Produk tanpa kandungan petstisida memiliki prospek yang sangat menjanjikan dari sisi bisnis. Tidak hanya di pasar ekspor, tapi juga pasar dalam negeri maupun lokal.

Para penikmat kopi di sejumlah negara di kawasan Eropa kian selektif. Mereka mulai menolak kopi dari Indonesia yang dinilainya terkontaminasi zat kimia akibat petstisida.

“Saya kembangkan di Sungai Nanam, Lembah Gumanti, Kota Solok,” ujar mantan Anggota DPD RI 2014-2019 itu memalui telpon pada Prokabar di Solok, Rabu (11/12).

Importir kopi Jerman, Inggris dan Perancis membatalkan kontrak pembelian dengan beberapa koperasi yang menjadi eksportir Kopi Arabika Gayo.

Sebab berdasarkan penelitian laboratorium internasional, komoditas unggulan Dataran Tinggi Gayo (DTG) itu terkontaminasi kimia jenis glyphotsate dari obat semprot racun rumput.

Kondisi seperti itu menjadi ancaman serius bagi kopi Arabika Gayo. Lebih dari itu, telah menimbulkan kekhawatiran bagi produsen (petani) serta eksportir kopi.

Penolakkan importir di Benua Putih itu, lanjut dia, tentu bukan tanpa alasan. Selain faktor kesehatan, importir menilai kandungan petstisida ternyata juga berpengaruh pada kualitas kopi.

Sementara, daerah dataran tinggi di Sumbar memiliki potensi bagus untuk budidaya kopi. Apalagi, permintaan terhadap kopi dari Solok kini semakin tinggi.

“Bukan pada kopi saja, tapi semua tanaman harus sudah mulai berfikir tanpa memakai petstisida,” ujar pria yang juga pernah sebagai Ketua Dewan Masjid Kota Solok itu.

Budidaya kopi tanpa petstisida merupakan contoh bagi petani sekitar. Dengan harapan, mereka bisa memulai menanam kopi dengan lebih baik.

Kopi jenis Arabika Kate yang ia tanam di atas lahan seluas empat hektare itu kini memasuki usia 1-1,5 tahun. Sesuai target, satu tahun ke depan mulai memasuki masa panen.

Untuk ekspor, ulasnya, budidaya kopi tanpa petstisida harus berkembang secara baik terlebih dahulu. Setidaknya produksi bisa mencapai 120 ton per bulan.

Jika berjalan lancar, target produksi itu dapat tercapai selama lima tahun. Namun, ia sadar, perkembangannya masih lamban. Petani kini masih menunggu bukti.

“Masyarakat petani kita untuk bertahan hidup selama 2,5 tahun tanpa menghasilkan masih belum mampu,” sebut mantan Ketua KUKMI itu sambil menegaskan.

Menurutnya, kondisi seperti itu merupakan tantangan tersendiri bagi dirinya dan para pengampu kebijakan. Perlu langkah strategis memanfaatkan potensi dan peluang itu.

Pemerintah, mulai dari pusat, provinsi hingga kabupaten/kota harus mengupayakan lewat berbagai program seperti edukasi dan pola tanam yang baik pada petani.

Akan tetapi yang tak kalah penting adalah stimulan melalui kebijakan permodalan. Upaya itu beban biaya petani dalam memulai hingga masuknya masa panen.

“Ini bisa melalui pendekatanan Kredit Usaha Rakyat (KUR), misalnya. Saya optimis. Jika tergarap dengan baik, ini akan mendongkrak nilai ekspor Sumbar,” terangnya.

Berdasarkan catatan Gabungan Asosiasi Petani Perkebunan Indonesia (Gapperindo), kopi asal Sumbar kian diminati pasar ekspor antara lain di Korea, Inggris dan Australia.

Namun, produksi masih terbatas. Pada 2018, luas kebun kopi di Ranah Minang di kisaran 700-1.000 Hektare, dengan produksi 700 Kg per Hektare.

Kementerian Pertanian dalam Outlook Kopi mencatat, kontribusi Sumbar dari 2013-2017 terhadap produksi kopi nasional 5,19 persen. Sedangkan ekspor Juli 2019 hanya 18 ton. (tds)

The post Sikapi Pasar Eropa, Nofi Chandra Garap Kopi Tanpa Petstisida appeared first on Prokabar.

Sebagaimana daerah lain di Indonesia yang memiliki potensi pariwisata berlimpah, Kabupaten Solok pun ada dalam barisan yang sama. Topogafi alam yang panoramik, danau-danau yang menawan, keunikan budaya dan kearifan lokal yang sudah tak perlu diragukan lagi, pola hidup masyarakat yang mayoritas masih agraristik , kekayaan kuliner yang tak kalah unik dan gurihnya, sistem sosial ekonomi yang menarik, dan sistem serta model aktualiasi keyakinan yang juga tak kalah spritualistiknya dibanding dengan yang ada di daerah lain, adalah rentetan potensi turistik yang siap untuk mengisi pundi-pundi ekonomi Kabupaten Solok, jika disentuh dan dikelola dengan tepat. Semua potensi tersebut, tentu terlebih dahulu harus disadari oleh para pihak sebagai potensi pariwisata, agar kemudian bisa dikategorikan sebagai aset pariwisata yang bisa monoteisasi.

Dalam konteks ini, ada beberapa persoalan pariwisata Kabupaten Solok yang perlu segera dibenahi. Pertama adalah masalah literasi pariwisata. Terdapat disparitas literasi pariwisata yang cukup signifikan, terutama di antara para pengambil kebijakan di daerah. Sebenarnya, kurang mendalam dan komprehensifnya literasi kepariwisataan hampir terdapat di semua level pengambil kebijakan di Sumbar, tidak hanya di Kabupaten Solok, yang mengakibatkan potensi-potensi pariwisata di atas menjadi kurang tergali, bahkan di beberapa lokasi mengalami mismanagemen di mana pemerintah daerah bertindak langsung sebagai operator destinasi, seperti mengelola destinasi seadanya secara mandiri atau memiliki hotel sendiri di kawasan destinasi tanpa perantara perusahaan daerah atau pihak ketiga. Sehingga, hasil yang didapat cenderung sangat minim, sesuai dengan bentuk sentuhan yang diberikan.

Kondisi iliterasi pariwisata semacam ini harus segera ditambal oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, dengan cara duduk bersama dengan semua kepala daerah yang memiliki potensi pariwisata dan membuat komitmen bersama terhadap sektor pariwisata di daerahnya masing-masing. Khususnya untuk Kabupaten Solok, ke depan, jika memang ingin menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan, mau tak mau, dengan komitmen yang kuat, kepala daerah di Kabupaten Solok harus menjadikan kondisi illiterasi pariwisata tersebut sebagai catatan khusus dalam setiap pengambilan kebijakan pariwisata di level kabupaten.

Komitmen pariwisata kepala daerah tersebut kemudian harus diturunkan ke dalam aksi nyata berupa penyamaan visi misi pariwisata sampai ke level paling bawah, bahkan sampai ke level dusun-dusun. Untuk pembuktiannya, regulasi, insentif, pun berbagai macam keberpihakan, harus segera diarahkan kepada sektor pariwisata, agar penyamaan visi di antara semua stake holder menjadi jauh lebih mudah dilakukan. Dalam peristilahan pariwisata, komitmen semacam itu lazim disebut dengan istilah “CEO Commitment” atau komitmen pemimpin daerah. Logikanya, jika kepala daerah sudah committed, maka jalan lebar akan terbentang untuk sektor pariwisata di daerah. CEO Commitment adalah entry point yang akan menjadi pemula signifikan menggeliatnya sektor pariwisata di daerah.

Kita bisa berkaca pada Kabupaten Banyuwangi. Komitmen tinggi dari seorang Azwar Anaz adalah roh perubahan Banyuwangi dari daerah yang dipersepsikan sebagai daerah santet menjadi daerah destinasi wisata yang membanggakan. Hasilnya, dengan menggerakan sektor pariwisata, dalam periode 5-8 tahun, Banyuwangi berhasil meningkatkan kunjungan wisata dari angka 400ribuan menjadi 5 juta kunjungan. Tak pelak, kontribusi pariwisata pada PDRB Banyuwangi membesar sangat tajam, tingkat kemiskinan mengecil, dan lapangan kerja bergerak meluas. Kini, hotel-hotel berbintang sudah menancapkan kukunya di Banyuwangi. Selain kesempatan kerja formal melebar, peluang-peluang ekonomi pun membesar. Sektor ekonomi kreatif bergerak dinamis sebagai imbas meningkatnya kunjungan wisata, masyarakat desa ikut pula menikmati kue ekonomi wisata dengan diperkenalkannya konsep desa wisata. Rumah-rumah masyarakat desa tak sedikit yang berubah menjadi homastay, home industri pedesaan pun ikut terkerek, dan banyak lagi.

Selain persoalan literasi pariwisata yang berimbas pada rendahnya komitmen pariwisata kepala daerah, masalah lainya adalah aksesibilitas. Wilayah Kabupaten Solok memang luas, sehingga jarak destinasi di Kabupaten Solok tidak serta merta bisa didatangi oleh para pengunjung dari jauh, setelah tiba di Bandara Soekarno Hatta. Dibutuhkan sekitar 2 – 3 jam dari Bandara untuk sampai ke Danau Di Ateh dan Danau Di Bawah, misalnya. Namun dengan pembenahan dari sisi transportasi dirasa bisa menjadi solusi, jika penyiapan atraksi-atraksi di destinasi Kabupaten Solok telah dilakukan terlebih dahulu.

Di sisi lain, sebenarnya Kabupaten Solok cukup berhasil selama ini mengadakan infrastruktur jalan menuju beberapa sentra kepariwisataan. Daerah-daerah yang menyimpan potensi besar kepariwisataan saat ini sudah terbilang mudah untuk diakses, dengan kondisi jalan umum yang terbilang cukup. Pun kondisi jalan dari Bandara menuju KabupatEn Solok. Saya yakin, jarak tempuh yang sekira 2-3 jam dari Bandara akan terbayar lunas, jika di Kabupaten Solok terdapat destinasi-destinasi yang menarik dan terkelola dengan sangat baik. Karena jarak tempuh ke Kabupaten Solok masih masuk kategori tolerable. Idealnya, destinasi-destinasi luar biasa yang ada di daerah-daerah bisa diakses maksimum 2-3 jam perjalanan. Lebih dari itu, maka akan masuk ke dalam kategori boring time. Risikonya, para calon wisatawan akan berfikir lebih panjang untuk datang.

Jika memang ada peluang untuk memangkas jarak tempuh tentu akan lebih baik. Tapi jika rasanya belum ada kapasitas untuk itu, maka menjaga kondisi aksesibilitas agar tetap baik dan presensi fasilitas publik yang baik sepanjang perjalanan menuju Solok, sangat perlu dilakukan. Mengapa kita berbicara aksesibilitas? Karena dalam perspektif pariwisata, skesibilitas adalah salah satu masalah fundamental. Keberhasilan membenahi aksesibiltas menuju destinasi akan menjadi salah satu kunci sukses destinasi tersebut untuk berkembang dan maju.

MengapaB bisa seperti saat ini? Mengapa Manado mendadak ketiban wisman lebih dari satu juta tahun lalu? Salah satu jawabannya adalah pembukaan akses penerbangan langsung ke Banyuwangi dari beberapa daerah lain, terutama Jakarta dan luar negeri. Pun hal yang sama terjadi di Manado, daerah yang dijuluki Arief Yahya sebagai the rising star dari Timur. Pembukaan penerbangan langsung dari beberapa kota di China ke Manado, mendadak membuat Manado kedatangan satu jutaan wisman (data 2018). Di Sumbar, dengan luas wilayah ada, memang layak mempertimbangkan untuk memiliki satu lagi bandara, seperti Sumatera Utara. Karena ada cukup banyak Kabupaten yang jarak tempuhnya dari Bandara Minangkabau di atas enam jam. Artinya perlu satu bandara lagi yang kapasitasnya untuk membuat daerah-daerah yang jauh menjadi lebih dekat diakses.

Selanjutnya, masalah pariwisata Kabupaten Solok adalah pembenahan destinasi. Dengan terbentuknya kesamaan literasi, komitmen kepala daerah, keberpihakan kebijakan daerah, rencana aksi membenahi aksesibilitas, langkah selanjutnya adalah pembenahan destinasi-destinasi. Keberpihakan fiskal untuk melengkapi infrastruktur dan amenitas di lokasi destinasi sangat perlu dikedepankan, mulai akses jalan yang baik sampai pada keberadaan dan kelayakan fasilitas umum seperti toilet yang bersih dan layak. Hal tersebut diawali dengan kesepatakan dengan semua stake holder daerah sampai ke level terbawah, agar menentukan satu atau dua destinasi utama di masing-masing kecamatan atau nagari, dan fokus untuk mengembangkannya.

Setelah ditemukan satu atau dua destinasi utama, maka harus segera diputuskan kelembagaanya, yakni siapa yang akan mengelolanya atau siapa DMO-nya (Destination Management Organisation). Destinasi tidak bisa berkembang begitu saja, sekalipun pemerintah daerah sudah memberikan beberapa keberpihakan regulasi dan insentif-insentif. Yang membuat destinasi memiliki tata kelola yang unggul adalah pengelolanya. Pengelolanya bisa dari mana saja, apakah BUMN, BUMD, BUMNag, Pokdarwis, koperasi, atau swasta sekalipun, tak jadi soal, selama ada pengelolanya, selama ada yang “incharge” dan bertanggung jawab atas kemajuan destinasi tersebut.

Selanjutnya, biarkan Badan pengelola yang men-design segala tetek bengek kepariwisataan di lokasi destinasi dan menentukan atraksi-atraksi pendukung apa yang diperlukan di kawasan destinasi. Contoh bagus untuk ini adalah pengelola wisata mangrove di Langsa di Aceh, yang dikelola oleh BUMD khusus yang didirikan pemerintah Kota Langsa. Berdasarkan data mutakhir yang saya dengar dari pengelola wisata magrove Langsa, mereka telah berhasil membukukan kunjungan wisatawan sekita 400 ribu di tahun 2018 lalu. Hal yang sama perlu diwacanakan di Kabupaten Solok. Kita memiliki danau-danau yang bagus, memiliki lokasi-lokasi tinggi yang ciamik, kawasan agrowisata yang luar biasa, semuanya perlu ditata dan dikelola secara profesional. Oleh karena itu, diperlukan kelembagaan yang jelas di setiap destinasi.

Masalah lainya adalah minimnya SDM kepariwisataan. Hal ini bersangkut dengan masalah rendahnya literasi tadi. Meskipun begitu, dengan adanya komitmen kepala daerah yang jelas dan konsisten, masalah SDM pariwisata sebaiknya perlu mendapat perhatian dan keberpihakan khusus. Bentuknya bisa beraneka ragam. Bisa berupa pelatihan berkala untuk calon-calon pengelola destinasi, atau alokasi fiskal khusus untuk memaksimalisasi peran BLK daerah untuk penciptaan pekerja-pekerja sektor pariwisata, dan program-program berkala literasi pariwisata untuk masyarakat yang terpapar destinasi, dan lain-lain.

Kemudian masalah promosi dan branding. Jika aksesibilitas dan penyiapan destinasi telah berjalan dengan baik, maka promosi dan branding pun akan menjadi tugas selanjutnya. Selama ini kita agak kurang mendengar gaun Kabupaten Solok, terutana sektor pariwisatanya. Ada satu atau dua kali terdengar aktivasinya, tapi kurang berkelanjutan dan kurang memiliki daya ungkit terhadap branding Kabupaten Solok yang memiliki banyak potensi pariwisata. Ke depan, juga diperlukan perhatian dan keberpihakan khusus dari pemerintah daerah terkait soal pembentukan kesadaran publik terhadap Kabupaten Solok sebagai daerah destinasi wisata. Secara teknis boleh sana dilakukan olej pihak ketiga yang lebih profesional, selama dijalankan secara prosedural dan bisa dipertanggungjawabkan kepada publik.

Namun pendeknya, terdapat begitu banyak potensi dan peluang kepariwisataan di saetaero Kabupaten Solok, lengkap dengan keunikan masing-masing destinasi. Persoalan selanjutnya ada di tangan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten Solok. Komitmen dan kegigihan pemerintah daerah dalam menggandeng pemerintah pusat, merangkul pihak swasta lokal dan nasional, dan aktif mengadvokasi masyarakat daerah di bidang kepariwisataan, dalam membenahi dan menata sektor kepariwisataan Kabupaten Solok, akan menjadi langkah penentu masa depan sektor ini dalam beberapa tahun ke depan.

Mengawali itu, pemerintah daerah selayaknya merumuskan segera regional tourism masterplan (Rencana Pembangunan Pariwisata Daerah) agar ada proyeksi dan peta jalan kepariwisataan di Kabupaten Solok untuk tahun-tahun mendatang. Dalam rencana startegis tersebut harus pula diproyeksikan tentang bagaimana peran terbaik sektor pariwisata di Kabupaten Solok dalam pemberantasan kemiskinan, dalam penurunan angka pengangguran, dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, dan dalam memperbesar kontribusi PDRB pariwisata di Kabupaten Solok. Semoga

NOFI CANDRA, Anggota DPD/MPR RI

The post Potensi dan Agenda Aksi Pariwisata Kabupaten Solok appeared first on Prokabar.