“Mulai hari ini akan kita lakukan penahan terhadap kedua tersangka,” ujar Kapolres Tanah Datar AKBP Rokhmad Hari Purnomo.

Menurut Kapolres yang baru saja menjabat di wilayah hukum resor Tanah Datar, tersangka Marwan dinyatakan bersalah karena meminta sejumlah uang kepada pihak kontraktor yang tengah mengerjakan proyek revitalisasi pasar Koto Baru.

“Uang tersebut sejumlah 20 juta rupiah, yang diminta itu untuk kepentingan pribadi yang bersangkutan,” ujar Kapolres.

Penangkapan terhadap tersangka dilakukan setelah aparat kepolisian menerima informasi dari sumber yang dipercaya, dan kemudian dibuntuti orang yang akan memberi hingga ke Kantor Dinas Koperindag, Selasa (24/9).

Penangkapan terhadap keduanya dilakukan setelah orang memberikan sejumlah uang itu berada diatas mobil dan kembali digiring ke dalam ruangan kepala dinas.

“Uang tersebut kita dapat dalam amplop coklat dibalik tas hitam di meja tersangka,” tambahnya.

Selain mengamankan uang senilai Rp20 juta, polisi juga mengamankan dua unit handphone milik kedua tersangka, KTP, dan tas hitam.

Saat menggapi pertanyaan sejumlah jurnalis, pihak kepolisian mengatakan akan terus melakukan pengembangan kasus, dan juga tidak tertutup kemungkinan adanya tersangka baru, tentunya sesuai dengan fakta hukum.

Selain itu, pihak kepolisian juga akan meminta pihak pengadilan mengeluarkan penetapan untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti terkait perkara itu.

Tersangka Marwan disangkakan dengan pasal 12 huruf (a) jo pasal 11 UU. nomor 20 tahun 2001 perubahan UU. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara.(eym)

The post Kadis Koperindag Tanah Datar Ditetapkan Sebagai Tersangka Korupsi appeared first on Prokabar.

” benar pak,” kata Kasat Reskrim Polres Tanah Datar AKP Purwanto.

Saat dimintai keterangan siapa saja yang diamankan tersebut, Purwanto belum bisa mengatakan, karena saat ini masih dilakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.

” Ntar Pak kita lagi pemeriksaan…., nanti kita kabari semua,” Tambahnya

Berdasarkan informasi yang didapatkan prokabar.com, selain kepala dinas koperindag Marwan, dan pihak kontraktor, salah seorang pegawai yang turut diamankan tersebut merupakan seorang kepala bidang, yaitunya Rustam.

Baca Juga : Kadis Koperindag Tanah Datar Ditetapkan Sebagai Tersangka Korupsi

Sebelumnya, Marwan diduga terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Satreskrim Polres Tanah Datar, selasa (24/9) terkait komitment fee salah satu proyek dilingkungan dinas tersebut. Kuat dugaan, proyek yang dimaksud adalh revitalisasi pasar koto baru. (eym)

The post Polisi Benarkan Kadis Koperindag Tanah Datar Diamankan appeared first on Prokabar.

M diciduk saat melakukan transaksi yang diduga komitmen fee pada salah satu proyek yang ada di dinas tersebut.

Selain M, polisi juga mengamankan seorang staf di Dinas Koperindag, dan seorang kontraktor yang identitas keduanya belum diketahui

Berdasarkan Informasi yang didapatkan, M digiring pihak kepolisian dengan dua orang rekan lainnya. Polisi juga menyita sejumlah uang yang diduga hasil komitmen fee antara M dengan kontraktor.

“Benar, Kadis dijeput polisi sore tadi. Informasinya tertangkap tangan sedang menerima uang,” ungkap salah seorang staff di Dinas Koperindag yang enggan disebutkan namanya. (eym)

The post Duh, Kadis Koperindag Tanah Datar Kena OTT appeared first on Prokabar.

Hal itu dikatakan Direktur Konten Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf, Fiki Satari dalam konferensi pers di Media Center TKN, Cemara, Jakarta, Jumat.

“Ini murni kasus pribadi tidak berkaitan dengan pilpres,” kata Fiki.

Fiki mengatakan TKN sangat terkejut sekaligus prihatin mendengar kabar OTT itu. Meski demikian TKN mendorong agar penegakkan hukum kasus itu tetap dilakukan.

Fiki menekankan OTT terhadap Romahurmuziy menunjukkan pemerintah tidak mengintervensi proses hukum yang sedang berlangsung bagi siapapun warga negara tanpa terkecuali.

“Kami ingin mendorong proses ini supaya berjalan dengan baik dan transparan. Kami mendoakan pak Romi beserta keluarga dapat menjalani proses dengan kuat, dan semoga proses dapat berjalan dengan seadil-adilnya dan mengedepankan asas praduga tak bersalah,” ujar dia.

KPK mengonfirmasi telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Ketua Umum Partai Pesatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Romi.

“Betul ada giat KPK di Jawa Timur, saat ini sedang dilakukan pemeriksaan oleh KPK bertempat di Polda Jatim,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo saat dikonfirmasi melalui pesan singkat di Jakarta, Jumat.

Belum diketahui kasus yang menimpa Romi.(*/mbb)

The post OTT Romi Kasus Pribadi, TKN : Pemerintah tak Intervensi Hukum appeared first on Prokabar.

Saat ini Romi masih diperiksa di Mapolda Jawa Timur di Surabaya.

“Infonya benar tapi tanya KPK, semua wewenang KPK,” kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Burung Mangera

Sedangkan lima orang pimpinan KPK maupun jubir KPK Febri Diansyah belum mau memberikan pernyataan resmi terkait OTT tersebut. (*/mbb)

The post Ditangkap KPK, Ketum PPP Romahurmuziy Diperiksa di Polda Jatim appeared first on Prokabar.

“Saya merasa sedih dan prihatin selama 4 tahun sebagai Mendagri, Saya selalu mengingatkan hati-hati terkait area rawan korupsi yang utama adalah perencanaan anggaran dan terkait fee proyek dan anggaran yang menyimpang dari peraturan yang ada, jual beli jabatan, penyalahgunaan wewenang dalam pelayanan perijinan dan lain-lain,” kata Mendagri dalam keterangan tertulisnya, Minggu, (27/1).

Menurut Mendagri, dirinya selalu mengingatkan terkait setiap masalah yang ada di lingkup pemerintahan daerah, antara lain  sumber daya alam, infrastruktur, birokrasi, pendidikan, kesehatan, dan keuangan.

” Masalah yang timbul dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah akan dapat diatasi dengan baik, kalau seluruh mekanismenya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta konsisten menerapkan mekanisme melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu  (PTSP). Selain itu, menerapkan e-budgeting dan e-planning di semua bidang serta manajemen kontrol yang terbuka,” paparnya.

Mendagri menegaskan,  hal-hal tersebut, selalu terus diingatkan oleh Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla kepada jajaran Kemendagri, dan pemerintah daerah dalam upaya membangun transparansi, kepercayaan publik terkait pelayanan masyarakat.

” Sebagai Mendagri ataupun kepala daerah harusnya tidak perlu takut mengambil sebuah kebijakan sepanjang mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melalui berbagai mekanisme pelayanan masyarakat yang transparan,” tuturnya.

Dia  berharap kasus OTT atau persoalan hukum yang menimpa para pemangku kebijakan tidak terjadi lagi.

“Semoga kasus-kasus OTT, baik di jajaran  Kemendagri dan pemerintah daerah harus sudah diakhiri mengingat sudah cukup banyak pemangku kebijakan yang terkena masalah hukum”, katanya.

Dia menambahkan Mendagri tidak mungkin mengawasi pejabat Kemendagri dan kepala daerah beserta jajarannya  24 jam penuh.

“Kemendagri yakin semua pihak paham akan rambu-rambu hukum terkait pengambilan kebijakan publik. Dan mari kita saling menjaga dan mengingatkan agar sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku,” pungkasnya. (*/hdp)

The post Pejabat Daerah Kerap Terjerat OTT, Ini Tanggapan Mendagri appeared first on Prokabar.

Soal memantik kasus korupsi, usah main main dengan lembaga anti rasuah ini. Percayalah. Sinso KPK telah meraung sepanjang 2018 dan menerabas 29 Kepala Daerah.

Lalu, apa 2019 yang bisa diberikan KPK bagi Indonesia? Melihat contoh 2018, maka tahun 2019 tren penegakkan hukum oleh KPK akan makin kuat.

Sumber Prokabar menyebut, sejumlah kepala daerah sudah dikeker. Dari Sumbar, KPK banyak menerima laporan dugaan perkara korupsi. OTT belum ada, kecuali beberapa tahun lalu dalam rangkaian kasus gula impor Irman Gusman.

Jika madar juga maka dana pokok pikiran (pokir) bisa jadi karcis gratis masuk buih tanpa belenggu tapi pakai rompi oranye. Rompi tak bersaku-saku itu, bisa melenyapkan senyum manis dan memancing encok

Selain itu, potensi korupsi juga dibidik KPK pada kasus-kasus tanah, fee proyek.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan yang tempo hari ditanya Prokabar, meminta semua penyelenggara negara hingga ke daerah, tidak main main dengan uang negara. (vbm)

Berikut daftar 29 kepala daerah di Tanah Air yang kena busur KPK sepanjang 2018.

1. Rita Widyasari
(Bupati Kutai Kartanegara)

2. Taufiqurrahman
(Bupati Nganjuk)

3. Rudy Erawan
(Bupati Halmahera Timur)

4. Mohammad Yahya Fuad
(Bupati Kebumen)

5. Abdul Latif
(Bupati Hulu Sungai Tengah)

6. Zumi Zola
(Gubernur Jambi)

7. Nyono Suharli Wihandoko
(Bupati Jombang)

8. Marianus Sae
(Bupati Ngada)

9. Imas Aryumningsih
( Bupati Subang)

10. Mustafa
(Bupati Lampung Tengah)

11. Adriatama Dwi Putra
(Walikota Kendari)

12. Abubakar
(Bupati Bandung Barat)

13. Dirwan Mahmud
(Bupati Bengkulu Selatan)

14. Mustafa Kamal Pasa
(Bupati Mojokerto)

15. Agus Feisal Hidayat
(Bupati Buton Selatan)

16. Tasdi
(Bupati Purbalingga)

17. Syahri Mulyo
(Bupati Tulungagung)

18. Samanhudi Anwar
(Walikota Blitar)

19. Irwandi Yusuf
(Gubernur Aceh)

20. Ahmadi
(Bupati Bener Meriah)

21. Sunjaya Purwadisastra
(Bupati Cirebon)

22. Zainudin Hasan
(Bupati Lampung Tengah)

23. Setiyono
(Walikota Pasuruan)

24. Rendra Kresna
(Bupati Malang)

25. Neneng Hassanah Yasin
(Bupati Bekasi)

26. Pangonal Harahap
(Bupati Labuhan Batu)

27. Remigo Yolanda
(Bupati Pakpak Bharat)

28. Ahmad Marzuki
(Bupati Jepara)

29. Irvan Rivano Muchtar
(Bupati Cianjur)

Sumber: KPK

The post 2018, 29 Kepala Daerah Ditangkap KPK, Awas 2019 Makin Banyak. Ini Bidikannya appeared first on Prokabar.

Sebelumnya di beberapa daerah dan kini sedang diproses. Yang satu sedang diberkas, tiba pula OTT baru

Info dari orang dalam KPK, pihaknya akan terus mengejar kepala daerah yang tak pernah mau belajar dari “tupai yang sekali kan jatuh jua.

Sasaran kepala daerah, proyek atau jual-beli jabatan. Tindakan penyalahgunaan wewenang itulah yang disikay KPK di beberapa daerah.
Selain itu, paling rentan adalah mufakat jahat. Misalnya, eksekutif dan legislatif bermufakat bagi bagi proyek, dengan alasan meloloskan pengesahan APBD.

“Kita sudah ingatkan Kepala Daerah di Tanah Air, para pemangku kebijakan, penyelenggara negara, untuk tidak bermain main dengan keuangan, dengan anggaran,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, dalam sebuah diskusi dengan Prokabar.

Berikut daftar para kepala daerah yang terjaring OTT selama 2018 dan kemudian ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK:

– 4 Januari:
Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif

– 3 Februari:
Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko

– 11 Februari:
Bupati Ngada Marianus Sae

– 13 Februari:
Bupati Subang Imas Aryumningsih

– 14 Februari:
Bupati Lampung Tengah Mustafa

– 27 Februari:
Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra

– 10 April:
Bupati Bandung Barat Abu Bakar

– 15 Mei:
Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud

– 23 Mei:
Bupati Buton Selatan Agus Feisal Hidayat

– 4 Juni:
Bupati Purbalingga Tasdi

– 6 Juni:
Wali Kota Blitar M Samanhudi Anwar

– 6 Juni:
Bupati Tulungagung Syahri Mulyo

– 3 Juli:
Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan Bupati Bener Meriah Ahmadi

– 17 Juli:
Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap

– 27 Juli:
Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan (vbm)

The post KPK Dari Kota Ke Kota, Rambah Kepala Daerah appeared first on Prokabar.

Selain Lili, KPK juga membawa sejumlah orang, yaitu Riko dian sari, bos riko putra selatan, Joni wijaya bos PT Statiska Karya. Selain itu juga diperiksa Emilia Riski, staf Lili dan Haryono ajudan Lili Mardani. (laf)

The post ​Istri Gubernur Bengkulu Kena OTT appeared first on Prokabar.