“Atas nama Pemerintah Kota Padang, kita ucapkan terima kasih Kepada BI yang telah memberikan penghargaan tersebut. Penghargaan yang kita terima ini merupakan upaya kita dalam mendukung gerakan non-tunai yang ditelah dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo,” ujar Walikota Padang, Hendri Septa dilansir Prokabar dari laman humas, Sabtu (10/4).

Lebih lanjut dirinya mengatakan, menyikapi kemajuan teknologi informasi dan ekonomi digital serta sebagai tindak lanjut Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DB), maka Pemerintah Kota Padang meresponnya dengan Keputusan Wali Kota Padang Nomor 98 Tahun 2021.

“Sebelumnya mandat menggunakan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) sudah ada berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 bahwa implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah juga merupakan pengejawantahan dari Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2016 dan tahun 2017 yang menginstruksikan percepatan implementasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah” ulas Hendri.

Informasi kebijakan quick respon Indonesia standar atau Qris yakni standar Indonesia telah ditetapkan sejak 1 Januari lalu turut menjadi penanda transformasi digital sistem pembayaran Indonesia (SPI) yang akan mampu akselerasi pengembangan ekonomi keuangan digital dan tentunya responsivitas dan dukungan pemerintah daerah sangat menentukan keberhasilan itu semua. Transformasi ini tentunya juga akan meningkatkan inklusi keuangan dan literasi keuangan di daerah.

“Selain peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) digitalisasi pelayanan dan reaksi pemerintah daerah tentunya juga dapat memberikan kemudahan dan percepatan pelayanan masyarakat yang baik di masa pandemi ovid-19 ini cenderung mengalami perubahan dan pola interaksi dan transaksi,” sebutnya. (*)

The post Pemko Padang Raih Penghargaan dari Bank Indonesia appeared first on Prokabar.

Pasalnya, metode pembayaran tanpa kontak fisik (nirsentuh) tersebut dapat menjadi solusi transaksi yang aman dan sehat untuk memenuhi kebutuhan perbankan nasabah saat ini.

Guna menambah kemudahan dan kenyamanan nasabah, CIMB Niaga telah menyiapkan beberapa pilihan sumber dana untuk transaksi Scan QRIS OCTO Mobile di merchant offline dan online maupun memberikan donasi, yaitu menggunakan Poin Xtra, Tabungan, Kartu Kredit dan Rekening Ponsel. Hal inilah yang menjadi keunggulan Scan QRIS OCTO Mobile CIMB Niaga.

“Kami senantiasa mengedepankan aspek keamanan dan kesehatan bagi nasabah dalam memenuhi kebutuhan finansialnya. Salah satunya dengan bertransaksi menggunakan Scan QRIS OCTO Mobile, karena nasabah tidak perlu memberikan Kartu Kredit atau Kartu ATM ke kasir, tidak perlu memasukkan PIN ke Electronic Data Capture (EDC), apalagi harus mengeluarkan uang tunai. Semuanya dapat dilakukan melalui handphone nasabah tanpa perlu bersentuhan dengan benda lain,” ujar Direktur Consumer Banking CIMB Niaga Lani Darmawan di Jakarta, Rabu (22/7/2020).

Menurut Lani, transaksi menggunakan Scan QRIS OCTO Mobile bisa dilakukan di seluruh mesin EDC milik bank atau e-wallet lain yang menerima pembayaran QRIS. Apabila transaksi dilakukan di mesin EDC CIMB Niaga, nasabah bisa mendapatkan diskon hingga 50% di beragam merchant sebagai dorongan edukasi kepada nasabah.

Oleh karenanya, CIMB Niaga terus memperluas kerja sama pembayaran Scan QRIS OCTO Mobile dengan berbagai merchant. Hingga akhir Juni 2020, tersedia 273 ribu EDC CIMB Niaga, termasuk stiker QRIS, yang dapat menerima transaksi pembayaran Scan QRIS OCTO Mobile. Ke depan, bank swasta nasional terbesar kedua di Indonesia ini berharap dapat terus menambah kemitraan dengan merchant lainnya, sehingga nasabah semakin mudah bertransaksi.

Selain melalui merchant, nasabah juga dapat memanfaatkan Scan QRIS OCTO Mobile untuk membeli beragam produk seperti soft drink, snack, serta produk kesehatan termasuk masker, hand sanitizer, vitamin, hingga alat rapid test pada OCTO Vending Machine yang tersebar di perkantoran, mall, kampus, rumah sakit, dan bandara. Khusus pengguna OCTO Mobile, saat ini CIMB Niaga memberikan diskon 50% dengan maksimal potongan Rp5.000,- untuk pembelian pertama produk-produk tersebut per harinya.

Implementasikan QRIS sejak 2019

Lani menambahkan, sejak 2019 CIMB Niaga telah mengimplementasikan QRIS pada QRIS CIMB Niaga yang kini tersedia di berbagai merchant mulai dari merchant besar, menengah, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), tempat ibadah, hingga lembaga sosial. Dengan penerapan QRIS, seluruh pengguna aplikasi uang elektronik bisa melakukan pembayaran di merchant-merchant yang menyediakan QRIS CIMB Niaga.

“Sejak awal kami telah menerapkan QRIS, sehingga QRIS CIMB Niaga dapat menerima pembayaran dari semua aplikasi dompet digital lain di Indonesia,” ujar Lani.

Dengan semakin tersebarnya merchant yang menyediakan QRIS CIMB Niaga termasuk di daerah wisata seperti Bali, Manado, Jakarta, dan sejumlah bandara internasional, hal ini semakin memudahkan para wisatawan dari dalam dan luar negeri untuk bertransaksi memenuhi berbagai kebutuhan selama berada di daerah wisata tersebut. Dengan demikian, inisiatif ini dapat mendukung pengembangan industri pariwisata di Indonesia.

Bagi masyarakat yang tertarik melakukan transaksi Scan QRIS OCTO Mobile dan menikmati diskon yang ditawarkan tetapi belum memiliki rekening CIMB Niaga, maka bisa membuka rekening untuk pertama kali melalui OCTO Mobile. Seluruh proses verifikasi akan dilakukan pada aplikasi, sehingga tidak perlu datang ke kantor cabang. (*/gas)

The post Transaksi Aman dan Sehat di Masa New Normal, CIMB Niaga Dorong Masyarakat Gunakan Scan QRIS OCTO Mobile appeared first on Prokabar.

Pelayanan pembayaran non tunai ini selain mempermudah masyarakat dan pemilik toko untuk melakukan transaksi tanpa membawa uang cash atau tunai, juga untuk meminimalisir penyebaran pandemi Covid-19 pada uang tunai dari pelanggan kepada penjual ataupun sebaliknya.

“Pelayanan pembayaran dengan Qris menggunakan handphone dan sudah tersedia pada sekira 15 toko di Sipora,” ujar Sukri, Wakil Pimpinan Bank Nagari Cabang Mentawai Kelas C di Tuapeijat, dilansir Prokabar dari MC Mentawai, Rabu (1/7).

Adapun syarat penggunaan Qris pada toko tersebut, kata Sukri, Pemilik warung atau minimarket mengajukan kepada Bank dan jika berdasarkan survey lapangan daya jual beli toko tersebut memadai dan memungkinkan, maka akan dipasang oleh pihak Bank.

Sementara untuk saat ini Qris hanya tersedia di sekitar Pulau Sipora karena proses pembayarannya memerlukan jaringan internet yang memadai.

Diketahui, dengan menggunakan Qris, aplikasi pembayaran dari Penyelenggara manapun baik bank dan non bank yang digunakan masyarakat.

Seperti aplikasi mobile banking, gopay, dan lainnya, dapat digunakan di seluruh toko dengan menggunakan QR  atau scan barcode dari aplikasi manapun penyelenggaranya. (*)

The post Kini Nasabah Bank Nagari di Mentawai Sudah Bisa Gunakan Layanan QRIS appeared first on Prokabar.

Kepala Disparpora Kabupaten Agam, Syatria, mengatakan, pungutan retribusi objek wisata Linggai baik masuk maupun parkir mulai diberlakukan Senin (8/6). Hal ini sesuai perda nomor 2 tahun 2012, tentang retribusi jasa usaha.

“Tarif masuk orang dewasa sebesar Rp3.000 per orang, anak-anak Rp2.000 per orang. Sedangkan tarif parkir roda dua Rp.2.000 dan roda 4 Rp.3.000,” jelasnya dilansir dari MC Agam, Kamis (11/6).

Syatria mengatakan, retribusi masuk dan parkir melalui sistem non tunai, dengan memanfaatkan aplikasi dan kartu. Sistem ini baru diberlakukan di sektor pariwisata Kabupaten Agam, maka perlu sosialisasi lebih lanjut.

Menurut mantan Kabag Kesra Setdakab Agam ini, retribusi dengan sistem non tunai dilakukan supaya pengunjung tidak ada menggunakan uang tunai, yang menjadi salah satu media penyebaran Covid-19.

Di samping itu juga sebagai upaya peningkatan pelayanan menggunakan sistem digital.

“Dengan diberlakukan non tunai di objek wisata Linggai, secara bertahap juga akan diterapkan di objek wisata lain. Sedangkan objek wisata dikelola swasta diserahkan kepada pengelolanya sejalan dengan ketentuan yang diterapkan pemerintah,” terangnya.

Ia menjelaskan, sebelum objek wisata dibuka pihaknya telah melakukan pembenahan-pembenahan, terutama penyediaan tempat cuci tangan. Di objek wisata Linggai disediakan 2 tempat cuci tangan, satu di pintu masuk dan 1 lagi di dalam.

Syatria menegaskan, petugas dan pengunjung diharuskan memakai masker dan cek suhu sebelum masuk objek wisata.

Kemudian tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang menimbulkan kerumunan sebagai upaya mengantisipasi penyebaran Covid-19. (*)

The post Berwisata ke Linggai Kini Dipungut Biaya, Ini Besarannya appeared first on Prokabar.

Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam, Syatria, mengatakan, mengingat sistem non tunai baru disektor pariwisata, maka tahap awal ini penerapannya ditetapkan objek wisata Linggai.

“Ini sekaligus sebagai upaya mensosialisasikan kepada pengunjung, bahwa masuk objek wisata di Kabupaten Agam mulai menerapkan sisten non tunai,” ujarnya dilansir dari MC Agam, Rabu (10/6).

Syatria mengatakan, seiring dengan penerapan sistem non tunai di objek wisata linggai, secara bertahap juga diterapkan pada objek wisata lain baik yang dikelola pemerintah maupun swasta.

“Secara bertahap akan diterapkan di objek wisata lain. Sedangkan objek wisata dikelola swasta diserahkan kepada pengelolanya, sejalan dengan ketentuan yang diterapkan Pemkab Agam,” sebut mantan Kabag Kesra Setdakab Agam ini.

Sistem non tunai ini, katanya pengunjung dapat menggunakan aplikasi atau kartu. Sekaligus menghindari pengunjung agar tidak memegang uang, yang menjadi salah satu media penyebaran Covid-19.

Di samping itu, retribusi non tunai diterapkan juga sesuai perkembangan dengan peningkatan pelayanan melalui sistem digital.

Menyikapi kondisi di lapangan, petugas dan pengunjung harus menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, cuci tangan dan menjaga jarak dengan orang sekitar.

“Kita tidak membenarkan pengunjung mengadakan suatu kegiatan di objek wisata yang dapat menimbulkan kerumunan,” tutupnya. (*)

The post Dibuka Kembali, Objek Wisata Agam Berlakukan Sistem Non Tunai appeared first on Prokabar.

Bersama dengan Kementerian Keuangan dan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP), BI pun berupaya untuk mendukung percepatan penyaluran program-program bantuan sosial (bansos) secara kepada masyarakat baik Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Prakerja, dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Gubernur BI, Perry Warjiyo, dalam keterangan tertulis yang diterima Selasa (28/4) mengatakan sosialisasi gerakan transaksi non-tunai akan ditingkatkan agar masyarakat lebih banyak menggunakan transaksi pembayaran non-tunai, baik melalui digital banking, uang elektronik, dan penggunaan QRIS (Quick Response Indonesia Standard).

“BI juga terus meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat bersama PJSP agar lebih banyak menggunakan transaksi pembayaran nontunai baik melalui digital banking, uang elektronik, dan perluasan akseptasi QRIS,” kata Perry Warjiyo. (*)

The post BI Sosialisasikan Transaksi Non-Tunai Sebagai Upaya Pencegahan Covid-19 appeared first on Prokabar.

Hal itu ditandai setelah dilakukannya launching secara resmi pemakaian Kartu Tap Cash pada pintu masuk kolam renang Teratai oleh Wali Kota Padang Mahyeldi di halaman Kantor Dispora Kota Padang, Senin (11/11).

Wali Kota Mahyeldi mengatakan, melalui upaya pembayaran masuk kolam renang Teratai dengan non tunai ini merupakan salah satu bahagian untuk menimalisir penggunaan uang tunai. Selain itu, upaya ini juga bagian dari program untuk menjadikan Kota Padang sebagai ‘Smart City’.

“Trans Padang sudah menggunakan kartu. Tinggal nanti kapan-kapan perlu nanti dengan hanya 1 kartu itu bisa transaksi di mana saja,” kata Mahyeldi dilansir Prokabar dari Humas Padang.

Sementara itu, Kadispora Kota Padang Mursalim mengatakan masuk kolam renang Teratai harus menggunakan pembayaran non tunai.

“Pengunjung yang masuk harus menggunakan top cash yang dikeluarkan oleh BNI 69. Pembayaran ini mengunakan kartu top cash dengan harga yang sama,” tambahnya.

Pengunjung bisa membeli kartu top cash ini didepan pintu masuk kolam renang teratai dan seluruh agen BNI kota Padang. Dengan harga Rp 20.000 sudah termasuk saldonya. Sehingg kartu yang telah berisi saldo digesek pada alat yang tersedia di pintu masuk.

“Saldo terendah pada kartu untuk pelajar sebesar Rp5.000 dan mahasiswa Rp10.000. Sedangkan masuk pada hari libur Rp12.000,” ucapnya.

Mursalim menyebut, penggunaan kartu untuk masuk ke arena kolam renang guna memaksimalkan retribusi. Serta menghindari terjadinya kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dispora Kota Padang. (*)

The post Kini Masuk Kolam Renang Teratai Padang Bayarnya Non Tunai appeared first on Prokabar.

Asisten Administrasi Pemko Padang, Didi Aryadi, saat mewakili Wali Kota Padang pada acara penandatangan perjanjian kerjasama penggunaan uang elektronik sebagai alat pembayaran pada objek wisata di Kota Padang antara PT. BRI dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang, di Kantor BRI Wilayah Padang, Jumat (18/10), mengatakan, penggunaan pembayaran non tunai merupakan wujud komitmen Pemko Padang dalam menindaklanjuti program pemerintah pusat Gerakan Nasional Non Tunai.

“Sektor pariwisata merupakan salah satu penyumbang PAD yang cukup besar. Untuk itu, kita ingin pengelolaan pariwisata ini bisa lebih maksimal lagi. Salah satunya caranya dengan penggunaan kartu Brizzi sebagai alat pembayaran non tunai retribusi masuk objek wisata di Kota Padang”, ujar Didi dilansir Prokabar dari Humas Padang.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang Arfian, mengatakan, penggunaan Brizzi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pembayaran memasuki objek wisata. Dan juga diharapkan, dengan pembayaran non tunai, PAD Kota Padang dari sektor wisata bisa meningkat.

“Secara bertahap, aturan ini akan mulai kita berlakukan minggu depan untuk pembayaran masuk di objek wisata Pantai Air Manis dan Gunung Padang. Setelah penandatanganan kerjasama ini, kita akan giatkan sosialisasi di kedua objek wisata tersebut”, ulas Arfian

Di kesempatan yang sama, Pimpinan Wilayah BRI Padang, Syamsul Arifin mengucapkan terimakasih atas kepercayaan Pemko Padang kembali menggandeng BRI dalam penggunaan uang elektronik sebagai alat pembayaran.

Ia mengatakan, penggunaan kartu Brizzi memberikan kemudahan dan kecepatan tanpa perlu bawa uang tunai dan tidak perlu repot dengan uang kembalian. “Pembayaran non tunai sangat efisien dan menekan kebocoran pendapatan. Kita berharap, kerjasama ini dapat mewujudkan inklusi keuangan”, terang Syamsul.

“Penggunaan kartu Brizzi tidak perlu membuka rekening di Bank BRI. Cukup beli kartu dan saldo di outlet atau konter-konter yang ada”, imbuhnya lagi. (*/hdp)

The post Masuk Objek Wisata Padang Bisa Bayar Non Tunai appeared first on Prokabar.

“Ya, penerapan sistem transaksi keuangan non tunai itu diharapkan lebih maksimal tahun 2020 nanti,” kata Sekda Pessel, Erizon, dilansir Prokabar dari MC Pessel, Sabtu (12/10).

Menurut sekda, melalui sistem transaksi non tunai itu dapat menghindari potensi-potensi kecurangan atau penyimpangan keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Di sisi lain lanjut dia, Pemkab Pesisir Selatan tetap melakukan pengawasan agar keuangan daerah dapat direalisasikan sesuai aturan yang berlaku.

Dikatakan, di tengah pusaran perubahan, maka Pemkab Pessel sedang menuju pemerintahan pola administrasi modern, bahkan saat ini hampir semua pelayanan sudah menggunakan aplikasi Teknologi Informasi (TI).

Menurut dia, TI selalu membuat pelayanan lebih mudah,  cepat dan lugas.  Dikatakan, selain penerapan transaksi non tunai, pemkab juga terus melakukan berbagai terobosan pembangunan, antara lain, pembangunan sarana dan sarana pasar modern di kecamatan seperti Pasar Koto Barapak, Kecamatan Bayang, Pasar Kambang, Kecamatan Lengayang dan Pasar Tapan, Kecamatan Basa Ampek Balai.

Kemudian tahun 2019 ini berbagai pembangunan infrastruktur ekonomi berlanjut. Disebutkan, keberadaan pasar sangat penting, karena menjadi pusat ekonomi bagi masyarakat.

Oleh karena itu, pemkab memberikan perhatian serius pada pembangunan pasar dan menciptakan pasar yang bersih, indah dan nyaman. Lanjutnya, pemkab juga telah membangun kantor seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, mess atlet di GOR H.Ilyas Yakup Painan, auditorium dan sebagainya.

Ia menambahkan, selain fokus membangun infrastruktur ekonomi, pemkab juga fokus membangun SDM, meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, keagamaan, sosial budaya dan lainnya. (*/hdp)

The post Tahun Depan, Pemkab Pessel Tingkatkan Penerapan Transaksi Non Tunai appeared first on Prokabar.

Atas pertimbangan tersebut pada 31 Desember 2018, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati telah menandatangani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce).

Dalam PMK ini disebutkan, Penyedia Platform Marketplace wajib memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan wajib dikukuhkan sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak).

Kewajiban untuk dikukuhkan sebagai PKP sebagaimana dimaksud, menurut PMK ini, juga diberlakukan kepada Penyedia Platform Marketplace, meskipun memenuhi kriteria sebagai pengusaha kecil sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai batasan pengusaha kecil Pajak Pertambahan Nilai.

Selain itu, PMK ini menegaskan, Pedagang atau Penyedia Jasa wajib memberitahukan NPWP kepada Penyedia Platfonn Marketplace.

Dalam hal Pedagang atau Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud belum memiliki NPWP, menurut PP ini, :  a. Pedagang atau Penyedia Jasa dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP melalui aplikasi registrasi NPWP yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau yang disediakan oleh Penyedia Platfonn Marketplace; atau b. Pedagang atau Penyedia Jasa wajib memberitahukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada Penyedia Platform Marketplace.

“Pedagang atau Penyedia Jasa yang melakukan penyerahan barang dan/ a tau jasa secara elektronik (e-commerce) melalui Penyedia Platform Marketplace sebagaimana dimaksud melaksanakan kewajiban Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan,” bunyi Pasal 4 PMK ini.

PKP Pedagang atau PKP Penyedia Jasa yang melakukan penyerahan BKP (Barang Kena Pajak) dan/ atau JKP (Jasa Kena Pajak) secara elektronik (e-commerce) melalui Penyedia Platform Marketplace sebagaimana dimaksud, menurut PMK ini, wajib memungut, menyetor, dan melaporkan: a. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang; atau b. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

“Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana sebesar 10% (sepuluh persen) dari Nilai Transaksi penyerahan BKP dan/ atau JKP,” bunyi Pasal 5 ayat (2) PMK ini.

Sedangkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang, menurut PMK ini, mengikuti tarif dan tata cara penyetoran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, PMK ini menegaskan, PKP Pedagang dan PKP Penyedia Jasa wajib melaporkan dalam SPT Masa PPN setiap Masa Pajak atas penyerahan BKP dan/ a tau JKP yang melalui Penyedia Platform Marketplace.

Wajib Melaporkan

Menurut PMK ini, Penyedia Platform Marketplace wajib melaporkan rekapitulasi transaksi perdagangan yang dilakukan oleh Pedagang dan/ atau Penyedia Jasa melalui Penyedia Platform Marketplace ke Direktorat Jenderal Pajak.

“Rekapitulasi transaksi perdagangan sebagaimana dimaksud merupakan dokumen yang harus dilampirkan dalam SPT Masa PPN Penyedia Platform Marketplace,” bunyi Pasal 7 ayat (3) PMK ini.

Dalam PMK ini ditegaskan, PKP Penyedia Platform Marketplace yang melakukan kegiatan: a. penyediaan layanan Platform Marketplace bagi Pedagang atau Penyedia Jasa; b. penyerahan BKP dan/atau JKP yang dilakukan melalui Platform Marketplace; dan/ atau c. penyerahan BKP dan/ atau JKP selain sebagaimana dimaksud, wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai atas penyediaan layanan dan penyerahan BKP dan/ atau JKP, dan wajib membuat Faktur Pajak.

Selanjutnya, pelaporan atas penyerahan BKP dan/ atau JKP sebagaimana dimaksud dilakukan dalam SPT Masa PPN.

“Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2019,” bunyi Pasal 15 PMK Nomor 210/PMK.010/2018 yang diundangka oleh Dirjen Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM, Widodo Ekatjahjana, pada 31 Desember 2018 itu. (Rel/hdp)

The post Inilah PMK tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui E-Commerce appeared first on Prokabar.

Sejak November 2017, basis pengguna OVO telah tumbuh lebih dari 400%, dengan lima transaksi terbesar di sektor transportasi, ritel, dan e-commerce. Kerjasama dengan Grab, penyedia layanan ride hailing terdepan di Asia Tenggara, dan Tokopedia, e-commerce terkemuka di Indonesia, menjadikan OVO sebagai platformpembayaran digital pertama di Indonesia yang diterima di jaringan ritel, warung, e-commerce, hingga jasa online dan on-demand, dengan lebih dari 500,000 gerai offline.

OVO semakin memperkuat posisinya sebagai platform fintech di Indonesia. Di bulan Oktober dan November 2018, OVO telah mencatatkan pertumbuhan jumlah merchant lebih dari 70%. Tahun ini, OVO juga berfokus untuk mengembangkan QR Code untuk mendukung pemberdayaan  UMKM. Berawal dari 9,000 UMKM yang bekerjasama dengan OVO di bulan Agustus 2018, saat ini pengguna OVO  dapat melakukan pembayaran di hampir 180.000 merchants UMKM di berbagai wilayah di Indonesia dengan QR code.

“2018 adalah tahun dengan perkembangan eksponensial bagi OVO. Berawal dari pilot project di wilayah Karawaci, di penghujung 2018 ini OVO hadir di 303 kota di Indonesia. Pencapaian ini menegaskan peran OVO sebagai solusi inklusi keuangan, tidak hanya di kota metropolitan, namun di mana saja; di seluruh Indonesia. OVO telah menjangkau Sabang hingga Merauke dengan 77% pengguna OVO  berada di luar Jabodetabek,” ungkap Harianto Gunawan, Director OVO.

Dengan strategi tiga pilar, OVO terus memperluas jaringan dan berintegrasi ke dalam berbagai industri yang paling sering digunakan oleh masyarakat Indonesia: pertama dengan gerai ritel (mal, warung, toko kelontong dan lainnya), kedua melalui layanan online-to-offline (O2O), serta baru-baru ini melalui kerja sama dengan e-commerce. Strategi ini membuat pengguna semakin mudah menggunakan OVO kapanpun, dimanapun, untuk membayar apapun.

Mengantisipasi pertumbuhan lebih pesat di 2019, OVO akan terus memperluas kemitraannya dengan merek ternama di dalam lingkup teknologi dan ritel. OVO juga akan memperkuat layanan keuangan untuk menjawab kebutuhan merchants dan pelanggan, hal ini merupakan bagian dari upaya OVO untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan tingkat inklusi keuangan nasional.

Sementara itu, Albert Lucius, Chief Product Officer OVO, menjelaskan, “Kami selalu menjadikan merchants dan pengguna sebagai landasan dari strategi inovasi OVO. Layanan kami memberikan berbagai kemudahan yang tak hanya dirasakan dalam jangka pendek. Tujuan kami adalah mendukung bisnis merchants, khususnya dari sektor UKM untuk mengembangkan bisnis dan mencapai inklusi keuangan yang berkesinambungan.” ujarnya.

Sepanjang 2018, OVO telah melakukan sejumlah terobosan untuk mendukung pertumbuhan platform pembayarannya seperti memperluas tim kepemimpinan dengan merekrut karyawan dari perusahaan seperti Facebook, Visa, Grab, Lippo, Commonwealth Bank, dan MoneyGram. (Rel/hdp)

The post Ini Pencapaian Platform Pembayaran OVO Selama 2018 appeared first on Prokabar.

Direktur OVO, Johnny Widodo mengatakan, dengan adanya kerjasama ini semakin melengkapi ekosistem OVO yang kini sudah melingkupi berbagai industri seperti transportasi, ritel, e-commerce, pusat perbelanjaan, hingga rumah sakit dan operator parkir terkemuka.

“Tidak dapat dipungkiri bahwa generasi muda adalah pasar yang sangat penting bagi OVO. Dengan hadir di berbagai universitas, tempat beraktivitas utama bagi para mahasiswa, OVO secara langsung dapat menjadi katalis transaksi non-tunai. Saat ini, OVO sudah bisa digunakan di lingkungan kampus untuk pembelian buku/modul kuliah, kantin, koperasi, bazaar mahasiswa, hingga pembayaran wisuda.” ungkapnya.

Saat ini metode pembayaran digital menggunakan aplikasi OVO sudah tersedia di berbagai universitas terkemuka di Indonesia, termasuk Universitas Surabaya, Universitas Sebelas Maret, Universitas Pelita Harapan, UNIKA Widya Mandala, Universitas Ciputra, Perbanas Institute, Universitas Kristen Petra, dan UNIKA Soegijapranata. 

Selain menjadi penyedia pembayaran digital di lingkungan kampus, OVO juga secara aktif melakukan sosialisasi tentang teknologi finansial di berbagai daerah untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan digital di kalangan millennials sebagai bagian dari kerja sama. 

Saat ini OVO tersedia di 303 kota di seluruh Indonesia dan menjadi satu-satunya platform dengan pembayaran yang paling banyak diterima di toko-toko ritel offline, platform O2O dan e-commerce. OVO telah hadir di 90% mal di Indonesia, termasuk hypermarket, department store, kedai kopi, bioskop, operator parkir dan jaringan rumah sakit terkemuka. 

OVO, melalui aplikasi Grab, juga menjadi solusi terbaik untuk menikmati layanan digital seperti transportasi dan pemesanan makanan. OVO juga tersedia dalam aplikasi Kudo dan 1,7 juta agennya. (rel/hdp)

The post OVO Tingkatkan Penetrasi di Berbagai Universitas appeared first on Prokabar.

Andrea Gabriella, mahasiswi semester satu Universitas Pelita Harapan ini tak menyangka bisa menjadi salah satu pemenang ​Lucky Draw yang berkesempatan menerima hadiah tersebut. Bertempat tinggal di kawasan Serpong, Andrea menggunakan OVO setidaknya 3 kali dalam satu hari, “OVO tidak hanya mudah digunakan, tapi juga aman dan tak sulit saat harus ​top-up​. Semuanya bisa dilakukan dengan ​smartphone”​ ungkapnya.

Mengaku kerap menggunakan OVO di lingkungan kampus, mahasiswi jurusan Desain Komunikasi Visual ini merasa lebih nyaman dengan OVO, ketimbang harus membawa uang tunai dalam kesehariannya. “Saya lebih mudah mengatur keuangan, dan juga simpel, tidak harus bawa dompet besar kemana-mana. Cukup ​smartphone ​saja.” tuturnya saat acara penyerahan hadiah.

Sementara itu Adrian Suherman, Presiden Direktur OVO, menyerahkan hadiah secara langsung dan memberikan ucapan selamat. “Selamat kepada Andrea yang telah memenangkan hadiah utama! Pengalaman Andrea menggunakan OVO merupakan contoh betapa mudahnya generasi muda mengadopsi transaksi non tunai yang terbukti aman dan nyaman. OVO akan terus berkolaborasi dengan mitra-mitra terpercaya untuk menghadirkan pengalaman transaksi non tunai yang memuaskan bagi pengguna.” ungkapnya.

Program ​Lucky Draw diadakan oleh OVO di semua merchant OVO yang berpartisipasi serta diharapkan dapat mendorong lebih banyak pengguna untuk menggunakan aplikasi OVO dalam bertransaksi. Para pengguna OVO berkesempatan untuk memenangkan ​Grand Prize Rp100 juta dan 5 ​smartphone setiap minggunya. Dengan semakin sering melakukan transaksi menggunakan OVO Cash di berbagai merchant rekanan OVO, semakin besar kesempatan pengguna untuk memenangkan ​Lucky Draw​ dengan hadiah yang menarik. (Rel/hdp)

The post Sering Gunakan OVO, Mahasiswi Ini ‘Ketiban’ Duit 100Juta appeared first on Prokabar.