Pukul 11.00 WIB, awak media tiba di Kantor Badan Pendapatan Daerah, Plt Rosdi tidak ada di kantor. Dan awak media hanya bertemu dengan Kabid Monitoring dan Evakuasi Pendapatan (Monev), Joko.

Ketika awak media melayangkan beberapa pertanyaan kepada, Joko, dan Joko berkiliah tidak punya wewenang untuk menjawab pertanyaan wartawan, karane, Joko beralasan takut memberikan jawaban sepanjang atasan belum memberikan kewenangan.

Dan Kabid Monev, langsung menelpon, Rosdi. Namun, Rosdi masih diluar dan berjaji diwancarai pada pukul 13.30 WIB.

Namun, pada pukul 13.30, Rosdi masih tidak berada di kantor, sehingga Kabin Monev kembali menelpon Rosdi dan Rosdi berada di Kantor Bupati. Saat awak media berupaya menemui Rosdi juga dirnya tidak ditemui di Kantor Bupati.

Setiba awak media tiba di Kantor Bapati, dan awak media langsung mewancarai Sekretaris Daerah (Sekda), Mawardi Roska.

Dalam kesempatan ini, dengan tegas Sekretaris Daerah (Sekda) Pessel, Mawardi Roska, meminta dinas terkait agar memacu kinerja penerimaan PAD, seiring rendahnya realisasi.

Catatan Prokabar.com, berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapen), hingga akhir triwulan III tahun ini, capaian hanya di kisaran Rp83 miliar atau 57 persen. Angka itu tercatat lebih rendah dari periode tahun sebelumnya yang mencapai 86 persen.

“Jadi, perlu digenjot pelaksanaan target yang telah ditetapkan. Untuk tahun ini target sebesar Rp142 miliar, jadi kepala dinas terkait harus kerja serius,” ujarnya pada wartawan di Painan, Senin (25/10).

Dari total realisasi, penyumbang tertinggi ada di lain-lain PAD yang sah, sebesar Rp56 miliar. Kemdian disusul komponen pajak daerah, Rp16 miliar dan dikuti pendapatan kekayaan daerah yang dipisahkan, Rp7.9 miliar.

Selain itu, Bea Pendapatan Hak Atas Tanah (BPHTB) di kisaran Rp1.2 miliar dan retribusi daerah sampai kini hanya sebesar Rp2.8 miliar. Menurut Mawardi, rendahnya kinerja penerimaan PAD juga terpengaruh kondisi pandemi.

Tak hanya Pessel, secara nasional pandemi sangat berdampak pada dunia usaha, sehingga banyak usaha yang tidak jalan. Bahkan, sejak Agustus 2020, pemerintah daerah sudah tidak memungut pajak rumah makan.

“Nah, kita tentu juga harus memahami kondisi seperti itu terhadap dunia usaha. Tidak bisa terlalu dipaksakan, karena akan berdampak pada investasi,” ujarnya lagi.

Kendati demikian, ia tetap menegaskan dinas terkait musti meningkatkan kinerja pendapatan. Dengan demikian, kontribusi penerimaan PAD terhadap APBD dapat terus meningkat.

Sebab, postur PAD dalam APBD merupakan salah satu indikator kemandirian daerah. Berdasarkan catatan Bank Indonesia (BI) pada 2020, kontribusi PAD terhadap APBD di Pessel baru mencapai 8,11 persen.

Apalagi, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026, target penerimaan PAD di 2022 sekitar Rp158 miliar.

“Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 9,3 persen dibandingkan tahun ini,” jelasnya.

Untuk itu, perlu dilakukan optimalisasi dari sisi intensifikasi diantaranya sosialisasi pada wajib pajak. Meminimalisir potensi-potensi kebocoran penerimaan. Salah satunya adalah melalui digitalisasi. Selain itu, ada wacana pelelangan PAD tertentu pada pihak ketiga.

Secara perlahan, pungutan secara manual bakal dihilangkan. Merealisasikan pungutan yang telah memiliki payung hukum seperti pajak sarang burung walet, misalnya, sehingga menambah komponen penerimaan.

Sedangkan dari sisi ekstensifikasi, tambah Mawardi, pemerintah daerah bakal terus meningkatkan investasi, baik investasi pemerintah daerah seperti Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), maupun investasi swasta.

“Peluangnya sangat besar. Untuk investasi swasta, tentu kita akan berikan berbagai bentuk kemudahan dari sisi regulasi,” ungkapnya. (min)

The post Realisasi PAD Rendah, Plt Bapenda Pesisir Selatan Mengelak, Ini kata Sekda appeared first on Prokabar.

“Terimakasih dan apresiasi kepada Polres Pariaman, Kodim 0308 Pariaman, dan jajaran petugas dari Pemerintah Kota Pariaman yang telah berupaya menciptakan pariwisata yang taat protokol kesehatan sehingga destinasi wisata dapat dibuka selama lebaran,” kata Walikota Pariaman Genius Umar dilansir dari MC Pariaman, Senin (31/5).

Ia menyampaikan jumlah wisatawan tersebut terdiri dari 36.260 orang di Pantai Gandoriah dan Pantai Kata sedangkan Pulau Angso Duo 2.053 orang.

Ia menyebutkan PAD Pariaman dari sektor pariwisata tersebut bersumber dari retribusi masuk sebesar Rp203.867.000 ditambah dengan pemasukan dari parkir Rp52.681.000.

PAD tersebut terkumpul selama delapan hari yaitu mulai dari 14 sampai 15 Mei 2021 lalu 18 sampai 23 Mei 2021 sedangkan 16 sampai 17 Mei 2021 objek wisata di Pariaman ditutup berdasarkan instruksi Kapolda Sumbar.

“Untuk tanggal 16 dan 17 Mei seluruh destinasi wisata Kota Pariaman ditutup karena ketidakpatuhan masyarakat dan pelaku wisata terhadap protokol kesehatan,” katanya.

Ia merincikan penarikan retribusi tiket masuk ke objek wisata di Kota Pariaman yaitu Rp5 ribu perorang sedangkan ke Pulau Angso Duo sebesar Rp10 ribu perorang.

Ia berharap, dengan dibukanya objek wisata di Kota Pariaman maka dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan laju pertumbuhan ekonomi daerah itu.

Ia menyampaikan penutupan objek wisata di Kota Pariaman pada Minggu (16/5) dan Senin (17/5) merupakan arahan dari Satgas COVID-19 pusat dan provinsi yang memerintahkan Satgas daerah itu untuk menutup objek wisata selama dua hari. (*)

The post Selama Lebaran, PAD Pariaman dari Pariwisata Capai Rp256 Juta appeared first on Prokabar.

“Terjadi penurunan realisasi dari tahun lalu karena pandemi Covid-19,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Pariaman, Buyung Lapau melalui Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan (BPKPD) Pariaman, Yudhistira Islami dilansir dari MC Pariaman, Jumat (18/9).

Ia menjelaskan penurunan tersebut karena pada masa pandemi Covid-19 dan penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) terjadi penurunan pendapatan baik dari hotel, restoran, maupun parkir.

Pada saat tersebut kunjungan objek wisata menurun sehingga berdampak pada retribusi parkir khusus, restoran serta bidang lainnya.

Meskipun pada Juni 2020 PSBB di Pariaman telah dihentikan sehingga sektor pariwisata dan ekonomi di Pariaman mulai membaik namun hal tersebut tidak bertahan lama karena terjadi peningkatan kasus Covid-19.

Ia merincikan untuk realisasi PAD dari pajak daerah di Kota Pariaman mencapai Rp6,71 miliar atau 72,76 persen dari target yang ditetapkan saat efisiensi anggaran yaitu Rp9,23 miliar.

Sedangkan untuk PAD dari retribusi Rp4,23 miliar atau 52,13 persen dari target yang diterapkan pada efisiensi anggaran yaitu Rp8,1 miliar. “Sebelum diterapkan efisiensi anggaran target PAD dari pajak daerah mencapai Rp11,6 miliar lalu dari retribusi sekitar Rp23 miliar,” katanya.

Selanjutnya dividen atas penyertaan modal pada Bank Nagari yaitu Rp7,24 miar atau mencapai target yang ditetapkan. Lalu realisasi untuk PAD lainnya yang sah yaitu Rp2,73 miliar atau 34,24 persen dari target yang ditetapkan pada efisiensi anggaran Rp7,97 miliar.

Ia menambahkan meskipun PAD tersebut tidak dapat terealisasi sesuai target namun pihaknya berupaya agar PAD dari PBB dapat terealisasi yang saat ini baru Rp4,23 miliar atau 55,13 persen dari target yaitu Rp2,2 miliar. (*)

The post Hingga September, Ini Realisasi PAD Pariaman appeared first on Prokabar.

Kabid Pasar dan Perdagangan Koperindag Pessel, Hendro mengatakan, secara prinsipnya seluruh pedagang yang menghuni petak kios telah diatur dalam Surat perjanjian (Kontrak) No. 511.2/15/PS-KMB/DKUP.2-PS/2018.

Dalam surat perjanjian itu mengatur, seluruh pedagang harus tau dan paham aturan tentang perjanjian kontrak/sewa petak toko/kios pasar.

Pasal 1 objek perjanjian, pihak pertama menyewakan satu unit petak toko/kios Pasar Impres Lainan kelas A blok BM, no 17 dalam jangka waktu 12 bulan terhitung mulai dari bulan Januari  2018-Desember 2018.

Pasal 2  tentang kewajiban pihak ke dua, berkewajiban membayar sewa petak toko/kios kepada pihak pertama atau pejabat yang di tunjuk setiap bulannya paling lambat akhir bulan yang bersangkutan, besar kewajiban pihak kedua setiap bulannya sebesar Rp151,500.

Surat perjanjian kontrak itu ditafsirkan, bahwa pedagang pertama membuat perjanjian kepada Pemda tidak boleh memperjual belikan dan atau tidak boleh disewakan kepada tangan kedua atau kepada orang lain.

“Tidak boleh pedagang pertama memperjualbelikan atua dikontrakan kepada orang lain, “ujarnya para Prokabar.com di Painan Selasa (12/5).

Ia menambahkan, pihaknya akan terus menegakan aturan. Jika toko/kios itu dikontrakan, tentu dapat mengurangi pendapatan asli daerah (PAD).” Kalau itu yang terjadi tentu mengurangi PAD kita, “ungkapnya.

Ia mengungkapkan, jika adanya pedagang yang melanggara perjanjian kontrak maka itu menjadi kewenangan Diskoperindag untuk menindaklanjuti.

Selain itu, katanya, dalam kontrak bagi pedagang harus secara detail, termasuk sanksi yang diberikan bila hal itu dilanggar.

“Kita juga berharap ada oknum yang memanfaatkan atau mengambil keuntungan dari toko/kios dengan mengantarkan kepada orang lain. Apalagi ada PAD yang dihasilkan dari biaya sewa bagi pedagang, “tutupnya,(min)

The post Pemkab Pessel, Imbau Bagi Pedagang Harus Tertib Aturan Pakai Kios appeared first on Prokabar.

“Dengan memaksimalkan potensi yang ada kami optimis, PAD tahun 2020 yang mencapai 58 Miliar lebih tersebut dapat kita capai, karena dengan semakin tingginya PAD yang kita miliki, maka kita dapat menggunakanya dengan lebih baik lagi”, ujarnya dilansir Prokabar dari MC Pariaman, Jumat (8/11).

Penyampaian nota penjelasan ini, setelah KUA PPAS APBD Kota Pariaman disetujui, dan saat ini kita sedang merancang RKA yang nanti akan kembali dibahas bersama dengan DPRD dan Badan Anggaran.

“Kita masih mengandalkan dana perimbangan dari pusat, karena rendahnya PAD terhadap APBD yang kita punya, karena itu, kita saat ini fokus untuk menyesuaikan kegiatan di lintas OPD yang ada di Kota Pariaman, dengan kegiatan yang ada di pusat dan Kementerian, sehingga kita dapat memperoleh alokasi dana dari APBN’, ujarnya.

Pemerintah Kota Pariaman mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2020 dengan pendapatan sebesar Rp. 726,2 miliar dan belanja Rp. 781 miliar kepada DPRD Kota Pariaman.

“Pendapatan pada RAPBD tersebut bersumber dari pendapatan asli daerah dan dana perimbangan, karena kita masih bertumpu pada bantuan keuangan dari pusat baik Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun dari Dana Insentif Daerah (DID), karena itulah kiya harus menggenjot kenaikan PAD sebagai penopang dari APBD kita kedepanya”, ulasnya.

ia juga menambahkan, saat ini pihaknya lebih mengutaman terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang beredar ditengah masyarakat dari banyaknya event maupun acara yang telah mereka gelar selama ini.

“Kita berupaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan meningkatkan wisatawan  Sedangkan perkiraan belanja daerah anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp781 miliar yang terdiri dari belanja tidak langsung Rp. 356 miliar dan belanja langsung Rp. 424,9 miliar.

Ia merincikan anggaran untuk belanja tidak langsung terdiri dari Rp. 247,6 miliar belanja pegawai, Rp. 5,2 miliar belanja hibah, Rp. 2,2 miliar untuk belanja sosial. “Penganggaran tersebut mengacu pada visi dan misi serta program dari Wako dan Wawako pihaknya dengan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.  (*/hdp)

The post Ini Target PAD Kota Pariaman Tahun 2020 appeared first on Prokabar.

Diakui Mara Ondak, turunnya PAD diakibatkan rendahnya realisasi pembayaran pajak kendaraan dinas. Bila diangkakan, baru berkisaran angka 43 % dari total seluruh kewajiban pajak aset barang bergerak.

Kondisi lalai ini, menurut Sekda, secara langsung berimplikasi kurang baik bagi Pemkab Pasaman, terutama soal target PAD tahun 2019.

“Informasi yang kita terima dari provinsi, untuk tahun 2019, bagi hasil pajak daerah dana transfer provinsi, belum bisa dimasukan ke kas daerah, dan malah jumlahnya pun turun. Dari yang seharusnya Rp26 miliar seperti tahun-tahun sebelumnya, proyeksi tahun sekarang hanya Rp12 M saja, akibat kelalaian tadi,” terang Sekda.

Hal tersebut diungkapkan Sekda Mara Ondak, saat menyampaikan arahan dalam apel pagi gabungan Pemkab Pasaman, Senin (21/10) dihalaman Kantor Bupati Pasaman.

“Saya minta kepada pejabat tinggi pratama dan pejabat pengelola aset di masing-masing OPD, segera merealisasikan pembayaran pajak kendaraan di lingkup OPD nya,” pinta sekda.

Kemudian terhadap aset bergerak yang sudah tidak layak pakai, sebaiknya diajukan saja pelelanganya, agar bisa dihapus dari aset, sehingga tidak tercatat lagi sebagai tunggakan pajak

“Kita tidak punya banyak waktu lagi. Sekarang sudah masuk akhir tahun anggaran di triwulan IV. Kenapa ini bisa terjadi, padahal dari tahun ke tahun kerja kita hanya itu ke itu saja. Mari fokus untuk bekerja,” tukas Mara Ondak (Ola)

The post Serapan PAD Jauh Dari Target, Sekda Pasaman Peringati OPD appeared first on Prokabar.

Akibatnya, sejumlah aset daerah tersebut kurang berkontribusi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tak ayal, realisasi PAD Kabupaten Pasaman selama dua tahun terakhir jauh dari target.

“Sejumlah aset milik pemerintah daerah perlu diawasi secara sistematis, guna mengawal pendapatan retribusi daerah dan meminimalkan terjadinya kebocoran,” kata Irwan, Minggu (14/7) usai kunjungan kerja (Kunker) ke Kabupaten Garut, Jawa Barat, baru-baru ini.

Ketua Fraksi Demokrat ini memberikan contoh terhadap sejumlah aset daerah dengan pendapatan kurang maksimal. Seperti pengelolaan Hotel Gunung Pasaman, bus pemda dan masih banyak lagi yang lainnya. Dimana pendapatan retribusi untuk aset daerah tersebut sangat minim.

“Padahal pendapatan retribusi dari aset daerah tersebut bisa menghasilkan pendapatan yang lebih besar lagi sehingga memberi dampak pada peningkatan PAD. Namun faktanya aset yang seharusnya memberikan pemasukan pada PAD belum berkontribusi sama sekali,” lanjut Irwan Arifin.

Diakui Irwan, Kunker Pansus DPRD ke Garut, kata dia, untuk menggali informasi bagaimana cara meningkatkan pola pengawasan terhadap intensitas tagihan pembayaran jasa umum sehingga berimbas pada meningkatnya PAD.

“Mengingat pengembalian ke kas daerah sangat minim sekali. Berbanding terbalik dengan pengeluaran pemerintah terhadap sejumlah aset daerah dengan anggaran hingga miliaran rupiah,” kata Irwan.

Sekretaris Dewan, Mukhrizal, menjelaskan kunjungan kerja itu dalam rangka memperkaya referensi terkait Ranperda Perubahan Atas Perda No. 3 Tahun 2018 tentang Jasa Umum yang sedang dibahas oleh DPRD bersama Pemkab Pasaman. (Ola)

The post Serapan PAD Pasaman Rendah, Ini Salah Satu Penyebabnya appeared first on Prokabar.

Sementara, pendapatan asli daerah (PAD) yang ditergetkan sebesar Rp. 166.564.096.212,00 terealisasi sebesar Rp. 172.812.022.623,56 atau 103,75%. Hal ini diungkapkan Bupati saat paripurna nota penjelasan Bupati Tanah Datar terhadap Ranperda tentang laporan pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2017, senin (10/7)

Disebutkan juga, belanja pada tahun anggaran 2017 yang ditargetkan sebesar Rp. 1.176.218.428.084,23, direalisasikan sebesar Rp. 1.052.495.045.304,58 atau sebesar 89,48%.

“Laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar, bertujuan untuk menyajikan informasi keuangan kepada seluruh stakeholder yaitu anggota DPRD, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, pihak pemberi yang berperan dalam proses donasi, pemerintah dan masyarakat serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan laporan keuangan ini, untuk menilai akuntabilitas dan transparansi pemerintah dalam pelaksanaan APBD selama tahun 2017,” ujar Bupati.

Dikesempatan itu, Bupati juha menyampaikan bahwa pada tanggal 25 Mei 2018 silam, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) perwakilan Sumatera Barat telah melakukan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), yang mana Kabupaten Tanah Datar berhasil mempertahankan kembali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan anggaran tahun 2017.

“Alhamdulillah, WTP sudah 7 kalinya diterima oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yakni tahun anggaran 2009 dan tahun anggaran 2012 sampai dengan 2017 yang membawa Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, satu-satunya sebagai Kabupaten penerima WTP 6 kali berturut-turut,” ucap Bupati.

Dalam kesempatan ini, Bupati juga menyerahkan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2017 kepada Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra. (eym)

The post Pencapaian PAD Tanah Datar diklaim melampaui Target appeared first on Prokabar.