Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pasaman, Rini Juita menyampaikan, PTPS yang dilantik sebanyak 707 orang. Semuanya ditugaskan melaksanakan pengawasan proses Pilkada di tingkat TPS, terhitung mulai tanggal 16 November hingga 16 Desember 2020 mendatang.

“Keberadaan PTPS menjadi instrument penting yang akan ikut menentukan kualitas proses pemungutan dan penghitungan suara. Sehingga dituntut PTPS yang aktif dan progresif, mengerti tugas, kewajiban dan wewenangnya,” terang Ketua Bawaslu Pasaman, Rini Juita, Senin (16/11).

Rini Juita juga mengatakan, tugas dan wewenang pengawas TPS ini meliputi pengawasan persiapan pemungutan serta penghitungan suara di TPS. “Mengawasi pelaksanaan pemungutan suara, mengawasi persiapan penghitungan suara, dan mengawasi pelaksanaan penghitungan suara. Kemudian menyampaikan keberatan dalam hal ditemukannya dugaan pelanggaran, kesalahan, atau penyimpangan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS,” jelas Rini.

Bawaslu Pasaman meminta petugas PTPS ini bisa menjalankan tugasnya dengan baik, menjaga integritas dan marwah lembaga. Demi terciptanya pemilihan yang berkualitas serta dapat di percaya. (Ola)

The post Ratusan Panwas TPS Bawaslu Pasaman Dilantik appeared first on Prokabar.

“Hari ini kita kembali melakukan rapat teknis dengan seluruh Panwaslu di kecamatan se Pasaman. Kita iventaris satu per satu permasalahan yang terjadi di lapangan per kecamatan. Ini memudahkan kita untuk mengawasi serta mencegah bila terjari hal-hal di luar aturan atau tahapan,” kata Ketua Bawaslu Pasaman Rini Juita usai rapat teknis, Senin (7/9) sore.
Lebih lanjut, Koordinator Divisi Pengawasan Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga, Mesrawati menjelaskan, menurutnya tahapan data pemilih merupakan tahapan yang sangat krusial dalam penyeenggaraan pemilihan umum. Hal ini dikarenakan daftar pemilih adalah komponen penting pada proses pemungutan dan penghitungan suara nantinya.

“Kita berharap data pemilih ini akurat, komprehensif dan mutakhir untuk memastikan hak pilih masyarakat terpenuhi Kita juga berharap data pemilih 2020 ini lebih baik dari data pemilih Pileg 2019 kemaren, data pemilih ini akan berkaitan dengan logistik pemilihan nantinya makanya Rakernis ini diselenggarakan,” kata Mesrawati.

Diakui Mesrawati, selain menginbentarisikan masalah yang ada di lapangan, para Panwascam juga dibekali cara penindakan bila terjadi temuan. Apakah itu terhadap daftar pemilih yang ganda, belum adanya masyarakat yang masuk atau terdata jadi pemilih, pemilih yang sudah meninggal namun masih ada hingga beberapa masalah lainnya.

Bahkan, dalan Rakernis tersebut selain pembekalan dilakukan oleh para Koordinator di Bawaslu, dua orang narasumber dari luar juga dihadirkan. Mereka ialah Nova indra, Komisioner KPU Sumbar dan
M. Mufti Sarfie, Ketua Presedium Jaringan Demokrasi Indonesia (Jadi) Sumbar yang juga Komisioner KPU Sumbar.

Diskusi dengan kedua tokoh ini berlangsung alot. Mengingat semua pembahasan merupakan hal tentang kerjasama antara KPU dan Bawaslu. (Ola)

The post Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih, Bawaslu Pasaman Rakernis Bersama Panwascam appeared first on Prokabar.

Hal itu seiring dengan dimulainya tahapan Pilkada 2020 pada Senin (15/6).

“Hari ini sudah diaktifkan kembali Panwascam dan Panwaskel. Surat sudah disampaikan kemarin,” kata anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar melalui keterangan tertulisnya, Minggu (14/6).

Menurut Fritz, Bawaslu telah mengirimkan Surat Edaran tentang pengaktifan kembali Panwascam dan Panwaskel dalam rangka Pilkada 2020 yang ditandatangani Ketua Bawaslu RI Abhan.

Bawaslu Kabupaten/Kota diminta mengaktifkan kembali atau melantik jajaran panwaslu sebelum 15 Juni 2020.

Pengaktifan kembali anggota panwaslu memperhatikan masa kerja masing-masing, Panwascam paling lama 12 bulan dan Panwaskel maksimal delapan bulan.

Bawaslu Kabupaten/Kota juga diminta memperhatikan anggota panwas yang tidak lagi memenuhi syarat, setelah tahapan Pilkada 2020 ditunda sejak Maret lalu akibat pandemi Covid-19.

Bawaslu Kabupaten/Kota diminta melakukan penggantian antarwaktu (PAW) berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2019 tentang pembentukan, pemberhentian, PAW jajaran pengawas pemilu. Selain itu, pelantikan Panwascam atau Panwaslu dapat dilakukan secara daring atau tatap muka sesuai ketentuan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Kemudian, Bawaslu Provinsi diminta melakukan sosialisasi dan monitoring

serta melaporkan pelaksanaan surat edaran tersebut kepada Bawaslu RI.

Fritz melanjutkan, setelah itu, jajaran panwaslu akan bertugas mengawasi proses pengaktifan atau pelantikan jajaran penyelenggara pemilu ad hoc, yakni Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang digelar esok hari.

“Iya, tanggal 15 panwas ditugaskan untuk mengawasi pengaktifan/pelantikan PPS dan PPK oleh KPU Kabupaten/Kota,” katanya.

Sebelumnya, KPU RI juga telah menginstruksikan KPU kabupaten/kota mengeluarkan surat keputusan pengaktifan kembali anggota PPK dan PPS serta jajaran sekretariat dalam Surat KPU Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020.

Pengaktifan kembali PPK dan PPS berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada 2020.

Dalam surat yang ditandatangi Ketua KPU RI Arief Budiman, KPU Kabupaten/Kota melanjutkan proses tahapan yang tertunda setelah menerbitkan SK KPU kabupaten/kota tentang pengaktifan kembali anggota PPK dan PPS serta sekretariat PPK dan PPS.

Sebelum mengaktifkan kembali, KPU kabupaten/kota wajib memastikan anggota PPK dan PPS serta sekretariat PPK dan sekretariat PPS masih memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemungutan suara serentak di 270 daerah akan digelar pada 9 Desember 2020.

Tahapan pilkada ditunda akibat pandemi Covid-19 sejak Maret lalu dan menggeser hari pemungutan suara yang semula dijadwalkan pada 23 September 2020. (*)

The post Jelang Pilkada, Bawaslu Aktifkan Pengawas Tingkat Kecamatan dan Kelurahan appeared first on Prokabar.

The post Pemerintah Beri Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pengawas Pilkada appeared first on Prokabar.

Untuk mengantisipasi terjadinya politik uang itu Bawaslu Kota Pariaman setiap malam gencar melakukan patroli dibantu kepolisian yang juga telah membentuk tim khusus.

“Untuk pengawas Bawaslu tim patroli setiap malam melakukan patroli dengan jumlah emapt armada yang langsung kelapangan secara bekala. Tak hanya itu Panwaslu desa dan pengawas TPS juga melakukan hal serupa sesuai wilayah masing-masing,” katanya.

Bicara soal pengawas, Bawaslu Kota Pariaman memiliki 265 pengawas TPS, 71 Panwaslu desa, 12 pengawas di empat kecamatan, 5 orang staf di masing-masing sekretariat. Untuk di Kota ada 20 personil.

“Untuk pengawas kita beharap bekerja maksimal dengan suksesnya pesta demokrasi negara Republik Indonesia ini,”

Dikatakan, pada masa tenang waktu yang rawan terjadi politik uang adalah saat H-1 terhitung sejak sore hari hingga pagi hari saat pemungutan suara.

“Biasanya dari pengalaman yang ada laporannya dilakukan dari serangan magrib, serangan Isa, tahujjud, fajar, subuh dan serangan duha. Kalau serangan duha dilakukan dengan cara mencegat pemilih di jalan dari rumah menuju TPS. Namun di Kota Pariaman hal itu sangat sulit terjadi karena akses TPS dekat dan potensi seranga duha kecil. Yang banyak terjadi itu tengah malam,” ujarnya.

Bicara soal penindakan dan juga laporan hingga saat ini cukup banyak namun hanya sekedar isu saja. “Masyarakat dan pengawas yang melaporkan masih sebatas dugaan karena tidak dilengkapi dengan barang bukti dan saksi,” katanya.

Ditambahkannya bicara soal yang dibagikan tidak hanya uang saja karena ada juga yang berupa uang. “Informasi yang sudah kita kantongi ada laporan uang, sembako dan juga pakaian yang diberikan. Namun hal itu sangat sulit dibuktikan. Satu-satunya cara adalah dengan operasi tangkap tangan,” ungkapnya. (gas)

The post Kota Pariaman Rawan Politik Uang, Ini Langkah Bawaslu appeared first on Prokabar.

APK yang diamankan Panwascam ini merupakan APK yang melanggar aturan. Seperti yang terpasang di pohon-pohon pelindung.

“Pemasangan APK di pohon pelindung ini melanggar aturan Perbawaslu nomor 28 tahun 2018 pasal 24. Kita sebagai panitia kecamatan akan sikat abis jika ada pelanggaran pasti seperti ini,” kata Ketua Panwascam, Yansuardi, Rabu (12/12).

Dalam penertiban, Panwascam tampak didampingi personel TNI dan Polri. Rencananya, beberapa hari ke depan, pohon-pohon pelindung se Kecamatab Lubuk Sikaping akan steril dari APK.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Pasaman Rini Juita mengaku sudah menginstruksikan semua Pamwascam yang ada untuk menindak APK yang melanggar aturan. Apakah itu pelanggaran tempat pemasangan atau pelanggaran di luar ketentuan yang berlaku. (Ola)

The post Langgar Aturan, Ratusan APK Caleg Dicopot Panwascam Lubuk Sikaping appeared first on Prokabar.

Penertipan berkaitan masuknya tahapan masa tenang selama tiga hari, dari Minggu, 24 Juni hingga Selasa, 26 Juni 2018. Sedangkan Rabu, 27 Juni 2018 acara puncak pencoblosan atau pemilihan Kepala Daerah.

Sebelumnya, masa kampanye paslon sudah berlangsung dari 15 Februari dan berakhir 23 Juni. Dan KPU bersama tim pemenangan paslon sudah diberikan kesempatan untuk berkampanye.

Ketua Panwaslu Pariaman, Elmahmudi menyebutkan penertipan dilakukan secara serentak oleh 4 Tim Panwaslu dibantu Petugas Satpol PP, TNI dan Polri.

” Setiap kecamatan dari 4 kecamatan yang ada di Kota Pariaman, terdapat 5 buah baliho dan 2 buah Umbul-umbul. Sedangkan tiap desa ada 2 buah spanduk sebagai alat peraga kampanye (APK) yang difasilitasi oleh KPU Pariaman,” kata Elmahmudi.

Untuk APK sendiri lanjutnya, terdapat dua jenis. Yaitu APK peraga kampanye dan APK untuk sosialisasi pencoblosan pada 27 Juni 2018. Yang ditertipkan hanya APK peraga kampanye yang masing-masing ada gambar paslon kepala daerah.

Sedangkan APK sosialisasi pencoblosan masih harus ada, agar informasi dan mengingatkan masyarakat menggunakan hak pilihnya pada hari puncak pemilihan umum.

“Kami berharap setiap paslon bersama tim sukses atau tim pemenangannya tidak ada lagi melakukan aktifitas atau kegiatan kampanye. Dimasa tenang ini, memang diharapkan dapat tenang pula. Memberikan kesempatan pada masyarakat untuk tenang pula memikirkan dan memilih pemimpin terbaik.

Sehingga kesejahteraan dan kemajuan Kota Tabuik ini, 5 tahun mendatang dapat terwujud,” tutup Ketua Panwaslu Pariaman tersebut. (rud)

The post Panwaslu Pariaman Bongkar Alat Peraga Kampanye. Ada Apa ? appeared first on Prokabar.