#ottkpk Archives - Prokabar

Paska OTT KPK, Walikota Medan Akan Dijabat Plt

Redaksi5 — Sat, 19 Oct 2019 02:03:45 +0000

Jakarta, Prokabar — Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bahtiar, menyatakan Wakil Walikota Medan Akhyar Nasution akan menjabat pelaksana tugas (Plt) Walikota Medan.

“Itu sudah diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, pasal 65 ayat 4 pasal 66. Bahwa dalam hal kepala daerah di tahan, maka yang menjalankan tugas dilaksanakan wakil kepala daerah,” kata Bahtiar, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (19/10).

Menurut Bahtiar, dalam Undang-Undang tersebut pasal 65 ayat 3-4, di mana menyebutkan kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas, dan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Dalam hal kepala daerah sedang menjalani masa tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau berhalangan sementara, wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah.

Bahtiar menegaskan, UU tersebut sudah berlaku secara otomatis. Maka, wakilnya akan langsung menjabat pelaksana tugas atau harian.

Kemudian, secara administrasinya Gubernur Sumut yang kemudian akan mengambil kebijakan siapa nanti yang ditunjuk untuk mengisi posisi Plt Wali Kota Medan.

“Sudah diatur dalam undang-undang. Administrasi itu hanya penegasannya bagaimana akan dikeluarkan oleh Gubernur. Satu detik pun posisi kepala daerah tidak boleh kosong,” tambahnya.

Sebelumnya,Wali Kota Medan Dzulmi Eldin terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (*/hdp)

The post Paska OTT KPK, Walikota Medan Akan Dijabat Plt appeared first on Prokabar.

Terkait OTT Walikota Medan, Ini Tanggapan Mendagri

Redaksi5 — Thu, 17 Oct 2019 00:28:29 +0000

Jakarta, Prokabar — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, menyesalkan penangkapan Wali Kota Medan Dzulmi Eldin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kemarin kami sampaikan di depan Ketua KPK mudah-mudahan OTT kepala daerah Indramayu yang terakhir. Baru kemarin saya katakan ini yang terakhir, tapi pagi ini ada OTT lagi Wali Kota Medan,” kata Mendagri, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (17/10).

Mendagri mengimbau semua pihak tetap mengedepankan azas praduga tidak bersalah, atas peristiwa operasi tangkap tangan (OTT) kepala daerah.

Menurutnya, ada 119 kepala daerah yang berurusan dengan KPK selama lembaga itu berdiri.

“119 kepala daerah, belum kepala dinas, belum anggota DPRD,” tegasnya.

Sebelumnya, Tim Satuan Tugas (Satgas) KPK mengamankan Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin, saat OTT.

Selain itu, enam orang lainnya ikut diamankan dalam OTT tersebut. KPK juga mengamankan uang senilai lebih dari Rp200 juta. (*/hdp)

The post Terkait OTT Walikota Medan, Ini Tanggapan Mendagri appeared first on Prokabar.

Terkait OTT Bupati Lampung Utara, Ini Tanggapan Kemendagri

Redaksi5 — Tue, 08 Oct 2019 01:27:49 +0000

Jakarta, Prokabar — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) prihatin terhadap operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terhadap Bupati Lampung Utara, Agung Ilmu Mangkunegara.

“Kami tentu prihatin. Mari kita hormati proses hukum, dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Bahtiar, dalam keterangan tertulisnya, Selas (8/10).

Bahtiar mengatakan, Kemendagri sudah menerima informasi terkait OTT KPK terhadap sejumlah pejabat di pemerintahan Kabupaten Lampung Utara. Sebagai pemerintah pusat, Kemendagri mendapatkan kiriman video dan foto terkait OTT yang meringkus Bupati Lampung Utara.

“Informasinya sudah masuk kepada kami termasuk kiriman video dan foto,” tuturnya.

Bahtiar menegaskan, meskipun berlangsung OTT KPK terhadap sejumlah pejabat di Kabupaten Lampung Utara, namun penyelenggaraan pemerintahan di sana tetap berjalan dengan baik.

“Penyelenggaraan pemerintahan di Lampung Utara dipastikan tetap berjalan,” ungkapnya.

Kemendagri akan menyiapkan pelaksana tugas (Plt) Bupati Lampung Utara, jika Agung Ilmu Mangkunegara ditetapkan sebagai tersangka. Hal ini telah diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Apabila kepala daerah menjalani proses hukum ditahan maka wakil kepala daerah menjabat sebagai pelaksana tugas kepala daerah (KDH),” tambahnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyatakan, pihaknya mengamankan unsur kepala daerah, dua kepala dinas dan satu pihak swasta dalam operasi senyap di Kabupaten Lampung Utara.

KPK turut mengamankan barang bukti dalam kegiatan tersebut.

Saat ini, tim penindakan KPK telah melakukan penyegelan terhadap sejumlah benda dan lokasi yang terkait dengan operasi tersebut. Barang bukti uang yang turut diamankan, kini tengah dalam penghitungan KPK.

“Barang bukti uang sedang dihitung jumlahnya. Untuk pengamanan awal, tim telah menyegal sejumlah benda dan lokasi,” ucap Laode.

Empat orang diamankan dalam pemeriksaan penyidik KPK. Dalam waktu paling lambat 24 jam, akan ditentukan status hukum perkara dan orang-orang yang turut diamankan. (*/hdp)

The post Terkait OTT Bupati Lampung Utara, Ini Tanggapan Kemendagri appeared first on Prokabar.

Ini Tanggapan Kemendagri Terkait OTT Bupati Kudus

Redaksi5 — Sat, 27 Jul 2019 11:01:12 +0000

Jakarta, Prokabar — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) prihatin dengan masih adanya kepala daerah yang terkena Operasi Tangkat Tangan (OTT) oleh penegak hukum, termasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kemendagri menilai tindakan kepala daerah yang tersangkut kasus jual beli jabatan merupakan tindakan memalukan.

“Memalukan masih ada saja kepala daerah yang terkena OTT (Operasi Tangkap Tangan), apalagi kasus jual beli jabatan,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Bahtiar di Jakarta, Sabtu (27/7).

Pernyataan tersebut disampakan Bahtiar menyusul penangkatan Bupati Kudus, Jawa Tengah, Mohamad Tamzil, dalam OTT KPK terkait jual beli jabatan di daerahnya, Jumat (26/7) kemarin.

Menurut Kapuspen, Kemendagri selalu mengingatkan kepada daerah untuk menjauhi area rawan korupsi.

“Kita sering ingatkan, apalagi Pak Menteri (Mendagri, Tjahjo Kumolo) gencar meningkatkan agar kepala daerah menjauhi area rawan korupsi, bahkan kalau Gubernur setiap baru dilantik selalu kita bawa ke KPK, sebagai pengingat jangan sampai berkasus di KPK,” ungkap Bahtiar.

Area rawan korupsi tersebut, antara lain perencanaan anggaran, dana hibah dan dana bansos, berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah, menyangkut pengadaan barang dan jasa, dan menyangkut jual beli jabatan. Tak hanya itu, Korsupgah (Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan) KPK di tingkat daerah juga telah dioptimalkan. Namun , kembali pada individu masing-masing.

“Kita sering ingatkan untuk jauhi area rawan korupsi, pencegah juga melalui Korsupgah di daerah juga ada, tinggal tergantung integritas masing-masing,” ujar Bahtiar.

Sebagaimana diketahui KPK telah menangkap Bupati Kudus Mohamad Tamzil dan delapan orang lainnya dalam operasi tangkap tangan (OTT), Jumat (26/7). KPK menduga akan terjadi transaksi suap terkait pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.

Meski demikian, KPK masih memiliki waktu 1X24 jam untuk menentukan status hukum dari pihak-pihak yang diamankan. Kita hormati proses hukum silahkan berjalan sebagaimana mestinya, dengan tetap menggunakan azas praduga tak bersalah hingga ada keputusan peradilan berkekuatan hukum tetap. (*/hdp)

The post Ini Tanggapan Kemendagri Terkait OTT Bupati Kudus appeared first on Prokabar.