“Pansus Papua DPD telah meminta penjelasan beberapa hal pada kasus ini. Pertama, baru saja Pansus Papua melakukan pertemuan dengan Kejaksaan Agung berkaitan dengan persoalan HAM yang telah diusutkan oleh Komnas HAM kepada Kejaksaan Agung,” ucap Ketua Pansus Papua DPD RI Filep Wamafma saat RDPU di Gedung DPD RI, Jakarta, Jumat (24/1).

Kedua, lanjut Filep, kaitan dengan persoalan HAM masa lalu, DPD RI juga ingin mendengar gambaran-gambaran dari Komnas HAM terkait dengan kasus-kasus di Papua. “Apa saja yang telah di ajukan kepada Komnas  HAM dan bagaimana langkah-langkah yang harus saat ini dilakukan. Tujuannya untuk bersama-sama menemukan apa yang menjadi hambatan bagaimana solusi-solusi yang harus dilakukan bersama,” tuturnya.

Selain itu, senator asal Papua Barat itu juga menyinggung berkaitan dengan hak ekonomi, sosial dan budaya. Hak-hak inilah menurut Filep yang kemudian mendapat aduan dari aliansi masyarakat ada kaitannya dengan pengambil alihan lahan tanah adat lainnya. “Bagaimana sikap Komnas HAM dalam menyelesaikan persoalan HAM di tanah Papua?” tanya dia.

Sementara itu, Anggota DPD RI Provinsi Aceh Abdullah Puteh berharap Komnas HAM Indonesia bisa bekerja dengan kemampuan terbaik. “Barang kali kita lihat selama ini Komnas HAM seperti dipersimpangan jalan. Mau jalan dengan cepat, keras dengan luar biasa tapi masih ada sisi-sisi depan belakang kanan kiri yang harus diperhatikan. Kadang-kadang pemerintah kita juga bangga dengan berbagai kejadian yang tidak pernah berhenti,” beber Abdullah Puteh.

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik membeberkan belakang ini mungkin sudah mendengar ada sedikit polemik di antara Komnas HAM dan Jaksa Agung. Polemik ini sudah terjadi berkali-kali, soal tarik menarik berkas atau dokumen hasil penyelidikan Komnas HAM padahal keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) sudah jelas.

“Sudah ada keputusan MK yang memperjelas ranah untuk menyatakan apakah ini pelanggaran HAM berat atau bukan, dan itu adalah otoritas Komnas HAM sebagai penyelidik. UU nomor 26 juga mengatakan seperti itu,” ucapnya.

Ahmad Taufan Damanik menambahkan untuk ranah dari Jaksa Agung, tim penyidiknya menganggap bahwa berkas Komnas HAM itu tidak mencukupi. Maka hal tersebut merupakan ranah Jaksa Agung untuk meng-SP3 (Surat Penghentian Penyelidikan Perkara). Tapi tentu ada pertanggungjawaban hukum kepada publik kalau Jaksa Agung menyatakan itu sebagai SP3. “Sama seperti di Wamena dan Wasior pasti akan ada tuntutan atau protes dari seluruh dunia tidak hanya dari orang Papua. Karena kasus ini sudah menginternasional,” paparnya. (rel)

The post Pansus Papua Undang Komnas HAM Bahas Isu di Papua appeared first on Prokabar.

“Kami memandang penting isu-isu strategis di Papua. Walaupun Pansus ini hanya mempunyai waktu yang singkat yaitu enam bulan saja, namun mudah-mudahan kita bisa menggali permasalahan-permasalahan di Papua,” ucap Ketua Pansus Papua Filep Wamafma saat Rapat Dengar Pendapat Umum di Gedung DPD RI, Jakarta, Senin (20/1).

Filep mengatakan, pelaksanaan Otsus di Papua dan Papua Barat dimaksudkan sebagai respon pemerintah pusat atas permasalahan di Papua. Menurutnya hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat Papua. “Seiring dengan pelaksanaanya, Otsus belum berhasil mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat Papua dan Papua Barat khususnya dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya,” jelasnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2019 yang menyebutkan bahwa Provinsi Papua sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia yaitu 27,53 persen. Sedangkan Papua Barat tercatat sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan yang masih diatas 20 persen, yaitu 22,17 persen.

“Tingginya angka kemiskinan di Papua dan Papua Barat belum mampu ditekan secara signifikan walau dana Otsus di tahun 2019 ini telah mencapai Rp. 5,85 Triliun,” kata senator asal Papua Barat itu.

Filep menjelaskan bahwa di sektor pendidikan, tenaga pengajar masih terbatas dan penyebarannya tidak merata. Bahkan, sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan yang baik dan sesuai standar pendidikan di Indonesia juga sangat diperlukan. “Masih banyak sekolah di pedalaman Papua yang belum memiliki fasilitas gedung sekolah yang layak, dan tidak memiliki sarana penunjang proses belajar-mengajar,” tuturnya.

Selain itu, Anggota Pansus Papua DPD RI Eni Sumarni menilai ada beberapa kepastian hukum yang tidak jelas di Papua yang menjadi permasalahan bersama. Tentunya, Pansus Papua ini perlu inventarisir tingkat permasalahan hukum yang saat ini belum ada solusi. “Hal itu mungkin berdampak pada sektor kesehatan, pendidikan dan perekonomian,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Dewan Adat Papua Leonard Imbiri menilai bahwa pesimisme permasalahan Papua sangat kuat. Namun ia menaruh harapan pada generasi baru Papua di DPD RI yang memperjuangkan suara masyarakat Papua. “Saya memiliki perasaan bahwa ada komitmen atau semangat untuk jalan keluar bagi penyelesaian di Papua,” tuturnya.

Leonard menilai masalah Otsus Papua bisa menyangkut aspek dasar yaitu memenuhi hak-hak dasar masyarakat Papua. Untuk itu, ia berharap DPD RI bisa menyentuh dan memahami Otsus Papua. “Kami berharap DPD RI bisa menyentuh dan memahami Otsus Papua. Karena ini merupakan hak-hak dasar masyarakat Papua,” tuturnya.

Di kesempatan yang sama, Koordinator Jaringan Damai Papua Adriana Elisabeth menjelaskan bahwa strategi membangun Papua harus melihat grand design seperti akar masalah, indikator, dan rencana aksi yang terjadi di Papua. “Pemerintah juga perlu melakukan secara simultan dan sinergitas pembangunan berbasis tujuh wilayah adat, SDM, infrastruktur, dan ekonomi lokal,” paparnya. (rel)

The post Pansus Papua DPD RI Gali Permasalahan di Tanah Papua appeared first on Prokabar.