Pulang dan Membangun: Menyala dalam Ketulusan di Tanah Sendiri Ada kerinduan yang tak pernah padam di dada seorang anak nagari: melihat tanah kelahirannya berdenyut hidup, bermartabat, dan membanggakan.

Di Jalan Baru Tanjuang, Kelurahan Ganting kecamatan Padang Panjang Timur kota Padang Panjang bisikan rindu itu mewujud nyata. Riki tidak sedang sekadar mendirikan deretan tiang baja atau membentang rumput sintetis; ia sedang menanam harapan dan rasa cinta yang mendalam pada Padang Panjang.
​

Dari ketulusan niat dan peluh kerja kerasnya, lahirlah sebuah ruang hangat tempat warga bersua: Nagura Cafe, Dbox Arena, dan Dbox Play Arena.
​

Tempat ini tidak pernah dirancang hanya sebagai wadah bisnis, melainkan sebuah oase kehidupan. Di sinilah tawa polos anak-anak pecah di area bermain, riuh semangat para pemuda membahana di lapangan mini soccer, dan hangatnya silaturahmi keluarga terjalin di sudut-sudut kafe.

Seketika, Padang Panjang yang dingin nan tenang kembali memiliki daya pikat—merangkul tumpah ruah pengunjung, dari tetangga setempat hingga pelancong dari berbagai pelosok Sumatra dan Daerah lain nya.
​

Denyut Ekonomi yang Kembali Bernapas
​Sebelum ruang ini bernapas, sudut Ganting hanyalah lintasan sepi yang dihiasi angin malam. Kini, hadirnya kawasan ini menjadi penyambung harapan bagi banyak tangan dan keluarga:
​

Sinergi UMKM Lokal: Warung-warung kecil dan pedagang di sekitar kembali menemukan napas baru. Riuh lalu lalang pengunjung menjadi penopang rezeki harian yang nyata bagi dapur warga setempat.
​

Pemberdayaan Pemuda: Pengelolaan area parkir diserahkan sepenuhnya kepada pemuda tempatan. Lowongan pekerjaan juga diprioritaskan , Ini bukan sekadar urusan retribusi, melainkan panggung pengabdian, penumbuhan rasa memiliki, dan lapangan kerja mandiri agar anak-anak muda tetap berdaya di rumah sendiri.
​

Destinasi Wisata Kota: Padang Panjang perlahan mengukuhkan diri bukan lagi sekadar kota perlintasan yang sepintas lalu, melainkan pusat destinasi rekreasi, olahraga, dan kuliner keluarga yang diperhitungkan.
​”Membangun kampung halaman tidak

pernah cukup hanya dengan wacana di atas kertas. Harus ada keberanian untuk memulai, membuka ruang kerja, dan membagi rezeki kepada sesama.”
​

Murni Ketulusan, Bebas dari Intrik dan Politik
​

Namun, jalan niat baik jarang sekali lurus tanpa ujian. Di balik hangatnya tawa pengunjung, berembus narasi yang seolah menempatkan ikhtiar ini dalam posisi membelakangi aturan. Lembaran Surat Peringatan (SP) dan sorotan tata ruang kini menghadirkan dilema yang cukup menyayat hati.
​

Di tengah riak gelombang ini, ada satu hal yang perlu ditegaskan dari kedalaman nurani: Langkah ini murni ikhtiar seorang anak nagari untuk membangun kampungnya, jauh dari muatan politik, bebas dari agenda terselubung, dan tak ingin disusupi oleh intrik kepentingan mana pun.

Tidak ada sedikit pun maksud untuk melawan pemerintah atau mengabaikan hukum. Proses perizinan—seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta penyesuaian pola tata ruang—terus diperjuangkan secara terbuka, kooperatif, dan santun.

Riki dan pengelola tidak hadir untuk mengetuk pintu perselisihan, melainkan memohon keteladanan, pembinaan, dan jalan keluar yang bijak dari Pemerintah Kota Padang Panjang. Diperlukan dialog yang konstruktif dan panduan yang jelas agar investasi lokal yang telah menghidupkan puluhan perut warga ini tidak mati sebelum mekar sempurna.
​

Merawat Harapan, Jangan Padamkan Cahaya
​

Membangun nagari adalah seni merangkai ketertiban hukum dan kesejahteraan rakyat. Jika ada simpul administrasi yang belum terurai, biarlah ia diselesaikan melalui ruang dialog yang dingin, jernih, dan transparan—bukan dengan prasangka yang memperkeruh suasana.
​

Bagi Riki, Nagura Cafe dan Dbox Arena adalah wujud cinta yang paling jujur untuk Padang Panjang. Sebuah ketulusan putra daerah yang hanya ingin melihat kampung halamannya berdiri tegak dan dihargai banyak orang.
​

Jangan biarkan cahaya ekonomi yang baru menyala ini padam oleh dinginnya tembok regulasi yang kaku. Sebab di balik setiap meja yang terisi dan lapangan yang terpakai, ada senyum warga dan harapan anak nagari yang sedang diperjuangkan.

The post Di Tanah Kelahiran, Harapan Kami Menggantung di Ujung Pena Regulasi appeared first on Prokabar.

Dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Imam Bonjol Padang

Mari berhenti sejenak. Tarik napas perlahan, lalu ajukan satu pertanyaan sederhana, masih adakah rasa malu di negeri ini? Pertanyaan itu mengemuka setiap kali menyaksikan pejabat tersandung dugaan korupsi. Ada yang tetap tersenyum di hadapan kamera, ada yang sibuk menyusun pembelaan, ada pula yang mengerahkan segala daya untuk melepaskan diri dari jerat hukum. Seolah-olah perkara terbesar bukan lagi hilangnya amanah, melainkan kegagalan menyelamatkan jabatan dan nama baik.

Padahal, hukum dan rasa malu berdiri pada ruang yang berbeda. Hukum mengadili perbuatan setelah pelanggaran terjadi. Rasa malu bekerja jauh sebelumnya, menahan tangan sebelum mengambil yang bukan haknya, membungkam hasrat sebelum berubah menjadi keserakahan, serta mengingatkan hati bahwa setiap amanah selalu memiliki harga yang harus dipertanggungjawabkan.

Lalu mengapa seseorang tetap sanggup mencuri uang rakyat hingga nilainya melampaui batas kewajaran? Apa yang sebenarnya sedang hilang dari batinnya? Benarkah kehidupan yang bergelimang kemewahan sanggup menumpulkan nurani? Benarkah kekuasaan dapat mengubur kepatutan, menghapus rasa malu, lalu membuat seseorang merasa mampu mengelabui kebenaran?

Pertanyaan-pertanyaan itu sudah jelas, mengarah satu hal, negeri ini sedang mengalami defisit rasa malu. Sebuah periode awal keruntuhan moral sebuah kekuasaan. Kekuasaan memang mampu membungkam suara, mengendalikan narasi, bahkan mengaburkan fakta untuk sementara waktu. Namun kebenaran memiliki kesabaran yang jauh lebih panjang daripada kekuasaan. Mungkin ditunda, disembunyikan, atau diputarbalikkan, tetapi tak pernah benar-benar lenyap. Pada waktunya, kebenaran akan membongkar dirinya sendiri. Datang pada saat yang paling tak diduga, meruntuhkan tembok-tembok yang selama ini dibangun untuk menyembunyikannya.

Mungkin itulah sebabnya rasa malu selalu lebih tinggi daripada hukum. Hukum mengejar pelaku setelah kejahatan terjadi. Rasa malu mencegah kejahatan sebelum niat berubah menjadi tindakan. Selama rasa malu masih hidup, seseorang masih memiliki keberanian berkata, “Aku telah keliru.” Sebaliknya, saat rasa malu menghilang, yang lahir seribu alasan untuk membenarkan kesalahan.

Rasulullah SAW telah mengingatkan, “Apabila engkau tidak memiliki rasa malu, maka berbuatlah sesukamu” (HR. al-Bukhari). Sabda ini mengandung ancaman juga penjelasan tentang watak manusia. Hilangnya rasa malu membuka pintu bagi segala bentuk penyimpangan. Sekalipun manusia menguasai pengetahuan tentang yang tentang kebenaran, tuhan namun hati telah berhenti merasa bersalah. Di situlah letak perbedaan antara orang yang sekadar takut kepada hukuman dan orang yang memiliki rasa malu. Orang pertama berhenti berbuat salah karena ada ancaman. Orang kedua menahan diri sekalipun tak seorang pun melihat. Nuraninya telah lebih dahulu menjadi hakim.

Dunia sufisme menjelaskan, rasa malu merupakan buah dari kesadaran spiritual. Imam Abū al-Qāsim al-Qusyairī, dalam al-Risālah al-Qusyairiyyah , menjelaskan bahwa al-ḥayā’ lahir dari kesadaran akan kehadiran Allah pada setiap ruang kehidupan. Setiap amanah, setiap ucapan, dan setiap keputusan berada dalam pengawasan-Nya. Kesadaran itulah yang melahirkan batas-batas moral, menjaga kekuasaan tetap berada pada jalur amanah.

Membawa tasawuf ke tengah pembicaraan politik mungkin terasa asing bagi sebagian kalangan. Padahal, krisis politik hampir selalu berawal dari krisis batin. Korupsi, penyalahgunaan wewenang, manipulasi informasi, hingga kegigihan mempertahankan jabatan hanyalah gejala yang tampak di permukaan. Akar persoalannya berada jauh lebih dalam, yakni hati yang kehilangan kepekaan moral.

Karena itu, usulan menaikkan gaji pejabat sebagai obat antikorupsi terasa belum menyentuh persoalan pokok. Kesejahteraan memang penting, tetapi keserakahan tak pernah mengenal batas. Berapa pun besarnya penghasilan, hati yang kehilangan rasa malu selalu menemukan alasan untuk mengambil yang bukan haknya. Persoalan sesungguhnya berada pada nurani yang gagal merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap amanah yang dipikul.

Hannah Arendt, dalam On Violence (1970), mengingatkan, kekuasaan memerlukan legitimasi. Legitimasi bertumbuh melalui integritas, keteladanan, dan kepercayaan publik. Jabatan bertahan karena prosedur, tetapi wibawa hanya bertahan selama masyarakat masih percaya kepada karakter pemimpinnya. Jauh sebelumnya, Aristoteles dalam Rhetoric memaknai aidōs sebagai penderitaan batin akibat melakukan perbuatan yang mendatangkan kehinaan. Selama rasa malu hidup, pintu perbaikan tetap terbuka. Saat rasa malu memudar, kehormatan kehilangan penjaganya.

Konfusius pun mengajarkan hal yang serupa. Pemerintahan yang dipimpin oleh kebajikan akan menumbuhkan rasa malu dan kesadaran memperbaiki diri. Peradaban besar bertumpu pada etika, adab, dan keteladanan. Regulasi memperoleh kekuatannya hanya apabila nilai-nilai itu hidup dalam diri para pemimpinnya.

Hari-hari ini ruang digital kita memperlihatkan gejala yang sebaliknya. Jabatan dipertahankan tatkala legitimasi moral mulai memudar. Kegagalan dibungkus narasi. Kritik dijawab dengan konfrontasi. Pencitraan memperoleh ruang yang semakin luas, sementara kepantasan kehilangan tempat terhormat. Kekuasaan menjelma candu yang terus menuntut pemujaan.

Meritokrasi bergeser oleh kedekatan, loyalitas, dan transaksi kepentingan. Ruang seleksi yang semestinya melahirkan pemimpin terbaik semakin sering menghasilkan mereka yang piawai membangun citra. Yang terpilih bukan selalu karena kapasitas, melainkan karena uang, jaringan, dan kedekatan politik. Dalam bahasa generasi sekarang, “orang dalam” lebih menentukan daripada kemampuan.

Bangsa ini tentu memerlukan hukum yang tegas, pengawasan yang kuat, dan tata kelola yang bersih. Namun semua itu hanya mengobati gejala apabila rasa malu gagal dihidupkan kembali. Ingat, integritas tak lahir dari regulasi tapi bertumbuh melalui pendidikan moral, keteladanan, dan kebiasaan mengoreksi diri.

Imam al-Qusyairi menawarkan dua jalan untuk merawatnya, yakni murāqabah dan muḥāsabah. Murāqabah menumbuhkan kesadaran, Allah senantiasa mengawasi setiap perbuatan. Muḥāsabah melatih keberanian menghisab diri sebelum menghakimi orang lain. Dari dua maqām inilah lahir pemimpin yang tetap jujur sekalipun tak ada kamera, tetap amanah sekalipun tak ada pengawasan, dan tetap rendah hati sekalipun memiliki kekuasaan.

Kesadaran ini mesti dimulai dari pemimpin-pemimpin yang kita pilih berdasarkan integritas dan rekam jejak. Agar bangsa ini tetap bertahan. Sejarah menulis, keruntuhan sebuah bangsa bermula dari pudarnya rasa malu. Tatkala hati berhenti merasa bersalah, jabatan berubah menjadi milik pribadi, amanah bergeser menjadi komoditas, dan kekuasaan menjelma candu yang terus meminta dipertahankan.

Kehormatan seorang pemimpin lahir dari kesetiaannya menjaga amanah dan berhasil dengan kerja keras membawa kemashlahatan rakyat. Sayangnya, sekarang tampaknya kehormatan diukur dari panjangnya masa jabatan dan gelar, banyaknya pengawal, atau megahnya pidato. Padahal, semua tahu, mereka orang-orang pintar, setiap jabatan hanyalah titipan. Sejarah mencatat setiap kekuasaan dan menghisabnya. Semoga negeri ini baik-baik saja, segera mengalami keajaiban surplus rasa malu untuk semua lini pejabat yang mengemban amanah.

The post Defisit Rasa Malu appeared first on Prokabar.

“Pembebasan tanah di Sumbar ribetnya minta ampun.”

Kalimat seperti itu kerap terdengar setiap kali proyek strategis masuk ke Bumi Minangkabau. Ya, memang ribet. Dan seharusnya kita bangga karena itu.

Di Ranah Minang, tanah bukan sekadar objek jual beli. Tanah adalah tanah ulayat, warisan kaum yang diamanahkan oleh niniak mamak untuk dijaga demi keberlangsungan hidup anak kemenakannya di masa depan.

Karena itu, setiap keputusan yang menyangkut tanah tidak pernah berdiri semata pada aspek hukum atau ekonomi, melainkan juga menyangkut adat, sejarah, dan marwah sebuah kaum. Di sinilah letak tantangan sekaligus kekuatan Sumatera Barat.

Pembangunan Jalan Tol Padang – Pekanbaru Seksi Sicincin – Bukittinggi sepanjang 36,6 kilometer dengan nilai investasi triliunan merupakan harapan besar masyarakat Sumatera Barat.

Kehadiran jalan tol diyakini mampu memangkas waktu tempuh Padang – Bukittinggi dari sekitar tiga jam menjadi hanya 30–60 menit, sekaligus membuka akses ekonomi dan pariwisata ke berbagai daerah di Ranah Minang.

Pada 14 Juli 2026 lalu, Anggota DPR RI Andre Rosiade menegaskan komitmennya mengawal percepatan pembangunan jalan tol tersebut. Menurutnya, proyek ini akan memperlancar distribusi hasil pertanian ke Riau sekaligus meningkatkan kunjungan wisatawan ke Bukittinggi, Agam, Tanah Datar, Padang Panjang, dan daerah lainnya.

Tidak ada yang salah dengan optimisme itu. Justru seluruh masyarakat Sumatera Barat menginginkan pembangunan segera terwujud.

Namun, beberapa hari setelah rapat koordinasi yang dihadiri para kepala daerah, polemik pembebasan lahan kembali mencuat. Setelah penolakan muncul di Nagari Kubang Putiah, Kabupaten Agam, trase dialihkan ke lokasi lain.

Persoalan serupa kemudian muncul di Nagari Pandai Sikek, Kabupaten Tanah Datar, dan Nagari Gunuang, Kota Padang Panjang.

Fenomena ini memperlihatkan satu hal penting. Dukungan pemerintah ternyata belum sepenuhnya sejalan dengan penerimaan masyarakat di tingkat nagari. Alasan penolakan tentu beragam. Ada yang berkaitan dengan lahan pertanian produktif, kawasan permukiman, keberadaan tanah ulayat, hingga kekhawatiran terhadap dampak sosial dan budaya.

Semua alasan tersebut sah untuk didengar karena memang lahir dari karakter masyarakat Minangkabau yang memiliki sistem penguasaan tanah berbeda dengan banyak daerah lain di Indonesia.

Inilah yang membedakan Sumatera Barat. Yang dihadapi bukan sekadar bidang-bidang tanah kosong, melainkan tanah ulayat yang memiliki nilai ekonomi sekaligus nilai sosial, adat, dan sejarah.

Karena itu, membebaskan tanah ulayat tidak cukup hanya melalui pendekatan formal administratif. Surat keputusan, peta trase, maupun penetapan nilai ganti rugi—meskipun dikemas dengan istilah “ganti untung”—belum tentu mampu menyelesaikan persoalan apabila proses sosialnya belum selesai.

Yang dibutuhkan adalah pendekatan komunikasi sekaligus pemahaman terhadap budaya masyarakat Minangkabau. Sebelum trase diumumkan kepada publik, semestinya dilakukan pemetaan sosial terhadap nagari yang terdampak. Setelah itu, pemerintah bersama pemangku kepentingan perlu duduk bersama niniak mamak, Kerapatan Adat Nagari (KAN), wali nagari, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang, serta masyarakat yang memiliki hak atas tanah ulayat.

Musyawarah di balai adat bukanlah formalitas. Di sanalah lahir kata sepakat yang menjadi dasar diterimanya sebuah keputusan oleh masyarakat. Pengalaman pembangunan Tol Padang – Sicincin seharusnya menjadi pelajaran berharga. Pendekatan komunikasi di tahap awal perlu diperbaiki.

Jangan sampai masyarakat pertama kali mengetahui rencana trase justru melalui media sosial atau grup WhatsApp. Dalam kondisi seperti itu, ruang dialog sudah kalah cepat dibanding penyebaran informasi yang belum tentu utuh.

Karena itu, pemerintah perlu mengubah pendekatan dari sekadar menyampaikan keputusan menjadi membangun kesepahaman. Bila perlu, tim pembebasan lahan tidak hanya datang saat sosialisasi, tetapi juga menetap sementara di nagari terdampak.

Dengarkan keresahan masyarakat, pahami struktur sosialnya, dan jelaskan manfaat pembangunan secara terbuka. Dengan cara seperti itu, masyarakat tidak lagi merasa sekadar menjadi objek pembangunan, tetapi menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan.

Pada akhirnya, persoalan ini bukan soal masyarakat Sumatera Barat menolak pembangunan jalan tol. Sebagian besar justru berharap kemacetan di ruas Padang – Bukittinggi yang selama ini menyita waktu dapat segera teratasi.

Yang mereka harapkan adalah cara yang lebih arif dalam menghadirkan pembangunan.

Jangan sampai yang berkembang di tengah masyarakat adalah kalimat, “Kami tidak menolak jalan tol, kami menolak caranya.”

Filosofi Minangkabau telah lama mengajarkan bahwa keputusan terbaik lahir dari musyawarah.
“Bulek aia dek pambuluah, bulek kato dek mupakat.”

Apabila mufakat telah tercapai di balai adat, proses pembebasan lahan akan jauh lebih mudah karena masyarakat Minangkabau sangat menghormati keputusan bersama.
Sebaliknya, apabila musyawarah diabaikan, bukan hanya pembangunan yang berpotensi terhambat, tetapi juga meninggalkan luka sosial yang diwariskan kepada generasi berikutnya.

Musyawarah mufakat terkait tanah ulayat bukanlah penghambat pembangunan. Justru itulah pondasi paling kokoh agar pembangunan Jalan Tol Sicincin – Bukittinggi segera menjadi kenyataan. Semoga.

The post Jalan Tol dan Jalan Mufakat di Ranah Minang appeared first on Prokabar.

Rontok. Koper salah kunci itu diangkat, pulang menjelang siang. Selendang branding yang berangin, tak berpengaruh: Jerman, Belanda dan Jepang. Balik mudik!

Babak 32 besar Piala Dunia 2026 dan tiga nama besar tumbang hampir berbarengan. Jerman takluk dari Paraguay di titik putih, kekalahan adu penalti pertama mereka sepanjang sejarah Piala Dunia. Belanda rontok dari Maroko, juga lewat adu penalti. Dan Jepang, utusan Asia kita itu, takluk dari Brasil di ujung napas. Selendang nama besar berkibar-kibar, tapi angin tak menahan bola.

Lapangan hijau di Piala Dunia punya lekuk sejarahnya. Tak tertebak oleh komputer, raja judi dan ahli sepak bola sekali pun. Yang main bukan mereka. Peringkat sepuluh dunia bisa rebah di kaki peringkat empat puluh satu dan tak satu pun rumus sanggup menebaknya. Lapangan itu menyimpan cekung dan liat, tempat hal-hal tak terduga mengendap.

Hoyak hosen penonton berkutang saja, atau beragam gaya yang disorot kamera, atau senyum manis gadis dari bangsa-bangsa yang malepok di bangku penonton, itu bukan adegan utama. Itu bumbu jeda mata belaka.

Bola ada di kaki-kaki pemain yang sedang berkeringat. Kita tinggal bersorak-sorak saja dari siaran TVRI. Beli antena dulu atau paket. Bentuknya saja yang perai, tapi jadi jugalah. Lewat TVRI juga, satu paket dengan pildun FIFA ini. Bukan cuma yang sekarang. Pildun U-17 di November nanti ikut masuk, Pildun Wanita 2027 pun masuk. Tiga helat sekali tebus. Sempat ramai orang bersuara soal angkanya, Rp1,3 triliun katanya, padahal itu untuk tiga turnamen, bukan satu.

Mangarengkang juga lagi sama Prabowo? Haha.

Ada-ada saja bangsa kita ini. Secerdik Messi bawa pola, kata yang satu, tukar gubernur. Kata yang lain: rakyatnya saja yang ganti, sebab banyak cincong. Heninglah sebentar, pildun kita dulu. Negeri ini, bola takkan selesai oleh kita. Hidup SPFC. Saya eks komutnya, catat ya, haha. Salam Pak Andre.

Jepang, Belanda, Jerman. Kenapa pula yang bagus -bagus berpapasan begitu awal, kenapa tak sesudahnya? Itulah, tak dapat akal kita. Jepang, utusan Asia, kita memihak padanya. Namun lawannya Brasil dan saya menonton. Bulat mata saya melihat mereka bertanding.

Babak 32 besar, digelar Senin, 29 Juni 2026 (Selasa, 30 Juni dini hari, pukul 00.00 WIB). NRG Stadium, Houston, Amerika Serikat. Brasil 2, Jepang 1. Rancak lapangan bolanya, bertingkat tempat duduknya.

Jepang memimpin dulu. Menit ke – 29, Kaishu Sano lari sendiri dari tengah lapangan dan gawang Brasil bobol. Satu kosong untuk Asia. Dan Jepang bertahan, hampir satu babak penuh, dengan dada yang dibusungkan.

Casemiro menyamakan di menit ke-56 lewat sundulan. Lalu, di menit ke-90, di injury time itu, Gabriel Martinelli yang baru masuk menghukum di napas penghabisan.

Angka berkata Brasil menguasai, enam puluh berbanding empat puluh. Tembakan dua puluh lawan lima. Tapi Jepang main hemat dan dari lima tembakan itu mereka sudah unggul. Kiper Zion Suzuki seorang diri menahan badai, lima kali ia menepis. Suzuki ini menarik: namanya Jepang, mainnya untuk Jepang, tapi kulitnya hitam, sebab ayahnya orang Ghana di Afrika sana, ibunya orang Jepang. Inilah wajah Jepang yang baru, yang sudah bercampur darah.

Yang membunuh Jepang bukan Brasil semata, tapi waktu. Mereka kuat delapan puluh menit, lalu bobol di saat genting. Tiga Piala Dunia berturut-turut Jepang memimpin di babak gugur lalu kalah: Belgia 2018, Kroasia 2022, kini Brasil 2026. Utusan Asia itu sudah berkali-kali mengetuk pintu, tapi pintunya belum juga terbuka.

Dua satu. Tamat. Tergangga kita, tak ada yang gatal, tapi terasa. “Yo ebat Brasil,” kata hati Anda kan? Ya iyalah, tergarujai Jepang dibuatnya. Pulang. Sayonara.

Sekarang Belanda. Bangsa yang dulu, waktu kita masih dijajah, mendirikan Klokketoren, menara jam yang kita kenal sebagai Jam Gadang di Bukittinggi itu. Eh, bukan Belandanya yang menukang, arsiteknya orang awak juga, tapi pokoknya di zaman merekalah ia berdiri, 1926. Dan ingat, Jam Gadang itu dibangun pakai semen dan besi, barang yang nyata. Jangan mau lagi kena loge putih telur. Itu cerita karang-karangan.

Belanda, bekas tuan kita itu, kini pulang. Dipulangkan Maroko, lewat adu penalti di Monterrey, Meksiko. Mereka memimpin dulu di menit ke 72, tampak mau mencuri kemenangan, tapi Maroko menyamakan di menit ke-90, di ujung napas. Sampai 120 menit podo, lalu titik putih. Dan di situ Belanda takluk. Ini kekalahan adu penalti ketiga beruntun mereka di Piala Dunia, rupanya ada kutukan yang mereka pikul sendiri.

Maroko itu wakil Afrika, negeri Muslim yang di Piala Dunia lalu sudah sampai semifinal. Kotanya yang termasyhur, Casablanca, kerap jadi lokasi film. Saya teringat pula seorang penyanyi Amerika, Jennifer Grout namanya, gadis dari Boston.

Tahun 2013 dia jadi finalis Arabs Got Talent, padahal tak bisa berbahasa Arab, tapi melagukan lagu-lagu Arab klasik dengan sempurna. Belakangan dia masuk Islam, pandai pula mengaji, bacaan ayat Al-Qur’annya ditonton ratusan ribu orang.

Suaminya orang Maroko. Entah dia menonton laga ini atau tidak, saya cuma teringat saja. Begitulah, satu bola menarik bermacam ingatan. Banyak juga orang kita yang memihak Maroko. Maka tumbangnya Belanda di kaki mereka, ada rasa lain di hati. Saya teringat Van Dijk, kapten itu, pemain jangkung yang rambutnya diikat ke belakang, sedih betul wajahnya. Ibo wak ye, ndak. Tapi sudahlah. Ini bukan soal 350 tahun, ini soal bola.

Sekarang Jerman. Pak Habibie dulu sekolah di sana, tapi teknik kapal terbang, bukan bola. Bangsa insinyur, tapi malam itu rumus tak menolong di lapangan hijau. Dan Jerman, ingat baik-baik, dipulangkan Paraguay, bukan Uruguay. Jangan keliru, keduanya beda negara.

Jerman 1-1 Paraguay, dan Jerman kalah adu penalti. Pada Senin, 29 Juni 2026 di sana, di kita Selasa, 30 Juni dini hari, pukul 03.30 WIB. Tak tidur semalaman kita dibuat pildun-pildun ini. Main di Gillette Stadium, Foxborough, Boston, Amerika Serikat. Trump.

Paraguay memimpin lebih dulu menit ke-42 lewat Julio Enciso. Jerman menyamakan menit ke-54 lewat Kai Havertz. Sampai 120 menit tetap 1-1, podo, lalu adu penalti.

Ada tiga puncak di laga ini. Pertama, dominasi yang sia-sia. Jerman menguasai bola tujuh puluh lima berbanding dua puluh lima. Mereka melepas dua puluh satu tembakan, Paraguay cuma tujuh. Sepak pojok enam belas lawan enam. Di atas kertas ini bukan pertandingan, ini pengepungan. Tapi gawang Paraguay tak juga jebol lebih dari sekali. Inilah ironinya: yang mengepung habis-habisan justru pulang.

Kedua, dan ini puncaknya, sang penjaga gawang. Orlando Gill, kiper Paraguay, berdiri seperti tembok di tengah badai. Di waktu normal ia berkali-kali menggagalkan peluang Jerman. Lalu di adu penalti, dialah pahlawannya, menepis tendangan Jerman satu per satu. Tiga algojo Jerman gagal: Havertz, Woltemade, dan Tah. Bayangkan, raksasa empat kali juara dunia, penaltinya ditolak mentah-mentah.

Ketiga, sejarah yang patah. Ini kekalahan adu penalti pertama Jerman sepanjang sejarah Piala Dunia. Selama puluhan tahun, titik putih adalah panggung kemenangan Jerman, mereka nyaris tak terkalahkan di situ.

Malam itu mitos itu runtuh, di kaki bangsa kecil peringkat empat puluh satu dunia.

Bangsa insinyur yang menguasai segalanya kecuali nasib. Kalah bukan karena kurang bola, tapi karena dua belas langkah dari titik putih ternyata lebih jauh dari yang mereka kira.

Dan saya ingat Panser Jerman itu. Tapi ini bola, bukan medan Perang Dunia II. Pulang. Angkat koper.

Tadi saya sebut Paraguay, bukan Uruguay. Batang airnya memang tak sama, tapi satu kaumlah mereka, Amerika Latin: Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay. Akan halnya Shakira di Kolombia sana, dia bukan satu batang air, tapi tetap satu benua.

Shakira itu stempel masuk Pildun. Tak sero kalau tak ada dia. Dia sudah empat kali menempel di hajatan ini. Mulai 2006 di Jerman, tampil di penutupan dengan “Hips Don’t Lie”. Lalu 2010 di Afrika Selatan, “Waka Waka”, yang ini lagu resmi, dan sangat memikat, jadi lagu Piala Dunia paling laku sepanjang sejarah.

Berikutnya 2014 di Brasil, “La La La”, lumayanlah, walau lagu resmi tahun itu sebetulnya milik Pitbull dan Jennifer Lopez. Dan tahun ini dia datang lagi, “Dai Dai” namanya, berduet dengan Burna Boy. “Dai Dai” itu seruan dari bahasa Italia, artinya “ayo, ayo”.

Coba bayangkan kalau lagunya berbahasa Indonesia, rantak tejan kita satu negeri dibuatnya. Bukan mustahil, sebab sudah pernah. Via Vallen pernah tampil di Asian Games 2018 membawakan lagu tema resmi “Meraih Bintang”, sampai kini candu juga kita menontonnya, terutama goyang rambut ekor kudanya.

Lagu itu bahkan dinyanyikan ulang di banyak negara Asia, dari Arab, India, Jepang, sampai Mandarin. Dan lucunya, “Meraih Bintang” pun penuh pekik “yo yo ayo”, sama saja dengan “Dai Dai” Shakira. Rupanya semangat bola dan semangat olahraga, di benua mana pun, berbunyi serupa: ayo, ayo. Kalau tak percaya, tanya sama Pak Erick.

Begitulah sajian Pildun, masih akan panjang, tanding demi tanding. Akan sehangat kompor gas 3 kg saat-saat menjelang puncak. Siapkan kacangmu!

Bagi saya yang menarik dari Pildun ini: kiper Jepang yang hitam itu. Hahaha.

The post Drama Pildun: Rontok, Koper Salah Kunci, Pulang Menjelang Siang  appeared first on Prokabar.

Mahasiswi UIN Imam Bonjol

“Harga beras naik, BBM naik, tarif listrik nak, kurs dolar naik. Yang tidak kunjung naik hanya gaji dan harapan sebagian orang.”

Kalimat itu mungkin terdengar seperti keluhan yang sering lewat di media sosial. Namun di balik candaan dan meme yang berseliweran setiap hari, ada kegelisahan yang nyata. Kegelisahan tentang biaya hidup yang semakin tinggi, tentang masa depan yang terasa semakin mahal, dan tentang mimpi yang perlahan-lahan tampak menjauh dari jangkauan.

Beberapa waktu terakhir, masyarakat kemali disuguhi berbagai kabar yang membuat dahi berkerut. Nilai tukar dolar menguat, harga kebutuhan pokok bergerak naik, biaya transportasi meningkat, sementara daya beli masyarakat masih belum sepenuhnya pulih. Di tengah situasi itu, muncul pula pernyataan pejabat yang mengatakan bahwa masyarakat desa tidak menggunakan dolar sehingga tidak perlu terlalu khawatir terhadap kenaikan kurs.

Secara harfiah, pernyataan itu memang bear. Tidak ada petani yang membeli cabai dengan dolar. Tidak ada pedagang di pasar yang menerima pembayaran dalam mata uang Amerika Serikat. Namun persoalannya tidak sesederhana itu.

Dalam ekonomi modern, masyarakat munkin tidak memegang dolar di tangan mereka, tetapi dampak dolar bisa terasa sampai ke dapur rumah tangga. Ketika nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar, biaya impor bahan baku meningkat. Harga pupuk, pakan ternak, obat-obatan, bahan bakar, hingga berbagai kebutuhan industri ikut terdorong naik. Akibatnya, harga barang yang sampai ke tangan masyarakat pun ikut terkerek.

Maka benar, warga desa tidak menggunakan dolar. Tetapi harga pupuk yang dibeli petani bisa dipengaruhi oleh dolar. Harga pakan yang digunakan peternak bisa dipengaruhi oleh dolar. Bahkan harga barang yang dijual di warung kecil sekalipun bisa terkena efek berantai dari pelemahan nilai tukar.

Karena itulah, ketika kurs dolar naik, dampaknya bukan hanya dirasakan oleh pengusaha besar atau investor di kota-kota metropolitan. Gelombangnya bisa sampai ke sawah, pasar tradisional, dan rumah-rumah sederhana di pelosok negeri.

Yang membuat situasi semakin berat adalah kenyataan bahwa kenaikan harga tidak selalu diikuti kenaikan pendapatan. Banyak pekerja merasakan bahwa pengeluaran bulanan bertambah, sementara pemasukan berjalan di tempat. Gaji yang dulu cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok kini harus dibagi untuk berbagai biaya tambahan yang terus meningkat.

Akibatnya, banyak anak muda mulai memandang masa depan dengan cara yang berbeda. Jika dulu mereka berbicara tentang membeli rumah sebelum usia 30 tahun, membangun usaha, atau menabung untuk masa depan, kini sebagian mulai bertanya pertanyaan yang lebih mendasar: bagaimana caranya bertahan hidup dengan layak?

Fenomena ini terlihat jelas di media sosial. Semakin banyak konten yang membahas sulitnya mencari pekerjaan, mahalnya biaya hidup, dan sempitnya peluang ekonomi. Di tengah kondisi tersebut, muncul pula tren yang sempat ramai diperbincangkan  “Kabur Aja Dulu.”

Bagi sebagian orang, kalimat itu hanyalah lelucon internet. Namun bagi sebagian lainnya, itu adalah bentuk kekecewaan sekaligus harapan. Kekecewaan terhadap situasi yang dianggap tidak memberikan ruang berkembang, dan harapan bahwa kehidupan yang lebih baik mungkin bisa ditemukan di tempat lain.

Banyak anak muda mulai melirik peluang bekerja di luar negeri. Ada yang ingin menjadi tenaga profesional, ada yang mengejar pendidikan, ada pula yang sekadar mencari penghasilan yang dianggap lebih manusiawi dibandingkan dengan biaya hidup yang harus mereka tanggung di dalam negeri. Namun pertanyaannya sederhana: jika kondisi ekonomi sedang sulit, apakah semua orang punya kesempatan untuk “kabur”? Jawabannya tentu tidak.

Untuk bekerja atau belajar di luar negeri diperlukan biaya, keterampilan, pendidikan, kemampuan bahasa asing, serta akses informasi yang tidak dimiliki semua orang. Tidak sedikit yang bahkan masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Maka ketika muncul slogan “Kabur Aja Dulu”, sebagian orang justru bertanya balik, “Kaburnya pakai apa?”

Di sinilah letak persoalan sebenarnya. Bukan semata-mata soal pergi atau tetap tinggal. Bukan pula soal pesimis atau optimis. Yang menjadi masalah adalah ketika sebagian masyarakat mulai merasa bahwa mimpi mereka semakin sulit diwujudkan.

Padahal bangsa yang kuat membutuhkan generasi muda yang percaya bahwa masa depan mereka layak diperjuangkan. Ketika anak muda mulai kehilangan keyakinan terhadap peluang hidup yang lebih baik, maka yang terancam bukan hanya kondisi ekonomi hari ini, tetapi juga energi pembangunan untuk masa depan.

Tentu kita tidak boleh terjebak dalam pesimisme. Indonesia masih memiliki banyak potensi. Sumber daya alam melimpah, bonus demografi masih berlangsung, dan peluang ekonomi digital terus berkembang. Namun optimisme tidak bisa dibangun hanya dengan slogan dan pidato. Optimisme membutuhkan bukti yang bisa dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Masyarakat membutuhkan harga yang lebih stabil, lapangan kerja yang lebih luas, upah yang lebih layak, dan kebijakan yang mampu menjawab persoalan nyata. Sebab pada akhirnya, ukuran keberhasilan pembangunan bukanlah seberapa indah narasi yang disampaikan, melainkan seberapa ringan beban yang dirasakan rakyat.

Hari ini mungkin kita masih bisa menertawakan meme tentang harga yang terus naik dan gaji yang jalan di tempat. Namun jika kondisi itu terus berlangsung tanpa solusi yang jelas, candaan perlahan bisa berubah menjadi keputusasaan. Dan ketika generasi muda mulai merasa bahwa bermimpi saja sudah mahal, di situlah seharusnya kita semua mulai khawatir.

Sebab sebuah bangsa tidak akan kehilangan masa depannya ketika dolar naik atau harga-harga melonjak. Bangsa kehilangan masa depannya ketika anak mudanya berhenti percaya bahwa kerja keras masih bisa mengubah kehidupan.

The post Dolar Naik, Harga Naik, Gaji Diam: Samai Kapan Rakyat Bertahan?  appeared first on Prokabar.

Penulis: Muhammad Rifki, Alysya Tizzy Putrya, Zakia Azhara, T.M. Nabil, Pilada Saputri Anggraini 

Mahasiswa Universitas Andalas

Media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari keseharian masyarakat di era digital ini dengan segala dampak positif dalam kehidupan sosial manusia yang ditawarkannya. Namun demikian, hal ini juga tak lepas dari berbagai dampak negatif, salah satunya terkait dengan maraknya kemunculan ujaran kebencian di media sosial.

Di media sosial, sangat sering ditemukan postingan-postingan yang mengarah kepada ujaran kebencian, baik itu dalam bentuk video pendek, poster, maupun komentar yang diunggah oleh netizen. Marpaung (2010): Mendefinisikan ujaran kebencian sebagai perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena berpotensi memicu prasangka, konflik sosial, hingga tindakan kekerasan, baik dari pelaku maupun korbannya.

Di Indonesia, tindakan ini dapat berujung aada sanksi pidana. Aturan utamanya tercantum dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), terutama pada Pasal 28 Ayat (2) yang melarang penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Tindakan ujaran kebencian yang disebarkan melalui media sosial dapat menimbulkan dampak psikologis, dampak sosial kepada korban. Namun bagaimana jika ujaran kebencian tersebut diarahkan kepada pemerintah daerah yang tidak memiliki integritas dalam menjalankan tugasnya.

Artikel ini akan membahas tuntas mengenai ujaran kebencian yang ditemukan pada video unggahan mengenai gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud di aplikasi TikTok. Kami menggolongkan tipe komentar kepada provokasi, penghinaan, pencemaran nama baik, dan perbuatan tidak menyenangkan. Komentar-komentar yang diunggah oleh netizen perlu kita amati lebih lanjut.

Penghinaan dalam KBBI adalah perbuatan yang merendahkan kedudukan, pangkat, dan martabat seseorang. Melalui peninjauan kolom komentar pada akun TikTok Rudy Mas’ud, ditemukan komentar yang mengatakan “masa iya mobilnya mewah yg naik jelek, jgn doong”. Komentar ini tergolong merendahkan Rudy Mas’ud dengan menggunakan kata “jelek” yang diarahkan kepadanya dan menambahkan bahwa “orang jelek” tidak layak menaiki mobil mewah.

Komentar tersebut didasari karena adanya perencanaan untuk membeli mobil dinas seharga 8,5M, sedangkan kondisi jalan di Kalimantan Timur sangat memprihatinkan karena tidak layak untuk keperluan jalan masyarakat yang berbanding terbalik dengan keperluan pribadi Rudy Mas’ud.

Pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang menodai atau membuat buruk nama seseorang atau sekelompok orang sehingga orang tersebut merasa tidak nyaman.

Dalam peninjauan di kolom komentar, ditemukan komentar yang mengatakan “rumah baru di bsd aja 10m udah mewah, ini renovasi doang sampe 25m. Paling yg dipake renov dikit doang sisanya masuk kantong sendiri”. Artinya, komentar tersebut menuduh Rudy Mas’ud melakukan tindak pidana korupsi melalui kalimat “paling yg dipake renov dikit doang sisanya masuk kantong sendiri”.

Hal ini tentu saja mengandung pencemaran nama baik karena komentar yang disampaikan oleh akun tersebut menuduh tanpa disertai dengan bukti yang mengatakan bahwa Rudi Mas’ud melakukan korupsi dana renovasi rumah dinas.

Sebagai warga negara yang tidak berdomisii di daerah tersebut, namun dengan melihat kondisi yang ditampilkan melalui internet, kita seakan-akan meluapkan kekesalan sebagaimana warga di daerah itu. Melalui peninjauan di kolom komentar video TikTok, ditemukan komentar yang berbunyi “kinerja dulu dibagusin, jangan mobil dinas dibagusin”.

Tidak diketahui lebih lanjut apakah komentar diunggah oleh warga domisili Kalimantan Timur atau luar Kalimantan Timur, namun komentarnya menggiring opini publik yang memperlihatkan kinerja yang tidak begitu baik oleh gubernur Kalimantan Timur.

Dari ungkapan kinerja dulu dibagusin memberi alasan bahwa ada kemungkinan pelayanan pemerintah jauh dari kata puas oleh masyarakat setempat maupun tempat lain yang menerima tayangan melalui unggahan video Tiktok.

Dengan kinerja yang tidak bagus pemerintahannya malah memperbagus mobil dinas yang harganya mencapai 8.5 Milyar Rupiah. Komentar tersebut merupakan sindiran untuk pemerintah Kalimantan Timur maupun Provinsi lainnya karena sudah seharusnya Pemerintahan daerah memperbaiki layanannya kepada masyarakat baik dari segi birokrasi, administrasi, manajemen, dan infrastruktur vital untuk kemajuan provinsi tersebut.

Menurut KBBI, memprovokasi atau menghasut adalah suatu perbuatan untuk membangkitkan kemarahan atau memancing seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perbuatan tidak menyenangkan atau berbuat jahat. Dalam peninjauan kolom komentar, ditemukan komentar yang berbunyi “cieee, gak usah bawa-bawa rakyat” yang artinya dalam komentar tersebut berisi maksud agar pihak pemerintah tidak perlu membawa nama rakyat atas pembelian mobil dinas seharga 8.5 Milyar Rupiah.

Hal ini muncul karena dari Rudy Mas’ud sendiri beropini “jaga dong marwahnya Kalimantan Timur” yang kemudian diartikan oleh netizen dengan maksud ia membawa nama rakyat.

Berdasarkan hasil analisis kolom komentar pada unggahan TikTok mengenai Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud, ditemukan beberapa bentuk ujaran yang dapat dikategorikan sebagai penghinaan, pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan, dan provokasi.

Komentar komentar tersebut umumnya muncul sebagai bentuk kritik dan kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah daerah, khususnya terkait penggunaan anggaran untuk pengadaan mobil dinas di tengah berbagai permasalahan publik yang masih dihadapi masyarakat.

Meskipun kritik terhadap pejabat publik merupakan bagian dari kebebasan berpendapat, penyampaiannya tetap harus memperhatikan etika dan ketentuan hukum agar tidak mengarah pada ujaran kebencian, fitnah, maupun tindakan yang dapat merugikan pihak lain.

The post Observasi Ujaran Kebencian di Kolom Komentar Aplikasi TikTok  appeared first on Prokabar.

Mahsiswi UIN IMAM BONJOL PADANG

Belakangan ini, isu LGBT kembali menjadi perbincangan hangat di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Sumatera Barat. Berita tentang komunitas, pertemuan kelompok tertentu, hingga berbagai kasus yang berkaitan dengan orientasi seksual sesama jenis kerap muncul di media dan media sosial. Fenomena ini tentu menimbulkan beragam respons di tengah masyarakat, terutama di daerah yang dikenal kuat memegang nilai agama dan adat seperti Sumatera Barat.

Banyak masyarakat yang bertanya-tanya, mengapa fenomena ini semakin terlihat di ruang publik? Apakah ini merupakan gejala sosial yang memang sedang meningkat, atau karena informasi yang beredar kini lebih mudah diakses dibandingkan sebelumnya? Pertanyaan pertanyaan tersebut menjadi penting untuk dibahas secara bijak agar tidak hanya berangkat dari emosi, tetapi juga dari pemahaman yang utuh terhadap realitas yang ada.

Dalam perspektif Islam, perilaku hubungan sesama jenis bukanlah sesuatu yang baru. Al-Qur’an telah mengabadikan kisah kaum Nabi Luth AS sebagai pelajaran bagi umat manusia. Kaum tersebut dikenal karena melakukan penyimpangan seksual yang bertentangan dengan fitrah manusia. Kisah ini tidak hanya menjadi bagian dari sejarah, tetapi juga menjadi peringatan moral tentang pentingnya menjaga nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh agama.

Karena itu, mayoritas ulama dari berbagai mazhab sepakat bahwa praktik hubungan seksual sesama jenis merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam. Dalam pembahasan masailul fiqh,  persoalan homoseksualitas termasuk isu yang telah banyak dibahas oleh para ulama klasik maupun kontemporer.

Perbedaan pendapat biasanya terletak pada bentuk sanksi dan pendekatan penanganannya, tetapi hampir tidak ditemukan perbedaan mengenai status keharamannya. Dengan kata lain, dari sisi hukum Islam, praktik hubungan sesama jenis tetap dipandang sebagai perbuatan yang tidak dibenarkan.

Namun demikian, pertanyaan yang sering muncul Adalah, mengapa fenomena ini bisa terjadi? Para ahli memiliki beragam pandangan. Sebagian mengaitkannya dengan faktor lingkungan sosial, pola pergaulan, pengalaman masa kecil, krisis identitas, pengaruh media digital, hingga paparan pornografi yang tidak terkendali.

Di era ini, berbagai konten yang dahulu sulit diakses kini dapat ditemukan hanya melalui genggaman tangan. Tidak sedikit penelitian yang menunjukkan bahwa konsumsi pornografi secara berlebihan dapat memengaruhi cara seseorang memandang seksualitas dan hubungan antar manusia.

Meski demikian, menyederhanakan persoalan LGBT hanya pada satu faktor tentu tidak tepat. Fenomena sosial selalu lahir dari banyak sebab yang saling berkaitan. Karena itu, diperlukan kajian yang objektif dan pendekatan yang komprehensif dalam memahami persoalan ini.

Yang perlu menjadi perhatian adalah munculnya kecenderungan normalisasi terhadap perilaku yang bertentangan dengan nilai agama dan budaya masyarakat Indonesia. Saat ini, tidak jarang kita menemukan narasi yang menganggap laki laki berperilaku seperti perempuan sebagai sesuatu yang biasa, atau perempuan yang menampilkan diri menyerupai laki-laki dianggap sebagai tren yang keren dan modern.

Padahal, dalam ajaran Islam terdapat batasan-batasan yang jelas mengenai identitas dan perilaku yang sesuai dengan fitrah laki-laki maupun perempuan.

Tentu saja, menjaga nilai agama tidak berarti memberikan ruang bagi perundungan, penghinaan, atau kekerasan terhadap siapa pun. Islam mengajarkan amar ma’ruf nahi munkar dengan hikmah, nasihat yang baik, dan cara yang bermartabat. Menolak suatu perbuatan bukan berarti membenci pelakunya sebagai manusia. Setiap orang tetap memiliki hak untuk dihormati sebagai sesama manusia, sekaligus memiliki kewajiban untuk menghormati norma yang berlaku di tengah masyarakat.

Bagi generasi muda, tantangan terbesar saat ini bukan hanya menghadapi fenomena LGBT, tetapi juga berbagai krisis moral lain yang muncul akibat derasnya arus informasi digital. Pornografi, pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, hingga krisis identitas menjadi persoalan yang saling berkaitan dan membutuhkan perhatian serius.

Karena itu, yang harus dilakukan anak muda bukan sekadar menyalahkan atau menghakimi, melainkan memperkuat pendidikan agama, membangun lingkungan pergaulan yang sehat, meningkatkan literasi digital, serta menghadirkan ruang-ruang pembinaan yang mampu membantu generasi muda menemukan jati dirinya secara positif. Pencegahan akan jauh lebih efektif daripada sekadar kecaman setelah masalah terjadi.

Sumatera Barat memiliki falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Nilai ini menjadi fondasi penting dalam menjaga karakter masyarakat Minangkabau.

Ditengah perubahan zaman yang begitu cepat, falsafah tersebut tetap relevan sebagai pedoman dalam menghadapi berbagai tantangan moral dan sosial yang berkembang saat ini.

Pada akhirnya, fenomena LGBT bukan hanya persoalan individu, melainkan juga tantangan bagi keluarga, lembaga pendidikan, tokoh agama, pemerintah, dan masyarakat secara keseluruhan. Menjaga generasi muda dari berbagai bentuk penyimpangan memerlukan kerja sama semua pihak.

Dengan pendidikan yang kuat, lingkungan yang sehat, serta penguatan nilai agama dan moral, generasi muda diharapkan mampu tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak, berkarakter, dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat Indonesia.

The post LGBT di Tengah Masyarakat Religius, Antara Hakikat Fitrah dan Tantangan  Zaman” appeared first on Prokabar.

“Sudah semester enam, tapi rasanya saya tidak berkembang ke mana-mana.”

Keluhan seperti ini bukan sesuatu yang asing di kalangan mahasiswa. Banyak yang merasa waktu kuliah berjalan begitu cepat. Semester demi semester terlewati, tugas terus berdatangan, nilai tetap keluar setiap akhir perkuliahan, tetapi ada satu pertanyaan yang sering muncul: “Apakah saya benar-benar bertumbuh selama kuliah?”

Selama ini kampus sering dipandang sebagai tempat yang otomatis mengubah seseorang menjadi lebih cerdas, lebih siap kerja, dan lebih matang dalam berpikir. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu.

Kampus memang menyediakan ruang belajar, tetapi perkembangan diri tidak terjadi secara otomatis hanya karena seseorang berstatus mahasiswa.

Banyak mahasiswa menjalani hari-harinya dengan pola pikiran yang hampir sama: datang ke kelas, mencatat materi, mengerjakan tugas, mengikuti ujian, lalu mengulang siklus tersebut setiap semester. Aktivitas ini memang penting untuk menyelesaikan studi, tetapi tidak selalu cukup untuk mendorong pertumbuhan yang berarti.

Artinya, sebagian mahasiswa sibuk menjalani rutinitas tanpa benar-benar memahami tujuan yang ingin dicapai. Mereka aktif secara administratif, tetapi pasif dalam pengembangan diri.

Di sisi lain, masa kuliah sebenarnya merupakan kesempatan terbaik untuk mengenali diri sendiri. Kampus menyediakan banyak ruang untuk mencoba berbagai hal, mulai dari organisasi, penelitian, kompetisi, magang, hingga kegiatan sosial. Sayangnya, tidak semua mahasiswa memanfaatkan peluang tersebut.

Ketika seseorang hanya berfokus pada ruang kelas, pengalaman yang diperoleh menjadi terbatas. Padahal, sering kali kemampuan yang paling berharga justru lahir dari pengalaman di luar perkuliahan. Kemampuan memimpin, bekerja sama, berkomunikasi, dan menyelesaikan masalah tidak selalu diajarkan secara langsung dalam mata kuliah.

Lingkungan juga memiliki pengaruh yang tidak kalah besar. Berada di tengah teman-teman yang aktif berdiskusi, berprestasi, dan memiliki semangat belajar tinggi biasanya mendorong seseorang untuk ikut berkembang. Sebaliknya, lingkungan yang pasif sering membuat mahasiswa merasa cukup hanya dengan memenuhi kewajiban akademik.

Masalah lain yang kerap muncul adalah kecenderungan menjadikan nilai sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan. Tidak sedikit mahasiswa yang menghabiskan sebagian besar energinya untuk mengejar IPK tinggi, padahal pengalaman di luar kelas sering kali menjadi faktor yang sama pentingnya.

Di era digital, tantangan tersebut semakin kompleks. Media sosial membuat mahasiswa terus-menerus melihat pencapaian orang lain yang berhasil mendapat beasiswa, memenangkan kompetisi, menjalani magang bergengsi, bahkan membangun bisnis sejak masih kuliah.

Tanpa sadar, hal ini dapat menimbulkan perasaan tertinggal.

Padahal setiap orang memiliki titik awal, kesempatan, dan perjalanan yang berbeda. Perkembangan tidak selalu harus terlihat spektakuler. Kadang-kadang, kemampuan baru yang dipelajari hari ini atau keberanian mencoba hal yang sebelumnya ditakuti juga merupakan bentuk pertumbuhan yang nyata.

Pada akhirnya, kampus bukanlah mesin yang secara otomatis membuat mahasiswa berkembang. Kampus hanyalah ruang yang menyediakan kesempatan. Pertumbuhan tetap bergantung pada sejauh mana seseorang mau belajar, mencoba pengalaman baru, dan keluar dari zona nyaman.

Karena itu, mungkin pertanyaan yang perlu diajukan bukan lagi “Apakah kampus membuat saya berkembang?” melainkan “Apa yang sudah saya lakukan untuk berkembang selama berada di kampus?”

The post Mengapa Banyak Mahasiswa Merasa Tidak Berkembang di Kampus? appeared first on Prokabar.

Mahasiswa  UIN Imam Bonjol Padang 

Jam menunjukkan pukul 15.00. Ibnu baru saja keluar dari kelas terakhirnya hari itu. Perutnya sudah keroncongan sejak tadi pagi — tapi ia belum makan sama sekali. Sarapan? Tidak sempat. Warung belum buka saat ia terburu buru berangkat kuliah pukul 07.00.

Makan siang? Jadwal kuliah yang beruntun tidak menyisakan jeda. Maka ia pun berjalan ke warung terdekat, memesan nasi lauk seadanya, lalu malamnya kembali mengandalkan mie instan yang sudah menjadi “sahabat setia” di kamar kosnya.

Ini bukan cerita satu orang. Ini adalah cerita jutaan mahasiswa kos di seluruh Indonesia — termasuk di lingkungan UIN Imam Bonjol Padang. Mereka bukan tidak peduli dengan kesehatan. Mereka hanya terjebak dalam kondisi yang tidak banyak memberikan pilihan.

“Makan sekali sehari bukan karena diet. Itu karena memang tidak sempat dan tidak ada uangnya.” — Bondi, mahasiswa kos semester tiga

Sarapan? Kemewahan yang Tidak Terjangkau

Di rumah, sarapan adalah ritual pagi yang nyaris otomatis. Ada ibu yang sudah menyiapkan, ada meja makan yang dituju bersama keluarga. Tapi begitu pindah ke kos, ritual itu menguap begitu saja.

Latif, mahasiswa semester empat, bercerita terus terang: warung makan di sekitar kosnya belum buka pukul 07.00. Memasak sendiri? Ia tidak punya kompor, apalagi bahan masakan. “Jadi ya sudah, berangkat kuliah dengan perut kosong. Paling beli gorengan di jalan kalau ada yang jualan,” tuturnya.

Kondisi ini ternyata sangat umum. Pagi hari adalah waktu makan yang paling sering dikorbankan — bukan karena malas, tapi karena sarana dan waktu memang tidak mendukung. Dan ironisnya, sarapan adalah waktu makan yang paling penting untuk mengisi “bahan bakar” otak sebelum kuliah.

Mie Instan: Bukan Pilihan, Tapi Keterpaksaan

Mie instan sudah telanjur menjadi ikon kehidupan mahasiswa kos. Harganya sekitar tiga ribu rupiah, bisa matang dalam tiga menit, dan tersedia di warung terdekat kapan pun. Tapi di balik kepraktisannya, ada konsekuensi yang tidak kecil.

Bondi menyebut apa yang ia makan sehari-hari sebagai “trio andalan”: mie instan, nasi warteg, dan gorengan. Menu yang murah, mengenyangkan, tapi sangat jauh dari seimbang secara gizi. Tinggi karbohidrat, tinggi natrium, rendah protein, hampir tanpa serat, dan miskin vitamin.

Para ahli gizi sudah lama memperingatkan bahwa konsumsi mie instan secara berlebihan bisa meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, gangguan pencernaan, hingga masalah jantung jangka panjang. Tapi bagi mahasiswa yang uang makannya hanya cukup untuk makan dua kali sehari — atau bahkan sekali — peringatan itu terasa seperti kemewahan yang tidak relevan dengan hidup mereka hari ini.

“Kalau tanggal tua, makan nasi sama kecap pun jadi. Yang penting tidak pingsan di kelas.” — pengalaman penulis

Empat Alasan Mengapa Ini Terus Terjadi

Banyak yang mengira mahasiswa kos makan sembarangan karena malas atau tidak peduli. Kenyataannya jauh lebih kompleks dari itu. Ada empat faktor besar yang membuat pola makan mereka terus terpuruk:

Dompet yang tipis. Uang kiriman orang tua harus dibagi untuk sewa kos, ongkos, fotokopi, dan kebutuhan akademik lainnya. Sisa untuk makan sering kali sangat sedikit — bahkan Latif mengaku bahwa nasi warteg delapan ribu rupiah pun terasa berat di akhir bulan.

Jadwal kuliah yang padat tanpa ampun. Kelas bisa beruntun dari pagi hingga sore tanpa jeda yang cukup untuk makan dengan tenang. Saat jeda ada pun, waktunya seringkali tidak cukup untuk pergi ke warung, antri, makan, dan kembali tepat waktu.

Tidak ada yang mengajari makan sehat dengan anggaran minim. Kampus tidak menyediakan edukasi gizi praktis. Keluarga di kampung juga tidak membekali pengetahuan ini. Akibatnya, mahasiswa tidak tahu bahwa sebutir telur dan sepotong tempe goreng seharga dua ribuan bisa jadi sumber protein yang jauh lebih baik dari sebungkus mie instan.

Hilangnya ‘penjaga’ di rumah. Di keluarga, pola makan terbentuk karena ada orang tua yang mengatur. Di kos, tidak ada siapa-siapa. Mahasiswa harus mengatur dirinya sendiri, di tengah segudang tekanan baru yang juga belum pernah ia hadapi sebelumnya.

Ketika Tubuh Mulai Protes

Tubuh manusia punya caranya sendiri untuk memberi tahu bahwa sesuatu tidak beres. Dan tubuh mahasiswa kos pun mulai berbicara — hanya saja suaranya sering diabaikan karena terlalu sibuk mengejar deadline tugas.

Latif mengalami maag yang kambuh hampir setiap minggu. Bondi kehilangan delapan kilogram berat badan hanya dalam satu semester pertama — bukan karena diet, tapi karena kekurangan asupan. Ibnu sendiri pernah hampir pingsan saat sedang presentasi di depan kelas. “Kepala mendadak berputar, pandangan gelap sebentar. Untungnya tidak jadi jatuh,” kenangnya.

Tapi dampaknya tidak berhenti di tubuh. Otak yang kekurangan gizi tidak bisa bekerja optimal. Konsentrasi buyar, daya ingat melemah, dan yang lebih mengkhawatirkan — suasana hati ikut terganggu. Gula darah yang naik turun drastis akibat pola makan berantakan bisa memicu mudah marah, cemas, bahkan gejala depresi ringan. Mahasiswa yang seharusnya dalam kondisi terbaik untuk belajar justru berjuang melawan rasa lelah yang tidak pernah benar-benar hilang.

Otak membutuhkan bahan bakar yang stabil. Mie instan dan teh manis tidak bisa menjadi satu-satunya sumber energi untuk menghadapi UTS, tugas kelompok, dan semua tekanan kuliah sekaligus.

Jadi, Siapa yang Harus Bertanggung Jawab?

Mudah sekali menyalahkan mahasiswanya — “kurang disiplin”, “tidak bisa atur keuangan”, “tidak peduli kesehatan”. Tapi kalau kita jujur, permasalahan ini jauh lebih besar dari sekadar pilihan individu.

Kampus punya peran yang belum optimal dijalankan. Tidak ada kantin bersubsidi yang benar benar terjangkau. Tidak ada program edukasi gizi yang konkret dan relevan dengan kondisi mahasiswa kos. Tidak ada skema beasiswa yang secara eksplisit memperhitungkan kebutuhan pangan. Sementara itu, mahasiswa yang sudah kelelahan mengurus kuliah dan organisasi diminta untuk juga menjadi ahli gizi, ahli memasak, dan ahli manajemen keuangan sekaligus.

Bukan berarti mahasiswa tidak perlu berbenah diri. Ada langkah-langkah kecil yang bisa dilakukan:

Masak bareng teman satu kos — berbagi bahan dan biaya bisa memangkas pengeluaran makan hingga separuhnya

Stok telur, tempe, dan tahu di kamar — murah, bergizi, dan bisa diolah sederhana tanpa dapur canggih

Tetapkan jam makan minimal dua kali sehari, sekonsisten mungkin, sebagai ‘jadwal wajib’ seperti jadwal kuliah

Kurangi mie instan sebagai makanan utama — jadikan ia camilan darurat, bukan menu harian

Tapi perubahan individu tidak akan cukup tanpa perubahan sistemik. Kampus yang serius memperhatikan mahasiswanya perlu mulai bertanya: apakah mahasiswa kami makan dengan cukup hari ini?

Penutup: Masalah Sepele yang Tidak Sepele

Pola makan mahasiswa kos mungkin terdengar seperti isu kecil di tengah banyaknya persoalan kampus dan negara yang lebih “besar”. Tapi isu ini menyentuh sesuatu yang sangat fundamental: bagaimana bisa seorang mahasiswa belajar dengan baik, berpikir jernih, dan tumbuh optimal, jika perutnya saja tidak terisi dengan layak?

Latif, Bondi, Ibnu — dan ribuan mahasiswa kos lainnya — bukan sedang meminta kemewahan. Mereka hanya butuh akses terhadap makanan yang cukup dan bergizi untuk menjalani harinya. Itu bukan permintaan yang berlebihan. Itu kebutuhan dasar manusia.

Dan sudah saatnya kita — kampus, keluarga, dan masyarakat — berhenti menganggap mie instan sebagai “ciri khas mahasiswa yang lucu” dan mulai melihatnya sebagai sinyal bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki.

The post Mie Instan, Gorengan, dan Satu Kali Makan Sehari  appeared first on Prokabar.

Mahasiswa UIN Imam Bonjol

Ketika mendengar kata “kampus”, banyak orang langsung membayangkan sebuah tempat yang penuh dengan peluang. Di sana mahasiswa belajar, berdiskusi, berorganisasi, dan membangun relasi.
Tidak sedikit pula yang menganggap masa kuliah sebagai fase penting yang menentukan arah kehidupan seseorang di masa depan.

Namun, benarkah kampus selalu menjadi tempat terbaik untuk tumbuh dan berkembang?

Pertanyaan ini menarik untuk diajukan, terutama di tengah perubahan zaman yang berlangsungsangat cepat. Dulu, kampus sering dianggap sebagai gerbang utama menuju kesuksesan. Gelar sarjana
menjadi simbol kemampuan dan menjadi tiket untuk memasuki dunia kerja yang lebih luas.

Kini situasinya tidak lagi sesederhana itu. Internet telah membuka akses pengetahuan tanpa batas.

Seseorang dapat belajar desain grafis dari YouTube, memahami pemrograman melalui kursus daring,atau membangun bisnis hanya bermodal ponsel dan koneksi internet.

Fenomena tersebut membuat sebagian orang mulai mempertanyakan posisi kampus. Jika ilmu bisa diperoleh dari mana saja, apakah kampus masih relevan sebagai tempat berkembang?

Menurut saya, kampus tetap memiliki nilai yang sulit digantikan. Kampus bukan sekadar ruang untuk menerima materi dari dosen. Kampus adalah ruang pertemuan berbagai gagasan, karakter, dan
pengalaman hidup. Di dalamnya mahasiswa belajar menghadapi perbedaan pendapat, bekerja sama dalam tim, memimpin organisasi, hingga menyelesaikan berbagai persoalan yang tidak selalu diajarkan di dalam kelas.

Pengalaman-pengalaman seperti itu sering kali menjadi bekal yang sangat berharga ketika seseorang memasuki kehidupan profesional maupun sosial. Banyak keterampilan yang justru lahir dari proses
berorganisasi, mengikuti kegiatan kampus, atau terlibat dalam berbagai aktivitas di luar ruang kuliah.

Meski demikian, menganggap kampus sebagai satu-satunya jalan menuju perkembangan diri juga merupakan pandangan yang kurang tepat. Realitas menunjukkan bahwa banyak orang berhasil
membangun karier dan mencapai prestasi tanpa menempuh pendidikan tinggi.

Mereka berkembang karena memiliki kemauan belajar, disiplin, kemampuan beradaptasi, dan keberanian mengambil
peluang.

Di sinilah letak persoalan yang sebenarnya. Kampus hanyalah wadah. Ia menyediakan fasilitas, lingkungan, dan kesempatan. Namun, semua itu tidak akan berarti apabila mahasiswa tidak memiliki
kemauan untuk memanfaatkannya. Sebaliknya, seseorang yang memiliki semangat belajar tinggi tetap dapat berkembang meskipun berada di luar lingkungan kampus.

The post Kampus sebagai Tempat Tumbuh dan Berkembang, Benarkah? appeared first on Prokabar.

Jurnalis 

Dalam sistem demokrasi, kritik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pemerintahan. Kritik menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengawasi jalannya kebijakan publik, mengingatkan pemerintah terhadap kekurangan, sekaligus mendorong perbaikan pelayanan kepada masyarakat.

Namun, tidak semua pemimpin mampu menerima kritik dengan lapang dada. Di sejumlah daerah, muncul fenomena kepala daerah yang terlihat alergi terhadap kritik. Setiap masukan yang disampaikan masyarakat, aktivis, akademisi, maupun insan pers, sering kali tidak dijawab dengan argumentasi atau evaluasi kebijakan.

Sebaliknya, kritik justru dianggap sebagai serangan politik yang sengaja diarahkan untuk menjatuhkan citra pemerintahan.
Alih-alih menjelaskan substansi persoalan yang dikritik, kepala daerah semacam ini kerap memilih jalan pintas dengan menuduh pihak-pihak yang menyampaikan kritik sebagai bagian dari kelompok lawan politik.

Narasi yang dibangun seolah-olah setiap suara berbeda memiliki agenda tersembunyi dan tidak lahir dari kepentingan publik.

Pola semacam itu berbahaya bagi iklim demokrasi lokal. Ketika kritik selalu dikaitkan dengan kepentingan politik tertentu, maka ruang diskusi publik menjadi sempit. Masyarakat akan enggan menyampaikan pendapat karena khawatir dicap sebagai oposisi atau pendukung kelompok tertentu.

Padahal, kritik terhadap pemerintah tidak selalu berangkat dari kepentingan politik. Banyak kritik muncul karena masyarakat merasakan langsung dampak kebijakan yang dianggap belum efektif.

Ada pula kritik yang lahir dari hasil kajian akademis, pengawasan organisasi masyarakat sipil, maupun kerja jurnalistik yang bertujuan mengungkap fakta di lapangan.

Seorang pemimpin yang percaya diri terhadap kinerjanya semestinya mampu membedakan antara kritik dan serangan politik. Kritik dijawab dengan data, fakta, dan langkah perbaikan. Jika memang terdapat kesalahan informasi, pemerintah memiliki ruang yang luas untuk memberikan klarifikasi secara terbuka kepada publik.

Menuduh lawan politik sebagai dalang di balik setiap kritik justru dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak memiliki jawaban atas persoalan yang dipersoalkan masyarakat. Publik akhirnya melihat bahwa energi pemerintah lebih banyak dihabiskan untuk mencari siapa yang mengkritik daripada menyelesaikan apa yang dikritik.

Demokrasi tidak membutuhkan pemimpin yang selalu ingin dipuji. Demokrasi membutuhkan pemimpin yang bersedia mendengar suara berbeda, termasuk suara yang tidak nyaman didengar. Sebab dari kritik yang jujur sering kali lahir kebijakan yang lebih baik.

Pada akhirnya, ukuran kedewasaan seorang kepala daerah bukanlah seberapa banyak pujian yang diterimanya, melainkan seberapa bijak ia merespons kritik. Ketika kritik dijawab dengan tuduhan politik, yang dipertaruhkan bukan hanya citra pemimpin, tetapi juga kualitas demokrasi dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan itu sendiri.

The post Kepala Daerah dan Ruang Kritik yang Kian Menyempit appeared first on Prokabar.

Mahasiswa Universitas islam Negeri Imam Bonjol Padang

“Pancasila bukan untuk dihafalkan, melainkan untuk diamalkan dan dijiwai dalam kehidupan sehari-hari”  Ir. Soekarno

Pada 01 Juni 1945, Soekarno berdiri di hadapan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan menyampaikan sesuatu yang ia yakini sebagai jiwa dari negara yang akan lahir.

Lima prinsip yang ia sampaikan sebagai dasar negara; Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme atau Peri-Kemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, dan Ketuhanan. Ia menamakannya Pancasila. Bukan sebagai rumusan final, melainkan sebagai gagasan awal yang ia lempar ke hadapan sidang untuk diperdebatkan dan disempurnakan bersama.

Di sanalah titik awal itu, sebuah pidato, bukan sebuah konstitusi.

Gagasan itu kemudian menempuh jalan panjang sebelum menjadi apa yang selalu didemonstrasikan sampai hari ini. Pada 22 Juni 1945, Panitia Sembilan merumuskan Piagam Jakarta, yang memuat Pancasila dalam redaksi yang lebih terstruktur namun masih menyimpan perdebatan di dalamnya, terutama pada sila pertama.

Baru pada 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menetapkan rumusan final yang kita kenal sekarang, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Pancasila, dengan demikian, bukan lahir dalam satu hari. Ia adalah hasil kompromi, negosiasi, dan pergulatan panjang selama hampir tiga bulan.

Delapan puluh satu tahun kemudian, kita masih memperingati momen pertama pidato itu. Yang patut dipertanyakan bukan apakah kita mengingatnya, melainkan apakah kita sungguh-sungguh menjalankannya.

Setiap 01 Juni, kita menyaksikan seremoni yang sama; pidato kenegaraan, upacara bendera, dan konten media sosial bertema merah putih yang menghiasi layar selama dua puluh empat jam, lalu menghilang. Tapi ada yang lebih perlu diperhatikan daripada sekadar suasana peringatan itu.

Jika kita mau jujur membaca dasar hukum penetapan Hari Lahir Pancasila, yakni Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016, kita akan menemukan kalimat yang seharusnya membuat kita berhenti sejenak. Dalam konsiderans huruf f, alasan penetapan tanggal 1 Juni sebagai hari nasional adalah; “untuk melengkapi sejarah ketatanegaraan Indonesia.” Bukan untuk memperbarui komitmen. Bukan untuk mengevaluasi seberapa jauh prinsip-prinsip itu telah dijalankan. Melainkan untuk melengkapi koleksi sejarah, persis seperti orang meletakkan pajangan di lemari kaca.

Pancasila, sejak ia dikukuhkan sebagai dasar negara hingga hari ini, lebih banyak hidup sebagai simbol daripada sebagai praktik. Ia dikutip di setiap pembukaan rapat resmi, dicetak di dinding kantor pemerintahan, dan diajarkan di ruang-ruang kelas sebagai hafalan.

Tetapi hafalan tidak membangun keadilan. Jika Pancasila dimaknai bukan sebagai simbol melainkan sebagai kehendak yang sungguh-sungguh diikat oleh negara, maka Indonesia seharusnya menjadi negara yang berperikemanusiaan: negara yang tidak mentoleransi kekerasan terhadap warganya sendiri, yang menjamin setiap orang diperlakukan dengan martabat, tanpa memandang dari golongan mana ia berasal. Kenyataannya, diskriminasi struktural masih bekerja dengan tenang di balik berbagai kebijakan yang tampak netral.

Sila ketiga, Persatuan Indonesia, seharusnya menjadi jaminan bahwa seluruh suku, budaya, dan bangsa di kepulauan ini berdiri dalam satu kedaulatan yang setara, bukan hierarki yang tidak pernah benar-benar runtuh. Namun hingga kini, pembangunan masih timpang antara Jawa dan luar Jawa, antara pusat dan pinggiran. Persatuan yang kita rayakan sering kali hanya persatuan retorika, bukan persatuan yang dirasakan oleh seorang warga di ujung Papua atau Nusa Tenggara yang melihat anggaran dan perhatian negara datang terlambat, atau tidak datang sama sekali.

Yang paling telak adalah sila kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Ini bukan prinsip yang ambigu. Ia menyatakan dengan tegas bahwa tidak boleh ada kemiskinan dan penderitaan yang dibiarkan berlangsung di dalam Indonesia merdeka. Namun kita hidup di negara di mana angka kemiskinan masih menjadi bahan laporan tahunan yang diterima dengan tenang, di mana ketimpangan kekayaan terus melebar, dan di mana keadilan sosial lebih sering menjadi tagline kampanye daripada orientasi kebijakan.

Jika sila kelima benar-benar menjadi dasar, maka tidak ada satu pun program pemerintah yang bisa dibenarkan jika ia tidak secara langsung menjawab pertanyaan, apakah ini mengurangi penderitaan rakyat yang paling rentan? Atau sebaliknya, kita ajukan saja kembali pertanyaannya, KEADILAN SOSIAL BAGI RAKYAT YANG MANA? Ini perlu dijawab sih.

Demikian pula dengan kebebasan beragama. Pancasila tidak pernah merancang Indonesia sebagai negara yang mendiskriminasi kelompok beragama yang telah diakui secara hukum.

Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, bukan perintah untuk menyeragamkan keyakinan, melainkan pengakuan bahwa negara ini berdiri di atas rasa hormat terhadap yang transenden, dalam berbagai ekspresinya.

Namun yang kita saksikan adalah kelompok-kelompok keagamaan tertentu yang secara legal diakui tetap menghadapi tekanan sosial dan kadang tekanan negara yang tidak pernah benar-benar dipertanggungjawabkan.

Maka pertanyaan yang lebih penting dari kapan Pancasila lahir adalah kapan Pancasila sungguh-sungguh dijalankan? Selama ia hanya diperingati untuk melengkapi sejarah ketatanegaraan,seperti yang tertulis terang-terangan dalam Keppres 24 Tahun 2016 maka setiap 1 Juni kita sesungguhnya sedang merayakan sebuah utopia yang kita sepakati untuk tidak pernah kita tiba di sana. Pancasila bukan warisan museum. Ia adalah janji yang belum lunas ditunaikan.

The post 1 Juni dan Utopia yang Tidak Pernah Bermukim appeared first on Prokabar.

Mahasiswa UIN Imam Bonjol

Yang menindas sering kali bukan agamanya, tetapi cara manusia memakainya.

Di banyak tempat, kehormatan keluarga sering diletakkan di tubuh perempuan. Cara berpakaian perempuan dianggap mencerminkan martabat keluarga. Cara perempuan berbicara dianggap menentukan moral lingkungan. Bahkan kesalahan laki-laki pun kadang tetap dibebankan kepada perempuan. Ketika terjadi pelecehan seksual, perempuan ditanya soal pakaian. Ketika rumah tangga hancur karena perselingkuhan, perempuan lain lebih sering dihina dibanding laki-laki yang jelas ikut melakukan kesalahan. Aneh sekali, masyarakat begitu keras mengawasi perempuan, tetapi begitu lunak terhadap laki-laki.

Ironisnya, ketimpangan itu sering dibungkus atas nama agama.

Ceramah tentang aurat perempuan jauh lebih ramai dibanding pembahasan tentang kekerasan seksual, korupsi, eksploitasi, atau penyalahgunaan kekuasaan. Seolah-olah dosa terbesar dalam masyarakat adalah tubuh perempuan yang terlihat, bukan ketidakadilan yang nyata terjadi setiap hari. Padahal Islam tidak pernah menyederhanakan moralitas hanya pada pakaian perempuan.

Masalahnya, agama sering dipahami sebatas simbol, bukan nilai.

Orang sibuk memperdebatkan hijab perempuan, tetapi diam terhadap laki-laki yang menghina, memanipulasi, atau menyakiti perempuan. Orang marah melihat perempuan pulang malam, tetapi tidak marah terhadap laki-laki yang membuat jalanan tidak aman bagi perempuan. Moral akhirnya menjadi sangat selektif. Tajam kepada perempuan, tumpul kepada laki-laki.

Kita hidup di masyarakat yang terlalu terobsesi mengontrol perempuan. Tubuh perempuan selalu dijadikan objek pengawasan sosial. Dari kecil perempuan diajarkan untuk duduk yang sopan, bicara yang lembut, jangan terlalu keras tertawa, jangan terlalu bebas berpendapat, jangan terlalu menonjol. Perempuan dipaksa membawa beban kehormatan kolektif, sementara laki-laki lebih sering diberi ruang untuk “memaklumi kesalahan.”

Kalau laki-laki marah, itu dianggap wibawa. Kalau perempuan marah, itu dianggap emosional. Kalau laki-laki ambisius, disebut visioner. Kalau perempuan ambisius, disebut terlalu mengejar dunia. Standar ganda ini begitu normal sampai banyak orang tidak sadar sedang hidup di dalam sistem yang tidak adil.

Sebagian masyarakat menggunakan ayat agama untuk mempertahankan ketimpangan tersebut tanpa memahami konteks dan tujuan utamanya. Ayat tentang kepemimpinan laki-laki dipakai untuk membenarkan dominasi mutlak, tetapi lupa bahwa Islam juga membebankan tanggung jawab besar kepada laki-laki untuk melindungi dan berlaku adil. Ayat tentang ketaatan istri sering dibahas, tetapi kewajiban suami menghormati dan memperlakukan perempuan dengan baik justru jarang dijadikan pusat diskusi.

Padahal jika melihat sejarah, Islam justru hadir melawan budaya patriarki Arab yang sangat brutal terhadap perempuan. Sebelum Islam datang, bayi perempuan dikubur hidup-hidup. Perempuan tidak punya hak waris. Perempuan diperlakukan seperti barang yang bisa diwariskan. Islam datang membawa perubahan radikal pada masa itu. Perempuan diberi hak hidup, hak pendidikan, hak ekonomi, bahkan hak menyampaikan pendapat di ruang publik.

Tetapi berabad-abad kemudian, sebagian masyarakat justru kembali meminggirkan perempuan dengan cara yang lebih halus.

Perempuan boleh sekolah, tetapi tetap dianggap tidak terlalu penting dibanding laki-laki. Perempuan boleh bekerja, tetapi tetap dibebani seluruh pekerjaan domestik sendirian. Perempuan didorong sukses, tetapi ketika terlalu sukses dianggap mengancam laki-laki. Masyarakat ingin perempuan modern, tetapi tetap tunduk pada standar lama yang mengekang. Perempuan dipaksa berhasil dalam semua peran sekaligus tanpa diberi ruang untuk gagal.

Sementara laki-laki juga sebenarnya menjadi korban sistem patriarki yang sama. Mereka dipaksa menjadi mesin tanpa emosi. Sejak kecil laki-laki diajarkan bahwa menangis itu memalukan. Mereka harus kuat, harus mapan, harus tahan tekanan, bahkan ketika mentalnya hancur. Banyak laki-laki akhirnya tumbuh tanpa kemampuan mengelola emosi karena kerentanan dianggap kelemahan. Patriarki menciptakan laki-laki yang takut terlihat manusiawi dan perempuan yang takut terlihat bebas. Namun masyarakat lebih sibuk mempertahankan tradisi dibanding mempertanyakan apakah tradisi itu masih manusiawi atau tidak.

Media sosial memperparah situasi ini dengan sangat brutal.

Perempuan dipaksa memenuhi standar kecantikan yang nyaris mustahil. Tubuh harus langsing tetapi tetap berisi. Kulit harus putih. Wajah harus mulus. Bahkan ibadah perempuan pun kadang diukur dari penampilannya. Di sisi lain, laki-laki dipaksa mencapai standar maskulinitas yang melelahkan. Harus kaya sebelum umur tertentu. Harus dominan. Harus sukses cepat. Harus selalu percaya diri.

Yang membuat persoalan ini semakin rumit adalah karena ketidakadilan sering diwariskan sejak kecil dan dianggap sesuatu yang normal. Anak perempuan diajarkan menjaga nama baik keluarga, sementara anak laki-laki lebih sering diajarkan menjaga harga diri. Perempuan dibiasakan merasa takut terhadap penilaian sosial, sedangkan laki-laki dibiasakan takut dianggap lemah.

Manusia akhirnya hidup bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk memenuhi ekspektasi sosial yang tidak pernah selesai. Yang paling berbahaya, generasi muda tumbuh dengan keyakinan bahwa nilai manusia bisa diukur dari penampilan dan validasi digital. Mereka belajar lebih takut dihakimi manusia dibanding kehilangan dirinya sendiri. Mereka belajar bahwa menjadi “baik” lebih penting daripada menjadi jujur terhadap kondisi mentalnya sendiri.

Masalah terbesar hari ini bukan perempuan terlalu bebas atau laki-laki terlalu dominan. Masalah terbesar hari ini adalah masyarakat gagal memahami bahwa agama tidak pernah diturunkan untuk mempertahankan penindasan. Dalam situasi seperti ini, agama seharusnya hadir sebagai ruang aman. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Banyak anak muda merasa agama hanya hadir untuk menghakimi tubuh, pilihan hidup, dan kesalahan mereka. Mereka mendengar terlalu banyak larangan, tetapi terlalu sedikit kasih sayang. Mereka melihat terlalu banyak kontrol, tetapi terlalu sedikit empati.

Padahal inti Islam bukan ketakutan, melainkan keadilan dan kemanusiaan. Islam tidak pernah mengajarkan manusia untuk hidup dalam ketakutan terhadap penilaian sesama manusia. Islam mengajarkan kemuliaan, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Namun nilai-nilai itu sering tenggelam karena masyarakat lebih sibuk mempertahankan gengsi moral dibanding membangun empati sosial. Akibatnya, agama yang seharusnya menjadi tempat manusia pulang justru terasa menekan bagi sebagian orang yang terus-menerus dihakimi tanpa dipahami.

Kita terlalu sering menganggap budaya sebagai wahyu.

Banyak orang lebih nyaman mempertahankan tafsir lama karena menguntungkan posisi sosial tertentu. Kritik terhadap budaya patriarki dianggap serangan terhadap agama, padahal yang dikritik sering kali hanyalah cara manusia memakai agama untuk mempertahankan kekuasaan.

Hari ini, perempuan masih harus menjelaskan kenapa mereka ingin didengar. Laki-laki masih harus menyembunyikan emosinya agar dianggap kuat. Semua orang hidup di bawah tekanan standar sosial yang dibuat manusia sendiri. Pada akhirnya, yang paling melelahkan bukan menjadi perempuan atau laki-laki, tetapi hidup di tengah masyarakat yang lebih sibuk menghakimi daripada memahami.

Ironi terbesar dari semua ini adalah: masyarakat begitu sibuk menjaga citra moral di depan publik, tetapi gagal membangun keadilan di kehidupan nyata.

The post Agama yang Membebaskan atau Masyarakat yang Menindas? appeared first on Prokabar.

Perekonomian Provinsi Sumatera Barat menunjukkan kinerja yang cukup menggembirakan pada awal tahun 2026. Di tengah dinamika global dan proses pemulihan pascabencana, ekonomi daerah ini mampu tumbuh sebesar 5,02 persen secara tahunan (year-on-year) pada Triwulan I 2026. Data ini berdasarkan rilis resmi Badan Pusat Statistik Sumatera Barat, 5 Mei 2026.

Angka ini menjadi sinyal kuat bahwa fondasi ekonomi daerah relatif stabil dan mulai kembali menemukan momentumnya. Tidak hanya secara tahunan, secara triwulanan (quarter-to-quarter) ekonomi Sumatera Barat juga tumbuh sebesar 3,15 persen dibandingkan triwulan sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan adanya akselerasi aktivitas ekonomi setelah sempat mengalami tekanan pada periode akhir 2025.

Struktur ekonomi Sumatera Barat masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan kontribusi sebesar 22,03 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Hal ini menegaskan bahwa karakter ekonomi daerah ini masih sangat berbasis sumber daya alam dan sektor primer.

Namun demikian, sektor-sektor lain juga menunjukkan kontribusi yang semakin signifikan, terutama perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan, konstruksi, serta industri pengolahan. Kelima sektor ini menjadi leading sectors yang menopang pertumbuhan ekonomi daerah secara simultan dan memperlihatkan adanya dinamika ekonomi yang semakin beragam.

Jika ditelusuri lebih dalam, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada triwulan ini ditopang oleh beberapa faktor utama. Dari sisi lapangan usaha, sektor perdagangan menjadi penyumbang pertumbuhan terbesar dengan kontribusi sekitar 1,02 persen terhadap total pertumbuhan ekonomi.

Peningkatan ini didorong oleh naiknya aktivitas konsumsi masyarakat, terutama selama momentum Ramadhan dan Idul Fitri, serta lonjakan transaksi perdagangan elektronik yang tumbuh lebih dari 50 persen.

Dari sisi pengeluaran, komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi menjadi sumber pertumbuhan tertinggi dengan kontribusi sekitar 1,99 persen. Hal ini tidak lepas dari meningkatnya impor barang modal hingga 143,50 persen, termasuk mesin, alat berat, dan peralatan industri.

Investasi tersebut berkaitan erat dengan percepatan pembangunan infrastruktur dan rehabilitasi pascabencana yang menjadi fokus pemerintah daerah dalam memulihkan aktivitas ekonomi.

Selain itu, ekspor juga menunjukkan kinerja yang sangat kuat. Ekspor barang luar negeri tumbuh 19,91 persen dengan kontribusi terhadap pertumbuhan sebesar 1,94 persen. Komoditas unggulan seperti minyak sawit (CPO) menjadi tulang punggung ekspor dengan pangsa mencapai lebih dari 80 persen.

Di samping itu, produk kimia berbasis gambir juga mengalami lonjakan permintaan global yang signifikan, mencerminkan peluang ekspor nonmigas yang semakin terbuka.

Konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama ekonomi daerah, meskipun pertumbuhannya relatif moderat. Momentum Ramadhan dan Idul Fitri memberikan dorongan signifikan terhadap belanja masyarakat, terutama pada sektor makanan, minuman, dan jasa.

Namun, terdapat indikasi bahwa konsumsi masyarakat, khususnya di sektor agraris, masih cenderung stagnan. Hal ini tercermin dari indeks konsumsi petani yang hanya tumbuh tipis sekitar 0,52 persen.

Di sisi lain, peningkatan tabungan masyarakat dan pertumbuhan kredit konsumsi menunjukkan adanya kehati-hatian dalam belanja, sekaligus mencerminkan optimisme terhadap kondisi ekonomi ke depan.

Dari sisi fiskal, konsumsi pemerintah juga mengalami pertumbuhan yang didorong oleh peningkatan belanja pegawai, termasuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR). Namun, belanja barang dan jasa justru mengalami kontraksi cukup dalam akibat efisiensi anggaran dan keterlambatan proses pengadaan di awal tahun.

Kondisi ini menunjukkan bahwa peran fiskal pemerintah masih penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi perlu diimbangi dengan efektivitas belanja agar dampaknya lebih luas dan terasa bagi masyarakat.

Secara sektoral, hampir seluruh lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif, kecuali sektor pengadaan listrik dan gas yang mengalami kontraksi. Menariknya, sektor dengan pertumbuhan tertinggi justru berasal dari penyediaan akomodasi dan makan minum yang tumbuh hingga 17,77 persen.

Hal ini mengindikasikan mulai pulihnya sektor pariwisata dan ekonomi berbasis jasa. Selain itu, sektor jasa keuangan dan jasa lainnya juga menunjukkan pertumbuhan yang tinggi, menandakan bahwa diversifikasi ekonomi mulai berkembang dan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada sektor primer.

Dalam konteks regional, Sumatera Barat menyumbang sekitar 6,83 persen terhadap perekonomian Pulau Sumatera dan 1,51 persen terhadap perekonomian nasional.

Dari sisi pertumbuhan, Sumatera Barat berada pada peringkat keempat di antara provinsi di Pulau Sumatera, menunjukkan daya saing ekonomi yang cukup kuat meskipun bukan yang terbesar secara kontribusi. Posisi ini menjadi penting sebagai indikator bahwa Sumatera Barat mampu bersaing dalam dinamika ekonomi kawasan.

Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada Triwulan I 2026 mencerminkan proses pemulihan yang semakin solid. Kombinasi antara meningkatnya investasi, kuatnya ekspor, dan membaiknya konsumsi domestik menjadi fondasi utama pertumbuhan.

Namun demikian, sejumlah tantangan tetap perlu diantisipasi, seperti ketergantungan pada komoditas ekspor tertentu seperti CPO, konsumsi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih, efisiensi belanja pemerintah, serta ketimpangan antar sektor dan wilayah.

Ke depan, strategi pembangunan ekonomi Sumatera Barat perlu diarahkan pada penguatan sektor hilir, diversifikasi ekonomi, serta peningkatan daya beli masyarakat agar pertumbuhan yang terjadi tidak hanya tinggi, tetapi juga inklusif dan berkelanjutan. [*]

The post Pertumbuhan Ekonomi Sumbar Menguat di Awal 2026 appeared first on Prokabar.

Oleh: Dr. H. Febby Dt. Bangso, S.H., S.St.Par., M.Par., QRGP, CFA

Ketua Gerakan Masyarakat Minang Peduli Pendidikan (GMMPP)

Setiap tahun, cerita itu berulang. Anak-anak muda di Sumatera Barat menunggu dengan harap dan cemas—apakah mereka berhasil masuk kampus negeri atau tidak. Dari jalur prestasi, tes nasional, hingga akhirnya satu pintu terakhir: jalur mandiri.

Dan di situlah, banyak harapan dipertaruhkan.

Di Universitas Negeri Padang, tren pertumbuhan mahasiswa dalam lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang konsisten. Data yang tersedia dari berbagai rilis kampus dan pemberitaan menunjukkan bahwa jumlah mahasiswa UNP pernah berada di kisaran 38 ribu hingga lebih dari 47 ribu mahasiswa, dengan penambahan mahasiswa baru setiap tahun di kisaran 10 ribu hingga 12 ribu orang.

Dalam dua tahun terakhir, lonjakan itu semakin terlihat. Tahun 2024, UNP menerima sekitar 12.008 mahasiswa baru.

Tahun 2025, meningkat menjadi sekitar 12.873 mahasiswa baru. Dari jumlah tersebut, sekitar 4.141 mahasiswa diterima melalui jalur mandiri.

Angka ini penting dicatat—bukan sekadar sebagai statistik, tetapi sebagai arah kebijakan.

Karena ketika jalur mandiri mengambil porsi besar, maka kita sedang melihat pergeseran: dari sistem berbasis seleksi nasional menuju sistem yang semakin ditentukan oleh kebijakan internal kampus.

Sekilas, ini terlihat sebagai perluasan akses.
Namun jika dilihat lebih dekat, muncul pertanyaan yang tidak bisa dihindari:
apakah pertumbuhan ini diikuti oleh kesiapan dosen, ruang kuliah, dan kualitas layanan akademik?

Di dalam kelas, realitasnya mulai terasa.
Mahasiswa semakin banyak. Dosen menangani kelas yang semakin padat.
Interaksi akademik tidak lagi seintens dulu.
Pelan-pelan, kualitas terdesak oleh jumlah.

Sementara itu, di sisi lain kota, suasananya berbeda. Di kampus swasta seperti Universitas Bung Hatta dan Universitas Baiturrahmah, ITP dan PTS lainnya, ruang kuliah yang dulu penuh kini mulai berkurang. Calon mahasiswa memilih menunggu peluang terakhir di PTN.
Padahal faktanya jelas: lebih dari 60% mahasiswa Indonesia ditampung oleh PTS.
Artinya, ketika PTS melemah, sistem pendidikan ikut goyah.

Di titik ini, kita tidak lagi bicara soal pilihan kampus. Kita bicara soal keseimbangan sistem pendidikan.

Jalur mandiri yang awalnya pelengkap, kini menjadi dominan. Dan ketika dominan, ia membawa konsekuensi: munculnya persepsi bahwa akses pendidikan tidak lagi sepenuhnya berbasis kemampuan, tetapi juga kemampuan finansial.

Di sinilah peran Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi—khususnya LLDIKTI Wilayah X—menjadi krusial.
LLDIKTI punya mandat jelas:
membina PTS, menjaga mutu, dan memastikan ekosistem pendidikan tetap seimbang.

Artinya, ketika PTS mulai terjepit, lembaga ini tidak bisa diam.

LLDIKTI harus hadir. Kalau tidak, kita sedang membiarkan ketimpangan ini tumbuh tanpa kontrol.
Namun persoalan ini tidak berhenti di kampus. Di lapangan, ada cerita lain yang lebih sunyi.

Di beberapa daerah di Sumatera Barat, masyarakat masih berjuang pulih dari bencana. Usaha belum kembali normal. Pendapatan belum stabil. Tapi anak-anak mereka tetap kuliah—dengan harapan mengubah masa depan.

Masalahnya, biaya kuliah tetap berjalan.
Banyak mahasiswa yang tersendat bukan karena tidak mampu belajar, tetapi karena tidak mampu membayar UKT tepat waktu. Bahkan untuk mengisi KRS, mereka harus menunggu.

Karena itu, GMMPP menyampaikan sikap tegas: PTN harus sensitif terhadap kondisi mahasiswa pascabencana. Berikan keringanan UKT, potongan biaya, dan skema cicilan. Jangan sampai mahasiswa terhambat hanya karena persoalan biaya.”
Ini bukan sekadar usulan. Ini adalah kebutuhan nyata di lapangan.

Hari ini, Sumatera Barat adalah cermin kecil dari persoalan besar.
PTN membesar.
PTS tertekan.
Mahasiswa bertambah.

Namun keseimbangan mulai goyah.

Dan kalau ini dibiarkan, kita akan menghadapi kenyataan pahit:
kampus penuh, tapi sistem tidak sehat

Pada akhirnya, kita harus jujur bertanya:

apakah kita ingin pendidikan yang besar, atau pendidikan yang adil?
Karena masa depan tidak dibangun dari angka—
tetapi dari keberanian menjaga keseimbangan dan berpihak pada yang membutuhkan.

The post PTS Terjepit, LLDIKTI Jangan Diam: Saat Jalur Mandiri Membesar, Keadilan Pendidikan Dipertanyakan appeared first on Prokabar.