<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#Ombudsman Archives - Prokabar</title>
	<atom:link href="https://prokabar.com/tagar/ombudsman/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://prokabar.com/tagar/ombudsman/</link>
	<description>Profesional Mengabarkan</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Aug 2023 03:56:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://prokabar.com/wp-content/uploads/2017/08/cropped-1.-logo-prokabar-P-transparan--32x32.png</url>
	<title>#Ombudsman Archives - Prokabar</title>
	<link>https://prokabar.com/tagar/ombudsman/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ombudsman Sumbar Bakal Lakukan Investigasi Persoalan Masyarakat Air Bangis</title>
		<link>https://prokabar.com/ombudsman-sumbar-bakal-lakukan-investigasi-persoalan-masyarakat-air-bangis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Aug 2023 03:56:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[#AirBangis]]></category>
		<category><![CDATA[#Ombudsman]]></category>
		<category><![CDATA[#rls]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prokabar.com/?p=114472</guid>

					<description><![CDATA[<p>Menanggapi aksi demo warga Air Bangis yang menolak proyek strategis nasional (PSN) di Kantor Gubernur Sumatera Barat, Kepala Perwakilan Ombudsman Sumbar angkat bicara. Apalagi...</p>
<p>The post <a href="https://prokabar.com/ombudsman-sumbar-bakal-lakukan-investigasi-persoalan-masyarakat-air-bangis/">Ombudsman Sumbar Bakal Lakukan Investigasi Persoalan Masyarakat Air Bangis</a> appeared first on <a href="https://prokabar.com">Prokabar</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Menanggapi aksi demo warga Air Bangis yang menolak proyek strategis nasional (PSN) di Kantor Gubernur Sumatera Barat, Kepala Perwakilan Ombudsman Sumbar angkat bicara. Apalagi terjadi kisruh yang berujung pada pemulangan paksa masyarakat dan ditahannya 17 orang oleh kepolisian, yang terdiri dari tokoh masyarakat, advokat/pendamping masyarakat dan wartawan.</p>
<p>Yefri Heriani selaku Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat mengatakan bawah, selaku Pengawas Pelayanan Publik, menyayangkan sikap Gubernur Sumbar.</p>
<p>&#8220;Kami Menyayangkan sikap Mahyeldi, Gubernur Sumbar, yang terlihat enggan menemui rakyat sendiri yang datang jauh-jauh dari Ais Bangis guna menyampaikan aspirasi. Seharusnya, sebagai pelayan masyarakat, dengan pengamanan yang memadai, Gubernur menemui masyarakatnya itu,&#8221; kata Yefri dalam rilis yang diterima prokabar.com.</p>
<p>&#8220;Terlepas, apakah Gubernur akan mengabulkan aspirasi masyarakat, namun sebagai kepala daerah sudah seharusnya memperlihatkan sikap yang bijak dengan melayani dan menemui langsung masyarakatnya itu. Gubernur, hanya tampak sekali secara tak terduga datang ke Masjid Raya Sumbar untuk sholat subuh,&#8221; lanjutnya.</p>
<p>Yefri menegaskan, kegagalan pemerintah berkomunikasi dengan masyarakat, membuat masyakarat justru dipulangkan secara paksa. Sayang sekali, upaya ini dicederai dengan tangisan masyarakat, dan ditahannya 17 orang masyarakat.</p>
<p>Ombudsman juga mempertanyakan penangkapan itu, karena yang ditangkap adalah wartawan, yang seharusnya dijamin oleh konstitusi dan meliput peristiwa.</p>
<p>Demikian dengan juga advokat dan pendamping masyarakat, yang sejatinya sedang mengerjakan tugasnya sebagai pengacara dan aktivis sipil.</p>
<p>Apalagi, menangkap tokoh masyarakat, juga ditahan tidak dalam sedang demo. Justru sedang beristirahat di Masjid. Ombudsman meminta Kapolda memeriksa kembali perilaku dan prosedur aparatnya itu.</p>
<p>&#8220;Jangan sampai, cara-cara polisi justru menyimpang dari tugas tugas mulianya; menegakkan hukum secara adil, melayani, mengayomi dan melindungi masyarakat,&#8221; ungkap Yefri.</p>
<p>Adel Wahidi, selaku Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi menambahkan bahwa pemerintah seharusnya lebih pandai dan cekatan dalam menangani masalah ini.</p>
<p>&#8220;Ada nada-nada rasis juga dalam masalah ini. Tentu kita tidak ingin masalah ini, jadi masalah konflik horizontal. Pemerintah, bersama aparat harus memberikan jaminan rasa aman untuk mereka tetap bisa berdiam, mendapat akses/layanan ekonomi, pendidikan dan sosial di Air Bangis,&#8221; sebut Adel.</p>
<p>Ombudsman juga meminta Gubernur untuk memeriksa kembali, apakah benar tanah yang akan dijadikan lokasi PSN telah clean dan clear, seperti yang disebut Gubernur dalam surat pengusulan PSN itu ke Kemenko Maritim dan Investasi.</p>
<p>&#8220;Ombudsman Sumbar akan melakukan Inisiatif Investigasi guna memeriksa dan berbagai dugaan Maladministrasi dan proses pengusulan PSN di Air Bangis, dan penangan demo di Kantor Gubernur dan pemulangan paksa masyarakat, serta penangkapan advokat, wartawan dan tokoh masyarakat,&#8221; pungkasnya. (rls)</p>
<p>The post <a href="https://prokabar.com/ombudsman-sumbar-bakal-lakukan-investigasi-persoalan-masyarakat-air-bangis/">Ombudsman Sumbar Bakal Lakukan Investigasi Persoalan Masyarakat Air Bangis</a> appeared first on <a href="https://prokabar.com">Prokabar</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ombudsman Sumbar Buka Posko Pengawasan PPDB</title>
		<link>https://prokabar.com/ombudsman-sumbar-buka-posko-pengawasan-ppdb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi6]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 May 2023 09:58:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[#Ombudsman]]></category>
		<category><![CDATA[#ppdb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prokabar.com/?p=113262</guid>

					<description><![CDATA[<p>Padang, Prokabar &#8211; Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat membuka posko layanan pengaduan Penerimaan Peserta Dididk Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2023/2024. “Seperti biasa, kita selalu...</p>
<p>The post <a href="https://prokabar.com/ombudsman-sumbar-buka-posko-pengawasan-ppdb/">Ombudsman Sumbar Buka Posko Pengawasan PPDB</a> appeared first on <a href="https://prokabar.com">Prokabar</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Padang, Prokabar</strong> &#8211; Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat membuka posko layanan pengaduan Penerimaan Peserta Dididk Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2023/2024.</p>
<p>“Seperti biasa, kita selalu punya atensi khusus dalam melakukan pengawasan pelaksanaan PPDB setiap tahun” kata Yefri Heriani, Kepala Perwakilan Ombudsman Sumbar, Rabu (24/5).</p>
<p>Jika mengalami maladministrasi dalam pelaksaan PPDB, masyarakat dapat langsung melaporkan melalui Layanan Pengaduan WA, 0811 955 3737, Call Centre 137, atau datang langsung ke Kantor Ombudsman Sumbar di Jl. Sawahan No.58, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang.</p>
<p>Pengaduan dan konsultasi juga dapat dilakukan melalui email: pengaduan.sumbar@ombudsman.go.id, serta media sosial Ombudsman Sumbar, berupa Facebook dengan akun Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat dan IG dengan akun @OmbudsmanRI137_sumbar.</p>
<p>Selain itu, layangan pengaduan juga dapat dilakukan melalui layanan Scan Barcode</p>
<p>Menurut Yefri, PPDB adalah layanan yang bersifat massal setiap tahun. Orang tua memasukkan anaknya ke TK, SD, SMP, SMA, termasuk sekolah keagamaan, hingga Perguruan Tinggi.</p>
<p>Melibatkan banyak penyelenggara, mulai dari Dinas Pendidikan hingga Satuan Pendidikan, juga melibatkan beberapa Kementerian. Seperti Kementerian Agama dan Kementerian Penddidikan. Ada juga satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh swasta.</p>
<p>Akan ada banyak potensi Maladministrasi dari semua proses PPDB itu. Mulai dari tidak memberikan pelayanan, penyimpangan prosedur, hingga permintaan uang yang kebanyakan terjadi saat mendaftar ulang.<br />
Ada juga pendaftaran ulang yang dikaitkan dengan pembelian baju.</p>
<p>Jadi, kalau tidak beli baju di sekolah, tidak bisa daftar ulang.</p>
<p>Padahal, PPDB seharusnya gratis, tidak berkaitan dengan apapun. Sekolah bahkan dilarang untuk ikut menjual seragam ataupun buku.</p>
<p>Dalam memaksimalkan pengawasan, Kepala Perwakilan Ombudsman Sumbar membetuk unit khusus yang kami sebut dengan Tim Pengawasan PPDB.</p>
<p>Dheka Arya Sasmita Suir, selaku Koordinator Posko Pengawasan PPDB Tahun 2023 menambahkan, pada tahap awal Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumbar telah berkoordinasi dengan Kanwil Kemenag Sumbar.</p>
<p>Kita memberikan beberapa saran, terutama kita meminta Kemenag melaksanakan PPDB secara online.</p>
<p>Kemenag juga kita minta untuk membuat jadwal, syarat dan mekanisme yang akuntabel dan transparan.</p>
<p>Sejauh ini Kanwil Kemenag telah merespon dengan menyampaikan surat penting kepada Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota, untuk diteruskan kepada kepala-kepala Madrasah.</p>
<p>Sementara untuk Dinas Pendidikan juga telah dilakukan koordinasi. Ombudsman juga memberikan beberapa saran terkait perubahan Peraturan Gubernur tentang PPDB. Salah satunya terkait juknis dan syarat jalur prestasi. <strong>(*)</strong></p>
<p>The post <a href="https://prokabar.com/ombudsman-sumbar-buka-posko-pengawasan-ppdb/">Ombudsman Sumbar Buka Posko Pengawasan PPDB</a> appeared first on <a href="https://prokabar.com">Prokabar</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kabupaten Pesisir Selatan Terima Prediket Tinggi Kepatuhan Standar Pelayanan Publik 2022</title>
		<link>https://prokabar.com/kabupaten-pesisir-selatan-terima-prediket-tinggi-kepatuhan-standar-pelayanan-publik-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2023 09:06:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[#Ombudsman]]></category>
		<category><![CDATA[#PesisirSelatan]]></category>
		<category><![CDATA[#rls]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prokabar.com/?p=111266</guid>

					<description><![CDATA[<p>Padang, Prokabar &#8211; Bupati Pesisir Selatan Drs Rusma Yul Anwar, M.Pd menerima penghargaan prediket tinggi Kepatuhan Standar Pelayanan Publik 2022 dari Ombudsman. Penghargaan tersebut...</p>
<p>The post <a href="https://prokabar.com/kabupaten-pesisir-selatan-terima-prediket-tinggi-kepatuhan-standar-pelayanan-publik-2022/">Kabupaten Pesisir Selatan Terima Prediket Tinggi Kepatuhan Standar Pelayanan Publik 2022</a> appeared first on <a href="https://prokabar.com">Prokabar</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Padang, Prokabar &#8211; Bupati Pesisir Selatan Drs Rusma Yul Anwar, M.Pd menerima penghargaan prediket tinggi Kepatuhan Standar Pelayanan Publik 2022 dari Ombudsman. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Kepala Ombudsman Perwakilan Sumbar Yefri Heriani di Padang pada Rabu, 8 Februari 2023.</p>
<p>Dari penilaian ombudsman, Pesisir Selatan mengalami lonjakan nilai secara signifikan dibanding tahun 2021 lalu. Tahun 2021, nilai Pesisir Selatan hanya 58,02 atau masih pada zona kuning. Sedangkan Tahun 2022 nilai naik menjadi 80,71 atau zona berada pada zona hijau dengan prediket tinggi.</p>
<p>Ombudsman menilai tujuh instansi pemerintah yaitu DPMTSP, Disdukcapil, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Puskesmas Salido dan Puskesmas Tarusan. Penilaian dilaksanakan pada tanggal 17 &#8211; 21 Oktober 2022.</p>
<p>&#8220;Ombudsman mengapresiasi kinerja Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga terjadi lompatan nilai, variabel yang kami nilai adalah kompetensi pelaksana, sarana dan prasarana, penilaian kepatuhan, penilaian persepsi maladministrasi, dan pengelolaan pengaduan,&#8221; jelas Kepala Ombudsman Perwakilan Sumbar Yefri Heriyani.</p>
<p>Bupati Pesisir Selatan Drs Rusma Yul Anwar pada kesempatan tersebut menyampaikan terimakasih atas penilaian yang dilakukan ombudsman, sehingga menjadi evaluasi bagi pelayanan publik di Pesisir Selatan.</p>
<p>&#8220;Yang hebat bukan saya, tetapi OPD, mereka mampu menterjemahkan secara pas apa yang kita inginkan dan regulasi yang ada. nanti bisa dicek, kita beri ruang improvisasi dan inovasi dengan sasaran yang jelas,&#8221; kata Rusma Yul Anwar.</p>
<p>Bupati mengakui, bahwa dalam melaksanakan pelayanan publik di Pesisir Selatan dasar utamanya adalah sinergi dan kolaborasi semua pihak.</p>
<p>&#8220;Kita berada dibelakang layar, jika kinerja OPD berjalan di rel yang benar, kita terus dorong, tetapi ketika jalannya mencong mencong, kita ingatkan tidak boleh keluar jalur,&#8221; papar Rusma Yul Anwar.</p>
<p>Bupati dalam diskusi dengan Kepala Ombudsman beserta jajaran, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk terus meningkatkan performa pelayanan publik. Sehingga dari waktu ke waktu terjadi perubahan lebih baik.</p>
<p>&#8220;Kami tidak mengejar nilai, penghargaan bukan yang utama, tetapi yang paling penting adalah OPD harus melakukan pelayanan publik berkualitas, saya akan mengawasi secara maksimal,&#8221; tegas Bupati.</p>
<p>Hadir dalam kegitan tersebut Asisten III Setdakab, Kadinkes, Kadis PTSP , Kabag Organisasi dan Kadiskominfo dan Pengelola SP4N LAPOR. Setelah penyerahan penghargaan dilanjutkan dengan penandatanganan pakta integritas dan podcast dengan Bupati yang dipandu Retya Elsivia dari Ombudsman.(rls)</p>
<p>The post <a href="https://prokabar.com/kabupaten-pesisir-selatan-terima-prediket-tinggi-kepatuhan-standar-pelayanan-publik-2022/">Kabupaten Pesisir Selatan Terima Prediket Tinggi Kepatuhan Standar Pelayanan Publik 2022</a> appeared first on <a href="https://prokabar.com">Prokabar</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ombudsman Sumbar Lakukan Pengawasan  Penerimaan CPNS 2021</title>
		<link>https://prokabar.com/ombudsman-sumbar-lakukan-pengawasan-penerimaan-cpns-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi5]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2021 15:44:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CPNS 2021]]></category>
		<category><![CDATA[Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[#cpns2021]]></category>
		<category><![CDATA[#hdp]]></category>
		<category><![CDATA[#infocpns]]></category>
		<category><![CDATA[#Ombudsman]]></category>
		<category><![CDATA[#ombudsmansumbar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prokabar.com/?p=90081</guid>

					<description><![CDATA[<p>Padang, Prokabar &#8211; Ombudsman Perwakilan Provinsi Sumatera Barat akan melakukan pemantauan dan pengawasan dalam Penerimaan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) yang diselenggarakan oleh pemerintah....</p>
<p>The post <a href="https://prokabar.com/ombudsman-sumbar-lakukan-pengawasan-penerimaan-cpns-2021/">Ombudsman Sumbar Lakukan Pengawasan  Penerimaan CPNS 2021</a> appeared first on <a href="https://prokabar.com">Prokabar</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Padang, Prokabar</strong> &#8211; Ombudsman Perwakilan Provinsi Sumatera Barat akan melakukan pemantauan dan pengawasan dalam Penerimaan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) yang diselenggarakan oleh pemerintah.</p>
<p>Dalam waktu dekat, Ombudsman akan segera membuka posko pengaduan terkait seleksi CPNS 2021.</p>
<p>Plh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumatera Barat Yunesa Rahman menyampaikan setiap penerimaan CPNS, Ombudsman akan melakukan pemantauan dan pengawasan serta membuka posko pengaduan laporan masyarakat, terutama masyarakat yang dirugikan selama proses pelaksanaan CPNS nantinya.</p>
<p>&#8220;Keterbukaan informasi mulai dari kebutuhan pegawai, formasi jabatan dan jurusan selalu menjadi permasalahan dari tahun ke tahun, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat terkadang memiliki penafsiran yang berbeda-beda, baik pemerintah sebagai user pegawai maupun pemerintah sebagai penyedia pegawainya.&#8221; ungkapnya, Kamis (1/7).</p>
<p>Lebih lanjut, ia mencontohkan, kementerian pendidikan memiliki standar dalam penetapan seorang guru begitu juga kementerian kesehatan juga punya sendiri, namun pelaksanaannya pemerintah daerah merujuk pada kementerian PAN RB.</p>
<p>&#8221; Masyarakat atau pelamar juga dapat memantau hal tersebut, jika menemukan kecurangan atau keculasan dari Pemerintah agar segera dilaporkan, masa sanggah yang disediakan panitia adalah waktunya, namun jika tidak mendapatkan tindaklanjut, hal tersebut dapat dilaporkan ke Ombudsman,&#8221; tambah Yunes.</p>
<p>Potensi maladministrasi tidak memberikan pelayanan, tidak patut, penyimpangan prosedur dan perbuatan melawan hukum lainnya menjadi kerawanan di setiap penerimaan CPNS, makanya butuh pengelolaan pengaduan yg baik dalam hal ini.</p>
<p>Yunes juga menambahkan dalam hal formasi guru dan tenaga kesehatan, tahun ini adanya validasi Surat Tanda Registrasi (STR) dan Sertifikat Pendidik. Pada tahun 2019 ada 21 laporan yang disampaikan ke Ombudsman Sumbar 18 laporan yang dilanjutkan ke pemeriksaan dan 3 laporan pada tahap konsultasi.</p>
<p>Pada tahun 2020, terdapat 6 laporan/pengaduan yang berkaitan dengan kualifikasi pendidikan, pembatalan kelulusan, berkaitan dengan nilai unjuk kerja (SKB), penundaan pemberkasan CPNS yang dinyatakan lulus, dan pembatalan SKD, ujar yunes.</p>
<p>Pada tahun sebelumnya, ada pelamar yang telah lulus administrasi sampai pada pemberkasan CPNS, kemudian dinyatakan gagal karena jurusan yang tidak sesuai.</p>
<p>&#8220;Hal ini menjadi perhatian dan berpotensi adanya keculasan oleh oknum di panitia daerah maupun pusat dalam pelaksanaan CPNS ini,&#8221; imbuh Yunes.</p>
<p>Pelaksanaan CPNS tahun 2021 terdiri dari tiga tahapan seleksi, mulai dari Seleksi Administrasi, Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS yang keduanya akan menggunakan CAT.</p>
<p>Pada tahun ini Pemerintah akan membuka lowongan untuk 707.622 Formasi Seleksi CPNS dan PPPK meliputi formasi umum dan formasi khusus. Formasi khusus akan dialokasikan bagi putra/putri lulusan terbaik berpredikat “dengan pujian”/cumlaude, penyandang disabilitas, diaspora, serta putra/putri papua dan papua barat.</p>
<p>Ombudsman juga mengingatkan terkait formasi penyandang disabilitas yang sudah diperuntukan minimal 2% (dua persen) dari total alokasi kebutuhan PNS yang ditetapkan oleh Menteri. <strong>(rel)</strong></p>
<p>The post <a href="https://prokabar.com/ombudsman-sumbar-lakukan-pengawasan-penerimaan-cpns-2021/">Ombudsman Sumbar Lakukan Pengawasan  Penerimaan CPNS 2021</a> appeared first on <a href="https://prokabar.com">Prokabar</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ombudsman Sumbar Pantau Rumah Karantina Pasien Covid-19 Kota Padang</title>
		<link>https://prokabar.com/ombudsman-sumbar-pantau-rumah-karantina-pasien-covid-19-kota-padang/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi5]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2021 23:30:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[#covid]]></category>
		<category><![CDATA[#hdp]]></category>
		<category><![CDATA[#karantina]]></category>
		<category><![CDATA[#Ombudsman]]></category>
		<category><![CDATA[#padang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prokabar.com/?p=87949</guid>

					<description><![CDATA[<p>Padang, Prokabar — Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat melakukan pemantauan terhadap tempat Karantina Pasien Covid-19 yang bertempat di Perumahan Nelayan, Kelurahan Pasia Nan...</p>
<p>The post <a href="https://prokabar.com/ombudsman-sumbar-pantau-rumah-karantina-pasien-covid-19-kota-padang/">Ombudsman Sumbar Pantau Rumah Karantina Pasien Covid-19 Kota Padang</a> appeared first on <a href="https://prokabar.com">Prokabar</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="p1"><strong>Padang, Prokabar —</strong> Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat melakukan pemantauan terhadap tempat Karantina Pasien Covid-19 yang bertempat di Perumahan Nelayan, Kelurahan Pasia Nan Tigo, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Selasa (25/5).</p>
<p class="p1"><span class="s1">“Melihat tingginya lonjakan masyarakat yang terpapar Virus Covid-19 khususnya di Kota Padang, maka selaku Pengawas Pelayanan Publik kami perlu memastikan kesiapan penanganan, terlebih lagi terkait tempat Karantina bagi Pasien Covid-19,” ungkap Yefri Heriyani Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumatera Barat.</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Dalam Pantauan Ombudsman terhadap tempat Karantina di Perumahan Nelayan saat ini terdapat 50 rumah yang disediakan bagi Pasien Covid-19 dengan daya tampung 99 pasien, dan 6 rumah bagi petugas yang terdiri dari 2 orang dokter 6 Perawat, 1 petugas gizi dan 1 petugas lingkungan, 1 rumah khusus untuk ruang ganti APD petugas, 1 rumah untuk Poli, 1 rumah untuk pengumpulan sampah dan 1 rumah untuk logistik.</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Terdapat beberapa zona yang diterapkan, yakni Zona Hijau diperuntukkan bagi Petugas, Zona Kuning, untuk Pergantian APD Petugas dan tempat sampah, serta Zona Merah tempat Pasien Covid-19 yang hanya boleh dimasuki oleh petugas.</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Rumah Pasien difasilitasi dengan tempat tidur, ruang tamu, toilet, meja makan, jemuran dan dispenser. Masing-masing rumah berisi 2 sampai 3 pasien, saat ini jumlah pasien yang ada sejumlah 76 Pasien. Seluruh penanganan gratis dan tidak dipungut biaya.</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Pasien yang di Karantina dikhususkan bagi Pasien yang terpapar dengan keluhan ringan sedangkan bagi yang kondisi berat di rawat pada rumah sakit yang telah ditetapkan.</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Terkait konsumsi, serta perlengkapan lainya, pihak Dinkes kota Padang bekerja sama dengan pihak Dinkes Provinsi Sumbar. Pasien yang di rawat mendapatkan makanan 3 kali sehari dengan dilakukan pemantauan gizi oleh petugas Gizi guna memastikan protein-protein yang dikonsumsi oleh Pasien.</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Menurut petugas yang ada dilapangan, saat ini sedang dilakukan renovasi/ perbaikan terhadap rumah-rumah lainnya dan nantinya akan diperuntukkan bagi Pasien Covid-19 untuk meningkatkan daya tampung pasien hingga 164 daya tampung. Tahun sebelumnya dalam kurun waktu 23 September – 09 Desember Rumah Karantina menampung pasien dengan total 786 Pasien Covid-19.<br />
</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Selanjutnya untuk petugas yang ada dilapangan dilakukan pergantian sift 15 hari sekali dengan masing-masing petugas 10 orang, imbuhnya. Selain dari pada itu juga terdapat 2 petugas supir dan 2 petugas security.</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Dalam pantauan Ombudsman menyampaikan agar pengelolaan sampah perlu menjadi perhatian. Sehingga tidak dibiarkan menumpuk. Tentu dinas kebersihan dan lingkungan hidup dapat memberikan perhatian untuk hal ini.</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Diingatkan juga penyelenggara perlu memperkuat saluran pengaduan internal, yang dikelola secara khusus dan baik oleh pelaksana layanan yang berkompeten.</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Dalam kunjungannya, Ombudsman juga mengapresiasi apa yang telah disiapkan secara cepat oleh Dinas Kesehatan dengan berbagai keterbatasan yang terjadi. Ditekankan juga pentingnya kesiapan dan kepastian terhadap penanganan masyarakat yang terpapar covid-19, karena sewaktu-waktu jumlah pasien bisa saja bertambah. </span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Ombudsman juga menghimbau agar kesadaran masyarakat juga harus ditingkatkan dengan melakukan edukasi-edukasi terhadap masyarakat agar tetap menjaga dan menajalankan protokol kesehatan salah satunya guna menekan turunnya angka masyarakat yang terpapar covid. (<strong>rel</strong>)</span></p>
<p>The post <a href="https://prokabar.com/ombudsman-sumbar-pantau-rumah-karantina-pasien-covid-19-kota-padang/">Ombudsman Sumbar Pantau Rumah Karantina Pasien Covid-19 Kota Padang</a> appeared first on <a href="https://prokabar.com">Prokabar</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Awasi Maladministrasi, Ombudsman Sumbar Turunkan Tim Pengawas Selama Lebaran</title>
		<link>https://prokabar.com/awasi-maladministrasi-ombudsman-sumbar-turunkan-tim-pengawas-selama-lebaran/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi5]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2021 03:31:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[Peristiwa]]></category>
		<category><![CDATA[#hdp]]></category>
		<category><![CDATA[#Lebaran]]></category>
		<category><![CDATA[#Ombudsman]]></category>
		<category><![CDATA[#prokes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prokabar.com/?p=87250</guid>

					<description><![CDATA[<p>Padang, Prokabar — Terkait intensifnya kegaitan dari aparat penegakan hukum dalam menindak masyarakat yang tidak menggunakan masker di Sumatera Barat, seiring juga dengan meningkatnya...</p>
<p>The post <a href="https://prokabar.com/awasi-maladministrasi-ombudsman-sumbar-turunkan-tim-pengawas-selama-lebaran/">Awasi Maladministrasi, Ombudsman Sumbar Turunkan Tim Pengawas Selama Lebaran</a> appeared first on <a href="https://prokabar.com">Prokabar</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="p1"><span class="s1"><strong>Padang, Prokabar —</strong> Terkait intensifnya kegaitan dari aparat penegakan hukum dalam menindak masyarakat yang tidak menggunakan masker di Sumatera Barat, seiring juga dengan meningkatnya kasus Covid19 di Provinsi ini.</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat akan menurunkan Tim Pengawas Operasi Yustisi Pelanggar Prokokol Kesehatan Perda Sumbar 6/2020 pada saat libur lebaran nanti.</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">“Ombudsman akan memantau pelaksanaannya yang dimungkinkan berpotensi terjadi maladministrasi di lapangan,” ujar Yefri Heriani selaku Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Sumatera Barat melalui keterangan tertulis, Selasa (11/5).</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Ia menjelaskan, saat lebaran ini, bukan lagi pada tahapan sosialisasi namun sudah pada tahapan penegakan hukum terhadap peraturan daerah di Sumatera Barat.</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Ada ancaman pidana bagi pelanggar protokol kesehatan yang tidak menggunakan masker berupa penjara paling lama 2 (dua) hari atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Namun apabila pelanggar tersebut telah mendapatkan sanksi administratif lebih dari 1 kali.</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">“Pemberian teguran tertulis, dan denda administratif seperti kerja sosial kepada pelanggar, dan penyetoran denda Ke kas Umum daerah butuh pengawasan para pihak agar tidak terjadi maladministrasi yang merupakan pintu masuk tindakan korupsi,” kata Yefri.</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Khususnya dengan keberadaan aplikasi Sipelada (Sistem Informasi Data Pelanggaran Perda) Provinsi Sumatera Barat, Ombudsman mengimbau agar pembaharuan data hendaknya dilakukan secara rutin kepada masyarakat melalui media sosial atau sarana lainnya.</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Sayangnya partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda/ pelaporan pelanggaran perda yang dilakukan oleh perorangan, pelaku usaha dan penyelenggara kegiatan belum berjalan secara optimal.</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">“Kerawanan adanya potensi maladministrasi seperti penyimpangan prosedur, permintaan imbalan, perbuatan tidak patut dan sebagainya oleh petugas sangat mungkin terjadi di lapangan” ujar Yefri.</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Dalam Surat Edaran (SE) Gubernur Sumatera Barat Nomor: 08/Ed/GSB -2021, perjalanan lintas kabupaten/kota di dalam Provinsi Sumatera Barat dilakukan dengan tetap memperhatikan kapasitas jumlah penumpang kendaraan, dari daerah zona merah dan zona oranye hanya boleh paling banyak 50% dari kapasitas tempat duduk, untuk daerah zona kuning dapat mengisi tempat duduk paling banyak 70%, dan dari daerah hijau dapat mengisi tempat duduk sesuai jumlah kapasitas yang ada.</span></p>
<p>The post <a href="https://prokabar.com/awasi-maladministrasi-ombudsman-sumbar-turunkan-tim-pengawas-selama-lebaran/">Awasi Maladministrasi, Ombudsman Sumbar Turunkan Tim Pengawas Selama Lebaran</a> appeared first on <a href="https://prokabar.com">Prokabar</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ombudsman Sumbar Lakukan Verifikasi Lapangan Terkait PPD Bappenas RI</title>
		<link>https://prokabar.com/ombudsman-sumbar-lakukan-verifikasi-lapangan-terkait-ppd-bappenas-ri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi5]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2021 16:00:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[#bappenas]]></category>
		<category><![CDATA[#hdp]]></category>
		<category><![CDATA[#Ombudsman]]></category>
		<category><![CDATA[#Sumbar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prokabar.com/?p=84522</guid>

					<description><![CDATA[<p>Padang, Prokabar — Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2021 Bappenas RI memasuki Tahap III berupa Verifikasi Lapangan dan Penyampaian Narasumber daerah untuk di pilih menjadi...</p>
<p>The post <a href="https://prokabar.com/ombudsman-sumbar-lakukan-verifikasi-lapangan-terkait-ppd-bappenas-ri/">Ombudsman Sumbar Lakukan Verifikasi Lapangan Terkait PPD Bappenas RI</a> appeared first on <a href="https://prokabar.com">Prokabar</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="p1"><strong>Padang, Prokabar —</strong> Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2021 Bappenas RI memasuki Tahap III berupa Verifikasi Lapangan dan Penyampaian Narasumber daerah untuk di pilih menjadi Juara Nasional.</p>
<p class="p1"><span class="s1">Bappenas RI berkolaborasi dengan<span class="Apple-converted-space">  </span>Ombudsman RI, dalam melakukan verifikasi di provinsi, kabupaten dan kota yang masuk dalam 10 besar nominasi untuk program inovasi dan program unggulan yg lolos di seleksi tahap II oleh tim penilai nasional dan independen.</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumatera Barat Yefri Heriani, menyampaikan, Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang dan Kabupaten Agam, masuk dalam 10 nominasi untuk PPD ini.</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">“Pada tahap verifikasi, Ombudsman diberikan ruang untuk melakukan pengecekan ke lapangan terkait kebenaran program, dampak program khususnya pada pemanfaatnya.” ungkapnya lewat siaran pers, Kamis (1/4).</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Lebih lanjut ia mengatakan, Program inovasi yang disampaikan ke Bappenas, untuk tingkat Provinsi Sumatera Barat membawa Toko Tani Indonesia Center (TTIC) sebagai program pengendalian inflasi daerah dan penanganan recovery dampak Covid-19.</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Sementara untuk kota Padang membawa konsep agrowisata di Lubuk Minturun dan Kongsi Covid19 di 36 kelurahan di Kota Padang, sedangkan Kabupaten Agam yg masuk nominasi ada Gelora Palembayan 2020 yang berpusat di Kantor Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam, dan program unggulan penanganan Covid-19 berbasis kaum dengan memaksimalkan fungsi mamak yang ada yang berpusat di Nagari Pasia Laweh Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam.</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Yunesa Rahman, Kepala Keasistenan Bidang pencegahan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat menyampaikan, kegiatan ini sudah dilakukan kurang lebih 2 (dua) minggu, kami sebagai lembaga yang independen yg dipercaya oleh Bappenas RI,<span class="Apple-converted-space">  </span>untuk memverifikasi dengan memastikan alat ukur yang<span class="Apple-converted-space">  </span>digunakan sesuai dengan indikator yang sudah ada. </span></p>
<p class="p1"><span class="s1">“Juga memastikan apakah berbagai program unggulan sudah mulai memperhatikan isu pelayanan publik? Karena selama PPD dilakukan hal tersebut belum menjadi perhatian, ujar Yunes. </span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Yunes menambahkan, Tim telah turun ke Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam dan Kota Padang, tidak hanya melihat yang dilakukan tapi juga berjumpa dan mewawancarai pemanfaat program khususnya serta mendokumentasikan berbagai aspek yang ditemukan terkait program-program yang diunggulkan tersebut. (<strong>rel</strong>)</span></p>
<p>The post <a href="https://prokabar.com/ombudsman-sumbar-lakukan-verifikasi-lapangan-terkait-ppd-bappenas-ri/">Ombudsman Sumbar Lakukan Verifikasi Lapangan Terkait PPD Bappenas RI</a> appeared first on <a href="https://prokabar.com">Prokabar</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Empat Lembaga Bentukan UU di Sumbar Pastikan Kawal dan Luruskan Disinformasi Soal Vaksinisasi</title>
		<link>https://prokabar.com/empat-lembaga-bentukan-uu-di-sumbar-pastikan-kawal-dan-luruskan-disinformasi-soal-vaksinisasi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi5]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2021 03:01:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[#covid]]></category>
		<category><![CDATA[#hdp]]></category>
		<category><![CDATA[#Ombudsman]]></category>
		<category><![CDATA[#ombudsmansumbar]]></category>
		<category><![CDATA[#pandemi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prokabar.com/?p=80263</guid>

					<description><![CDATA[<p>Padang, Prokabar — Proses vaksinisasi akan dimulai, tak kecuali di Sumatera Barat. Namun berbagai disinformasi soal program vaksinasi masih menjamur, disinformasi menguat pada berbagai...</p>
<p>The post <a href="https://prokabar.com/empat-lembaga-bentukan-uu-di-sumbar-pastikan-kawal-dan-luruskan-disinformasi-soal-vaksinisasi/">Empat Lembaga Bentukan UU di Sumbar Pastikan Kawal dan Luruskan Disinformasi Soal Vaksinisasi</a> appeared first on <a href="https://prokabar.com">Prokabar</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Padang, Prokabar —</strong> Proses vaksinisasi akan dimulai, tak kecuali di Sumatera Barat. Namun berbagai disinformasi soal program vaksinasi masih menjamur, disinformasi menguat pada berbagai media sosial.</p>
<p>Dalam mengatasi masalah ini, pemangku kepentingan di daerah, dinilai belum mengambil peran yang optimal. Merespon hal tersebut, beberapa lembaga negara bentukan UU seperti, Ombudsman Sumatera Barat, Komisi Informasi Sumatera Barat, Komnas HAM dan KPID Sumatera Barat, tergabung pada “Cluster Pengawasan Covid-19” bertekad ambil andik meluruskan disinfornasi soal vaksin covid-19, Selasa (12/1) di Ombudsman Sumbar Jalan Sawahan Padang.</p>
<p>Menurut Kepala Perwakilan Ombudsman Sumbar Yefri Heriani, vaksinasi sebagai upaya menyiapkan masyarakat terhadap serangan virus korona yang belum berhenti sampai hari ini.</p>
<p>&#8220;Tujuan vaksinisasi mulia untuk selamatkan, sehatkan dan tangguhkan masyarakat di masa pandemi covid-19. Vaksin pun sudha melewati uji klinis dan label halal dari MUI, mestinya tidak ada lagi simpang siur informasi tentang vaksin, tapi masih banyak hoaks dan informasi menyesatkan di ruang media sosial, &#8221; ujar Yefni saat pertemuan berkala empat lembaga bentukan UU.</p>
<p>Yefni mengharaokan harus ada upaya masih meluruskan soal vaksinisasi covid-19.</p>
<p>&#8220;Gubernur dan bupati serta walikota harus mengatisipasi dan menggerakan corong pemerintah untuk menyampaikan informasi benar dan nyata tentang vaksin, jangan corong pemerintah kalah dari hoaks yang jelas tak benar dan menyesatkan masyarakat,&#8221; ujar Yefni.</p>
<p>Kepala Komnas HAM Sumbar Sultanul Arifin mendesak pemerintahan di semua tingkatan untuk mengedukasi dan mempromosikan program vaksinasi dengan melibatkan tokoh agama, MUI Sumatera Barat, tokoh masyarakat dan tenaga kesehatan dan ahli yang kompeten.</p>
<p>&#8220;Harus libatkan semua kalangan untuk menghantao informasi menyesatkan yang sudah viral itu, &#8221; ujar Sultanul.</p>
<p>Menurut Ketua Komisi Informasi Sumbar informasi tentang covid-19 adalah informasi serta merta karena dampaknga untuk masyarakat banyak.</p>
<p>&#8220;Ayo berikan informasi benar dan benar ke publik. Informasi tentang vaksinisasi covid untuk .enghindari kekacauan informasi yang diterima masyarakat, &#8221; ujar Nofal.</p>
<p>Ombudsman Sumatera Barat, KI Sumatera Barat, Komnas HAM dan KPID Sumatera Barat kata Ketua KPID Sumbar Afriendi pasrikan berkomitmen untuk mengawal berjalannya program vaksinisasi di Sumatera Barat.</p>
<p>&#8220;Baik soal informasinya penayangannya dan pelayanan vaksinasi, Dinas Kesehatan mesti menyiapkan tenaga vaksinator yang berkualitas, terlatih, dan mengikuti secara ketat SOP yang ada, &#8220;ujar Afriendi.</p>
<p>Lembaga penyiaran kata Afriendi diharapkan, dapat mengambil peran optimal untuk memproduksi atau memberikan informasi yang valid terkait dengan program vaksinisasi Covid 19. (<strong>rel</strong>)</p>
<p>The post <a href="https://prokabar.com/empat-lembaga-bentukan-uu-di-sumbar-pastikan-kawal-dan-luruskan-disinformasi-soal-vaksinisasi/">Empat Lembaga Bentukan UU di Sumbar Pastikan Kawal dan Luruskan Disinformasi Soal Vaksinisasi</a> appeared first on <a href="https://prokabar.com">Prokabar</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lakukan Riset, Ombudsman Sumbar Temukan Sejumlah Pelanggaran di Pelayanan Samsat</title>
		<link>https://prokabar.com/lakukan-riset-ombudsman-sumbar-temukan-sejumlah-pelanggaran-di-pelayanan-samsat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi5]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2020 02:36:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[Peristiwa]]></category>
		<category><![CDATA[#hdp]]></category>
		<category><![CDATA[#Ombudsman]]></category>
		<category><![CDATA[#Pungli]]></category>
		<category><![CDATA[#samsat]]></category>
		<category><![CDATA[#Sumbar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prokabar.com/?p=79101</guid>

					<description><![CDATA[<p>Padang, Prokabar — Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat, Yefri Heriani, menyatakan ditemukan terjadinya beberapa Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kantor Bersama Samsat...</p>
<p>The post <a href="https://prokabar.com/lakukan-riset-ombudsman-sumbar-temukan-sejumlah-pelanggaran-di-pelayanan-samsat/">Lakukan Riset, Ombudsman Sumbar Temukan Sejumlah Pelanggaran di Pelayanan Samsat</a> appeared first on <a href="https://prokabar.com">Prokabar</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="p1"><span class="s1"><strong>Padang, Prokabar —</strong> Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat, Yefri Heriani, menyatakan ditemukan terjadinya beberapa Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kantor Bersama Samsat Kota Padang, diantaranya berupa permintaan uang di luar ketentuan yang berlaku pada loket cek fisik kendaraan bermotor. </span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Permintaan uang dengan jumlah antara dua puluh ribu sampai dua puluh lima ribu rupiah yang diduga dilakukan oleh oknum petugas Samsat.</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Temuan ini didapatkan dari hasil mystery shopping yang dilakukan pada Selasa, 15 Desember 2020, persis di hari terakhir pelaksanaan penghapusan denda pajak atau lebih sering disebut sebagai pemutihan denda. </span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Selain itu juga ditemukan adanya calo yang berusaha menawarkan jasanya dalam pengurusan layanan di Kantor Samsat. Diduga aktivitas calo sudah berlangsung sejak lama. Hal ini dikuatkan dengan adanya laporan masyarakat ke Ombudman RI Perwakilan Sumbar.</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Temuan lainnya adalah belum terpenuhinya standar pelayanan publik, diantaranya seperti petugas yang tidak menggunakan tanda pengenal, tidak adanya saluran pengaduan yang dapat diakses masyarakat dan ketiadaan petunjuk arah loket yang akan dituju masyarakat dalam setiap tahapan proses. Selain itu layanan bagi masyarakat dengan kebutuhan khusus tidak memadai.</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Disisi lain, masyarakat tidak diingatkan oleh petugas untuk selalu menerapkan protokol kesehatan selama berada di area kantor Samsat. Sehingga tampak adanya kerumunan di setiap loket, padahal sudah ada tanda jaga jarak. Juga ditemukan banyak masyarakat sebagai pengguna layanan, tidak menggunakan masker secara benar. </span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Dari kegiatan mistery shopping ini, Ombudsman melihat beberapa potensi maladministrasi berupa permintaan imbalan uang, tidak kompeten dan tidak memberikan layanan terkait ketiadaan informasi yang jelas di Kantor Samsat.</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">&#8220;Terkait temuan permintaan imbalan uang, petugas telah melakukan perbaikan langsung dengan memasang informasi bahwa layanan cek fisik tidak dipungut biaya&#8221;, kata Yefri. (<strong>rel</strong>)</span></p>
<p>The post <a href="https://prokabar.com/lakukan-riset-ombudsman-sumbar-temukan-sejumlah-pelanggaran-di-pelayanan-samsat/">Lakukan Riset, Ombudsman Sumbar Temukan Sejumlah Pelanggaran di Pelayanan Samsat</a> appeared first on <a href="https://prokabar.com">Prokabar</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ombudsman, Komnas HAM dan KI Sumbar Sepakat Bentuk Cluster Pengawasan Covid-19</title>
		<link>https://prokabar.com/ombudsman-komnas-ham-dan-ki-sumbar-sepakat-bentuk-cluster-pengawasan-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi6]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2020 14:21:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[#KISumbar]]></category>
		<category><![CDATA[#komnasham]]></category>
		<category><![CDATA[#mbb]]></category>
		<category><![CDATA[#Ombudsman]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prokabar.com/?p=72567</guid>

					<description><![CDATA[<p>Padang, Prokabar — Ketua Tiga lembaga bentukan UU di Sumbar, Ombudsman, Komnas HAM dan Komisi Informasi berkumpul di kantor Ombudsman, Jumat (14/8) pagi, ada...</p>
<p>The post <a href="https://prokabar.com/ombudsman-komnas-ham-dan-ki-sumbar-sepakat-bentuk-cluster-pengawasan-covid-19/">Ombudsman, Komnas HAM dan KI Sumbar Sepakat Bentuk Cluster Pengawasan Covid-19</a> appeared first on <a href="https://prokabar.com">Prokabar</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Padang, Prokabar —</strong> Ketua Tiga lembaga bentukan UU di Sumbar, Ombudsman, Komnas HAM dan Komisi Informasi berkumpul di kantor Ombudsman, Jumat (14/8) pagi, ada apa?</p>
<p>Bahkan petinggi tiga lembaga negara bentukan UU di Sumbar itu hadir mereka mencikarui beriaknya kembali pandemi covid-19 di Sumbar plus sudah jenuhnya publik dalam menghadapi pandemi covid-19.</p>
<p>Kepala Ombudsman Perwakilan Sumbar Yefri Heriani mengatakan harus ada cara tepat dalam memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan covid-19 di Sumbar.</p>
<p>“Bisa tegas tapi terukur atau menggunakan kearifan lokal tapi pas sehingga antisipasi penyebaran covid-19 bisa dilakukan dengan protokol kesehatan, sehingga itu pembentukan cluster pengawasan penanganan covid-19 Sumbar oleh Komnas HAM, Komisi Informasi dan Ombudsman, sangat pas,” ujar Yefri pada metting terbatas tadi pagi itu.</p>
<p>Bahkan kecendrungan publik jenuh dengan masker dan jaga jarak sudah sangat kentara di ruang publik.</p>
<p>“Bahkan saat uni ada kegaitan di sebuah dinas, eee pimpinannya tidak pakai masker. Ya sudah uni tegur. Kalau pimpinan tidak protokol kesehatan tentu bawahannya cuek jugakan, akibatnya saat ini Sumbar terjangkit cluster perkantoran covid-19,” ujar Uni Yef biasa kalangan aktifis menyapanya.</p>
<p>Sementara Ketua Komisi Informasi Sumbar Nofal Wiska menilai pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru di Sumbar tujuan baik.</p>
<p>“Tapi kesadaran akan protokol kesehatan di masyarakat sangat sulit terujud. Padahal mengantisipasi daya sebar virus ini menurut pakar epidiomologi hanya mengandalkan protokol kesehatan, masker, jaga jarak dan cuci tangan,” ujar Nofal.</p>
<p>Sementara Wakil Ketua Komisi Informasi Sumbar Adrian Tuswandi menilai adaptasi kebiasaan baru kebijakan dilematis yang memang mengharapkan partipasi masyarakat.</p>
<p>“New normal untuk memilihkan ekonomi yang semakin terpuruk, integarasi publik silahkan tapi jangan abai dengan protokol kesehatan,” ujar Adrian.</p>
<p>Kepala Komnas HAM Sumbar Sulatnul Aripin menegaskan soal selamatkan masyarakat pemerintah harus tampil kedepan.</p>
<p>“Justru jika pemerintah lebih mengedepankan kepentingan lain, sehingga korban covid-19 terus meningkat, maka pemerintah sudah bisa dibidik dengan pasal-pasal pelanggaran HAM,” ujarnya.</p>
<p>Akhirnya tiga lembaga ini membuat cluster pengawasan penanganan covid-19.</p>
<p>“Cluster ini akan memuat bagaimana ormag sembuh dari covid, terus apa yang dilakukan ketika terpapar, juga mensosialisasikan upaya pencegahan dan menyampaikan secara pas agar kejenuhan publik hidup saat wabah ini tidak memuncak,” ujar Uni Yef.<strong>(rls/mbb)</strong></p>
<p>The post <a href="https://prokabar.com/ombudsman-komnas-ham-dan-ki-sumbar-sepakat-bentuk-cluster-pengawasan-covid-19/">Ombudsman, Komnas HAM dan KI Sumbar Sepakat Bentuk Cluster Pengawasan Covid-19</a> appeared first on <a href="https://prokabar.com">Prokabar</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kembali Terjadi Lonjakan Covid di Sumbar, Ini Rekomendasi Ombudsman untuk Pemerintah</title>
		<link>https://prokabar.com/kembali-terjadi-lonjakan-covid-di-sumbar-ini-rekomendasi-ombudsman-untuk-pemerintah/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi5]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2020 01:36:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[Peristiwa]]></category>
		<category><![CDATA[#hdp]]></category>
		<category><![CDATA[#Ombudsman]]></category>
		<category><![CDATA[#ombudsmansumbar]]></category>
		<category><![CDATA[#SumateraBarat]]></category>
		<category><![CDATA[#Sumbar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prokabar.com/?p=72069</guid>

					<description><![CDATA[<p>Padang, Prokabar — Angka pasien positif Covid-19 di Sumatera Barat beberapa waktu belakang kembali mengalami lonjakan bahkan sempat memecahkan rekor penambahan dalam waktu satu hari....</p>
<p>The post <a href="https://prokabar.com/kembali-terjadi-lonjakan-covid-di-sumbar-ini-rekomendasi-ombudsman-untuk-pemerintah/">Kembali Terjadi Lonjakan Covid di Sumbar, Ini Rekomendasi Ombudsman untuk Pemerintah</a> appeared first on <a href="https://prokabar.com">Prokabar</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-reader-unique-id="1"><span data-reader-unique-id="2"><strong>Padang, Prokabar — </strong>Angka pasien positif Covid-19 di Sumatera Barat beberapa waktu belakang kembali mengalami lonjakan bahkan sempat memecahkan rekor penambahan dalam waktu satu hari.</span></p>
<p data-reader-unique-id="4"><span data-reader-unique-id="5">Terkait kondisi tersebut, Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat menilai, kesadaran akan bahaya virus corona di berbagai level baik pemerintah ataupun masyarakat semakin menurun. </span></p>
<p data-reader-unique-id="6"><span data-reader-unique-id="7">“Padahal kondisi new normal, bukan berarti setiap orang dapat hidup bebas tanpa menjalankan protokol kesehatan.” Kepala Perwakilan Ombudsman Sumbar, Yefri Heriani, melalui siaran pers yang diterima Rabu (5/8).</span></p>
<p data-reader-unique-id="8"><span data-reader-unique-id="9">Lebih lanjut, dirinya melihat di beberapa pertemuan yang diselenggarakan pemerintah, ada cendurung abai dalam penerapan protokol covid 19, Ombudsman RI Perwakilan Sumbar selalu memberikan masukan agar protokol covid selalu ditaati di setiap kehadirannya dalam forum-forum pertemuan tersebut. </span></p>
<p data-reader-unique-id="10"><span data-reader-unique-id="11">“Pimpinan di setiap instansi pemerintah termasuk BUMN/D seharusnya melakukan kontrol atau pengawasan, silahkan juga gunakan istilah yang tepat) dan mendisiplinkan setiap pegawai di institusinya untuk mentaati protokol covid.” ungkapnya.</span></p>
<p data-reader-unique-id="12"><span data-reader-unique-id="13">“Jangan sampai masyarakat mencontoh dan melegitimasi perilaku yang ditunjukan oknum yang berkumpul tanpa memakai masker, berfoto-foto ria tanpa menerapkan phycical distancing.” sambungnya</span></p>
<p data-reader-unique-id="14"><span data-reader-unique-id="15">Selain itu hingga saat Ombudsman juga melihat di berbagai ruang publik termasuk di pasar dan pusat-pusat perbelanjaan, protokol kesehatan dilanggar. Tidak banyak lagi yang bermasker, mencuci tangan atau pun menjaga jarak. Mereka seolah lupa, bahwa virus ini masih mengancam. </span></p>
<p data-reader-unique-id="16"><span data-reader-unique-id="17">“Kami berharap Gubernur dan para Bupati dan Walikota segera merespon keadaan ini dengan memastikan berbagai aturan yang telah dikeluarkan terkait pola hidup baru dalam masa pandemi covid 19 diterapkan dan diawasi pelaksanaannya.” terangnya </span></p>
<p data-reader-unique-id="18"><span data-reader-unique-id="19">Pemberian sanksi sesuai aturan juga harus diterapkan untuk memberikan efek jera pada setiap unsur yang diatur dalam kebijakan tersebut</span></p>
<p data-reader-unique-id="20"><span data-reader-unique-id="21">Wabah ini memang belum akan berkahir, namun bisa dikendalikan. Perlu diambil langkah-langkah antisipatif, sosialisasi terhadap penerapan protokol kesehatan perlu terus dilakukan bahkan ditingkatkan dan diperketat lagi. </span></p>
<p data-reader-unique-id="22"><span data-reader-unique-id="23">Pemerintah daerah dengan pihak terkait, perlu mengawasi dan memastikan berjalannya protokol kesehatan tersebut. </span></p>
<p data-reader-unique-id="24"><span data-reader-unique-id="25">Ombudsman mendukung langkah Pemerintah Provinsi melakukan tes swap secara gratis pada siapapun yang baru saja melakukan perjalanan dari luar provinsi. </span></p>
<p data-reader-unique-id="26"><span data-reader-unique-id="27">“Namun perlu diingat, transmisi atau penularan virus juga ada yang bersifat lokal dalam klaster atau dalam Intansi.” tutupnya. (<b>rel</b>)</span></p>
<p>The post <a href="https://prokabar.com/kembali-terjadi-lonjakan-covid-di-sumbar-ini-rekomendasi-ombudsman-untuk-pemerintah/">Kembali Terjadi Lonjakan Covid di Sumbar, Ini Rekomendasi Ombudsman untuk Pemerintah</a> appeared first on <a href="https://prokabar.com">Prokabar</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dalam Tiga Bulan, Ombudsman Sumbar Terima 196 Pengaduan</title>
		<link>https://prokabar.com/dalam-tiga-bulan-ombudsman-sumbar-terima-196-pengaduan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi5]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2020 12:10:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[Peristiwa]]></category>
		<category><![CDATA[#hdp]]></category>
		<category><![CDATA[#Ombudsman]]></category>
		<category><![CDATA[#ombudsmansumbar]]></category>
		<category><![CDATA[#pelayananpublik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prokabar.com/?p=71033</guid>

					<description><![CDATA[<p>Padang, Prokabar — Di masa Pandemi Covid-19, khususnya selama 3 bulan terakhir (April-Juni 2020), Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat menerima pengaduan masyarakat sebanyak 196...</p>
<p>The post <a href="https://prokabar.com/dalam-tiga-bulan-ombudsman-sumbar-terima-196-pengaduan/">Dalam Tiga Bulan, Ombudsman Sumbar Terima 196 Pengaduan</a> appeared first on <a href="https://prokabar.com">Prokabar</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="p1"><strong>Padang, Prokabar —</strong> Di masa Pandemi Covid-19, khususnya selama 3 bulan terakhir (April-Juni 2020), Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat menerima pengaduan masyarakat sebanyak 196 pengaduan masyarakat.</p>
<p class="p1"><span class="s1">Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan, Meilisa Fitri Harahap menjelaskan bahwa pengaduan masyarakat tersebut, terdiri dari 44 pengaduan yang diterima melalui unit Penerimaan dan Verfikasi Laporan (PVL), diantaranya 39 pengaduan dilanjutkan kepada tahap pemeriksaan sesuai dengan prosedur penyelesaian laporan di Ombudsman. </span></p>
<p class="p1"><span class="s1">“Sementara, sebagian besar atau sebanyak 152 pengaduan masyarakat disampaikan melalui Posko Daring (dalam jariangan), melalui sarana bit.ly/covid19ombudsman”. terangnya, Rabu (15/7).</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Lebih lanjut, ia menjelaskan ada model baru yang dikembangkan Ombudsman selama Pandemi Covid-19, dan mendapat respon yang baik dari masyarakat. Kendati dalam suasana pembatasan sosial, namun masyarakat tetap peduli/kritis terhadap berbagai permasalahan pelayanan publik yang mereka alami, dan mau melapor.<span class="Apple-converted-space">   </span></span></p>
<p class="p1"><span class="s1">“Mekanisme penyelesaiannya pun diakselesari oleh Ombudsman dengan metode Respon Cepat Ombudsman (RCO) yang pendekatannya lebih progresif dan partisipatif. Namun karena dalam suasana Pendemi, layanan yang sangat dibutuhkan masyarakat adalah Bantuan Sosial (bansos), sehingga yang banyak dilaporkan adalah layanan bansos.” ungkapnya.</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Substansi yang lain juga tetap menjadi perhatian publik, misalnya kesehatan, pendidikan dan lain-lain dengan dugaan maladministrasi tidak memberikan pelayanan yang terbanyak diterima.</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Substansi yang terbanyak adalah kesejahteraan sosial sebanyak 10 laporan (25.64%), diikuti laporan terkait pendidikan, kepegawaian dan kepolisian yang masing-masing sebanyak 5 laporan (12.82%), selanjutnya kesehatan sebanyak 4 laporan (10.26%). Dengan dugaan maladministrasi terbanyak adalah tidak memberikan pelayanan sebanyak 25 (64,10%), dugaan penyimpangan prosedur 9 (23,08%) dan dugaan penundaan berlarut sebanyak 3 laporan (7,69%). </span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Sedangkan dari sisi terlapor, Meili menyebutkan Pemerintah Daerah menduduki peringkat pertama<span class="Apple-converted-space">  </span>sebanyak 18 (46.15%), Lembaga Pendidikan Negeri (Perguruan Tinggi Negeri dan Sekolah Negeri), selanjutnya Kepolisian (Polda, Polresta, Polres, Polsek) sebanyak 5 laporan (12.82%) dan BUMN/BUMD sebanyak 5 laporan (12.82%).</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Dalam bidang kesehatan, yang krusial misalnya pengaduan mengenai dugaan maladministrasi tidak memberikan pelayanan oleh RSUP M. Djamil, yang diduga menyebabkan bayi atau anak Pelapor meninggal dunia. </span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Maladministrasi yang menjadi temuan Ombudsman, mendapatkan tidaklanjut perbaikan layanan atau penyelesaian laporan. Diantaranya, ada laporan terkait ketidaksesuaian besaran Dana Pensiun yang diterima Pelapor dari PT.Taspen, namun setelah diproses telah terselesaikan. Selain itu, laporan terkait penahanan Ijazah dan SKHUN anak Pelapor dari sekolah swasta yang dikaitkan dengan pelunasan tagihan yang harus dibayar, padahal pembayaran uang sekolah tidak boleh dikaitkan dengan pemberian ijazah, dan telah terselesaikan dengan diserahkan ijazah dan SKHUN anak Pelapor. </span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Kemudian, layanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Padang terkait tidak ditanggapi 3 (tiga) surat Pelapor perihal permohonan penangguhan dan pemblokiran Sertipikat, namun kemudian terselesaikan. </span></p>
<p class="p1"><span class="s1">“Alhamdulillah, Triwulan II sebagian besar laporan masyarakat dapat diselesaian. Kami mengajak masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dengan cara melapor ke Ombudsman.” ungkapnya</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Dirinya mempersilahkan, masyarakat<span class="Apple-converted-space">  </span>menghubungi, hotline Pengaduan Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat pada nomor 0811 955 3737 atau email </span></p>
<p class="p1"><span class="s1">pengaduan.sumbar@ombudsman.go.id. </span></p>
<p class="p1"><span class="s1">“Kami pastikan seluruh konsultasi dan pengaduan yang masuk akan kami proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku” tutupnya. (<strong>rel</strong>)</span></p>
<p>The post <a href="https://prokabar.com/dalam-tiga-bulan-ombudsman-sumbar-terima-196-pengaduan/">Dalam Tiga Bulan, Ombudsman Sumbar Terima 196 Pengaduan</a> appeared first on <a href="https://prokabar.com">Prokabar</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ombudsman Sumbar Terima Laporan Terkait Pemalsuan SKD untuk PPDB</title>
		<link>https://prokabar.com/70785-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi5]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2020 01:05:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[Pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[#hdp]]></category>
		<category><![CDATA[#Ombudsman]]></category>
		<category><![CDATA[#ombudsmansumbar]]></category>
		<category><![CDATA[#ppdbsumbar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prokabar.com/?p=70785</guid>

					<description><![CDATA[<p>Infopadang, — Ombudsman perwakilan Sumatera Barat menerima pengaduan dari masyarakat terkait adanya indikasi pemberian domisili palsu atau keterangan alamat palau yang tertuang dalam Surat...</p>
<p>The post <a href="https://prokabar.com/70785-2/">Ombudsman Sumbar Terima Laporan Terkait Pemalsuan SKD untuk PPDB</a> appeared first on <a href="https://prokabar.com">Prokabar</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Infopadang</strong>, — Ombudsman perwakilan Sumatera Barat menerima pengaduan dari masyarakat terkait adanya indikasi pemberian domisili palsu atau keterangan alamat palau yang tertuang dalam Surat Keterangan Domisi (SKD) yang diterbitkan oleh Camat Padang Panjang Timur.</p>
<p class="p1"><span class="s1">Masyarakat yang melapor, merasa ada pergerakan yang aneh, dari komposisi pengumuman sementara atau uji publik yang terdapat website PPDB Sumbar khususnya untuk SMA 1 Padang Panjang. </span></p>
<p class="p1"><span class="s1">“Mereka yang tadinya lolos, tiba-tiba gagal lolos, atau terlempar dari zona terdekat.<span class="Apple-converted-space">  </span>Penyebabnya adalah, ada sekitar 20 lebih SKD yang masuk. Dan SKD itu, secara zona dekat ke SMA 1 Padang Panjang.” ungkap Koortim Posko PPDB 2020, Syauqi Alfaruqi, Kamis (9/7)</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Lebih lanjut dirinya memaparkan, Indikasi yang dilaporkan misalnya, ada yang menerangkan tinggal dekat dari SMAN 1 Padang, di Jl. KH. Ahmad Dahlan, Kelurahan Guguak Malintang, Kecamatan Padang Panjang Timur. Namun menurut Pelapor, sebenarnya mereka berdomisili ada yang di Gantiang, Gunung atau Ngalau. </span></p>
<p class="p1"><span class="s1">“Kemarin, indikasi tersebut telah diteruskan ke Disdikprov Sumatera Bara. Dan hari ini, kami dapat penjelasan dari Ketua PPDB Pak Suryanto, mereka yang terindikasi pemberikan keterangan atau SKD palsu tersebut kelulusannya telah dibatalkan.” sambungnya.</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Lebih lanjut ia mengatakan, berdasarkan penjelasan yang didapat dari Suryanto, Pemda komit untuk membatalkan agar seleksi PPDB ini dapat dilaksanakan dengan jujur. Bahkan, “Camat Padang Panjang Timur telah datang ke Disdikprov untuk menjelaskan masalah ini.” terangnya</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman Sumbar, Yefri Heriani mengatakan, permasalahan serupa juga ditemukan di kota Padang.</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Masyarakat yang melapor, mengeluhkan tiba-tiba banyak yang menggunakan SKD. </span></p>
<p class="p1"><span class="s1">“Yang anehnya, SKD dengan jumlah mencapai puluhan itu, hanya terjadi di beberapa sekolah, yang dulu disebut unggul atau favorit.” terangnya.</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Dirinya mencontohkan, di SMA 1 Padang misalnya, setelah dilakukan verifikasi kelapangan dan ditanya ke tetangga, namun tentangga tak mengenal sang anak. </span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Selain itu, ada rumah yang telah disewakan, namun masih dijadikan tempat tinggal dalam SKD oleh yang punya rumah</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">“SKD juga digunakan oleh anak pejabat, tapi semua indikasi sedang diperiksa. Hal yang sama, juga terjadi pada SMA 10 dan SMA 3.” terangnya.</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Semua data dan indikasi pemalsuan tersebut, telah diserahkan ke sekolah/Disdikprov untuk diverifikasi. Ombudsman sendiri masih bekerja untuk mememeriksa pengaduan masyarakat tersebut. </span></p>
<p class="p1"><span class="s1">“Dan memang, diantaranya tidak akan selesai hingga pengumuman. Kami sendiri khawatir, dengan penyimpangan moral seperti ini. Namun, inilah tantangan yang harus dibuktikan.”</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">“Jika terbukti, sesuai dengan Pasal 39, Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 tentang PPDB juncto Pasal 60 Nomor 40 Tahun 2020 tentang Tata Cara dan Persyaratan PPDB Pada SMAN, SMKN dan SLBN dan Sekolah Berasrama Negeri.” terangnya.</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Pihaknya berharap, terhadap pelanggaran tersebut, diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Disdikprov sendiri telah berkomitmen, akan membatalkan kelulusan siswa, walaunpun telah dinyatakan lolos. (<strong>rel</strong>)</span></p>
<p>The post <a href="https://prokabar.com/70785-2/">Ombudsman Sumbar Terima Laporan Terkait Pemalsuan SKD untuk PPDB</a> appeared first on <a href="https://prokabar.com">Prokabar</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ini Sikap Ombudsman Terkait Masih Adanya Penjualan Seragam dan Atribut saat Daftar Ulang Sekolah</title>
		<link>https://prokabar.com/ombudsman-minta-penjualan-baju-dan-atribut-sekolah-saat-pendaftaran-ulang-dihentikan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi5]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2020 03:05:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[Peristiwa]]></category>
		<category><![CDATA[#hdp]]></category>
		<category><![CDATA[#maladministrasi]]></category>
		<category><![CDATA[#Ombudsman]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prokabar.com/?p=70494</guid>

					<description><![CDATA[<p>Padang, Prokabar — Kelulusan PPDB SMPN tahap I telah diumumkan, dan telah memasuki tahap pendaftaran ulang, untuk Tim Pengawas PPDB Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat,...</p>
<p>The post <a href="https://prokabar.com/ombudsman-minta-penjualan-baju-dan-atribut-sekolah-saat-pendaftaran-ulang-dihentikan/">Ini Sikap Ombudsman Terkait Masih Adanya Penjualan Seragam dan Atribut saat Daftar Ulang Sekolah</a> appeared first on <a href="https://prokabar.com">Prokabar</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="p1"><span class="s1"><strong>Padang, Prokabar —</strong> Kelulusan PPDB SMPN tahap I telah diumumkan, dan telah memasuki tahap pendaftaran ulang, untuk Tim Pengawas PPDB Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat, melakukan monitoring pendaftaran ulang PPDB SMPN secara acak. </span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Kortim Pengawas PPDB, Syauqi Al Faruqi mengatakan salah satu SMPN yang dimoniting Ombudsman adalah SMP 1 Padang, monitoing dilakukan pada hari Jumat, (03/07). Hasilnya, sekolah melalui koperasi menjual baju khas sekolah dan atribut lainnya saat perdaftaran ulang. </span></p>
<p class="p1"><span class="s1">“Ada kesan bahwa, pembelian baju khas sekolah dan atribut itu terkait atau menjadi persyaratan mendaftar ulang. Padahal, secara ketentuan, termasuk pengumuman resmi pendaftaran ulang di SMP 1 Padang, tidak ada persyaratan membeli baju atau atribut saat mendaftar ulang.” ungkapnya Sabtu (4/7).</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Lebih lanjut ia mengatakan, setelah layanan pendaftaran ulang selesai dilakukan, masyarakat masyarakat diarahkan ke Koperasi. Disana, telah tersedia pengumuman “Dartar Rincian Harga Seragam Identitas Sekolah” sebesar Rp. 960.000,-.</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Ada enam item, diantaranya baju olah raga, baju batik, baju muslim, baju kurung basiba, atribut dan jilbab. Sayangnya, tidak ada rincian biaya masing-masing item itu. </span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Tak ada informasi, bahwa pembelian baju dan perlengkapan sekolah itu dapat dilakukan pada waktu yang lain, atau tidak terikat dan terkait dengan PPDB. </span></p>
<p class="p1"><span class="s1">“Kami khawatir, orang tua yang belum punya akan memaksakan diri untuk menyediakan uang, pinjam sana-sini, gadai emas atau barang, karena khawatir pembelian baju terkait dengan pendaftaran dan dapat menyebabkan mereka gagal mendaftar. Padahal, proses belajar mengajar masih lama.” sambungnya.</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Hal ini tidak sesuai dengan, surat Dinas Pendidikan Kota Padang, tertanggal 17 Juni 2020, yang pada intinya melarang adanya pengutan dalam jenis apapun, termasuk pengadaan baju dan seragam. </span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Dalam surat itu ditegaskan, pakaian atribut khas sekolah dapat dibagikan pada saat proses belajar mengajar/tatap muka di mulai. </span></p>
<p class="p1"><span class="s1">“Sekaligus hemat kami, hal ini menyalahi Pasal 31 Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 PPDB, dimana ditegaskan pendaftaran ulang tidak boleh memungut biaya. Untuk SMPN 1 Padang sendiri, kami telah tegur. Kami minta dihentikan dan ditambahkan pengumuman “pakaian Atribut khas sekolah dapat dibeli pada saat proses belajar mengajar/tatap muka di mulai”, tidak harus sekarang. Kepala SMPN 1 Padang, Pak Hakim telah penuhi itu, telah buat pengumuman.”</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">“Hanya saja, kami khawatir, kalau ini terjadi secara masif di seluruh SMP Negeri di Kota Padang. Karena itu, Kami sarankan Dinas Pendidikan untuk ikut menertibkan permasalahan ini.” tutupnya. (<strong>rel</strong>)</span></p>
<p>The post <a href="https://prokabar.com/ombudsman-minta-penjualan-baju-dan-atribut-sekolah-saat-pendaftaran-ulang-dihentikan/">Ini Sikap Ombudsman Terkait Masih Adanya Penjualan Seragam dan Atribut saat Daftar Ulang Sekolah</a> appeared first on <a href="https://prokabar.com">Prokabar</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hingga 26 Juni, Ombudsman Sumbar Terima 149 Laporan Bantuan Sosial Dampak Covid-19 di Provinsi Sumatera Barat</title>
		<link>https://prokabar.com/ombudsman-sumbar-terima-149-laporan-bantuan-sosial-dampak-covid-19-di-provinsi-sumatera-barat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi5]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2020 14:54:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[Peristiwa]]></category>
		<category><![CDATA[#covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[#hdp]]></category>
		<category><![CDATA[#Ombudsman]]></category>
		<category><![CDATA[#ombudsmansumbar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prokabar.com/?p=70190</guid>

					<description><![CDATA[<p>Padang, Prokabar — Melihat berbagai pembelajaran dari penanganan laporan bansos, Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat akan menyelenggarakan Dialog Daring dengan tema &#8220;Pelaksanaan Distribusi Bantuan...</p>
<p>The post <a href="https://prokabar.com/ombudsman-sumbar-terima-149-laporan-bantuan-sosial-dampak-covid-19-di-provinsi-sumatera-barat/">Hingga 26 Juni, Ombudsman Sumbar Terima 149 Laporan Bantuan Sosial Dampak Covid-19 di Provinsi Sumatera Barat</a> appeared first on <a href="https://prokabar.com">Prokabar</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Padang, Prokabar —</strong> Melihat berbagai pembelajaran dari penanganan laporan bansos, Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat akan menyelenggarakan Dialog Daring dengan tema &#8220;Pelaksanaan Distribusi Bantuan Sosial Dampak Covid-19 di Provinsi Sumatera Barat&#8221;. Rencananya akan dilaksanakan pada Hari selasa tanggal 30 Juni 2020 mengunakan Aplikasi Daring.</p>
<p>Yefri Heriani selaku Kepala Perwakilan menyampaikan bahwa dialog ini bertujuan untuk memfasilitasi permasalahan masyarakat terkait penyaluran bantuan sosial dampak Covid-19 di Provinsi Sumatera Barat.</p>
<p>“Selain itu dapat mengetahui pelaksanaan distribusi bantuan sosial dampak Covid-19 di Provinsi Sumatera Barat, diharapkan dalam diskusi daring ini menemukan solusi dari hambatan atas permasalahan yang muncul pada praktek penyaluran bantuan sosial dalam rangka perbaikan sistem penyaluran bantuan sosial dampak Covid-19 di Provinsi Sumatera Barat”, ujar Yefri.</p>
<p>Sementara itu, Yunesa Rahman selaku koordinator Posko Dampak Covid-19 Ombudsman Sumbar menyampaikan Dialog daring akan menghadirkan pembicara utama dari Anggota Ombudsman RI, narasumber dari Kemendagri, Kemensos, Dinsos Provinsi dan PT. Pos Indonesia.</p>
<p>“Kita menargetkan akan diikuti oleh 200 peserta dengan berbagai macam latar belakang, mulai dari media, NGO, akademisi, birokrat, dan masyarakat lainnya. Selain itu dialog daring ini jg menyediakan sertifikat elektronik untuk para peserta, imbuh Yunes.</p>
<p>Peserta dialog diharapkan nanti dapat mendaftar melalui link https://bit.ly/FormulirDialogBansosOmbudsmanSumbar</p>
<p>Diskusi ini ditargetkan akan menemukan dan mengidentifikasi potensi maladministrasi dalam penyaluran bantuan sosial dampak Covid-19 di Sumatera Barat. Masyarakat sebagai penerima bantuan sosial mengetahui informasi dan saluran pengaduan terkait bantuan sosial dampak Covid-19 di Provinsi Sumatera Barat. Selain itu peserta diskusi dapat berbagi pengalaman terkait pengawasan pelaksanaan bantuan sosial dampak Covid-19 di Provinsi Sumatera Barat. (rel)</p>
<p>The post <a href="https://prokabar.com/ombudsman-sumbar-terima-149-laporan-bantuan-sosial-dampak-covid-19-di-provinsi-sumatera-barat/">Hingga 26 Juni, Ombudsman Sumbar Terima 149 Laporan Bantuan Sosial Dampak Covid-19 di Provinsi Sumatera Barat</a> appeared first on <a href="https://prokabar.com">Prokabar</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 47/229 objects using Memcached
Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)
Database Caching 3/12 queries in 0.031 seconds using Redis

Served from: prokabar.com @ 2026-10-07 23:50:16 by W3 Total Cache
-->