Seorang pemilik kendaraan bernama Fiki mengungkapkan pengalamannya saat mengurus perpanjangan uji keur pada Rabu (16/7/2025). Ia mengaku diminta membayar iuran sebesar Rp15 ribu oleh petugas yang mengatasnamakan Organda (Organisasi Angkutan Darat).

Menurut Fiki, iuran tersebut terdiri dari Rp10 ribu untuk iuran anggota Organda dan Rp5 ribu untuk biaya parkir. Padahal, dirinya tidak pernah merasa menjadi anggota Organda atau mengisi formulir pendaftaran anggota.

“Saya tidak pernah menjadi anggota Organda, tidak pernah mendapatkan kartu anggota, tapi tiba-tiba diwajibkan membayar iuran. Ini sangat aneh dan merugikan kami sebagai pemilik kendaraan,” ujar Fiki dengan nada kesal.

Fiki juga sempat berdebat dengan oknum yang melakukan pungutan. Namun petugas yang memungut uang tersebut menyebutkan bahwa ia hanya menjalankan perintah dari pimpinan Organda dan menyatakan bahwa hal ini diketahui oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Padang.

Mastilizal Aye: Saya Tidak Lagi Menjabat Ketua Organda

Saat dikonfirmasi, Mastilizal Aye, yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Organda Kota Padang, mengaku sejak Desember 2024 sudah tidak lagi menjadi pimpinan Organda Padang karena masa jabatannya telah berakhir.

“Saya sudah tidak lagi menjadi ketua Organda sejak akhir 2024. Sampai sekarang, belum dilakukan musyawarah cabang untuk memilih ketua baru. Jadi saya pastikan, saya tidak bertanggung jawab atas praktik pungutan tersebut,” jelas Mastilizal Aye, yang juga Wakil Ketua DPRD Kota Padang.

Mastilizal juga mengimbau masyarakat untuk tidak membayar iuran Organda saat melakukan pengurusan keur di Dinas Perhubungan Kota Padang. Ia menilai praktik ini sangat merugikan masyarakat dan mencederai kepercayaan publik terhadap lembaga.

Kadis Perhubungan: Saya Kaget, Segera Panggil Pengurus Organda

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang, Ances Kurniawan, mengaku kaget atas informasi adanya pungutan liar oleh oknum yang mengatasnamakan Organda di lingkungan kantornya.
Ances menegaskan, pihaknya tidak pernah mengizinkan adanya pungutan iuran Organda apalagi menarik uang parkir di dalam kantor Dishub. Ia juga mengaku baru mengetahui bahwa dalam kwitansi tersebut tertera biaya parkir sebesar Rp5 ribu.

“Kami akan segera memanggil pengurus Organda untuk meminta klarifikasi terkait pungutan ini. Apalagi jika benar ada pungutan parkir di dalam kantor Dinas Perhubungan, itu jelas tidak boleh,” ujar Ances.

Ances meminta kepada seluruh masyarakat yang melakukan pengurusan keur agar tidak lagi membayar iuran yang diminta oleh pihak manapun selain biaya resmi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Dishub Kota Padang Siap Tindaklanjuti dan Tertibkan Pungli

Menanggapi maraknya aduan tersebut, Dinas Perhubungan Kota Padang berkomitmen untuk menertibkan semua praktik pungli di lingkungan kantornya. Ances berjanji akan menindaklanjuti permasalahan ini dengan serius.

“Kami tidak ingin masyarakat dirugikan. Jika ada oknum yang memanfaatkan situasi untuk memperkaya diri sendiri, itu akan kami tindak sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.

Warga Diminta Laporkan Jika Ada Pungli Lainnya

Pemko Padang melalui Dinas Perhubungan juga mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan jika menemukan praktik serupa di lapangan. Pemerintah kota berkomitmen memberantas pungutan liar di semua lini pelayanan publik.

Dengan adanya perhatian dari berbagai pihak, diharapkan praktik pungli di lingkungan pengujian kendaraan atau keur di Padang bisa segera dihentikan, dan pelayanan publik menjadi lebih bersih, transparan, dan profesional. (*)

The post Diduga, Organda Lakukan Pungli ke Pemilik Kendaraan, Dishub Padang Mengaku Tak Tahu appeared first on Prokabar.

Terhitung mulai 26 Maret 2020 dari Padang dan terhitung tanggal 28 maret 2020 dari Jakarta.

“Penghentian operasi ini sampai waktu yang tidak bisa ditentukan,” Ditektur PT Bus MPM, Riri Oktavia, dalam rilis yang diterima Prokabar.com, Selasa (24/3).

Dia mengatakab, dengan kesadaran sendiri bahwa covid-19 sangat berbahaya bagi manusia, dan tidak bisa memprediksi penumpang yang naik bus MPM, maka lebih baik bus ini melakukan stop operasi.

Bus MPM adalah bus dalam kondisi baru tahun pembuatan 2019, dengan jumlah 17 unit yang pada kondisi normal memberangkatkan 3 bus per hari tujuan Jakarta.

Dengan adanya kondisi saat ini, dan imbauan pemerintah baik di pusat maupun Jakarta, agar jangan berpergian dan ditambah lagi banyak group yang telah mengorder dan membatalkan orderannya baik ke Padang maupun ke Jakarta. “Maka perusahaan dengan pertimbangan melakukan stop operasi,” katanya.

Dia menyampaikan, kepada para pelanggan yang telah memesan ticket, perusahaan bersedia mengembalikan tanpa dipotong.

“Kami mohon maaf atas kebijakan yang telah dilakukan oleh perusahaan, semoga para pelanggan memakluminya,” katanya.

Pernyataan stop operasi ini juga disampaikan ke Dirjen Perhubungan Darat akementrian Perhubungan, Gubernur Sumbar, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat dan DPD Organda Sumbar.

Ketua Organda Sumbar Budi Syukur menyambut baik penghentian operasi bus antar kota antar provinsi itu. Terlebih tujuannya adalah daerah terpapar Corona.

“Semoga langkah-langkah yang telah dilakukan ini dapat menghentikan penyebaran virus Covid 19. Kita juga imbau PO lainnya yang memiliki jalur ke daerah terpapar corona juga menghentikan sementara operasionalnya,” kata Budi Syukur.(*/mbb)

The post PO MPM Stop Operasi, Mencegah Merebaknya Virus Corona appeared first on Prokabar.

Hal itu disampaikan Ketua DPD Organda Sumbar, Sengaja Budi Syukur saat pelantikan pengurus DPC Organda se- Sumbar sekaligus silaturahmi dengan Gubernur, kemarin di Auditorium Gubernuran.

Disebutkannya dengan loncatan harga tiket pesawat murah ini tentu membuat pengusaha resah. Sebab, sewaktu harganya tinggi pengusaha angkutan umum terutama bus antar provinsi mendapatkan angin segar.

“Saat harga tiket pesawat tinggi. Banyak masyarakat memakai bus sehingga pengusaha menambah armada angkutan. Namun, kini menurun harga tiket bahkan dibawah harga yang seharusnya malah bus kembali sepi penumpang,” katanya.

Dilanjutkan Budi, biasanya dalam sehari itu bisa berangkat dua sampai tiga bis. Namun, kini sehari itu saja hanya satu yang berangkat. Itupun isinya tidak penuh.

“Untuk itu kita minta pemerintah kembali mengatur harga tiket ini. Harga standarlah sehingga kita sama-sama bisa kerja baik pesawat maupun bis. Dan, mereka pengusaha tidak resah lagi berinvestasi,” katanya.

Kemudian Organda juga menyoroti kuota bahan bakar bersubsidi yang megalami penurunan terutama untuk solar. Bahkan, kuota itu sama dengan kondisi tahun sebelumnya sedangkan kedanaran angkutan dan umum selalu bertambah.

“Bahkan gubernur……………….

The post Tiket Pesawat Murah, Organda: Pengusaha Bus Resah appeared first on Prokabar.

“Batas atas tiket full servis Jakarta – Padang Rp1.476.000 sudah tepat. Angkutan darat bisa hidup kembali,” katanya, Selasa (28/5).

Ia menyebut ketika harga tiket pesawat sangat murah, bahkan ada yang Rp500 ribuan sekali jalan, moda angkutan darat untuk penumpang sangat tertekan karena harus menanggung biaya operasional yang cukup tinggi sementara penumpang tidak seberapa.

Perbedaan harga tiket yang tidak signifikan membuat masyarakat cenderung lebih memilih menggunakan pesawat karena waktu tempuh hanya 1,5 jam dibanding waktu tempuh menggunakan bus sekitar 30 jam.

Namun sejak akhir Desember 2018 harga tiket pesawat melambung tinggi hingga masyarakat menjadi berfikir dua kali menggunakan moda transportasi udara dan mulai kembali melirik transportasi darat.

Jumlah penumpang bus naik signifikan dua hingga tiga kali lipat sehingga pengusaha angkutan darat mulai berani kembali berinvestasi untuk memodifikasi armadanya agar lebih nyaman dan sesuai dengan keinginan penumpang.

“Untuk angkutan super eksekutif sudah sangat nyaman. Rata-rata sudah punya toilet sehingga bus tidak perlu sering berhenti,” ujarnya.

Tarifnya juga sangat kompetitif yaitu Rp500 ribu sekali jalan sehingga tidak terlalu memberatkan masyarakat.

Sebelumnya Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menerbitkan Keputusan Menteri Perhubungan No 106 Tahun 2019 tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri yang meminta maskapai menurunkan tarif batas atas 12-16 persen.(*/mbb)

The post Agar Moda Transportasi Darat Hidup, Harga Tiket Pesawat Jangan “Dibanting” Lagi appeared first on Prokabar.

“Idealnya harga tiket untuk penerbangan domestik itu minimal satu juta, supaya angkutan bus kembali bisa berkembang. Sekarang harga tiket mahal kita juga tidak mau, karena bisa membunuh pengusaha maskapai. Kita sama pengusaha, jadi sama-sama untung lah,” kata Ketua Organda Sumbar S. Budi Syukur kepada media, Selasa (15/1/) di Padang.

Meski diuntungkan, Organisasi Angkutan Darat (Organda) Sumatera Barat (sumbar) juga tidak mendukung kenaikan harga tiket yang terlalu mahal. Karena sama-sama berdampak kepada kedua transportasi tersebut.

Disaat harga tiket pesawat murah, pengusaha bus akan terpekik, karena pengusaha bus sudah menginvestasikan uangnya yang sangat besar di bidang itu.

Satu bus saja kata Budi, ada sekitar dua miliar uang yang di investasikan. 

Jika harga pesawat murah, Otomatis penumpang akan memilih pesawat dibanding bus, karena lebih cepat sampai tujuan.

“Kalau tiket pesawat murah, mereka akan rugi. Siapa yang bertanggungjawab? Oleh sebab itu, kita meminta pemerintah agar menetapkan harga yang ideal agar pesawat dan bus sama-sama untung,” jelasnya.

Budi Syukur juga mengakui, beberapa bulan terakhir ini penumpang bus trayek Padang-Jakarta dan Padang-Medan kembali meningkat.

“Berdasarkan data organda,  biasanya masing-masing PO hanya memberangkatkan satu bus dalam sehari. Dibanding dengan sekarang bisa memberangkatkan tiga sampai empat bus dalam satu hari,” tambahnya. (gas)

The post Penumpang Bus Meningkat Pasca Lonjakan Tiket Pesawat, Ini Tanggapan Organda Sumbar appeared first on Prokabar.