cendrung stagnan. Fraksi Nasdem pun meminta pemerintah daerah bisa melakukaan langkah kongkrit untuk meningkatkan PAD serta melakukan inovasi untuk meningkatkan PAD itu sendiri.

Fraksi Ummat Golkar menyampaikan
Tanah Datar masih mengalami permasalahan utama dan berkelanjutan
dalam pendapatan daerah yang masih bergantung terhadap alokasi dana transfer dari pemerintah pusat. Untuk itu, ummat golkar meminta kepada pemerintah daerah untuk mengatasi dan memiliki langkah yang kongkrit guna peningkatan pendapatan daerah terutama dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pendapatan daerah sesuai dengan potensi yang ada.

fraksi partai PKB memandang perlu pengawasan terhadap peningkatan PAD agar pengelolaan berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Pada tahun anggaran 2025, masing-masing SKPD dapat menggunakan anggaran yang telah dialokasikan secara optimal, mengurangi silpa dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi penggunaan anggaran daerah.

Fraksi Partai Amanat Nasional mempertanyakan bagaimana upaya pemerintah daerah untuk menutupi silpa sebesar Rp. 108 Miliar lebih. Selain itu Fraksi PAN juga mempertanyakan peruntukan belanja hibah sebesar 11 Miliar lebih.

Sementara itu, Fraksi Gerindra meminta penjelasan terkait belanja modal pada sub belanja peralatan dan mesin sebesar Rp. 12 Miliar. Selain itu, Fraksi Gerindra juga mempertanyakan Intensifikasi PAD dengan optimalisasi Pembangunan pariwisata daerah dalam rangka peningkatan kontribusi pariwisata terhadap PAD yang sejak ejak tiga tahun terakhir selalu disampaikan oleh pemerintah daerah.

Fraksi perjuangan nurani demokrat mengapresiasi semangat pemerintah daerah dalam menyusun APBD tahun anggaran 2025. semangat tersebut tercermin dari tema pembangunan kabupaten Tanah Datar dalam RKPD tahun 2025.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mempertanyakan berapa persen target capaian RPJMD dan progul pemerintah daerah pada tahun 2025. Selain itu, Fraksi PPP juga mempertanyakan lokasi dana yang dipersiapkan untuk recovery pasca bencana galodo Mei 2024 kemarin. (eym)

The post Pengawasan Hingga Peningkatan PAD jadi Sorotan DPRD untuk APBD Tanah Datar 2025 appeared first on Prokabar.

9 Ranperda itu diantaranya Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2029, Ranperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, Ranperda tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Selanjutnya ada Ranperda tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari Dalam Kabupaten Tanah Datar, Ranperda tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan, Ranperda tentang Nagari, Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Ranperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Ranperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Sementara itu, Pjs Bupati Arry Yuswandi dalam sambutannya menyampaikan dengan telah di sepakati 9 Propemperda tersebut, akan menjadi dasar penganggaran dalam penyusunan dan pembahasan Peraturan Daerah pada APBD Tanah Datar.

“Propemperda merupakan dasar untuk penganggaran dalam upaya Pemerintah Tanah Datar untuk meningkatkan pelayanan publik, pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.

Selain itu, Arry Yuswandi mengatakan penyusunan Propemperda bertujuan untuk melahirkan Peraturan Daerah yang berkualitas dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi sesuai peraturan perundangan-undangan.

Arry Yuswandy juga sampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama Pemerintah Daerah dengan DPRD untuk ditetapkan kesepakatan bersama Propemperda tahun 2025.

Diakhir sambutannya, Pjs Arry Yuswandi juga harapkan kepada perangkat daerah sebagai Pemrakarsa Ranperda yang telah di tetapkan untuk segera melakukan upaya-upaya percepatan penyusunan Ranperda tersebut sehingga dapat disampaikan ke DPRD sesuai dengan jadwal yang telah di tetapkan, tegasnya

Sidang paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Nurhamdi Zahari, didampingi Ketua DPRD Anton Yondra bersama Wakil Ketua Kamrita dihadiri 22 anggota, Pjs. Bupati Arry Yuswandi, Sekda, Staf Ahli Bupati, para Asisten, Sekretaris DPRD, kepala OPD, Camat, Wali Nagari dan undangan lainnya. (eym)

The post DPRD dan Pemkab Tanah Datar Sepakati 9 Propemperda Tahun 2025 appeared first on Prokabar.

Hal ini dikatakan saat menjawab pandangan fraksi atas 3 ranperda yang diajukan Pemkab Tanah Datar beberapa waktu lalu.

Dalam keaempatan itu, bupati juga menyebut pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab.

Terkait Ranperda tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah dijawab bupati jika saat ini DPMPTSP telah melakukan berbagai inovasi dan memanfaatkan teknologi informasi.

Pada sidang paripurna itu, bupati juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia pelaksana dan pihak terkait atas pelaksanaan Pilwana Serentak di 54 Nagari yang berjalan relatif aman, lancar dan sukses. (eym)

The post Jawaban Pandangan Umum Fraksi, PDAM Tirta Alami sudah melayani 29,21% penduduk Tanah Datar appeared first on Prokabar.

Hal ini sehubungan dengan diajukannya Ranperda tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah.

Lebih lanjut Fraksi Perjuangan Golkar juga meminta penjelasan upaya DPMPTSP dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat dalam pengurusan perizinan.

Sementara itu, Fraksi PKS mempertanyakan peranan pemerintah daerah dalam mendukung pembiayaan daerah.

Terkait Ranperda Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda Air Minum Kabupaten Tanah Datar, Fraksi PKS mempertanyakan jumlah pelanggan saat ini, dan apa saja langkah untuk meningkatkan cakupan layanan kepada pelanggan.

“Sidang hari ini kita akan mendengarkan Pandangan Fraksi tentang Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Ranperda tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah dan Ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda Air Minum Kabupaten Tanah Datar,” sampai Anton Yondra, Wakil ketua DPRD Tanah Datar. (eym)

The post Terkait 3 Ranperda, Ini Pandangan Fraksi di DPRD Tanah Datar appeared first on Prokabar.

Adapun tiga Ranperda tersebut yakni, Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Ranperda Perubahan atas Perda no.9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Ranperda Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Air Minum Kabupaten Tanah Datar.

Bupati menjelaskan Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah hal yang sangat penting dalam mewujudkan suatu pembangunan di daerah, diantaranya pajak dan retribusi daerah.

“Salah satu sumber Pendapatan Keuangan Daerah yang di pergunakan untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah adalah dari Pendapatan Asli Daerah, berupa pajak dan retribusi daerah,” sampainya.

Lebih lanjut, Bupati mengatakan, untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah.

Untuk seluruh pajak dan retribusi daerah wajib disusun dalam satu Peraturan Daerah yang di tetapkan paling lambat 1 Januari 2024, sehingga Pemerintah Daerah perlu segera menetapkan Peraturan Daerah guna mendukung kemandirian daerah dalam pengelolaan keuangan daerah serta memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Selanjutnya, Bupati menjelaskan tentang Ranperda Perubahan atas Perda No.9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

“Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu dilakukan perubahan lagi dengan pertimbangan Dinas PMPTSP yang masih merumpun dengan urusan pemerintahan lainnya. Untuk itu, wajib dilakukan penyesuaian dengan Permendagri Nomor 25 tahun 2021 yaitu menjadi Dinas PMTSP. Sedangkan, perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sudah harus dalam bentuk badan, tujuan penyesuaian tersebut dengan prinsip yang rasional, proporsional, efektif dan efisien,” jelasnya.

Terkait dengan Ranperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Air Minum Kabupaten Tanah Datar, Bupati Eka Putra menyampaikan, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan bahwa setiap penyertaan modal kepada Perumda harus di atur dalam peraturan daerah.

Untuk itu, kata Bupati, dalam rangka pemenuhan modal dasar Perumda agar dapat meningkatkan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan air minum Perumda kabupaten Tanah Datar yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah.

Diakhir penjelasannya, Bupati Eka Putra juga menyadari dalam berbagai keterbatasan dalam penyusunan ke tiga Ranperda tersebut diharapkan penyempurnaan baik dari segi bentuk, susunan, bahasa maupun materi yang diatur dan mengharapkan proses pembahasan dapat berjalan dengan lancar sehingga dapat di tetapkan menjadi peraturan daerah.

Sementara itu Ketua DPRD H. Rony Mulyadi Dt. Bungsu menyampaikan, setelah nota penjelasan Bupati, pembahasan akan dilanjutkan pada pembicaraan sesi II Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap nota penjelasan Bupati atas 3 Ranperda tersebut, yang akan diagendakan pada tanggal 27 September 2023 mendatang.

Dikesempatan tersebut, H. Rony Mulyadi Dt. Bungsu juga menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk menyukseskan pelaksanaan pesta demokrasi Pemilihan Wali Nagari serentak di 54 Nagari yang akan digelar pada tanggal 26 september 2023 besok. (eym)

The post Pemkab Tanah Datar Sampaikan Tiga Ranperda appeared first on Prokabar.

Dalam penyampaiannya, laporan realisasi APBD terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Untuk pendapatan, ia menjelaskan, ditargetkan sebesar Rp. 1,187 triliun lebih dengan realisasi sebesar Rp.1.173 triliun lebih atau 98,86% yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

“Pendapatan terdiri dari PAD yang ditargetkan Rp127,5 Miliar lebih dengan realisasi sebesar Rp144,5 miliar lebih atau 113,30%. Sedangkan Pendapatan Transfer ditargetkan Rp1,055 triliun lebih, realisasi Rp1.025 triliun lebih atau 97,14%. Serta lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ditargetkan 4,179 miliar lebih realisasinya sebesar Rp3,883 miliar lebih atau 92,94%,” sampai Eka Putra.

Kemudian, tambah Bupati anggaran Belanja yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer, dianggarkan sebesar Rp.1,288 miliar, realisasinya sebesar Rp1,186 miliar atau 92,14%.

“Untuk belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp1,002 triliun lebih, realisasinya Rp917,8 miliar lebih atau 91,56%. Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp122,9 miliar realisasinya sebesar Rp122,2 miliar lebih atau 91,34%. Kemudian belanja tak terduga dianggarkan sebesar Rp10,2 miliar lebih realisasinya sebesar Rp3 miliar lebih atau 29,31 %, sedangkan Belanja Transfer dianggarkan Rp152,4 miliar lebih realisasinya sebesar Rp153,7 lebih,” terangnya.

Sementara itu untuk anggaran Pembiayaan, Bupati Eka Putra menyampaikan ada tiga poin, yakni penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan dan pembiayaan netto.

“Untuk Penerimaan Pembiayaan, berupa penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2021 sebesar Rp111,5 miliar lebih dengan realisasinya 100%. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan berupa penyertaan modal atau investasi sebesar Rp10,599 miliar dengan realisasinya Rp10,525 miliar lebih atau 99,31%. Kemudian untuk Pembiayaan Netto yang merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan daerah dengan pengeluaran pembiayaan daerah dianggarkan Rp100,997 miliar lebih realisasinya Rp101,070 miliar lebiih atau 100,07%,” ungkapnya.

Dikatakan Eka lagi, pada TA 2022 terdapat defisit anggaran sebesar Rp13,3 miliar lebih, dimana jika diakumulasikan dengan pembiayaan netto, maka diperoleh sisa pembiayaan anggaran tahun 2022 sebesar Rp87,7 miliar lebih.

Sementara itu Ketua DPRD Ronny Mulyadi menyampaikan, nota penjelasan yang disampaikan Bupati akan dilajutkan dengan Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tersebut yang kemudian akan dilanjutkan lagi dengan tanggapan atau jawaban Bupati terhadap pandangan fraksi tersebut.

”Insya Allah, Rapat Paripurna untuk mendengarkan Pandangan Umum Fraksi akan dilaksanakan esok, dan tanggapan atau jawaban Bupati akan dilaksanakan Senin pekan depan,” katanya. (Eym)

The post Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022. Pendapatan Tanah Datar Terealisasi 1.173 T appeared first on Prokabar.

Dikatakan Eka, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2022 sebesar Rp127.561.705.911,00 terealisasi sebesar Rp144.522.245.749,31 atau 113,30%.

Untuk Pendapatan Transfer dianggarkan sebesar Rp1.055.398.173.178,00 dengan realisasi sebesar Rp1.025.167.694.258,00 atau 97,14%. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dianggarkan sebesar Rp4.179.095.000,00 terealisasi sebesar Rp3.883.955.000,00 atau 92,94%.

Sedangkan, untuk realisasi belanja dari anggaran belanja daerah tahun 2022 sebesar 1.288.136.563.234,00 terealisasi sebesar Rp1.186.934.494.819.,00 atau 92,14% terdiri dari Belanja Operasional, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Eka Putra juga menyampaikan dari realisasi pembiayaan netto yang dianggarkan sebesar Rp100.997.589.145,00 dengan realisasi sebesar Rp101.070.900.680,97 atau 100,07% terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran di tahun sebelumnya dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Sementara untuk perubahan anggaran kata Eka Putra, dilatar belakangi oleh perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA seperti indikator makro daerah yang perlu penyesuaian kembali terhadap target capaian indikator makro daerah, hal itu juga dipicu dengan membaiknya kondisi daerah pasca pandemi Covid-19.

“Dalam RPJMD Tanah Datar tahun 2021-2026, awalnya target pertumbuhan ekonomi sebesar 2,42%, berubah menjadi 3,5-4,00%, tingkat pengangguran 4,63% target menjadi 4,60% gini ratio dari 0,268 menjadi 0,252. Namun untuk tingkat kemiskinan target 4,32% menjadi 4,7% dan indeks pembangunan manusia awalnya 73,72% menjadi 73,01%,”sebutnya.

Hal lain yang juga melatar belakangi perubahan APBD sebut Eka Putra seperti PDRB atas harga berlaku, keadaan yang menyebabkan harus diberlakukan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan, kelompok, maupun jenis belanja, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya serta keadaan darurat.

Untuk perubahan pendapatan Eka Putra sampaikan dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya perubahan pencapaian target PAD, perubahan penerimaan dana transfer, kebijakan pengalokasian kembali silpa TA 2021.

Untuk urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan pilihan dikatakan Eka Putra Kabupaten Tanah Datar menyelenggarakan 23 urusan wajib dan 6 urusan pilihan. Dan pada tahun 2022 kebijakan pemerintah daerah sudah dituangkan dalam bentuk 2 Perda, 11 Perbup, 5 Keputusan Bupati dan 5 Surat Edaran Bupati.

Pada kesempatan itu Bupati Eka Putra juga sampaikan beberapa prestasi daerah yang diraih selama tahun 2022 diantaranya Peringkat II Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tingkat Provinsi Sumatera Barat.

Kabupaten Tanah Datar termasuk salah satu dari sepuluh kabupaten yang realisasi pendapatannya tertinggi pada triwulan I, Tanah Datar memperoleh sepuluh kali berturut-turut opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan daerah dari BPK RI, kabupaten layak anak kategori mayda, nominasi ADWI, Juara I TPPKK Tingkat Provinsi Sumatera Barat, Juara I Nasional Desa Wisata berkembang desa wisata Nagari Tuo Pariangan dan banyak lagi prestasi lainnya. (eym)

The post LKPj Tahun 2022, Realisasi PAD Tanah Datar Melebihi Target appeared first on Prokabar.

Bupati mengatakan bahwa kebijakan kenaikan harga BMM merupakan kebijakan pemerintah pusat yang harus dilaksanakan, akan tetapi pemerintah daerah segera melakukan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui seberapa besar dampak ekonomi yang timbul karena naiknya harga BBM.

“Sambil menunggu kebijakan lebih lanjut dari pemerintah pusat, pemerintah daerah akan melakukan monitoring dan evaluasi terkait dampak kenaikan BBM di masyarakat,” ujar Bupati Eka.

Sementara itu, terkait upaya pemerintah daerah guna meningkatkan kesadaran wajib pajak dan penegakan law enforcement kepada wajib pajak dikatakan jika pemerintah daerah telah melakukan upaya dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak berupa sosialisasi kepada wajib pajak.

Sedangkan upaya penegakan hukum dilakukan antara lain dalam bentuk penertiban wajib pajak yang tidak membayar pajak dan yang tidak mempunyai izin.

Terkait persoalan batas wilayah Kabupaten Tanah Datar dengan Kabupaten Agam di kawasan lereng merapi yang berbatas antara Nagari Aie Angek dengan Batu Palano dijeladkam batas wilayah Kabupaten Tanah Datar dengan Kabupaten Agam, telah ditetapkan dengan Permendagri nomor 110 tahun 2019 tentang batas daerah dari kedua kabupaten tersebut.

“Proses penegasan batas antara Kabupaten Tanah Datar dengan Kabupaten Agam telah dimulai pelaksanaannya sejak tahun 2003 sampai dengan 2019 antara pemerintah daerah di masing-masing kabupaten dengan melibatkan unsur-unsur terkait di tingkat kecamatan dan nagari,” ujar Bupati Eka.

Menanggapi pandangan Fraksi Partai Gerindra dan Nasdem terkait keberhasilan program makan rendang, kendala dan evaluasinya dikatakan bahwa saat ini, program makan rendang yang dianggarkan di APBD tahun anggaran 2022 telah mulai direalisasikan kepada masyarakat, ada pun permasalahanya sebagian calon nasabah yang mengajukan pinjaman terkendala dengan status Bi Checking.

“Pemerintah daerah akan melakukan evaluasi terhadap Progam Makan Rendang, baik dari segi tata cara dan prosedur maupun dari regulasi, salah satunya terkait masa pinjaman agar dapat lebih dari satu tahun” ujar Bupati Eka. (eym)

The post Ini Jawaban Bupati Tanah Datar atas Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun 2022 appeared first on Prokabar.

Dikatakan Bupati Eka Putra pada paripurna yang dilansungkan pada jumat (3/9), pendapatan daerah sendiri merupakan komponen dalam membiayai pelaksanaan pembangunan daerah, terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan pendapatan daerah lainnya.

“Dalam rinciannya, Pendapatan Asli Daerah dianggarkan sebesar Rp124.394.142.650,00 secara umum terjadi penambahan sebesar Rp7.465.918.432,00 atau (6,39%) dibandingkan APBD 2022.,” jelasnya.

Sedangkan, anggaran belanja daerah pada Ranperda tentang perubahan APBD tahun 2022 ini sebesar Rp.1.283.901.245.671,27 terjadi kenaikan sebesar Rp.71.771.330.788,27 atau 6% dibandingkan dengan APBD tahun anggaran 2022 sebesar Rp1.212.129.914.883,00.

Bupati juga sampaikan, dalam rangka pengelolaan belanja daerah yang efektif dan efisien dan mengakomodir penyesuaian perkembangan asumsi kebijakan Umum Anggaran (KUA), maka kebijakan belanja daerah pada tahun 2022 masih mengutamakan belanja untuk pemulihan ekonomi daerah terdampak pandemi covid-19, program prioritas dan program unggulan daerah dan belanja diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal, serta mengalokasikan anggaran belanja daerah untuk urusan pemerintah daerah diantaranya belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan penyediaan pelayanan publik.

Diakhir penjelasan Bupati berharap agar Ranperda perubahan APBD ini dapat berjalan lancar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Sementara itu Ketua DPRD Rony Mulyadi selaku pemimpin sidang menyampaikan, setelah mendengarkan nota penjelasan Bupati, pembahasan akan dilanjutkan pembicaraan sesi II Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap rancangan Perubahan APBD Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2022 pada Senin mendatang. (eym)

The post Nota Perubahan APBD Tanah Datar TA 2022. Bupati: Bertambah 1,86 % appeared first on Prokabar.

Dalam penyampaiannya, sebagian besar fraksi-fraksi menyambut baik pemerintah daerah untuk menyelesaikan ranperda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Fraksi PAN menyambut baik pemerintah daerah untuk membahas tiga ranperda untuk di jadikan Perda berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan saran nantinya perda ini betul betul tersosialisasi kemasyarakat secara menyeluruh, sehingga masyarakat tahu bahwa segala yang diperbuat dan yang dilakukan pemerintah daerah adalah legal dan dilindungi undang undang”, sampai Jasmadi

Lebih lanjut Jasmadi sampaikan, tentang 3 ranperda yang diajukan diantaranya Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disarankan Pemda diharapkan melaksanakan penggunaan keuangan daerah lebih diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi, perbaikan infrastruktur, fasilitas kesehatan dan pendidikan.

Sehubungan dengan Ranperda tentang Cadangan Pangan, Jasmadi sampaikan sejauh mana Pemerintah Daerah Tanah Datar menyiapkan data sumber pangan yang berpotensi di wilayah ini dan pangan tidak bisa dipisahkan dengan pupuk, untuk meningkatkan produksi pangan pemerintah daerah juga bisa menjamin ketersediaan pupuk.

Selanjutnya, Ranperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar Kepada Perusahaan Daerah Tuah Sepakat DPRD juga menyampaikan saran dalam penyertaan modal Pemda nantinya ke Perusda harus membidik peluang dan menggali potensi Tanah Datar, sehingga investasi yang ditanamkan tidak sia-sia.

Selanjutnya 7 fraksi lainnya juga menyampaikan saran, pertanyaan dan tanggapan untuk kelancaran penyusunan 3 ranperda di jadikan perda dengan tujuan peningkapan pendapatan daerah.

Sementara itu, Pimpinan Sidang Anton Yondra sampaikan selanjutnya, Ranperda akan dibahas di DPRD dan akan dilaksanakan Rapat Paripurna dua hari lagi guna mendengarkan jawaban dari Pemandangan dari masing-masing fraksi atas Ranperda yang diajukan. (eym)

The post Pandangan Umum Fraksi, Delapan Fraksi DPRD Tanah Datar Sambut Baik 3 Ranperda appeared first on Prokabar.