“Rakernis virtual sangat pas karena kita masih dalam situasi pandemi dan pemutus rantai Covid-19,” kata Ketua KI Sumbar Nofal Wiska.

Baca Juga:

Sawah Terlantar di Batang Surantih Rusak, Ini Tanggapan PSDA Pessel

Audy Joinaldy siap berkolaborasi dengan HIMA MM Unand

Pelajar Pasaman Raih Prestasi Nasional, Bupati Benny Utama Dukung Fatimah Azzahra

Rakernis merupakan agenda strategis kerja keterbukaan informasi, rapat ini menjadi prasyarat pelaksanaan Rakornas KI tahun 2021.

“Di sini pengodokan isu strategis mulai dari kelembagaan, penyelesaian sengketa juga rekomendasi KI se-Indonesia untuk Rakornas tahun ini,” ujar Nofal.

Baca Juga Milenialisme.com

Efektivitas Internet sebagai Alat Promosi di Masa Pandemi

Cyber PR Fungsi Ganda Perusahaan di Tengah Pandemi

Media Sosial dan Website Corong Informasi Cyber PR

Ketua KI Pusat Gede Narayana mengatakan rapat ini bagian dari penguatan lembaga KI dalam menjalankan UU 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

“Sejak efektif UU 14 Tahun 2008, aplikasi keterbukaan informasi publik terus berprogres, bahkan telah menjadi guidence bagi pak presiden yang mengatakan Keterbukaan Informasi Publik harus,” ujar Gede Narayana. (mbb)

The post Pandemi Belum Berakhir, KI Sumbar Rakernis secara Virtual appeared first on Prokabar.

“Salut dan sangat terbuka, terima kasih Ketua Pansel Hamdani atas pengumumannya agar publik mudah mengakses,” ujar Nofal Wiska, Senin (24/5).

Nofal Wiska berharap semangat keterbukaan informasi publik atas seleksi calon Sekdaprov harus sampai akhir.

“Jangan berhenti di pengumuman saja, tapi selanjutnya juga harus pro keterbukaan informasi publik berdasarkan UU 14 tahun 2008.”

“Regulasi juga memberikan beberapa informasi publik dengan pengecualian atas proses seleksi tersebut.”

“Seperti nilai atau rekam medis calon itu mesti dihitamkan dalam penyajian publikasinya ke publik,” kata Nofal.

Komisi Informasi Sumbar menikai jabatan Sekdaprov adalah strategis bagi penguatan keterbukaan informasi publik pada badan publik Pemprov Sumbar.

“Kemendagri 3 tahun 2017 menegaskan Sekdaprov adalah Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama.”

“Apalagi Gubernur Sumbar Mahyeldi yang menargetkan 2021 kembalikan predikati informatif Sumbar,” lanjut Nofal.

Pada situs http://sumbarprov.go.id, Pemerintah Provinsi Sumbar umunkan membuka pendaftaran seleksi calon Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) mulai 24 Mei hingga 31 Mei 2021.

“Calon terpilih nantinya akan mengisi kekosongan jabatan Sekdaprov defenitif paska pensiunnya Pak Alwis pada 1 April lalu,” ujar Ketua Pansel Hamdani.

Pengumuman seleksi secara terbuka melalui website, papan pengumuman Badan Kepegawaian Daerah (BKD), media cetak lokal dan media elektronik.

“Penerimaan berkas pendaftaran seleksi jabatan pimpinan tinggi madya sekdaprov eselon 1b ini pada Sekretariat Panitia Seleksi paling lambat pada 31 Mei 2021,” ujar Hamdani Minggu kemarin.

Hamdani membeberkan setelah menerima berkas pendaftaran calon, Pansel melakukan seleksi administrasi 2 Juni 2021.

Pengumuman kepastian yang lulus dan tidak lulus seleksi administrasi pada 2 Juni melalui website dan papan pengumuman BKD.

Imbauan Pendaftaran Seleksi Sekda Provinsi

Hamdani sebagai Pansel dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengimbau pegawai negeri sipil yang berminat dan memenuhi persyaratan agar dapat mendaftarkan diri.

Seluruh peserta seleksi yang memenuhi syarat punya kesempatan yang sama.

“Penilaian ada pembobotannya. Bobot tertinggi seleksi adalah presentasi dan wawancara 35 persen, ujian kompetensi 25 persen dan penulisan naskah 20 persen dan jejak rekam calon 20 persen,” ujar Handani

Tim Pansel nantinya menyiapkan tiga nama calon untuk diserahkan kepada gubernur sebagai PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) untuk diteruskan ke KASN.

“Setelah adanya rekomendasi dari KASN. Selanjutnya penyerahan berkas kepada Presiden melalui Mendagri,” ungkap Hamdani yang juga Staf Ahli Mendagri Bidang Ekonomi dan Pembangunan.

Tujuan lamaran peserta seleksi kepada Gubernur Sumatera Barat c.q Ketua Panitia Seleksi JPT Madya Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat.

“Lamaran dikirimkan melalui email dengan alamat panseljpt@sumbarprov.go.id dan berkas diantarkan langsung ke Sekretariat Panitia Seleksi JPT Madya Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan alamat Jln. Batang Antokan Nomor 4 Padang paling lambat 31 Mei 2021 pada jam kerja,” ujarnya. (*/mbb)

The post Nofal Wiska Salut pada Kertebukaan Pansel Sekdaprov appeared first on Prokabar.

Penyerahan buku ini merupakan komitmen Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan UU KIP dan PKPU No. 1 tahun 2015.

Dalam UU KIP pasal satu ayat dua, informasi publik merupakan informasi dari lembaga negara dan badan publik lainnya yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Sementara Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang mendapatkan mandat menjalankan undang-undang keterbukaan informasi publik.

Komisi Informasi atau KI akan menetapkan petunjuk teknis standar ayanan informasi publik.

Bahkan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan atau ajudikasi nonlitigasi.

Penyerahan Laporan oleh KPU Kota Padang

Komisioner KPU Atikka Triana bersama Kasubag Teknis dan Parmas Rino Sutrisno serta Staf KPU Sandra menyerahkan laporan tersebut kepada Ketua KI Sumbar Nofal Wiska.

Atika menegaskan KPU Kota Padang akan terus berbenah dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat.

Baca Juga:

• Ini Dia Nahkoda Baru DPD PAN Pasaman
• Lagi, Sampah Memenuhi Dunia Maya Pasaman
• Sharing Pengendalian Banjir, Komisi III DPRD Padang Datangi Dinas PUPR Kuansing

“Kita terus melakukan inovasi dan kreativitas untuk menyebarluasan informasi kepada masyarakat.”

“Kami meyakini dengan keterbukaan ini tingkat kepercayaan publik akan semakin tinggi,” kata Atika.

KPU Kota Padang optimistis akan memperoleh predikat informatif dan terbaik dalam pelayanan informasi di Sumatra Barat.

“Kita sudah membenahi segala hal sesuai dengan masukan dari KI Sumbar,” lanjut Atika.

Apresiasi KI Sumatra Barat

Ketua KI Sumbar, Nofal Wiska, mengapresiasi KPU Padang yang terus melakukan perbaikan tata kelola layanan informasi.

Nofal Wiska sangat mengharapkan setiap badan publik melakukan pelayanan informasi ini secara baik.

Menurutnya, penyebarluasan informasi adalah kewajiban setiap badan publik.

“Inillah yang kita harapkan dari badan publik dalam perbaikan layanan informasi.”

“Sebab, penyebarluasan informasi adalah kewajiban badan publik,” kata Nofal Wiska.

Senada dengan itu, Komisioner KI Tanti Endang Lestari meniai komitmen KPU Padang akan mendapatkan dukungan penuh dari KI Sumatra Barat (Sumbar).

Baca Juga Milenialisme.com

• Kosmetik Mahal, Perhatikan Tips Cantik Ini
• Empat Fungsi Rendang Khas Minangkabau
• Hoax Menjamur, Media Komunitas Solusi untuk Pembaca

KI Sumbar akan memonitor dan mengevaluasi setiap badan publik, termasuk KPU.

KI juga akan memberian masukan yang penting agar informasi dari badan publik terbuka untuk umum.

Endang menegaskan KI Sumbar akan selalu siap mendampingi badan publik seperti KPU dan lainnya.

“Tujuan monitoring dan evaluasi badan publik termasuk ke KPU untuk memberikan masukan.”

“KI Sumbar akan selalu siap melakukan pendampingan pada KPU Padang dan badan publik lainnya,” kata Tanti.

Penyerahan laporan keterbukaan informasi publik sesuai UU KIP adalah keharusan bagi badan publik.

Komisi Informasi akan menerima laporan tersebut paling lambat pada 31 Maret 2021.  (mbb)

The post KPU Padang Serahkan Laporan Layanan Keterbukaan Informasi appeared first on Prokabar.