“Jangan ragukan komitmen DPRD untuk perintah UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan lembaga yang dilahirkan UU ini yaitu Komisi Informasi (KI) Sumbar,” ujar Supardi yang menerima Komisi Informasi dalam rangka penyerahan kinerja KI tahun 2020, Selasa (30/3-2021) di ruang kerja Ketua DPRD Sumbar.

Nofal Wiska selaku ketua didamping komisioner dan lima Asisten Ahli KI Sumbar mengatakan terima kasih atas dukungn DPRD Sumbar baik fasilitasi sarana dan prasarana termasuk mengawal anggaran Komisi

“Terima kasih pak ketua yang memberikan suppor habis terhadap kiinerja KI selama 2020 dan berharap makin kencang lagi di tahun-tahun berikutnya,” ujar Nofal.

Supardi menegaskan bahwa KI yang 2029 cukup andil memasifkan keterbukaan informasi publik di Sumbar.

“Saya minta tahun ini dan kedepan jangan sampai melemah, keterbukaan menjadi entri point pemerontahan yang bersih,” ujar Supardi.

Sehingga itu kata Supardi KI Sumbar tetap menjaliin kemitraan strategis yang harmonis dengan stakholder.

“Terutama dengan Komisi I DPRD Sumbar yang menjadi mitra dalam penyusunan rencana anggaran dan mengawasi penggunaan anggaran KI Sumbar,” ujar Supardi.

Laporan Kinerja KI Sumbar 2020 KI juga menyerahkan ke Ketua dan Sekretaris Komisi I DPRD Sumbar.

“Sebagai evaluasi KI 2020 masih belum maksimal walau cukup lincah meski tahun itu panndemi sangat mengurita, banyak kerja keterbukaan baik sidang sengketa informasi publik maupun penguatan keterbukaan ke badan publik dan publik di Sumbar,” ujar Sekretaris Komisi I DPRD Sumbar HM Nurnas.

HM Nurnas juga berharap KI segera siapkan KUA tahun 2022 dan menyiapkan alasan detil terkit rencana Pemporov Sumbar melakukan rasionalisasi.

“Saya minta KI buat surag permohonan ke DPRD Cq Komisi I DPRD Sumbar terkait permintaan untuk tidak merasionalisasi anggaran karena akan menggerus kegiatan KI di 2021,” ujar HM Nurnas.

Juga KI mengancar penambahan anggaran di perubahan terkait rencana strategis dalam meujudkan Sumbar Provinsi Informatif kembali, termasuk mensinergiskan dengan aplikasi Sisitem Informasi Nagari (SINar).

“KI harus buat program pendukung terujudnya sistem SINar melibatkan Forum Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (FJKIP),” ujar Nurnas. (*/mbb)

The post Ketua DPRD Supardi :  Jangan Ragukan Komitmen DPRD Sumbar Untuk Komisi Informasi appeared first on Prokabar.

Ketua KI Nofal Wiska bersama komisioner dan asisten ahli membeberkan kinerja 2020 dan rencana kerja 2021 di hadapan Gubernur.

“Terimakasih Pak Gubernur telah menerima KI Sumbat dalam rangka menjalankan UU 14 Tahun 2008, bahwa setiap tahun paling lambat 31 Maret harus serahkan laporan ke Gubernur dan DPRD,” ujar Nofal Wiska.

Dalam kesempatan itu, Mahyeldi menggali soal penanganan penyelesaian sengketa informasi publik.

“Tahun 2020 berapa sengketa KI tangani, apakah ada instansi vertikal menjadi termohonnya?” ujar Mahyeldi didampingi Kadis Kominfo Sumbar Jasman Rizal.

KI mengatakan ada 21 register sengketa informasi publik, penyelesiaannya ada ajudikasi dan ada mediasi.

“Termasuk penyelesaian sengekta informasi melibatkan instansi vertikal,” ujar Wakil Ketua KI Sumbar Arif Yumardi.

Mahyeldi mengapresiasi kehadirian KI dan mengajak semua stakeholder untuk membumi aplikatifkan kembali keterbukaan informasi publik.

“Dari cukup informatif harus dikembalikan prediket informatif, apa kendalanya, tentu Pak Kadis Kominfo harus mengurainya, kalau belum sinergis dengan PPID Utama Kota Kabupaten, ayo disinergiskan dan sering lakukan pencerahan antara PPID Utama Pemprov, PPID Utama Kota dan Kabupaten dan dengan KI sendiri,” ujar Mahyeldi.

Untuk anugerah keterbukaan informasi publik tiap tahun oleh KI Sumbar, Mahyeldi minta potret fakta pengelolaan informasi di semua badan publik.

“Untuk itu Pemprov siap sediakan reward kepada badan publik yang informatif hasil penilaian Monev KI Sumbar,” ujar Mahyeldi.

Salah kata Mahyeldi kalau daerah hari gini masih tertutup. Karena Presiden sangat mengapresiasi keterbukaan informasi publik.

“Seringkali kita baca program Presiden itu terbuka tidak tertutup. Provinsi terbaik kelola informasi tentu ada reward dari Presiden atau Kementerian Kominfo,” ujar Mahyeldi.

Jasman siap meujudkan keinginaan Gubernur kembalikan prediket informatif Sumbar.

“Surati Pak Jasman, kapan perlu buat Rakor terkait ketebukaan informasi ini, undang narasumber dari KI Pusat dan dari Kementerian Keuangan,” ujar Mahyeldi.

Usai penyerahaan laporan komisioner dan gubernur buat foto dan video bersama Mahyeldi teriakan Salam Informatif dan Oke.(*/mbb)

The post KI Sumbar Temui Gubernur, Mahyeldi: Siapkan Reward Bagi Badan Publik Informatif appeared first on Prokabar.