<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#omnimbuslaw Archives - Prokabar</title>
	<atom:link href="https://prokabar.com/tagar/omnimbuslaw/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://prokabar.com/tagar/omnimbuslaw/</link>
	<description>Profesional Mengabarkan</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Jun 2020 06:07:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://prokabar.com/wp-content/uploads/2017/08/cropped-1.-logo-prokabar-P-transparan--32x32.png</url>
	<title>#omnimbuslaw Archives - Prokabar</title>
	<link>https://prokabar.com/tagar/omnimbuslaw/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>DPD RI: Mandatory Spending Untuk UMKM Penting Dialokasikan dalam RUU Omnimbus Law Cipta Kerja</title>
		<link>https://prokabar.com/dpd-ri-mandatory-spending-untuk-umkm-penting-dialokasikan-dalam-ruu-omnimbus-law-cipta-kerja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi5]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2020 06:07:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[#DPD]]></category>
		<category><![CDATA[#hdp]]></category>
		<category><![CDATA[#omnimbuslaw]]></category>
		<category><![CDATA[#UMKM]]></category>
		<category><![CDATA[dpdri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prokabar.com/?p=68919</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jakarta, Prokabar – DPD RI melanjutkan pembahasan secara tripartit dengan DPR RI dan pemerintah terkait Daftar Inventaris Masalah (DIM) dari RUU Cipta Kerja, Kamis...</p>
<p>The post <a href="https://prokabar.com/dpd-ri-mandatory-spending-untuk-umkm-penting-dialokasikan-dalam-ruu-omnimbus-law-cipta-kerja/">DPD RI: Mandatory Spending Untuk UMKM Penting Dialokasikan dalam RUU Omnimbus Law Cipta Kerja</a> appeared first on <a href="https://prokabar.com">Prokabar</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jakarta, Prokabar –</strong> DPD RI melanjutkan pembahasan secara tripartit dengan DPR RI dan pemerintah terkait Daftar Inventaris Masalah (DIM) dari RUU Cipta Kerja, Kamis (4/6) di Ruang Rapat Baleg DPR RI, Senayan Jakarta.</p>
<p>Dalam Rapat tersebut, DPD RI meminta pemerintah untuk dapat memberikan jaminan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar mendapatkan ruang berusaha. Termasuk memberikan alokasi khusus dari APBN (mandatory spending) untuk mendukung pembinaan dan pemberdayaan UMKM.</p>
<p>DPD RI meminta hal tersebut dinormakan ke dalam RUU Cipta Kerja yang diusulkan pemerintah. Menurut Wakil Ketua Komite IV DPD RI Novita Anakotta, yang mewakili DPD RI bersama Wakil Ketua PPUU DPD RI Asyera Respati A Wulandero dalam rapat tersebut, mandatory spending merupakan alokasi khusus dari APBN untuk mendukung pembinaan dan pemberdayaan UMKM.</p>
<p>Menurutnya dengan adanya mandatory spending ini, UMKM-UMKM di daerah dapat memiliki ruang usaha dan tumbuh menjadi salah satu pilar perekonomian di daerah ataupun di skala nasional.</p>
<p>&#8220;Salah satu cara agar UMKM mendapatkan jaminan dalam ruang usaha adalah melalui mandatory spending. Pemerintah perlu memberikan mandatory spending untuk pembinaan dan pemberdayaan UMKM sebagaimana mandatory spending yang ditetapkan untuk bidang kesehatan dan pendidikan,&#8221; ucapnya.</p>
<p>Lanjut Novita, berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM RI di tahun 2017, UMKM memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian nasional, karena UMKM memiliki pangsa sekitar 99,99% (62,9 juta unit) dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia. Selain itu, UMKM juga menyerap tenaga kerja yang lebih besar dibandingkan Usaha Besar, dimana secara gabungan UMKM menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional, sementara Usaha Besar hanya menyerap sekitar 3% dari total tenaga kerja nasional.</p>
<p>Oleh karena itu DPD RI meminta agar RUU Cipta Kerja ini benar-benar dapat mendukung pengembangan dan kemajuan UMKM secara maksimal.</p>
<p>&#8220;UMKM memiliki pangsa sekitar 99,99% atau 62,9 juta unit dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia, sementara usaha besar hanya sebanyak 0,01% atau sekitar 5.400 unit&#8221;, jelas Senator dari Provinsi Maluku ini.</p>
<p>DPD RI juga meminta agar RUU ini dapat memperluas cakupan peluang usaha UMKM di daerah, terutama di semua sektor pelayanan publik. Menurut Novita, banyak daerah yang belum memiliki infrastruktur, seperti jalan tol. Hal tersebut seharusnya menjadi peluang usaha yang bisa digarap oleh UMKM dalam rangka untuk memajukan UMKM sebagai pilar ekonomi.</p>
<p>&#8220;DPD RI mengusulkan bahwa tak hanya rest area jalan tol saja yang dibuka peluang bagi UMKM untuk disediakan ruang berusaha. Seluruh public services mestinya juga disediakan ruang berusaha untuk UMKM, seperti pelabuhan, bandara, stasiun kereta api, dan lain-lain,&#8221; ungkapnya dalam rapat tripartit antara DPR RI, DPD RI dan Pemerintah. (<strong>rel</strong>)</p>
<p>The post <a href="https://prokabar.com/dpd-ri-mandatory-spending-untuk-umkm-penting-dialokasikan-dalam-ruu-omnimbus-law-cipta-kerja/">DPD RI: Mandatory Spending Untuk UMKM Penting Dialokasikan dalam RUU Omnimbus Law Cipta Kerja</a> appeared first on <a href="https://prokabar.com">Prokabar</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Setelah Gelar RDPU, Komite I Desak Pimpinan DPD RI Bersikap Tegas terhadap RUU Omnibus Law</title>
		<link>https://prokabar.com/setelah-gelar-rdpu-komite-i-desak-pimpinan-dpd-ri-bersikap-tegas-terhadap-ruu-omnibus-law/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi5]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2020 14:15:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[#DPD]]></category>
		<category><![CDATA[#hdp]]></category>
		<category><![CDATA[#omnimbuslaw]]></category>
		<category><![CDATA[dpdri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prokabar.com/?p=66403</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jakarta, Prokabar — Komite I DPD RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) melalui virtual meeting dengan Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum...</p>
<p>The post <a href="https://prokabar.com/setelah-gelar-rdpu-komite-i-desak-pimpinan-dpd-ri-bersikap-tegas-terhadap-ruu-omnibus-law/">Setelah Gelar RDPU, Komite I Desak Pimpinan DPD RI Bersikap Tegas terhadap RUU Omnibus Law</a> appeared first on <a href="https://prokabar.com">Prokabar</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jakarta, Prokabar —</strong> Komite I DPD RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) melalui virtual meeting dengan Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur pada Rabu (29/4). RDPU ini membahas Rancangan Undang – Undang (RUU) Omnibus Law.</p>
<p>Dalam RDPU yang diikuti oleh 20 anggota Komite I ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komite I DPD RI, Dr. Abdul Kholik (Dapil Jateng) yang didampingi oleh Ketua Dr. Agustin Teras Narang (Kalteng), Wakil Ketua Jafar Alkatiri (Sulut) dan Fachrul Razi (Aceh).<br />
YLBHI memandang RUU Cipa Kerja (Omnibus Law) ini hyper regulasi dengan alasan adanya tumpang tindih aturan, menghambat akses pelayanan publik dan menimbulkan ketidakpastian hukum, termasuk di Prapendaftaran untuk berusaha dan untuk memulai usaha itu diatur lebih lanjut melalui UU, 2 Peraturan Pemerintah (PP), 4 Peraturan Presiden (Perpres) dan 20 Peraturan Menteri (Permen).</p>
<p>“DPD RI harus bersikap tegas terhadap RUU Omnibus Law. Karena RUU ini menciderai prinsip negara hukum dan negara demokrasi. Disusun secara cepat dan memasuki hampir semua sektor, dan tidak melalui tahapan dalam pembentukan UU, yaitu tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan. Lalu bertentangan juga dengan prinsip negara hukum sebagaimana diatur di pasal 1 angka 1 UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan. (PPP). Omnibus Law ini juga mempersempit keterbukaan dan ruang partisipasi publik yaitu (minim pelibatan masyarakat dan meminimalkan peran dan keterlibatan serta fungsi legislastif parlemen dalam penyusunan RUU”, ujar Isnur.</p>
<p>Ketua Advokasi YLBI menambakan, RUU Omnibus Law mempunyai pasal yang melemahkan peran Pemerintah Daerah, yaitu pasal 6 ayat 5, pasal 8 ayat 7, pasal 34A ayat (1) RUU Cipta Kerja yang bertentangan dengan UU 26/2007 tentang Penataan Ruang. Selain itu, lanjutnya, pasal 15 ayat (1) RUU Cipta Kerja menarik kewenangan izin pariwisata ke Pusat. Pasal 7 dan Pasal 16 serta sejumlah pasal RUU Cipta Kerja yang menarik kewenangan Daerah ke Pusat terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana telah diatur dalam UU nomor 27 tahun 2017.</p>
<p>“Ada upaya sentralisasi berlebihan dan pelemahan Pemda di sektor tata ruang, pariwisata, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau–pulau kecil, pengelolaan limbah B3, pangan dan pendidikan”, tegas Isnur.</p>
<p>Menanggapi pemaparan dari YLBH tersebut, Wakil Ketua Komite I Dr. Abdul Kholik menjelaskan, dengan mempertimbangkan sejumlah persoalan dan pasal yang masih bermasalah di dalam RUU Cipta Kerja serta dengan mempertimbangkan kondisi dan situasi Indonesia yang sedang menghadapi Pandemi Covid–19, maka Komite I DPD RI perlu menyatakan kepada Pemerintah dan DPR RI serta Pimpinan DPD RI untuk menunda pembahasan RUU Cipta Kerja.</p>
<p>“RUU Omnibus Law telah menjungkirbalikan seluruh proses pembentukan UU yang selama ini sudah partisipatif di era reformasi. Dari aspek substansi RUU ini sangat beresiko apabila RUU ini tidak dibahas dengan baik terutama proses pembentukannya. UU selalu mempunyai tiga basis, yaitu filosofis, sosiologis dan yuridis. Di RUU ini banyak masalah pada ketiga basis itu”, ungkap Kholik.</p>
<p>Senada dengan Abdul Kholik, Ketua Komite I DPD RI Dr. Teras Narang sependapat dengan masukan dari pemaparan Ketua YLBHI. Menurutnya, Komite I DPD RI sudah sejak 16 April lalu mengeluarkan pandangan dan pernyataan sikapnya atas RUU Omnibus Law yang sudah dimuat dibeberapa media nasional termasuk dikirimkan secara resmi melalui surat kepada Pimpinan DPD RI agar ada sikap yang tegas secara kelembagaan dari DPD RI.</p>
<p>“Salah satu pandangan Komite I DPD RI ketika itu adalah mencermati bahwa RUU Cipta Kerja banyak memuat frasa yang melakukan perubahan dan bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) UUD NRI Tahun 1945. RUU ini akan menimbulkan terjadinya sentralisasi pemerintahan/perijinan yang berpotensi merugikan daerah serta berdampak pada hilangnya semangat otonomi daerah yang merupakan tuntutan reformasi 1998 yang berakibat terjadinya amandemen UUD NRI tahun 1945”, ungkap mantan Gubernur Kalteng dua periode ini.</p>
<p>Di sesi tanya jawab pada RDPU tersebut, anggota Komite I yang berasal dari dapil Papua Barat, Dr. Filep Wamafma mengatakan RUU Omnibus Law telah mengembalikan sistem politik pemerintahan kita kembali ke era Orde Baru yaitu sentralistik.<br />
“Ini bertentangan dengan konstitusi. Pimpinan DPD RI kurang agresif mensikapi RUU Omnibus Law. Harus ada sikap tegas dari DPD RI”, tegas Filep.</p>
<p>Sementara itu, Abrahan Liyanto yang berasal dari dapil NTT dengan tegas juga meminta pembahasan RUU Omnibus Law ditunda tanpa batas waktu. “Sementara tunda saja dulu, sambil DPD RI juga menyusun DIM RUU Omnibus Law ini”, ujarnya.</p>
<p>Senator dari dapil Banten, Habib Ali Alwi mengatakan, RUU ini sebaiknya ditarik dari DPR karena momentumnya kurang pas dan saat ini masih dalam suasana pandemi Covid–19.</p>
<p>“Kami di DPD RI jadi bertanya–tanya ada apa ini, kok dipaksakan membahas RUU Omnibus Law di DPR. Sebaiknya ditunda saja dan jangan dipaksakan karena terlalu besar polemiknya”, tegas Habib.</p>
<p>Leonardy Harmainy yang merupakan Senator dari dapil Sumbar mendesak agar pimpinan Komite I DPD RI segera mensurati kembali pimpinan DPD RI.</p>
<p>“Komite I surati kembali pimpinan DPD RI soal pembahasan RUU Omnibus Law agar ditarik dari DPR dengan melihat fenomena yang terjadi di pemerintahan daerah dan dunia usaha. Karena banyak upaya untuk meresentralisasi”, ujarnya.</p>
<p>Sedangkan Lili Amelia, anggota Komite I DPD RI dari dapil Sulsel mengatakan RUU ini berpihak pada pengusaha besar.</p>
<p>“Sepertinya kita akan dibawa kembali oleh Pemerintah Jokowi ini ke sentralisasi masa Orde Baru. RUU ini dipaksakan hanya untuk satu golongan saja yaitu pengusaha besar dan tanpa adanya partisipasi masyarakat”, ungkap Lili.</p>
<p>Maria Goreti yang berasal dari dapil Kalbar dan Abdul Rachman Thaha dari dapil Sulteng menyatakan hal yang senada. Menurutnya, timing pembahasan RUU Omnibus Law tidak pas sehingga sebaiknya sikap DPD RI adalah menolak RUU ini. Karena, lanjutnya, spirit RUU ini adalah sangat berpihak ke pemilik modal.</p>
<p>“Komite I Mendesak Pimpinan DPD RI Menolak RUU Omnibus Law. DPR dan Presiden selalu mengabaikan DPD RI dalam pembahasan RUU ini”, tuntut Maria.<br />
“DPD RI harus dilibatkan dalam pembahasan RUU ini”, tegas Thaha.</p>
<p>Sedangkan Badikenita Sitepu yang berasal dari dapil Sumut menyampaikan perlunya RUU Omnibus Law ini dikaji ulang dan disesuaikan dengan kondisi sekarang serta menunda pembahasannya.</p>
<p>Wakil Ketua Komite I DPD RI Jafar Alkatiri yang berasal dari Sulut menjelaskan, Komite I DPD RI cenderung menolak RUU ini karena tidak menguntungkan semua pihak.</p>
<p>“Kami meminta pembahasan harus transparan, inklusif dan partisipatif. Selama ini DPD RI tidak dilibatkan dalam pembahasan RUU Omnibus Law. Ini catatan untuk pemerintah dan DPR”, tegas Jafar. (<strong>rel</strong>)</p>
<p>The post <a href="https://prokabar.com/setelah-gelar-rdpu-komite-i-desak-pimpinan-dpd-ri-bersikap-tegas-terhadap-ruu-omnibus-law/">Setelah Gelar RDPU, Komite I Desak Pimpinan DPD RI Bersikap Tegas terhadap RUU Omnibus Law</a> appeared first on <a href="https://prokabar.com">Prokabar</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Komite I DPD RI Sorot RUU Omnibus Law, Ini Pandangannya</title>
		<link>https://prokabar.com/komite-i-dpd-ri-sorot-ruu-omnibus-law-ini-pandangannya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi5]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2020 04:38:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[#DPD]]></category>
		<category><![CDATA[#hdp]]></category>
		<category><![CDATA[#omnimbuslaw]]></category>
		<category><![CDATA[dpdri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prokabar.com/?p=66347</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jakarta, Prokabar — Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja terus mendapat sorotan dari berbagai pihak, tidak ketinggalan dari DPD RI. Melalui Komite I DPD...</p>
<p>The post <a href="https://prokabar.com/komite-i-dpd-ri-sorot-ruu-omnibus-law-ini-pandangannya/">Komite I DPD RI Sorot RUU Omnibus Law, Ini Pandangannya</a> appeared first on <a href="https://prokabar.com">Prokabar</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jakarta, Prokabar —</strong> Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja terus mendapat sorotan dari berbagai pihak, tidak ketinggalan dari DPD RI. Melalui Komite I DPD RI, Rabu (29/4), memberikan pandangan-pandangan mengenai RUU Omnibus Law yang menuai banyak kontroversi itu.</p>
<p>Adapun pandangan Komite I DPD RI terhadap draft RUU Omnibus Law sebagai berikut ; pertama, Komite I DPD RI melihat banyaknya jumlah peraturan pelaksana yang diamanatkan pembentukannya oleh RUU tentang Cipta Kerja (493 Peraturan Pemerintah, 19 Peraturan Presiden dan 4 Peraturan Daerah), menunjukkan tidak sensitifnya pembentuk undang-undang atas kondisi regulasi di Indonesia yang hiper regulasi.</p>
<p>Kedua, Komite I DPD RI berpandangan bahwa substansi pengaturan RUU tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Terdapat 2 (dua) pasal dalam RUU tentang Cipta Kerja yang bertentangan dengan ketentuan hierarki peraturan perundang-undangan dan Putusan MK, seperti dalam Pasal 170 yang menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah dapat digunakan untuk mengubah UU.</p>
<p>Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU No. 12 Tahun 2011 yang menyebut PP memiliki kedudukan lebih rendah dibanding UU, sehingga PP tidak bisa membatalkan/mengubah UU. Selain itu, dalam Pasal 166 disebutkan bahwa Peraturan Presiden bisa membatalkan Perda.</p>
<p>Hal itu bertentangan dengan Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015 terkait pengujian beberapa pasal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan pengujian/pembatalan Perda menjadi kewenangan konstitusional Mahkamah Agung.</p>
<p>Ketiga, Komite I DPD RI mencermati bahwa RUU tentang Cipta Lapangan Kerja banyak memuat frasa yang melakukan perubahan dan bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) UUD NRI Tahun 1945. RUU tentang Cipta Lapangan Kerja akan menimbulkan terjadinya sentralisasi pemerintahan/perijinan yang berpotensi merugikan daerah serta berdampak pada hilangnya semangat otonomi daerah yang merupakan tuntutan reformasi 1998 yang berakibat terjadinya amandemen UUD NRI tahun 1945.</p>
<p>Kemudian ke-empat, RUU tentang Cipta Kerja telah menghilangkan makna Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam Pasal 91 pada ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda.</p>
<p>Pandangan ini ditanda-tangani Ketua Komite I DPD RI Agustin Teras Narang, serta<br />
Wakil Ketua Abdul Kholik, Jafar Alkatiri dan Fachrul Razi. (<strong>Rel</strong>)</p>
<p>The post <a href="https://prokabar.com/komite-i-dpd-ri-sorot-ruu-omnibus-law-ini-pandangannya/">Komite I DPD RI Sorot RUU Omnibus Law, Ini Pandangannya</a> appeared first on <a href="https://prokabar.com">Prokabar</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Omnibus Law, Mahasiswa Berpendapatan</title>
		<link>https://prokabar.com/omnibus-law-mahasiswa-berpendapatan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi5]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2020 03:20:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Opini]]></category>
		<category><![CDATA[#hdp]]></category>
		<category><![CDATA[#omnimbuslaw]]></category>
		<category><![CDATA[#RUD]]></category>
		<category><![CDATA[#Unand]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prokabar.com/?p=61899</guid>

					<description><![CDATA[<p>Padang, Prokabar — Mahasiswa sebagai pergerakan yang utama dalam segala hal, karena peran mahasiswa sangat besar dalam kemajuan bangsa dan negara. Kritikan dari mahasiswa mampu...</p>
<p>The post <a href="https://prokabar.com/omnibus-law-mahasiswa-berpendapatan/">Omnibus Law, Mahasiswa Berpendapatan</a> appeared first on <a href="https://prokabar.com">Prokabar</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="p1"><strong>Padang, Prokabar — </strong>Mahasiswa sebagai pergerakan yang utama dalam segala hal, karena peran mahasiswa sangat besar dalam kemajuan bangsa dan negara. Kritikan dari mahasiswa mampu membuat roda pemerintahan Indonesia menjadi lebih baik.</p>
<p class="p1"><span class="s2">Dalam pemerintahan, tentunya mahasiswa terlibat juga sebagai penentu dari pemerintahan selanjutnya, karena mahasiswa pada saat ini harus bisa menelaah apa yang terjadi dengan peraturan maupun kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan. Kalau bukan mahasiswa sebagai penerus yang akan meneruskan bangsa, lalu siapa lagi yang akan membuat bangsa dan negara ini agar lebih baik kedepannya. Beberapa waktu terakhir ini, banyaknya terjadi polemik RUU Omnibus Law.</span></p>
<p class="p1"><span class="s2">Sebenarnya, Omnibus Law bukan barang baru. Di Amerika Serikat, maupun negara lain, Omnibus Law sudah kerap kali dipakai sebagai UU lintas sektor. Asal kata Omnibus Law berasal dari bahasa latin omnis yang berarti banyak. Artinya, omnibus law bersifat lintas sektor yang sering ditafsirkan sebagai UU sapujagat. </span></p>
<p class="p1"><span class="s2">Ada tiga </span><span class="s3">omnibus law</span><span class="s2"> yang akan diajukan, yakni RUU Penciptaan Lapangan Kerja, RUU Perpajakan, dan RUU Ibu Kota Baru.</span></p>
<p class="p1"><span class="s2">Akan tetapi, istilah Omnibus Law di Indonesia pertama kali akrab di telinga setelah pidato pelantikan Presiden Joko Widodo pada Oktober 2019 lalu. Akhir-akhir ini polemik RUU Omnibus Law banyak memicu perhatian, respon dan perdebatan di tingkat nasional dari berbagai kalangan. Salah satunya mahasiswa. </span></p>
<p class="p1"><span class="s2">Pada Rabu, 4 Maret 2020. Seluruh mahasiwa dari berbagai universitas dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kota Padang melakukan aksi tolak Omnibus Law didepan Kantor DPRD Sumbar. Bukan hanya di Sumbar saja mahasiwa turun ke jalan untuk menolak Omnibus Law, akan tetapi berbagai universitas di Indonesia juga ikut dalam aksi penolakan tersebut. Dengan tujuan, sebenarnya untuk siapa Omnibus Law, apa manfaatnya, kenapa harus diterapkan, apakah dampak yang ditimbulkan dari itu, akankah membuat keseimbangan untuk semua orang, atau hanya kalangan tertentu saja.</span></p>
<p class="p1"><span class="s2">Upaya pemerintahan untuk menyederhanakan izin investasi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui ‘Omnibus Law’ justru banyak mengundang nilai kontraproduktif. Hal itu diutarakan oleh ekonom Institute for Development of Ecenomics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira. </span></p>
<p class="p1"><span class="s2">Kluster peraturan ketenagakerjaan dalam Omnibus Law bermasalah sejak awal, akibat proses pembahasan yang tidak transparan, mengundang polemik secara substantif dan bahkan berpotensi menimbulkan kegaduhan, seperti ancaman mogok kerja, dan aksi-aksi lain yang bisa beerdampak dalam jangka menengah panjang.</span></p>
<p class="p1"><span class="s2">Omnibus Law atau perampingan aturan, sesungguhnya terdiri dari beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU), atau yang juga dikenal sebagai ‘kluster’ terkait beberapa sektor, di mana secara keseluruhan berpotensi mengubah lebih dari 1.000 pasal dalam 79 Undang-Undang yang berlaku, termasuk UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. </span></p>
<p class="p1"><span class="s2">Setelah sekian lama menunggu, akhirnya Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law akhirnya telah diserahkan ke DPR RI. Penyerahan tersebut sekaligus merubah nama resmi RUU tersebut yang sebelumnya bernama RUU Cipta Lapangan Kerja (RUU Cilaka) menjadi RUU Cipta Kerja.</span></p>
<p class="p1"><span class="s2">Dalam aksi tersebut, maka yang dilakukan oleh mahasiswa adalah memberikan pendapat dan menegaskan bahwa mereka berhak untuk mengambil sikap dan bertindak sesuai jalur yang telah ditentukan. Misalnya, apapun peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan, jika tidak di respon, di kritik dan sebagai seorang mahasiswa hanya bisa diam, maka apa yang akan terjadi. Pasti harapan seluruh masyarakat adalah sangat mengharapkan mahasiswa untuk lebih dulu dalam menyikapi segala sesuatunya. Aksi tersebut didasari karena adanya anggapan bahwa Omnibus Law dinilai merugikan dan berdampak buruk pada rakyat kecil dan hanya menguntungkan para investor.</span></p>
<p class="p1"><span class="s2"> </span></p>
<p class="p1"><span class="s2">Sudah saatnya kita harus membangkitkan kesadaran masyarakat agar dapat mencegah terjadinya sifat kesewenang-wenangan penguasa terhadap pekerja yang kedudukannya dibawah. Telah ada beberapa bukti bahwa melihat dari RUU Cipta Kerja banyak yang merugikan kesejahteraan tenaga kerja. Mulai dari berlakunya upah minimun, dimana upah yang didapatkan tidak sesuai dengan pekerjaannya, karena mereka dibatasi waktu ditentukan menurut jam kerja, hilangnya pesangon, mempermudahkan PHK sekehendaknya, dan tidak memiliki cuti bagi pekerja dan masih banyak lagi peristiwa yang lain.</span></p>
<p class="p1"><span class="s2">Selain itu, masih banyak permasalahan yang akan terus terjadi jika sampai lolos dan disahkan. Kita sebagai masyarakat dari berbagai kalangan berhak mempertanyakan apa yang sebenarnya akan dilakukan pemerintahan saat ini. Apakah akan menguntungkan semua pihak atau hanya orang-orang yang mempunyai modal saja yang akan mendapatkan kesejahteraan.</span></p>
<p class="p1"><span class="s2">Sebagai mahasiwa kita dapat menganalisis RUU Cipta Kerja, apa yang terjadi jika semuanya telah ditetapakan, apakah suara rakyat hanya menjadi ocehan saja atau di satu pihak lain akan bersenang-senang akan hal tersebut. Masih banyak dampak negatif yang bermunculan, hal tersebut justru akan memperburuk kesenjangan sosial yang telah ada di Indonesia. Jika hal semacam itu benar-benar terjadi maka kita harus siap-siap hidup dalam keterpurukan, yang berkuasa akan semakin berkuasa, yang tertindas akan selalu tertindas, yang kaya semakin kaya dengan segala yang dimilikinya dan yang miskin semakin miskin karena ketidakmampuan untuk menyamakan kedudukannya. <strong>(***)</strong></span></p>
<p class="p1"><span class="s2"> </span></p>
<p>The post <a href="https://prokabar.com/omnibus-law-mahasiswa-berpendapatan/">Omnibus Law, Mahasiswa Berpendapatan</a> appeared first on <a href="https://prokabar.com">Prokabar</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ratusan Mahasiswa di Padang Gelar Aksi Tolak RUU Omnimbus Law</title>
		<link>https://prokabar.com/ratusan-mahasiswa-di-padang-gelar-aksi-tolak-ruu-omnimbus-law/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi5]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2020 08:45:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[Peristiwa]]></category>
		<category><![CDATA[#gas]]></category>
		<category><![CDATA[#hdp]]></category>
		<category><![CDATA[#omnimbuslaw]]></category>
		<category><![CDATA[#padang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prokabar.com/?p=61690</guid>

					<description><![CDATA[<p>Padang, Prokabar — Ratusan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi menggelar unjuk rasa di gedung DPRD Sumbar, Rabu (4/3). Aksi itu dimulai pukul 14.00, Longmarch...</p>
<p>The post <a href="https://prokabar.com/ratusan-mahasiswa-di-padang-gelar-aksi-tolak-ruu-omnimbus-law/">Ratusan Mahasiswa di Padang Gelar Aksi Tolak RUU Omnimbus Law</a> appeared first on <a href="https://prokabar.com">Prokabar</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Padang, Prokabar —</strong> Ratusan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi menggelar unjuk rasa di gedung DPRD Sumbar, Rabu (4/3). Aksi itu dimulai pukul 14.00, Longmarch dari jalan Chatib Sulaiman.</p>
<p>Dalam aksi itu, merek menolak RUU Omnibus law yang saat ini tengah digodok DPR RI.</p>
<p>Pantauan dilapangan, ratusan mahasiswa membawa sejumlah spanduk yang berisikan aspirasi menolak omnibus law ini disahkan oleh DPR RI</p>
<p>Mahasiswa tersebut menggelar aksi di Tugu Adipura dan setelah itu dilanjutkan ke gerbang DPRD Sumbar</p>
<p>Saat ini, demonstran masih menyeru untuk meminta bertemu dengan ketua DPRD Sumbar. (<b>gas</b>)</p>
<p>The post <a href="https://prokabar.com/ratusan-mahasiswa-di-padang-gelar-aksi-tolak-ruu-omnimbus-law/">Ratusan Mahasiswa di Padang Gelar Aksi Tolak RUU Omnimbus Law</a> appeared first on <a href="https://prokabar.com">Prokabar</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 65/69 objects using Memcached
Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)
Database Caching 4/7 queries in 0.005 seconds using Redis

Served from: prokabar.com @ 2026-10-08 07:46:00 by W3 Total Cache
-->