Keuntungan Rp300 juta baru tahun 2022 dan sebelumnya selama 10 tahun sejak 2012 hingga 2021, Pemprov Sumbar hanya menerima 200 juta per tahun setelah pihak Novotel terus mengalami kerugian

“Apa iya cuma segitu,” kata Dedi Panigoro menanyakan kepada stafnya saat Rapat Dengar Pendapat dengan DPRD Sumbar di Padang, Jumat (24/2).

Dedi mengatakan pihaknya akan menambah jumlah anggaran yang disetor ke Pemprov Sumbar namun untuk jumlahnya akan dihitung terlebih dahulu.

“Jumlah itu kurang dan kalau perlu ditambah, kita mesti hitung dahulu,” kata dia.

Terkait dengan kerja sama BOT antara PT Grahamas Citrawisata dengan Pemprov Sumbar yang akan habis pada 2024, ia mengatakan perhitungan dirinya aset yang akan diserahka kepada Pemprov nanti lebih dari Rp150 miliar.

“Hitungan saya lebih tapi itu tentu harus dihitung oleh tim audit,” kata dia.

Ia mengatakan jika perjanjian BOT ini berakhir maka pihaknya akan menyerahkan seluruh aset Hotel Novotel di Bukittinggi kepada Pemprov.

“Siapa yang akan melanjutkan kita serahkan ke pemprov. Kita siap saja untuk melanjutkan kerja sama dan tidak lagi dalam bentuk BOT tapi sewa,” kata dia.

Sementara perwakilan Hotel Novotel, Firdaus HB menjelaskan kerugian yang dialami PT Grahamas usai pihaknya melakukan peminjaman sebesar Rp22 miliar kepada Bank BNI untuk melakukan pembangunan dan pada tahun 2018 Bank Nagari melakukan take over pinjaman tersebut.

“Utang ini yang dibayarkan melalui keuntungan yang didapatkan hotel sehingga kondisinya merugi. Namun seluruh hutang ini akan selesai pada 2024 dan ketika perjanjian berakhir tidak ada lagi hutang,” kata dia.

Ia mengatakan PT Grahamas juga menjalin kerja sama BOT dengan Pemprov dalam waktu 20 tahun untuk Balai Sidang Bung Hatta sejak 2012. Awalnya biaya nyaRp400 juta per tahun dan pada 2018 biaya naik sesuai dengan hasil penghitungan menjadi Rp650 juta dan pada 2021 menjadi Rp790 juta.

“Kita terus berpedoman pada kerja sama yang telah disepakati bersama dan akan berjalan di atas itu termasuk untuk Novotel ini,” kata dia.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumbar Hidayat mempertanyakan apakah PT Grahamas saat melakukan peminjaman itu mengajukan pemberitahuan atau izin kepada Pemprov terkait pengajuan pinjaman ke Bank ini.

“Apa ini ada izin dalam bentuk dokumen yang melibatkan persetujuan pemprov untuk mengajukan izin,” kata dia.

Ia mengatakan status perjanjian kan BOT dan tertulis di sana Pemprov mendapatkan keuntungan 20 persen dan 80 persen untuk PT Grahamas.

“Dengan utang ini tentu kompensasi yang diterima pemprov akan lebih kecil, harusnya ada izin dari pemprov agar PT Grahamas meminjam uang,” kata dia.

Ia menyayangkan dampak peminjaman ini membuat hak yang harus diterima Sumbar menjadi pendapatan asli daerah semakin berkurang sementara pajak yang dibayarkan Novotel ke Bukittinggi mencapai Rp3 miliar setahun.
“Jangan-jangan potensi pendapatan yang didapatkan Sumbar lebih besar dari yang didapatkan saat ini

Ketua fraksi Golkar Zulkenedi Said menambahkan pemanggilan ini sangat rasional dan buka karena rasa ketidaksukaan namun ini merupakan tugas DPRD Sumbar dalam melakukan pengawasan terhadap potensi pendapatan daerah.

“Kita diberi amanah undang-undang mendorong pemerintah daerah menggali potensi sehingga menghasilkan pendapatan yang optimal,” kata dia

Ketua Komisi III DPRD Sumbar Ali Tanjung berterima kasih dengan kedatangan Direktur Utama PT Grahamas Citrawisata Dedi Panigor setelah Komisi III DPRD Sumbar saat undangan yang ketiga ini.

Dal pertemuan ini jelas semua bahwa kerugian yang dialami Hotel Novotel karena beban pinjaman mereka sebesar Rp22 miliar pada 2014 dan hingga saat ini semua itu dibayarkan menggunakan keuntungan operasional. Begitu juga untuk kantor pusat mereka di Jakarta juga dibayarkan melalui itu.

“Kita merekomendasikan kepada BPK Sumbar untuk melakukan audit keuangan Hotel Novotel ini dan meminta pemprov menjalankan rekomendasi BPK nantinya. Kita ingin investasi di Sumbar ini menguntungkan pengusaha dan juga menguntungkan daerah,” kata dia.

Sementara Asisten II Pemprov Sumbar Wardarusmen mengatakan aset daerah yang ada harus memberikan manfaat kepada masyarakat Sumbar terutama dari sisi pendapatan daerah.

“Kita berharap aset yang ada mampu memberikan hasil yang optimal untuk meningkatkan pendapatan daerah,” kata dia.

Sebelumnya Kontrak kerja sama Pemprov Sumbar dengan PT Graha Mas Citrawisata berdasarkan akta perjanjian Nomor 12.090/L/1990 pada tanggal 27 Agustus 1990. Disepakati perjanjian kerja sama selama 30 tahun sejak dioperasikan dengan dua tahun pertama masa pembangunan dan dua lanjutan masa promosi lalu tahun berikutnya hingga 30 tahun masa operasional.

PT Graha membayarkan imbalan kerja sama berupa fixed lease Rp40 juta per tahun dengan eskalasi 10 persen setiap lima tahun dan pembayaran di setiap akhir tahun operasi. Apabila PT Graha mengalami kerugian maka Pemprov Sumbar tetap menerima imbalan Rp40 juta per tahun dan jika kerja sama berakhir maka tanah dan bangunan akan diserahkan kepada Pemprov Sumbar dalam keadaan baik.

Lalu dilakukan adendum perjanjian akta Nomor 120-9/USB-2010 dan Nomor 025/GC/IX/2010 pada 30 September 2010 antara Pemprov Sumbar dengan PT Graha Mas Citrawisata dan disepakati keuntungan bersih setelah diaudit akuntan publik dibagi 20 persen untuk pemprov dan 80 persen untuk perusahaan atau Rp200 juta harus diterima Pemprov Sumbar apabila minimal 20 persen lebih kecil dari Rp200 juta.

Penyetoran tersebut dilakukan sejak akhir tahun 2010 hingga saat ini dan baru tahun lalu meningkat menjadi Rp300 juta. (*)

The post Dirut Grahamas Citrawisata Terkejut Sumbar Hanya Terima Rp300 Juta dari Hotel Novotel appeared first on Prokabar.

Karena jumlah biaya sewa yang dibayarkan tidak masuk akal yakni hanya Rp300 juta dalam setahun sejak 2022 hingga 2024, sedangkan dalam perpanjangan kontrak 2012-2022 selama 10 tahun Pemprov hanya mendapatkan Rp200 juta per tahun.

“Pendapatan itu yang diberikan ke pemerintah dan kami di DPRD tidak memasukkan itu ke kas pendapatan tahun lalu dan saat ini Komisi III DPRD Sumbar fokus melakukan penggalian informasi terhadap persoalan itu,” katanya, kemarin.

Dirinya fokus pada perjanjian yang dibuat antara Pemprov Sumbar dengan pengelola sejak awal dan ada biaya kompensasi yang diberikan kepada Pemprov Sumbar dengan nilai yang cukup rendah.

“Ini kan tidak logis dan tak masuk akal dengan perkiraan pendapatan hotel yang besar namun nilai kompensasi sangat rendah. Bisa saja ada perjanjian di bawah tangan?,” kata Supardi.

Menurut dia investor yang menanamkan uangnya di Sumbar tentu ingin meraih keuntungan dari investasi yang telah ditanamkan namun tentu sebagai pemerintah pihaknya tidak ingin pendapatan yang didapatkan dan masuk ke kas daerah hanya sedikit.

Padahal Hotel Novotel itu berdiri di tanah yang luas dan memiliki bangunan besar dan tingkat keterisian kamar cukup tinggi dan ini tentu tidak cocok dengan biaya yang diberikan kepada Pemprov Sumbar.

Kontrak kerja sama Pemprov Sumbar dengan PT Graha Mas Citrawisata berdasarkan akta perjanjian Nomor 12.090/L/1990 pada tanggal 27 Agustus 1990. Disepakati perjanjian kerja sama selama 30 tahun sejak dioperasikan dengan dua tahun pertama masa pembangunan dan dua lanjutan masa promosi lalu tahun berikutnya hingga 30 tahun masa operasional.

PT Graha membayarkan imbalan kerja sama berupa fixed lease Rp40 juta per tahun dengan eskalasi 10 persen setiap lima tahun dan pembayaran di setiap akhir tahun operasi. Apabila PT Graha mengalami kerugian maka Pemprov Sumbar tetap menerima imbalan Rp40 juta per tahun dan jika kerja sama berakhir maka tanah dan bangunan akan diserahkan kepada Pemprov Sumbar dalam keadaan baik.

Kemudian dilakukan adendum perjanjian akta Nomor 120-9/USB-2010 dan Nomor 025/GC/IX/2010 pada 30 September 2010 antara Pemprov Sumbar dengan PT Graha Mas Citrawisata dan disepakati keuntungan bersih setelah diaudit akuntan publik dibagi 20 persen untuk pemprov dan 80 persen untuk perusahaan atau Rp200 juta harus diterima Pemprov Sumbar apabila minimal 20 persen lebih kecil dari Rp200 juta.

Harusnya keuntungan yang didapatkan Pemprov Sumbar adalah 20 persen dari total keuntungan bersih setelah dilakukan audit oleh akuntan publik namun selama ini pengelola menyatakan terus merugi sehingga pembayaran yang dilakukan hanya Rp200 juta sesuai dengan perjanjian.

Sementara fixed lease sebesar Rp300 juta per tahun ke Pemprov Sumbar baru dibayarkan pada 2022 hingga 2024 sedangkan tahun 2012 sampai 2022 pemprov hanya kebagian 200 juta per tahun.

Sebelumnya Komisi III DPRD Sumatera Barat menggandeng BPK melakukan audit investigasi pengelolaan Hotel Novotel yang merupakan kerja sama Build Over Transfer (BOT) dengan Pemerintah Daerah Sumatera Barat.

Ketua Komisi III DPRD Sumater Barat, Ali Tanjung mengatakan Direktur PT. Grahamas Citrawisata yakni Dedi Sjahrir Panigoro sudah dua kali dipanggil oleh Komisi III DPRD Sumatera Barat namun Dedi Panigoro tidak pernah kooperatif untuk memenuhi undangan DPRD Sumatera Barat.

“Dia sudah dua kali kita panggil. Dia ini kan sudah hampir 30 tahun kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membangun hotel menggunakan aset tanah Pemerintah Daerah Sumatera Barat. Selama ini laporannya rugi terus, maka kita ingin dalami,” kata dia.

Menurut dia, DPRD Sumatera Barat memiliki tugas untuk mengawasi penggunaan aset milik Pemerintah Daerah Sumatera Barat. Karena, kata dia, ada hal yang tidak masuk akal dalam kerja sama build over transfer (BOT) antara perusahaan yang dipimpin Dedi Panigoro dengan Pemerintah Daerah Sumatera Barat (Pemda Sumbar).

“Ini masalah besar karena aset yang dikelola itu besar, puluhan bahkan ratusan miliar. Sementara, selama ini kan kontribusi kepada Pemerintah Daerah menurut kita enggak masuk akal. Masa iya Rp200 juta setahun. Sementara neraca kasih ke kita omsetnya Rp30 miliar tahun 2020. Jadi itu yang kita ingin dalami, apa masalahnya omset Rp30 miliar kok keuntungan hanya dapat segitu,” kata dia.

Ali mengatakan DPRD Sumatera Barat mengalami kendala karena Dedi Panigoro sudah dua kali mangkir dan selalu mengutus perwakilan ketika rapat sehingga diduga ada informasi yang ditutup-tutupi.

“Panggilan pertama, dia tidak memberitahu tapi mengutus orang yaitu komisaris sama manajemen. Panggilan kedua kita sampaikan, tidak boleh diwakilkan karena manajemen lain tidak mempunyai kewenangan apa adanya. Berarti dia menutup-nutupi informasi namanya. Dia sebagai direktur harusnya mempunyai kewenangan segalanya memberikan informasi,” ungkapnya.

Ali mengatakan pihaknya akan meminta BPK RI turun tangan melakukan audit investigasi apabila Dedi Panigoro tidak hadir dalam pemanggilan ketiga. Sebab, kata dia, lahan yang digunakan Hotel Novotel merupakan aset Pemerintah Daerah Sumatera Barat.

“Nanti setelah panggilan ketiga baru bikin surat resmi ke BPK. Banyak aset di Sumatera Barat itu dikelola asal-asalan, sehingga tidak mendatangkan keuntungan bagi Pemerintah Daerah sebagai pemilik aset. Kita dalami itu kenapa dulu bisa terjadi? Apakah ada unsur-unsur lain, apakah ada permainan atau kesengajaan atau kelalaian. Itu yang ingin kita dalami,” kata dia. (*)

The post Ketua DPRD Sumbar: Perjanjian BOT Hotel Novotel Dinilai Mencurigakan appeared first on Prokabar.