Mendukung program tersebut dari sisi infrastruktur pendidikan, Pemerintah antara lain menugaskan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk melakukan rehabilitasi dan renovasi sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi agar para siswa dapat menuntut ilmu dengan baik.

Kementerian PUPR mendapat tugas tambahan untuk melakukan percepatan pembangunan dan rehabilitasi sebanyak 10.000 sekolah dan madrasah di seluruh Indonesia pada 2019-2024.

Pekerjaan rehabilitasi sekolah dan madrasah dilakukan Kementerian PUPR melalui Pusat Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan, Olahraga dan Pasar (Pusat PSPPOP), Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam siaran persnya mengatakan standar pekerjaan rehabilitasi dan renovasi sekolah harus dilengkapi fasilitas lapangan olahraga, toilet yang baik termasuk tempat cuci tangan serta penataan lansekap (taman).

“Mudah-mudahan standar bangunan dan kelengkapannya ini bisa diteruskan ke sekolah-sekolah lain. Manfaatkan fasilitas yang sudah dibangun. Generasi mendatang harus lebih pintar karena fasilitasnya lebih baik,” kata Menteri Basuki beberapa waktu lalu.

Pada tahun 2019, secara nasional program rehabilitasi dan renovasi sekolah yang telah ditangani sebanyak 1.679 sekolah (SD, SMP dan SMU) dan 179 madrasah (Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah). Di Provinsi Papua Barat, Kementerian PUPR telah merehabilitasi dan renovasi sebanyak 68 sekolah dan 7 madrasah yang tersebar di 10 kota/kabupaten.

Rehabilitasi dilakukan rata-rata dengan membangun kembali bangunan sekolah dan meningkatkan fasilitas pendukung seperti ruang guru, toilet, dan perpustakaan.

Salah satunya di Kabupaten Sorong dengan menganggarkan sebesar Rp 44,82 miliar untuk 16 sekolah. Pengerjaannya dilakukan oleh kontraktor PT Bintang Kulinjang Jaya dalam masa pelaksanaan 8 Juli – 31 Desember 2019 seperti SD Inpres 48 meliputi rehabilitasi 3 ruang kelas, renovasi 6 ruang kelas, 2 toilet, drainase, lapangan upacara, jalan akses, gapura dan menara air.

Kepala Pusat PSPPOP Iwan Suprijanto mengatakan kegiatan rehabilitasi dilakukan bukan hanya untuk kegiatan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2019, tetapi juga mempersiapkan perencanaan pelaksanaan kegiatan hingga tahun 2020.

Terdapat beberapa kriteria sekolah yang menjadi prioritas penanganan diantaranya berada di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal), termasuk dalam kategori yang sesuai dengan Keputusan Menteri Desa Nomor 126 Tahun 2017 tentang Penetapan Desa Prioritas Sasaran Pembangunan Desa, PDT, dan Transmigrasi.

Selanjutnya prioritas untuk sekolah negeri, tanah merupakan milik Pemerintah Daerah dan bersedia menerima aset, memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tidak ada sumber pendanaan lain, dan dari hasil verifikasi Kementerian PUPR masuk kategori rusak berat. (beb)

The post Giliran Papua Barat, Kementerian PUPR Rehabilitasi Sekolah dan Madrasah appeared first on Prokabar.

“Siang hari saya membuka ini untuk BUMN dan Perusahaan Swasta besar yang akan saya paksa, karena kalau lewat prosedur nanti kelamaan. Jadi kewenangan saya gunakan untuk bisa menerima yang baru lulus mahasiswa dari tanah Papua. Sementara siang hari ini 1000 dulu,” kata Presiden Jokowi saat menerima 61 tokoh masyarakat Papua dan Papua Barat, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/9).

Presiden juga berjanji akan mengatur lagi masalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) agar juga ada penempatan di provinsi-provinsi yang lain. Termasuk mulai diatur di eselon I, eselon II dan eselon III di Kementerian/Lembaga (K/L).

“Kalau tidak lewat proses percepatan afirmasi seperti itu memang kompetisinya ketat sekali, hampir semua provinsi ketat sekali,” terang Presiden seraya menambahkan, keluhan seperti ini hampir disampaikan pada dirinya di provinsi-provinsi lain utamanya yang dari luar Jawa.

Terkait permintaan lain yang disampaikan tokoh masyarakat Papua dan Papua Barat dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi mengatakan, untuk pemekaran kalau tidak 2 ya 3, undang-undangnya kelihatannya sudah mendukung. Namun ini perlu ada kajian.

Sementara mengenai pembangunan Asrama Nusantara, Presiden Jokowi menyampaikan persetujuannya. Demikian juga mengenai Palapa Ring, menurut Presiden, akan selesai semua akhir tahun ini.

“Saya memang ingin ada dari bawah usulan itu, bukan dari kita. Bukan dari keinginan kita tapi dari keinginan di bawah untuk pemekaran,” ucap Presiden Jokowi.

Adapun terkait pembangunan Istana Presiden di Papua, Presiden Jokowi menjelaskan masalahnya lahan di Papua sangat sulit. Tapi kalau tokoh Papua sudah menyediakan seluas 10 hektar, dan kalau hari ini de facto diserahkan, Presiden berjanji akan membangunnya mulai tahun depan.

“Ini saya bisik-bisik dulu dengan para menteri supaya keputusannya tidak keliru, nanti saya sudah ngomong iya duitnya nggak ada. Ya jadi mulai tahun depan istana ini akan dibangun,” tegas Presiden Jokowi.

Sebelumnya saat mengawali sambutannya pada pertemuan itu, Presiden Jokowi menyampaikan, bahwa dalam dalam 5 tahun ini sudah 12 kali dirinya ke tanah Papua, baik di Papua Barat maupun di Papua.

“Tapi saya nggak ngomong ke provinsi lain, kalau provinsi lain mungkin hanya 2 kali atau 3 kali maksimal, 2 kali atau 3 kali. Ini ke Papua sudah 12 kali,” jelas Presiden Jokowi. (*/hdp)

The post Presiden Janjikan 1000 Sarjana Papua dan Papua Barat Bekerja di BUMN appeared first on Prokabar.

Kepala BIN Budi Gunawan dalam laporannya mengatakan, tokoh masyarakat Papua dan Papua Barat yang hadir itu berjumlah 61 orang, yang mewakili komponen tokoh adat, gereja, organisasi, akademisi, mahasiswa, wanita, dan pemuda.

“Para tokoh ini telah hadir di Jakarta sejak 6 September lalu untuk menyampaikan aspirasi yang terkait dengan bagaimana memajukan Papua dan meningkatkan kesejahterannya menjadi lebih baik dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Budi.

Sementara pemimpin rombongan tokoh Papua, Abisai Rollo, mengatakan kedatangannya ke Istana untuk menyampaikan harapan, kecemasan, dan kebutuhan serta beberapa pemikiran ke depan untuk tanah Papua yang lebih baik dengan fokus pada pengembangan sumber daya manusia (SDM).

“Kami fokus pada sumber daya manusia karena Papua disebut daerah kaya dengan sumber daya alam namun tidak sebanding dengan jumlah dan kualitas sember daya manusia orang asli Papua yang mampu memanfaatkan sumber daya alam ini,” kata Abisai.

Abisai lalu menyampaikan 10 poin permintaan untuk masyarakat Papua-Papua Barat, yang di antaranya berisi tentang pemekaran daerah di Papua dan Papua Barat, pembangunan Asrama Nusantara di seluruh kota studi pelajar/mahasiswa Papua, hingga permintaan pembangunan Istana Presiden di Papua. (*/hdp)

The post Bertemu Presiden, Tokoh Papua Sampaikan 10 Permintaan appeared first on Prokabar.

“Per 9 September, laporan yang kita terima, seluruh kondisi di Provinsi Papua dan Papua Barat aman, kondusif. Aktivitas sosial kemasyarakat berjalan normal,” kata Wiranto sebelum mengelar Rapat Koordinasi Tingkat Menteri di Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (9/9).

Namun demikian, diakui Menko Polhukam, jika masih ada provokasi, masih ada selebaran-selebaran gelap untuk mendorong, dan menghasut masyarakat untuk melaksanakan unjuk rasa susulan.

Menurut Menko Polhukam, beberapa pejabat juga sudah memberikan laporan langsung kepada Presiden Joko Widodo tentang perkembangan terakhir di Papua dan Papua Barat

“Petunjuk presiden sangat jelas bahwa kondisi yang sangat baik, kondusif ini terus dipertahankan. Lalu beliau juga konsen tentang adanya masalah eksodus dari pelajar, mahasiswa Papua-Papua Barat yang sedang belajar di luar Papua-Papua Barat atau daerah lain di Indonesia, ini juga nanti kita bahas merupakan perhatian kita bersama,” ungkap Wiranto.

Selain itu, menurut Menko Polhukam, para pelaku yang melakukan provokasi juga sudah dipastikan karena telah mengorganisir unjuk rasa, kerusuhan, dan perusakan.

“Ini ada suartu konspirasi yang ada di luar, yakni Beni Wenda CS yang ada di sana, yakni terus memprovokasi, telah memberikan informasi-informasi yang tidak benar dengan ada kekuatan di dalam, unsur KNPB dan AMP, itu sudah sangat jelas sehingga kita sudah minta agar mereka menghentikan aktivitas itu, menghentikan utk memprovokasi, menghasut masyarakat papua-papua barat,” terang Menko Polhukam.

Sedangkan untuk para pelajar, Menko Polhukam Wiranto menyampaikan bahwa mahasiswa yang ekosodus dari daerah kembali ke Papua, telah dilakukan suatu komunikasi dengan para orang tuanya. Tapi intinya, mereka kembali dari luar Papua dan Papua Barat dengan biaya yang diberikan oleh orang tua mereka.

“Alasannya adanya kekhawatiran adanya tekanan, perlakuan yang sewenang-wenang dari masyarakat sekitarnya terhadap anak-anak Papua – Papua barat yang sedang belajar, nah ini isunya, isu yang digulirkan yang sampai kepada para orang tua di sana,” terang Wiranto.

Menurut Menko Polhukam kekhawatiran itu kemudian menarik anak-anak mereka kembali ke Papua, tetapi setelah dijelaskan, setelah disampaikan fakta-fakta sesungguhnya ternyata mereka menyesal kembali ke sana, kembali ke Papua dan Papua barat.

“Karena ternyata isu itu tidak benar, ya namanya isu, mengelabui jalan pikiran mereka sehingga mereka ingin kembali sekarang ke sekolah, ke asrama tempat mereka belajar sebelum di tarik ke Papua – Papua barat,” papar Wiranto. (*/hdp)

The post Hari Ini, Kondisi di Papua dan Papua Barat Sudah Berjalan Normal appeared first on Prokabar.

“Saya juga telah memerintahkan, sebetulnya tadi malam sudah perintahkan kepada Menko Polhukam pada saat rapat di Istana bersama Kapolri, Kepala BIN, dan Panglima TNI untuk mengambil tindakan tegas terhadap siapapun yang melanggar hukum dan pelaku tindakan anarkis serta rasialis,”  kata Presiden Jokowi saat menyampaikan keterangan pers, di Alun-alun Purworejo, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, Kamis (29/8) malam.

Presiden menegaskan dirinya dan pemerintah akan terus berkomitmen untuk memajukan Papua, baik di bidang fisik maupun SDM (sumber daya manusia), agar semuanya khususnya mama-mama, pace, mace, dan anak-anak Papua bisa lebih maju dan lebih sejahtera.

“Mari kita semuanya menjaga agar Tanah Papua tetap menjadi sebuah wilayah yang damai, tanah yang damai,” seru Kepala Negara seraya mengajak kepada semua ketua dan tokoh-tokoh adat, ketua dan tokoh-tokoh agama, serta kaum muda Papua untuk mewujudkan Papua yang maju dan tetap damai.

“Sekali lagi, mari kita jaga Tanah Papua sebagai sebuah tanah yang damai,” sambung Kepala Negara.

Menjawab wartawan mengenai rencananya bertemu tokoh-tokoh Papua, Presiden Jokowi mengatakan, pertemuan tersebut telah direncanakan minggu ini, tapi masih belum memungkinkan untuk terlaksana.

“Akan dilakukan dalam waktu yang secepat-secepatnya untuk bisa bertemu dengan para, baik tokoh muda, baik tokoh adat, baik tokoh masyarakat, dan tokoh agama,” ungkap Presiden. (*/hdp)

The post Ini Langkah Presiden Terkait Kericuhan di Papua appeared first on Prokabar.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Humas Kemenkominfo, Ferdinandus Setu, dalam siaran persnya menyampaikan, pemblokiran layanan data atau internet  tersebut akan berlangsung sampai situasi dan kondisi Tanah Papua benar-benar normal.

“Untuk saat ini, masyarakat tetap bisa berkomunikasi dengan menggunakan layanan panggilan telepon dan layanan pesan singkat/SMS,” kata Ferdinandus.

Sebelumnya sejak Rabu (21/8), Kemenkominfo sudah melakukan pemblokiran sementara layanan Data Telekomunikasi, dengan pertimbangan untuk mempercepat proses pemulihan situasi keamanan dan ketertiban di Papua dan sekitarnya, dan setelah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait.

“Pemblokiran berlaku hingga suasana Tanah Papua kembali kondusif dan normal,” bunyi siaran pers yang disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Humas Kemenkominfo, Ferdinandus Setu, di Jakarta, Rabu (21/8) lalu.

Plt. Kepala Biro Humas Kemenkominfo, Ferdinandus Setu, dalam siaran persnya yang diterima Jumat (23/8) malam, menyampaikan, berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait pada Jumat (23/8) pukul 16.00, Pemerintah menyimpulkan bahwa meskipun situasi dan kondisi di beberapa kota dan kabupatan di Papua dan Papua Barat mulai berangsur-angsur pulih, namun distribusi dan transmisi informasi hoaks, kabar bohong, provokatif dan rasis masih terbilang tinggi.

Setidaknya 33 konten dan total 849 tautan informasi hoaks dan provokatif terkait isu Papua telah diidentifikasi,  divalidasi dan diverifikasi oleh Kementerian Kominfo hingga Jumat (23/8) siang. Ke-33 konten serta 849 tautan konten hoaks dan provokatif tersebut disebarkan ke ratusan ribu pemilik akun media sosial facebook, Instagram, twitter dan youtube.

Untuk mempercepat proses pemulihan situasi keamanan dan ketertiban di Papua dan Papua Barat, sekali lagi Kementerian Kominfo mengimbau warganet di seluruh tanah air untuk tidak ikut mendistribusikan dan mentransmisikan informasi elektronik yang masih diragukan kebenarannya atau yang terindikasi hoaks atau hasutan yang dapat menimbulkan kebencian dan permusuhan berdasarkan suku, agama, ras dan antar-golongan (SARA).

Kementerian Kominfo menerima pengaduan konten dari masyarakat melalui pesan whatsApp di nomor 0811 922 4545 atau email di aduankonten@mail.kominfo.go.id serta melalui akun twitter @aduankonten. Pelapor hanya perlu menyertakan nama, tautan pengaduan dan screenschot atau tangkapan layar dari konten negatif atau hoaks yang ingin diadukan. (*/hdp)

The post Kominfo Lanjutkan Blokir Akses Data di Papua dan Papua Barat, Ini Alasannya appeared first on Prokabar.