Guru Besar IPDN ini menawarkan solusi lebih lanjut perlunya penataan kembali sistem pemilihan kepala daerah agar pemimpin yang terpilih memiliki rekam jejak baik dan kompetensi tinggi bukan yang sekedar “lepas makan”.

Berikut lengkapnya pemikiran Prof Djo yang dituliskannya pada akun Facebooknya (16/5) :

UJIAN KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN

Djohermansyah Djohan

(Guru Besar IPDN, Dirjen Otda Kemendagri 2010-2014, Pendiri i-Otda)

Baik atau buruk kepemimpinan tidak bisa diketahui tanpa ujian.

Ujian yang bagus adalah ujian dadakan.

Bukan ujian buatan dalam kampanye pemilihan yang sudah disiapkan jawaban.

Di situ kita akan tahu emas atau loyang mutu sang pemimpin pemerintahan.

Di situ kita akan melihat “delivered” atau sekedar “send” saja seorang pemimpin pemerintahan.

Disitu kita akan menyaksikan kecanggihan pemimpin pemerintahan dalam memimpin operasi penanggulangan.

Tanpa repot-repot ujian dadakan diberikan Tuhan.

Covid 19 virus yang tak kelihatan diturunkan.

Ternyata kegagapan  melanda banyak pemimpin pemerintahan di seantero dunia.

Hitung jari yang mendapatkan nilai tinggi.

Rata-rata buruk dan buruk sekali.

Misalnya, virus korona dilepaskan masuk teritori tanpa ditahan.

Pencegahan penularan di internal negara gagal pula dilakukan, karna inkonsistensi kebijakan.

Penanganan pasien yang membludak di rumah sakit kedodoran, karna minimnya persiapan, sehingga ribuan korban berjatuhan tidak terkecuali tenaga kedokteran dan keperawatan.

Pemberian bantuan sosial untuk korban terdampak wabah acak-acakan, karna data telat dimutakhirkan.

Kolaborasi, koordinasi dan sinergitas antar instansi dan lembaga, antara pemerintah pusat dan daerah tidak pula berjalan, yang mencuat justru perseteruan.

Ke depan, pasca wabah agaknya Indonesia perlu menata kembali sistem pemilihan pimpinan pemerintahan.

Seyogianya mereka yang memiliki rekam jejak bagus dan kompetensi tinggi yang bisa naik ke kursi pimpinan pemerintahan. Bukan yang sekedar “lepas makan”…

Status facebook profesor asal Sumatera Barat ini lantas mendapat respon dari para followernya, sebagaimana yang dikomentari beberapa di antaranya :

“Dengan sistim pemilihan pemimpin sekarang ini, jangan diharap akan mendapatkan pemimpin yang kredibel, bermutu Pak Djo” tulis akun Akmam Adipoetra.

“Pemimpin dan kepimpinan itu teruji tatkala menghadapi ujian disini kita sudah bisa mengevaluasi sampai sejauh mana pemimpin dan kepimpinan kita sekarang mampu menghadapi krisis ini dan keluar dari krisis Covid 19 itu.” Komentar Frans Maniagasi.

“Sangat betul sekali, dengan ujian yang diberikan Allah berupa wabah covid 19 ini, semoga terdapat perobahan penilaian rakyat untuk memilih pemimpinnya baik di Pusat dsn Daerah serta memberi kesadaran pada para calon pemimpin bahwa jadi pemimpin pemerintahan itu tidaklah mudah.” Sambut Rusdi Lubis, mantan Sekdaprov Sumbar. (rel)

The post Pakar OTDA Minta Pimpinan Daerah Bukan Sekedar ‘Lepas Makan’ appeared first on Prokabar.

Sebagaimana berita beredar, inkonsistensi kebijakan pusat dalam penanganan pandemi korona membuat bingung daerah, demikian pula sebaliknya pusat menganggap daerah yang tidak patuh mengikuti garis kebijakan pusat.

Menurut pakar Otda ini, perseteruan ini harus segera dihentikan dengan kerja sama yang baik demi memutus rantai Covid-19. Prof Djo menuliskan hal tersebut pada akun Facebooknya (12/5) yakni sebagai berikut :

PEMERINTAHAN “TANPA SETERU”

Pemerintahan itu memiliki susunan yang teratur.
Bagaikan suatu barisan.
Seirama melangkah.
Seayun berjalan.
Tersusun berlapis-lapis, tapi tetap harmonis.
Pemerintahan pusat di atas. Pemerintahan daerah di bawah.
Indah dipandang mata di bawah satu komando kepala pemerintahan.
Dalam defile seberapa pun besar brigade, barisan tetap teratur rapi.

Ketika virus Korona melanda dunia, termasuk Indonesia, tidak satu pun pemerintahan ready menghadang dengan tenang tanpa tergagap.
Umumnya respons kebijakan pemerintah pusat telat, bahkan ada yang salah alamat.
Maka, pemda yang berada di garda depanlah yang lebih dahulu mencoba mencegah meluasnya wabah, seperti meliburkan anak-anak sekolah, membatasi transportasi publik, menutup fasilitas publik, menganjurkan kerja dari rumah, beribadah di rumah, dan mengimbau tidak mudik.

Ketika bencana nasional non alam dan PSBB ditetapkan, bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar korban terdampak yang menjadi urusan pemerintah pusat terhambat data yang tidak akurat, pemda bertungkus lumus dengan melibatkan ketua RT/RW membereskannya, serta mengatur berbagai bantuan pemerintah pusat dan dari pemerintah daerah sendiri agar bisa dicukup-cukupkan untuk semua masyarakat yang memerlukan.

Ketika APBN tidak kuat sendiri membiayai penanganan Korona, APBD dari 542 daerah otonom direalokasi tanpa kecil hati untuk bisa memberi makan warga.

Banyak pula Kepala Daerah dengan kearifan lokal menggalang gotong royong warga berupa dana dan natura untuk sesama.
Pemda pun bertanggung jawab menyediakan makam para syuhada korban Korona.

Jadi, pemda yang di bawah dan dekat dengan masyarakat, diperlukan dukungan dan perannya oleh pemerintah pusat untuk menanggulangi pandemi sekelas Covid 19.
Tanpa kerja sama yang baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah kita bisa lebih lama mengalahkan Korona.

Karena itu, tidak perlulah orang pusat berseteru dengan orang pemda, apa lagi ini bulan puasa…

Status facebook profesor asal Sumatera Barat ini lantas mendapat respon dari para followernya, sebagaimana yang dikomentari beberapa diantaranya :

“Setuju Prof, harus dibangun kolaborasi yang baik dan sehat antara pusat dan daerah. Pelaksanaannya sangat ditentukan oleh kehandalan kepala pemerintahan di masing-masing tingkatan wilayah teritorial bersama perangkat daerahnya,” kata Wardas Tanjung, pensiunan PNS, mantan Camat Pauh-Padang.

“Soal refocusing dan realokasi anggaran bencana ini juga banyak masalah Prof. Dinsos, Dinkes, dan BPBD seperti overload anggaran, tidak semua punya kapasitas yang sama, bahkan dalam belanja barang bantuan sekalipun,” komentar Luhur Andi Pianto dari Kota Makassar.

“Benar Prof, kami di daerah kadang pusing dengan perubahan kebijakan yang diambil pemerintah pusat. Tapi apapun itu kita tetap patuh untuk sama-sama melawan Covid-19.” pendapat Aziz Jr Tomia dari Kota Ambon. (rel)

The post Guru Besar IPDN Ingatkan Pemerintah Pusat dan Daerah Jangan Berseteru appeared first on Prokabar.

Pertama, sekarang masyarakat dan aparat sedang fokus menghadapi Covid-19, dan kedua, mereka menghadapi Pilkada 2020 pula.

Hal ini, kata Prof Djo sapaan akrabnya, beban berat itu bisa membuat Pilkada kedodoran. Karena, orang tentu lebih mementingkan keselamatan jiwa daripada soal pilkada. Sehingga penetapan Pilkada pada bulan Desember 2020 riskan sekali.

“Kalau misalnya Covid-19 berkepanjangan sampai 2 atau 3 bulan kedepan dan Pilkada dilaksanakan Desember 2020 berarti bertambah lagi beban masyarakat dan aparat pemerintahan daerah. Karena ada dua hal yang dikerjakan yaitu menangani Covid-19 dan melaksanakan Pilkada,” ujar Prof Djo sapaan akrabnya saat diwawancarai, Rabu (6/5).

Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2O2O, jelas Prof Djo, dipastikan bahwa Pilkada diselenggarakan pada bulan Desember 2020. Namun, lanjutnya, ada klausul yang menyatakan bila belum bisa diatasi, maka Pilkada bisa ditunda ke tahun berikutnya.

“Ini menjadi kelemahan dari Perppu, ada kepastian tapi dilain pihak ada ketidakpastian. Tapi sementara ini KPU tentu fokus pada klausul yang menegaskan pilkada digelar Desember 2020. Maka, KPU wajib mempersiapkan dari sekarang,” terang lulusan pascasarjana Ilmu Politik dari University of Hawaii di Honolulu, Amerika Serikat.

Jadi, tambahnya, kalau corona belum bisa diatasi sampai waktunya pada bulan Desember bukanlah harga mati. Pemerintah bersama DPR akan melakukan pembahasan menunda pelaksanaan Pilkada sampai tahun berikutnya.

Menurutnya, KPU perlu punya skenario mengantisipasi kemungkinan terburuk jika Corona tidak bisa diatasi sampai Desember 2020, maka Pilkada di 270 daerah hasil pilkada 2015 ditunda ke tahun 2021 dengan kesepakatan bersama DPR.

“Dengan Perppu itu ada kepastian bagi KPU untuk tetap menggelar Pilkada pada Desember 2020 di 270 daerah. Jika dihitung mundur ada tahapan tahapan yang sudah harus dilakukan pada bulan Mei-Juni 2020. Maka kalau KPU melaksanakannya di daerah PSBB, hitungannya harus pakai protokol Covid-19. KPU tidak bisa dalam segenap proses penyelenggaraan tahapan itu mengabaikan protokol kesehatan Covid-19. Karena keselamatan nyawa adalah nomor 1, pilkada ini no 2,” kata Presiden Institut Otonomi Daerah (I-Otda) ini.

Prof Djo menegaskan bahwa ada klausul bulannya Desember 2020. KPU sekarang referensinya Perppu ini, bahwa seluruh persiapan akan mereka lakukan. “Tapi ada wanti-wanti bila penanganan Covid-19 belum bisa diatasi, maka dapat ditunda ke tahun berikutnya,” terangnya.

Selain itu, Prof Djo mengingatkan terkait penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) kepada KPU itu tidak boleh dipakai untuk Covid-19 sebagaimana ditegaskan Mendagri.

“Sudah ada edaran dari Mendagri tanggal 24 April kepada seluruh kepala daerah. Sedangkan dana yang bisa direalokasi berasal dari dana-dana yang lain. Seperti dana proyek, dana pembangunan jalan, dana pendidikan, dana perjalanan dinas, dll. Tapi kalau dana pilkada, Mendagri menegaskan tidak boleh dipakai. Secara nasional dana Pilkada sekitar Rp 15 Triliun,” jelas Guru Besar IPDN ini.
“Yang menjadi persoalan takutnya daerah sudah ada yang membelanjakan.

Hal lainnya, animo masyarakat bisa rendah. Semangat untuk berpartisipasi dalam pilkada 2020 besar kemungkinan akan menurun karena masyarakat harus mengikuti standar protokol Covid-19. Harus pakai masker, tidak boleh kumpul-kumpul. Tentu, KPU harus membuat aturan khusus kampanye terkait dengan protokol Covid-19,” ujarnya.

KPU harus membuat tatacara pilkada seperti kampanye, pemungutan dan penghitungan suara ala protokol Covid 19. Bagaimana tatacara pemungutan suara dengan protokol covid-19? Apakah harus berjarak semeter-semeter, sehingga bisa panjang menggular antrian pemilih.

“Bagaimana kampanye dilakukan dengan protokol Covid ini. Untuk beribadah saja harus di rumah. Apakah pilkada bisa di lapangan? Itu berarti mengingkari anjuran presiden, untuk kerja di rumah, sekolah di rumah, ibadah di rumah. Pilkada boleh di luar rumah,” cetusnya.

Jika partisipasi masyarakat sampai di bawah 50 persen itu berarti hasil Pilkada kurang legitimate. Hal Itu harus dikaji dengan teliti dan cermat. Karena, KDH ini akan memimpin 5 tahun ke depan, tapi orang yang ikut mencoblos tidak sampai separuh dari jumlah pemilih yang terdaftar.

Bila kondisi seperti itu berarti legitimasi kepala daerah terpilih rendah. Hal ini bisa menyebabkan pemerintahannya tidak efektif, karena banyak rakyat yang tidak ikut memilih daripada yang memilih.

“Itu harus diantisipasi bagaimana cara KPU mengobarkan semangat rakyat untuk ikut mencoblos. Sementara rakyat masih berada di dalam rumah karena wabah. Lapar pula lagi. Ini juga ada bahayanya, karena ada calon-calon yang berselera mencuri simpati rakyat, langsung bagi bagi sembako, bagi-bagi amplop. Itu akan merusak pilkada yang bersih,” ujarnya.

“Pilkada bersih juga bisa terganggu gara-gara masyarakat yang lapar di rumah-rumah didatangi oleh para kandidat atau tim sukses dengan memberi bantuan sembako dengan iming-iming, pilihlah saya. Maka dengan demikian, praktek pembelian suara melalui bansos atau pemberian uang itu akan masif. Ini membuat pilkada makin jauh dari semangat pilkada yang bebas dari “fraud”, yang bebas dari kecurangan dan politik uang. Jadi, pilkada Desember ini berpotensi menurunkan kualitas pilkada kita,” sambungnya.

Maka, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri 2010-2014 ini menyarankan, KPU harus betul-betul memastikan supaya segala persiapan pemungutan suara dengan standar Covid-19. Terkait kemungkinan pemilih kurang antusias karena sangat merepotkan, apalagi dalam keadaan di rumah saja. Kecuali dalam dua bulan ke depan ini Covid-19 sudah bisa diatasi.

Namun jika sampai bulan Agustus belum bisa teratasi maka waktu sangat pendek, sementara jika waktu pencoblosan bulan Desember, kampanye di bulan November dan penetapan calon itu sudah harus dilakukan di bulan September 2020.

“Jadwal itu sangat riskan untuk bisa membuat rakyat datang ke bilik suara memberikan suaranya. Kemudian juga bagi rakyat yang lapar di rumah-rumah akan rawan terkena politik uang. Kerawanan yang lain lagi, partisipasi pemilih bila Covid-19 belum teratasi, partisipasi rakyat akan rendah sekali. Kalau sampai di bawah 50 persen, maka legitimasi kepala daerah itu akan rendah. Kalau dia memerintah 5 tahun ke depan rakyat sulit memberikan dukungan,” tuturnya.

Hal ini membuat pemerintahan hasil pilkada di era wabah Corona bisa tidak efektif, dan pilkadanya sendiri terancam tidak berkualitas, penuh politik uang.

Dalam keadaan sekarang dilaksanakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dimana-mana, bagaimana KPU bisa melakukan tugasnya dengan maksimal.

“Jadi KPU harus menyiapkan standar baru dan mekanisme baru dalam proses pendaftaran calon, pemungutan dan perhitungan suara, kampanye, dan sosialisasi kepada masyarakat yang cocok dengan protokol Covid-19. Sayangnya, KPU belum punya standar itu,” pungkas lulusan terbaik Angkatan X Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) Jakarta itu. (rel)

The post Pakar OTDA : Pilkada Akhir 2020 Sangat Riskan appeared first on Prokabar.

Prof Djo yang dihubungi melalui media daring (3/05) mengatakan bahwa Pemda-pemda dengan “funds and forces” juga sebaiknya membantu pemerintah pusat. “Karena seluruh gubernur, bupati dan walikota menjadi panglima penanggulangan wabah di daerah. Kita semua terkena dampaknya, sebab serangan wabah ini telah merenggut ratusan jiwa, termasuk tenaga medis kita.” sambungnya.

“Sudah dua bulan kita terpaksa bekerja, bersekolah, dan beribadah di rumah saja. Mudik, ritual kultural warga setiap hari raya telah dilarang oleh pemerintah. PSBB telah diberlakukan pula di daerah-daerah, menyusul di DKI Jakarta yang pertama menerapkan.” kata mantan Pj Gubernur Riau (2013-2014) ini.

Lantas bagaimanakah kepemimpinan pemerintahan yang efektif untuk menundukkan Covid-19?. Presiden i-OTDA ini memberikan delapan kunci yaitu :

1. Bukan yang “bisnis as usual”, tapi yang “out of the box”.
2. Bukan yang “low, tapi high profile strategy”.
3. Bukan yang birokratis, tapi yang desisif.
4. Bukan yang “discourage”, mematahkan semangat, tapi “encourage”, memberi semangat anak buah.
5. Bukan yang menyelamatkan ekonomi, tapi yang menyelamatkan nyawa.
6. Bukan yang banyak cerita dan upacara, tapi yang memberi “delivered” segera.
7. Bukan yang duduk di belakang meja, tapi turun ke lapangan memecahkan masalah berbasis data.
8. Bukan untuk pencitraan, tapi kerja ikhlas semata, lillahi ta’ala…

“Semoga itu semua bisa jadi acuan bagi pemimpin pemerintahan kita.” harap Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri (2010-2014) ini. (rel)

The post Inilah 8 Kunci Pemerintah Efektif Lawan Covid-19 ala Pakar OTDA appeared first on Prokabar.

Menurutnya ada banyak keganjilan terjadi di dunia pemerintahan gara-gara wabah Korona. “Ada menteri membuat kebijakan yang tidak sinkron dengan menteri lain. Ada gubernur yang membuat kebijakan tapi tidak diterima bupati. Ada bupati memarahi menteri. Ada kepala desa marah-marah pada gubernurnya. Dan entah apalagi,” tulis Prof Djo.

Pakar otonomi daerah (Otda) ini mempertanyakan, sebetulnya bagaimana pembagian urusan pemerintahan (konkuren) pusat-daerah di NKRI bila ada bencana nasional non alam seperti Covid-19 ini?

Lebih lanjut Presiden i-OTDA ini menuliskan bahwa UU Pemda No 23/2014 telah membagi tugas dan tanggung jawab secara “clear cut“. “dapat dilihat pada lampiran UU tersebut. Dimana bila terjadi bencana nasional, maka penanggulangannya dipegang oleh pemerintah pusat. Bahkan, secara spesifik ditegaskan pemerintah pusat mengurus penyediaan kebutuhan dasar korban, utamanya sembako. Pemda tidak boleh buat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan Pempus,” jelas Prof Djo gamblang.

Lebih jauh beliau menegaskan, “posisi pemda untuk memberi dukungan penuh dengan segenap “fund and forces“, kasih sembako, cegah penularan, fasilitasi pengobatan, hingga penyediaan tempat pemakaman.”

Telah menjadi ciri khas beliau dalam mengkritisi, yakni selalu memberikan jalan keluar. Kali ini pria yang kerap dijuluki Koki Otda ini lantaran rekam jejak beliau yang sukses meracik aneka persoalan dan potensi daerah, menawarkan langkah-langkah percepatan penanganan pandemi Covid-19 yakni sebagai berikut :

Pertama, perlu dibangun suatu garis komando yang efektif dari presiden, gubernur, bupati / walikota, camat, kades / lurah, kadus hingga RW dan RT. Baiknya di lead langsung oleh presiden sendiri.

Kedua, fokuskan bantuan sembako (plus uang kalau ada) pada para korban terdampak, dengan berbasis data dari bawah sesuai usulan RT/RW dengan verifikasi pemda. Atur proporsi dan jadwal distribusinya berapa dan kapan bantuan sembako disalurkan dari pusat, pemprov dan dari pemkab/pemkot. Jangan sampai saling tunggu.

Ketiga, lakukan pengendalian penularan dengan ketat melalui PSBB disertai sanksi tegas.

Dengan adanya tiga langkah tadi, mantan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri era Mendagri Gamawan Fauzi ini berharap, semoga koordinasi dan sinergitas antar level pemerintahan bisa diwujudkan di masa pandemi Covid-19.

Apa yang disampaikan Prof Djo ini mendapat sambutan antusias dari warganet, dimana banyak yang memberi komentar untuk menanggapi persoalan kekacauan pada dunia pemerintahan di Indonesia saat corona ini.

Seperti yang disampaikan oleh wartawan senior Hasril Chaniago, disebutnya bahwa idealnya memang begitu bagi orang yang mengerti ilmu pemerintahan. “Sayangnya banyak pemimpin kita tidak mengerti ilmu dan tata pemerintahan, apalagi menghayati untuk dapat menjalankannya. Karena asal usul atau track record mereka sebelum jadi pejabat pemerintah tidak jelas,” tulis Hasril, yang juga seorang penulis buku.

Sementara dari warganet lainnya, Haris Rozie, yang merupakan alumni STPDN angkatan 02 yang kini menjadi dosen IPDN menyampaikan, mestinya karena urusan konkuren, tak payah lagi dengan aturan detail yang akhirnya tumpang tindih. “Biar daerah berkreasi dengan batasan dan pembagian konkurennya tadi, bila tidak komandan pleton di garda depan bingung, maju atau mundur, tembak atau tiarap, sementara musuh menembus pertahanan kita,” tulisnya.

Komentar selanjutnya ditulis oleh Jose Rizal, seorang penulis yang juga purna praja angkatan 07, kini menjadi akademisi di IPDN Kampus Jakarta, menuliskan “Jenderal perang yang bijak hendaknya mau mendengar saran masukan komandan pasukan yang terjun langsung di lapangan. Kepala daerah, camat, lurah, kepala desa, rt/rw, sebagai pemimpin territorial paling paham kondisi. Mereka paling dulu lihat dan rasa denyut derita rakyatnya. Fokus utama jelas hentikan penyebaran Covid-19 secepat mungkin. Tapi langkah antisipatif juga diperlukan Prof, karena pandemi ini mulai mengusik krisis lain untuk bangkit. Waspada juga akan munculnya krisis ekonomi, pangan, sosial, keamanan, hingga krisis kepercayaan rakyat pada pemerintah.

Puluhan pendapat dari warganet hingga kini terus bertambah di status Prof Djo mengenai “Pemerintahan Konkuren” ini yang dipajang pada laman Facebook-nya. (rel)

The post Tawarkan Resep Menang Lawan Covid-19, Prof Djo Diapresiasi Warganet appeared first on Prokabar.

Kegiatan rutin yang kerap digelar berupa upacara bendera, pemberian penghargaan pada kepala dinas, badan, camat, lurah, dan kepala desa yang melakukan terobosan hebat, sampai penyerahan hadiah bagi pemenang lomba otonomi daerah. Selanjutnya tiap daerah, berusaha memberikan sentuhan kreasi tersendiri guna memeriahkan milad otda di daerahnya seperti mengadakan pawai, pameran, malam hiburan, dan sebagainya.

Namun, pandemi Covid-19 yang telah menyebar di seluruh provinsi Indonesia membuat pemerintah meniadakan seluruh rangkaian acara peringatan hari jadi otonomi ini.

Demikian penuturan pakar Otda, Prof. Dr. Drs. H. Djohermansyah Djohan, M.A atau yang akrab disapa Prof Djo saat diwawancarai melalui aplikasi daring, Selasa (28/4).

Dengan raut sedih Presiden i-OTDA ini mengenang lika-liku HUT Otda yang ditetapkan dengan Keppres RI No 11 Tahun 1996, 24 tahun lalu. “Sejak timbulnya reformasi, hari Otda sempat mati suri. Pemerintah akhirnya menghidupkannya kembali mulai tahun 2011, waktu itu saya menjabat Dirjen Otda Kemendagri, ditandai dengan penyerahan penghargaan kepada daerah berprestasi,” terang Prof Djo.

Teorinya, lanjut Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ini, pemberian penghargaan atau reward ini adalah untuk memacu diri dan berkompetisi secara fair dengan kategori yang disiapkan Kemendagri. Maka, keluarlah daerah seperti Solo, Surabaya, Bandung, Kulonprogo, dan Banyuwangi menjadi daerah inovatif. Pemimpin-pemimpin daerah itu kecipratan promosi ke tingkat lebih tinggi seperti Joko Widodo yang dulunya berprestasi menjadi Wali Kota Solo kini menjabat Presiden RI.

“Walau hari jadi otonomi kali ini tak ada seremoni, kiranya kita perlu melakukan refleksi untuk mawas diri. Paling tidak ada empat hal menurut saya yang perlu kita atasi. Pertama, pilkada kita masih banyak masalah, karena itu perlu diperbaiki, salah satunya dengan menyatukan pilkada dan pemilihan DPRD. Kedua, implementasi Otsus Papua masih jauh dari paripurna, karena itu perlu dicarikan solusi dengan merevisi segera UU No 21 Tahun 2001. Ketiga, ibu kota negara baru tak perlu terlalu dipaksa jadi tahun 2024, karena itu Jakarta sebagai ibu kota negara yang ada saat ini hendaknya dibenahi. Dan terakhir, relasi pusat dan daerah dalam menghadapi bencana nasional non-alam Covid-19 kurang serasi dan lemah sinergi, karena itu baiknya hidupkan kembali kewenangan pemerintahan umum atau openbaarbestuurs, yang dipegang di tangan presiden sebagai chief of executive dengan para kepala daerah bahkan camat selaku pelaksananya. Hal ini bisa dilihat pada pasal 9 dan 25 UU No 23 tahun 2014” papar Dirjen Otda Kemendagri (2010-2014) ini lugas.

“Tanpa mengurangi semangat berotda, saya ucapkan Selamat Hari Otda ke 24. Majulah daerah, Mari saling bahu membahu, berantas Covid-19 hingga tuntas.” pungkas mantan Pj Gubernur Riau (2013-2014) ini. (rel)

The post Refleksi Pakar Otda Terhadap Milad Otonomi Daerah ke 24 appeared first on Prokabar.