HM Nurnas menyebut PPID Pelaksana di lingkungan Pemprov Sumbar harus memahami regulasi terkait keterbukaan informasi publik.

“Ada UU No.14 Tahun 2008, Permendagri 3 Tahun 2017, Peraturan KI Nomor 1 Tahun 2021, PPID dan PPID Pelaksana harus paham itu, mana hak dan mana kewajiban, keridakpatuhan ini jelas melanggar UU dan Permendagri,” tegas HM Nurnas.

HM Nurnas yang memang aktivis transparansi ini juga menyesalkan koordinasi antara PPID Utama dan PPID Pelaksana yang hanya sekedar lepas tanggung jawab saja.

“PPID Utama yaitu Dinas Kominfotik dan PPID Pelaksana di seluruh OPD jangan seperti lampu “togok”, lampu kecil yang ditempel di dinding pada masa lalu, antara ada dan tiada,” kata Nurnas tegas.

“PPID sekarang hanya seperti pelepas tanya saja, ada PPID ? Ada. Tapi apa yang dilakukan? Tidak jelas, koordinasi saja tidak berjalan, ini yang saya lihat sperti lampu togok saja,” sambung Nurnas.

PPID adalah organisasi yang sangat berperan dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik. PPID ini yang menyediakan informasi publik, menyebarluaskan informasi publik, dan menerima permohonan informasi sampai penyelesaian sengketa.

“Kalau PPID seperti ini juga, siap siap saja Sumbar menjadi provinsi tidak informatif, Gubernur dan Sekda harus serius menyikapi kondisi seperti yang dilaporkan Komisi Informasi,” harap Nurnas.

Dari data yang dirilis Komisi Informasi Sumbar, hanya 4 OPD yang menyerahkan laporan pelayanan informasi publik. Pelaporan ini bagi KI adalah salah satu indikator kepatuhan badan publik dalam menjalankan regulasi KIP. (*)

The post Hanya 4 OPD Serahkan Laporan ke KI Sumbar, HM Nurnas : Ini Pembangkangan appeared first on Prokabar.

Apresiasi tersebut langsung disampaikan HM. Nurnas di dampingi ketua Forum Wartawan Parlemen Novrianto Ucok pada wartawan diruang kerjanya, Selasa (22/2/22).

“Ini kado terindah untuk insan pers Sumatera Barat, bertepatan dengan tanggal cantik 22222, yakni tanggal 2 bulan 2, tahun 2022, moga para insan pers betul betul punya kebebasan pers sesuai aturan dan ketentuan, selamat kepada seluruh insan pers Sumatera Barat khususnya dan Indonesia umumnya,” kata Nurnas.

Ia juga menambahkan, sebagai mitra Kepolisian dan wartawan, komisi 1 siap untuk bersama-sama membangun komunikasi dalam meningkatkan Marwah pers, sesuai dengan ketentuan berlaku, seperti apa yang dimaksud katakan Kapolda Sumbar Irjend. Pol. Teddy Minahasa.

“Kami juga punya keinginan yang sama untuk berkomunikasi baik dengan insan pers, maka kami meminta, dalam menjalankan profesi lakukan sesuai dengan kode etik dan aturan berlaku, sehingga semua merasa bahagia dan tidak ada yang tersakiti,” tambah Nurnas lagi.

“Karena kedekatan saya pada insan pers, maka saya memberikan apresiasi pada Kapolda dan meminta pada adek-adek saya insan pers agar bekerja secara profesional, dengan berpijak pada azas kemanusiaan pula,” tambahnya lagi.

Pernyataan tersebut di-aamiinkan ketua FWP-SB Novrianto Ucok, dengan senyuman penuh makna, karena insan pers merupakan garda terdepan dalam melakukan kegiatannya, untuk kepentingan banyak orang, tanpa ada diskriminasi. (rls)

The post Sekretaris Komisi 1 DPRD Sumbar HM.Nurnas: Ini Kado Terindah Buat Insan Pers Pada Tanggal Cantik appeared first on Prokabar.

Bantuan kali ini merupakan satu unit mesin untuk menyabit padi yang diterima Kelompok Tani (Keltan) Lubuk Munti Jaya, Nagari Salibutan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman.

Mesin jenis Comben AW70C itu merupakan bantuan dari Dinas Pertanian Sumatera Barat, melalui pokok pikiran anggota dewan HM Nurnas.

Mesin sudah sampai sejak beberapa hari yang lalu. Selasa ini langsung diserahkan oleh Pemrov Sumbar melalui Dinas Pertanian.

Nurnas menyebutkan, pihaknya konsen dengan kemajuan dunia pertanian di daerah pemilihannya, Padang Pariaman dan Kota Pariaman.

Tak heran, pokok pikiran yang berangkat dari aspirasi arus bawah ini, banyak disalurkan anggota dewan dari Partai Demokrat ini.

Berbagai jenis mesin untuk pertanian sudah banyak dimanfaatkan oleh berbagai kelompok tani di Padang Pariaman, terutama di Kecamatan Batang Anai, Lubuk Alung dan sekitarnya.

“Lahan pertanian kita cukup luas, dan butuh peralatan modern untuk menggarapnya, dalam menunjang kemajuan masyarakat petani itu sendiri,” ujar Nurnas.

Dan lagi, kata Nurnas, selaku wakil masyarakat, dia tak ingin lagi mendengar ada pengusaha petani daerah lain yang monopoli di Padang Pariaman.

“Belakangan saya dengar, ada mesin pertanian ini dari daerah lain di datangkan ke kampung kita. Tentu ini, akan membuat masyarakat kita tidak kebagian pekerjaan,” ulas Nurnas.

Untuk itu, Nurnas berjibaku memperjuangkan aspirasi ini di dewan, sehingga berhasil dengan baik. (*/vky)

The post Kembali HM Nurnas Bantu Comben AW70C Untuk Keltan Lubuk Munti Jaya appeared first on Prokabar.

Sekretaris Komisi 1 DPRD Sumbar menegaskan bahwa WTP tidak menjamin sebuah daerah bebas dari potensi penyelewengan

“Sembilan kali WTP prestasi hebat Pemprov Sumbar, tapi jangan ephoria dulu, karena ada temuan BPK RI atas penggunaan uang rakyat tidak sesuai ketentuan, dan itu selalu ada di setiap opini WTP didapat Sumbar, ” ujar HM Nurnas saat bincang pagi dengan insan pers di Kota Padang.

Ada tiga temuan BPK yaitu di BPBD Sumbar sebesar Rp 7 miliar lebih, Dinas Pendidikan Rp 500 juta lebih, dan persoalan aset.

Belum lagi kata HM Nurnas pengerjaan proyek. pembangunan yang tidak jelimet dalam perencanaan seperti Main Stadium, Gedung Kebudayaan, Gedung Shelter Linggarjati, Gedung OK Center RSUD M Natsir dan Gedung IGD RSUD Achmad Mukhtar.

BPK RI Perwakilan Sumbar pada laporan ke DPRD Sumbar menilai ada kelemahan sistem pengendalian dan kepatuhan pada ketentuan UU yang berlaku terhadap penggunaan uang rakyat.

“Gubernur Sumbar harus memperkuat  SDM andal di Inspektorat dan di pengelola keuangan yang ada di Organisasi Perangkat Daerah, terutama yang menjadi temuan karena tak paham sistem kendali keuangan. Masak WTP beruntun, namun temuan ketakpatuhannya miliaran rupiah juga,” ujar HM Nurnas.

HM Nurnas mendesak Gubernur Sumbar untuk menindaklanjuti dan mematuhi semua rekokendasi BPK RI itu.

“Segera tindaklanjuti, setor kembali semua yang menjadi temuan BPK RI. Jika tidak maka siap-siap pindah tidur ke balik jeruji penjara, ” ujar HM Nurnas.

BPK RI pada lampiran juga memerintahkan TAPD Pemprov Sumbar mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam mengevaluasi proyek pembangunan dan memerintahkan OPD terkait proyek infrastruktur melengkapi dokumen perencanaan pembangunan gedung. (rls)

The post Walaupun WTP Pemprov Sumbar Harus Kembalikan Uang Miliaran Rupiah appeared first on Prokabar.

Hal ini menjadi sorotan serius anggota DPRD Sumbar HM Nurnas. Sekretaris Komisi 1 ini meminta agar segera cairkan Insentif nakes dalam penanganan covid-19, karena itu merupakan hak dari mereka yang sudah mengorbankan waktu, tenaga dan jiwa, untuk menangani pandemi melanda negri ini.

“Segera bayarkan insentif nakes dalam penangan covid ini, kasihan mereka yang sudah mengorbankan banyak hal untuk memutus mata rantai penyebaran,” tegas Nurnas.

Ditambahkannya, saat ini penyebaran pandemi mulai melandai di Sumatera Barat, semua itu tidak terlepas dari gigihnya tim nakes dalam “bersitungkin” menanganinya.

“Saya melihat, tim nakes bekerja sepenuh hati dengan rasa kemanusiaan mengabaikan diri sendiri, sementara masih ada juga diantara kita yang mengabaikan mereka dengan menunda Insentif mereka,” ulas Nurnas lagi.

Selain itu dalam rapat kerja komisi 1 dengan OPD di Sumbar, Nurnas juga mengkritik kinerja Dinkes Sumbar, karena penyerapan anggaran masih di bawah 30 persen.

“Ini menjadi catatan kami di DPRD Sumbar, karena minimnya penyerapan anggaran di OPD tersebut,” ungkap Nurnas.

Nurnas juga berkeyakinan, nakes saat ini juga berharap Insentif mereka bisa didapatkan saat ini, karena merupakan hak yang sudah diatur dalam keputusan pemerintah.

“Insentif ini sudah diatur pemerintah untuk segera dibayarkan, hal ini merupakan cara kita memperhatikan dan menghargai para medis atau tenaga kesehatan,” pungkas Nurnas.(rls)

The post Insentif Tenaga Kesehatan Sumbar Belum Dibayarkan, Nurnas: Jangan Diundur Lagi appeared first on Prokabar.

KPU Sumbar mestinya bekerja sama dengan berbagai lembaga seperti DPRD, Kominfo, serta OPD lain, dengan mempergunakan videotron milik lembaga-lembaga tadi.

“Saya melihat sosialisasi secara masif belum nampak dari KPU Provinsi, padahal itu merupakan peluang baik dengan bekerja sama berbagai lembaga mempergunakan Videotron, sehingga setiap masyarakat yang lewat bisa melihat imbauan untuk bisa melakukan klik dan coklit,” ulas Nurnas.

Ditambahkannya, jika KPU Sumbar tidak melakukan sosialisasi dengan menggandeng semua pihak, diyakini target pemilih 77,50% akan sulit dicapai.

Dia juga mengatakan, bisa melihat bagaimana pendataan BPS yang sudah disosialisasikan melalui media massa, juga kurang mendapat respon dari masyarakat, maka perlu ada tambahan upaya lain dalam bersosialisasi.

“Resiko kedepan sangat riskan, karena jika pendataan tidak akurat maka akan menimbulkan polemik baru, sebab ada saja pemilih yang sudah wafat masih terdata dan pemilih pemula belum terdata, karena sosialisasi tidak sampai pada masyarakat dengan baik,” tegas Nurnas lagi.

Nurnas juga mencontohkan baik dan nasibnya sosialisasi di kota Solok, dimana selain mempergunakan Videotron berbagai OPD, KPU setempat juga mempergunakan mobil berkeliling menyampaikan himbauan agar masyarakat bisa berpartisipasi dalam pendataan.

“KPU Sumbar jangan ragu untuk menjalani kerja sama dengan semua pihak untuk mempergunakan Videotron yang ada, DPRD Sumbar siap untuk mendukung suksesnya pilkada serentak, dan target yang akan dicapai,” tambahnya lagi.

Jika terlambat melakukan sosialisasi secara masif, maka diyakini temarget tidak tercapai dan problem akan timbul dikemudian hari.(rls)

The post HM Nurnas: KPU Harus Lebih Aktif Sosialisasi appeared first on Prokabar.

Kondisi memiriskan tersebut ditemui anggota DPRD Sumbar HM. Nurnas, ketika melakukan kunjungan ke sekolah tersebut dalam rangka masa reses sidang kedua, Senin (29/6/2029).

HM Nurnas mengatakan, sejak 2016 pemprov alpa memperhatikan sekolah untuk tunas bangsa ini, kursi belajar masih register 2015 APBN, selain itu, jalan penuh ilalang, dan sarana air bersih hanya sumur, banyak lagi kekurangan terhadap SMK favorit tersebut.

Kondisi memiriskan itu tidak melemahkan semangat belajar siswa, dan dengan semangat yang sama dengan siswa. Kepala sekolah melakukan upaya untuk mendapatkan dana APBN, namun birokrasi Diknas amat berbelit.

HM Nurnas menyaksikan kondisi miris itu amat gusar, meminta Pemprov Sumbar agar membuka mata untuk sekolah kejuruan yang memang diinginkan menjadi primadona pendidikan Indonesia kedepan.

“Ayo Diknas buka mata dan hati lihat dong smk ini, jangan terlalu banyak birokrasi, ini untuk masa depan negri ini, bukan untuk popularitas semata,”ujar Nurnas.

Ditegaskannya, SMK Sungai limau ini memiliki kejuruan yang lengkap, diantaranya mesin alat berat, perangkat lunak dan beberapa lainnya, dimana jurusan tersebut amat dibutuhkan dalam persaingan tekhnologi kedepan.

Dalam membangun pendidikan anak, jangan bebankan kelengkapan infrastruktur pada komite atau orang tua siswa, tapi kewajiban pemerintah untuk bisa melengkapinya.

“Sudahlah infrastruktur tak lengkap, bahan untuk praktek juga tidak me cukupi, padahal tamatan SMK ini semestinya siap pakai, Diknas harus fikirkan hal itu, jangan lagi bebankan semua pada siswa dan orang tua,” tegas Nurnas berang.

Pada saat kunjungan, Nurnas diterima langsung kepala SMK Akmal, camat setempat dan staf serta guru disekolah unggulan tersebut

Akmal meminta dengan sangat, agar HM. Nurnas bisa membawa permasalahan yang mereka alami saat ini pada pembahasan penganggaran di DPRD Sumbar, sehingga kondisi SMK Sungai Limau tidak lagi menjadi miris.

“Kami berharap agar pak Nurnas bisa membantu memasukkan anggaran serta lainnya dalam pembahasan di DPRD Sumbar, hal ini amat berguna untuk peserta didik,” pinta Akmal.

Dia juga berharap, agar Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat tidak mempersulit mereka dalam administrasi maupun lainnya, sebaliknya agar memberi perhatian.

Nurnas juga berjanji, akan berusaha memperjuangkan anggaran untuk SMK Sungai Limau ini, sehingga peserta didik tidak lagi gelisah.(rls)

The post Kepsek SMK 1 Sungai Limau Curhat ke Nurnas, “Kami Terabaikan” appeared first on Prokabar.

Bahkan kajian BPK RI itu selaras dengan KPK, malah KPK lebih keras lagi timpang tindih dan dobel menerima itu korupsi.

“Data Terpadu Kesejahteran Sosial khusus di Sumbar dan mungkin Indonesia amburadul, saya yakin Program JPS Dampak Covid-19 dalam bentun bantuan langsung tunai (BLT) akan jadi jebakan terhadap yang tidak tepat pendataan,”ujar HM Nurnas, Selasa (19/5) di DPRD Sumbar.

Sementara BLT Dana Desa ternyata masih banyak daerah yang belum selesai  termasuk termasuk Padang Pariaman, Agam dan Limapuluh Kota.

HM Nurnas menyatakan Mendes PDTT telah bertegas tegas di aturan semua daerah penerima dana desa, BLT bersumber dari dana desa ini sebelum 24 Mei 2020 harus dampai di tangan masyarakat penerima BLT Dana Desa (DD).

“Jika data penerima BLT DD belum disahkan kepala daerah lebih dari 5 hari sejak diajukan maka wali nagari sah dan legal membagikan, itu tegasnya Mendes PDTT,”ujar Nurnas usai monitoring BLT Damapak Covid-19 Komisi I DPRD Sumbar.

Kata HM Nurnas, Kota Pariaman diapresiasi DPRD Sumbar dalam menyerap Dana Desa untuk BLT dampak Covid-19.

“Pessel, Dharmasraya, Sijunjung, Tanah Datar, Pasaman Barat, dan progres sebelum lebaran bisa dibagikan ke penerima. selainnya belum dan paling lemah progres report pendataan BLT DD sampai kemarin Agam, Padang Pariaman dan Limapuluh Kota. ayolah jangan bikin menangis keras rakyat pak bupati di Sumbar,”kata HM Nurnas.(rls)

The post HM Nurnas : Hati Hati, BLT Tidak Tepat Sasaran Adalah Korupsi appeared first on Prokabar.

HM Nurnas terlibat dalam aksi pembagian Hand sanitizer untuk mengantisipasi penyebaran virus corona (Covid-19) itu.

HM Nurnas mengatakan, dalam kondisi saat ini peran seluruh pihak dalam mengatasi pandemi corona sangat dibutuhkan.

“Maka dari itu saya mengambil peran untuk membantu pemerintah dengan berbuat demi masyarakat. Langkah kecil yang dapat saya lakukan, yakni membagikan hand sanitizer Ini langsung bersentuhan dengan masyarakat,” kata Nurnas.

Menurutnya pembagian hand sanitizer ini menyasar warga Kataping dan sekitarnya. Namun untuk pembagian dilakukan bertahap karena terbentur ketersediaan barang.

“Untuk mendapatkan hand sanitizer cukup sulit sehingga ketika ada barang yang tersedia langsung didistribusikan kepada masyarakat,” jelasnya.(rel/nov)

The post Jaga Kampung, HM Nurnas Bagikan Hand Sanitizer Antisipasi Corona appeared first on Prokabar.

“Pers adalah salah satu pilar bangsa, dan bagi saya pers adalah sahabat dalam kerja sebagai legislator selama ini,”ujar Nurnas Minggu siang (10/2).

Dalam kinerja Legislatif melakukan pengawasan, pengajuan anggaran,serta membuat aturan untuk kepentingan masyarakat, pers juga menjadi corong untuk menyampaikannya kepada masyarakat luas.

“Pers harus tetap digarisan sesuai UU Pers, menjadi pers pejuang, profesional dan independen serta menjadi sarana mencerdaskan masyarakat, selamat Hari Pers Nasional, kita selalu bersama dalam sakit dan senang,”ucap Nurnas.

Nurnas juga menghimbau pada semua komponen bangsa, agar jangan pernah melecehkan pers, karena kemerdekaan bangsa ini tidak terlepas dari cekatan insan pers, dalam membuka mata dunia.

“Kita dikawal pers, dan kita juga harus mengawalnya, sehingga demokrasi berjalan baik, sesuai keinginan masyarakat, kita bisa menerima banyak masukan dari pers dan kita bisa memberi masukan juga, sehingga semua berjalan harmonis,” tambahnya lagi.

Pernyataan Nurnas bukan tidak beralasan, karena siapa saja insan pers yang akan menemuinya, tetap akan ia layani dengan baik tanpa pernah merasa terganggu.

Bukan hanya itu, kapan saja ia diminta masukan untuk kepentingan pers, pasti akan diupayakannya, meskipun terkadang berbenturan dengan agenda lain.

“Sehebat apapun kita melakukan perubahan, jika insan pers tidak memberitaukan pada publik, pasti masyarakat tidak akan pernah tau, makanya pers juga merupakan urat nadi bagi pencerdasan masyarakat,” tukuk Nurnas.

Dia juga berharap, untuk kedepannya insan pers bisa meningkatkan kopetensi dan kemampuan personal, sehingga pers yang prifesional bisa terwujudkan.(rls)

The post Nurnas: Pers Urat Nadi Demokrasi appeared first on Prokabar.

Dalam pemaparannya, HM Nurnas yang juga Sekretaris Komisi l DPRD Sumatera Barat di hadapan para anggota kelompok Nelayan Ketapiang tersebut, menjelaskan perihal bantuan mesin tempel buat kapal-kapal nelayan setempat.

Dikatakan HM Nurnas, bantuan yang akan disalurkan dan diberikan kepada masyarakat Nelayan bukan uang yang berasal darinya sebagai anggota dewan, tetapi dana yang dianggarkan dalam APBD Sumbar setelah menerima aspirasi dari masyarakat yang diteruskan oleh anggota dewan terpilih kepada pemerintah.

Dan kedatangan dirinya di tengah masyarakat adalah sebagai kewajiban sebagai anggota dewan yang dipilih masyarakat di dapil Kota Pariaman dan Kabupaten Padangpariaman.

“Jangan dikira bantuan dan kegiatan asal dananya dari saya, tapi ini semua, uang dari apak- apak yang ada disini melalui pemerintah,” ujarnya.

Paparan yang diselingi dengan tanya jawab tersebut tampak cair, bercerita berbagai hal mulia dari mesin kapal, pertanian, pengairan sampai ke masalah sosial terkini.

Terakhir Nurnas berpesan kepada masyarakat untuk selalu menjaga anak-anak dan kemenakan terhadap tren kenakalan terkini seiring dengan perubahan kemajuan zaman.

Dia mengatakan zaman sekarang penyakit yang menyerang generasi muda, mulai dari narkotika, pergaulan bebas sehingga pemerintah telah mencatat Sumbar tertinggi dalam hal tersebut.

“Saya berharap dan meminta kepada bapak-bapak untuk terus menjaga anak-anak kita, kemenakan kita serta lingkungan kita sendiri” tandasnya.

Berdasarkan aspirasi yang ditampung dari masyarakat nelayan Jorong Simpang, HM Nurnas telah mengusulkan ke Pemprov Sumbar, bantuan mesin tempel 15 PK sebanyak 25 unit.

“Insyaallah, kalau tidak ada sesuatu yang luar biasa dalam anggaran APBD Sumbar 2020 ini, maka mesin tempel 15 PK sebanyak 25 unit akan segera kita salurkan hingga akhir tahun ini,” ungkap HM.Nurnas. (rls)

The post Saat Reses, Ini Curhat Masyarakat Nelayan ke HM Nurnas appeared first on Prokabar.

Pertemuan dengan pemilih tentu ujung-ujungnya tumpukan aspirasi masyarakat untuk diperjuangkan menjadi program dan bantuan APBD Sumbar mendatang.

Bukan HM Nurnas kalau enggan ketemu konstituennya, politisi senior Partai Demokrat ini cair menanggapi tumpukan aspirasi di arahkannya.

Bersama masyarakat di Ketapiang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman.

“Semua aspirasi ini sudah ambo (saya) catat. Aspirasi harus diusulkan palig lambat April, dan jika disetujui maka akan masuk ke bantuan keuangan khusus Pemprov tahun ini.”ujar HM Nurnas Sabtu 18/1.

Kata HM Nurnas poposal sebagai dokumen ujud dari usulan masyarakat, akan dimasukkan dalam pembahasan.

“Jika disetujui maka pak bupati akan merekomendasikan pada pak gubernur kelayakan untuk dibantu,”ujar HM Nurnas.

Ditambahkannya, semestinya pemprov tidak mempertanyakan sertifikat tanah, tapi cukup ada yg menjamin kalau hal tersebuy tidak bermasalah, kalau berkaitan dgn pengairan sawah masyarakat.

Sepanjang aspirasi itu untuk kemajuan nagari dan kesejahteraan masyarakat, selaku wakil rakyat HM Nurnas siap mengawal dan memperkuatnya di DPRD Sumbar, tegasnya lagi.

“Insya Allah, saya komit dan konsisten untuk mengawal dan memperkuangkan sampai-sampai aspirasi dunsanak ambo hari ini,”ujar HM Nurnas. (rls)

The post HM Nurnas tak Berpantang Untuk Perjuangkan Aspirasi Rakyat appeared first on Prokabar.