Hal ini menanggapi langkah UE yang secara resmi untuk kedua kalinya meminta pembentukan panel sengketa DS 592 pada pertemuan reguler Badan Penyelesaian Sengketa (DSB) – Badan Perdagangan Dunia (WTO) pada Senin (22/02).

“Pemerintah Indonesia bersama seluruh pemangku kepentingan berkeyakinan, kebijakan dan langkah yang ditempuh Indonesia saat ini telah konsisten dengan prinsip dan aturan WTO,” jelas Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dikutip dari siaran pers pada laman kemendag.go.id, Minggu (28/2).

Lutfi menekankan, meskipun menyesalkan tindakan dan langkah UE, proses sengketa di WTO merupakan suatu hal biasa dan wajar jika terjadi persoalan di antara anggota WTO.

“Tindakan dan langkah yang dilakukan UE tentunya dapat menghalangi proses pembangunan dan kemajuan Indonesia di masa yang akan datang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun, tindakan ini merupakan hal yang biasa dan wajar terjadi manakala terjadi persoalan di antara anggota WTO,” ujar Mendag.

Sebelumnya, UE telah menyoroti langkah dan kebijakan Indonesia di sektor minerba dan mengajukan secara resmi permintaan konsultasi kepada Indonesia di bawah mekanisme penyelesaian sengketa pada WTO di akhir November 2019.

Selanjutnya, proses konsultasi sebagai upaya untuk menyelesaikan persoalan antara Indonesia dan UE, telah dilaksanakan pada Januari 2021 di Sekretariat WTO di Jenewa.

Dalam proses konsultasi ini, Pemerintah Indonesia telah menjelaskan atas pokok-pokok persoalan yang diangkat UE seperti pelarangan ekspor, persyaratan pemrosesan di dalam negeri, kewajiban pemenuhan pasar domestik (domestic market obligation), mekanisme dan persyaratan persetujuan ekspor dan pembebasan bea masuk bagi industri.

Indonesia telah menolak permintaan tersebut pada pertemuan DSB WTO di Januari 2021 karena yakin bahwa kebijakannya telah sesuai dengan ketentuan WTO dan amanat konstitusi.

Namun, dalam pertemuan reguler DSB – WTO pada Senin (22/02/21), UE secara resmi untuk kedua kalinya meminta pembentukan panel sengketa DS 592. Gugatan UE akhirnya berkurang dengan hanya mencakup dua isu, yakni pelarangan ekspor nikel dan persyaratan pemrosesan dalam negeri.

UE tetap mengajukan pembentukan panel dengan alasan karena pihaknya melihat kebijakan Indonesia sebagai tindakan yang tidak sejalan dengan ketentuan WTO, merugikan kepentingan UE, serta memberikan unfair dan disadvantagesbagi industri domestiknya.

Menanggapi permasalahan di dalam ranah perdagangan internasional termasuk gugatan di WTO, Mendag menyampaikan, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) juga telah memberikan arahan untuk menghadapinya secara maksimal sehingga tidak mengganggu agenda pembangunan nasional.

Untuk itu, lanjut Lutfi, Pemerintah Indonesia akan terus mempertahankan kebijakan di sektor mineral dan batubara (minerba) guna mendukung transformasi Indonesia menjadi ekonomi maju dengan tetap mengutamakan tata kelola yang baik, berdaya saing, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan.

“Indonesia juga berkomitmen untuk terus menerapkan good mining practices serta memperjuangkan kepentingan Indonesia pada sengketa nikel,”tegasnya.

Hal tersebut sebagai wujud pelaksanaan amanat konstitusi dalam memanfaatkan sumber daya alam dan kekayaan bumi nusantara dengan cara yang baik dan berkesinambungan demi kemajuan Indonesia dahulu, sekarang, dan masa yang akan datang. (*)

The post Ini Tanggapan Pemerintah Terkait Gugatan Uni Eropa appeared first on Prokabar.

“Inilah yang dinamakan hilirisasi, industrialisasi dari bahan-bahan mentah yang dimiliki. Ini sudah dimulai, nikel sudah dimulai industrialisasi, sehingga kita setop yang namanya ekspor bahan mentah nikel,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada pelepasan ekspor perdana Isuzu Traga di pabrik PT Isuzu Astra Motor Indonesia, di Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Jawa Barat (Jabar), Kamis (12/12) siang.

Presiden tidak mempermasalahkan adanya gugatan atas kebijakan pemerintah melakukan hilirisasi komoditas-komoditas itu. Kepala Negara mengajak jajaran pemerintah untuk tidak grogi dalam menghadapi gugatan tersebut.

“Ya kita hadapi. Karena memang kita ingin bahan-bahan mentah kita ini ada added valuenya, ada nilai tambahnya,” tegas Presiden seraya menambahkan, kalau ada industri, ada manufaktur, ada hilirisasi maka lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya akan terbuka. “Ini ke situ ,bukan kemana-mana, larinya akan ke situ,” sambungnya.

Karena itu, Presiden Jokowi menegaskan, untuk kepentingan nasional, untuk national interest,apapun yang diprotes negara lain akan dihadapi, tidak perlu ragu.

Menurut Presiden, baru kemarin sore pemerintah merapatkan mengenai ini (digugat WTO, red). Presiden memerintahkan untuk menghadapi, dengan menyiapkan lawyer-lawyer yang paling baik. Sehingga kita bisa memenangkan gugatan itu.

“Jangan kita digugat kita keok, digugat kita keok, karena kita enggak serius menghadirkan lawyer-lawyer yang terbaik yang kita punya,” tutur Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi menganggap biasa gugatan tersebut dalam hidup bernegara. “Digugat ya hadapi. Tapi yang paling penting kita jangan berbelok, baru digugat saja mundur, apaan. Kalau saya nggak, digugat tambah semangat. Tapi ya jangan kalah,” tegasnya. (*/hdp)

The post Pemerintah Digugat WTO, Presiden Siapkan ‘Perlawanan’ appeared first on Prokabar.

“Kita evaluasi selama 2 minggu ini, selama 2 minggu ini kita hentikan, kita cek,” kata Luhut kepada wartawan usai mengikuti rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (30/10).

Menurut Menko Kemaritiman dan Investasi, evaluasi dilakukan karena berdasarkan informasi yang diterima pemerintah telah terjadi penyimpangan terhadap ekspor nikel. Ada kadaernya di atas 1,7, yang kedua dilakukan secara melanggar dari kuota yang didapat, yang ketiga dilakukan bukan orang yang punya smelter, yang keempat mungkin smelternya kemajuannya tidak sesuai dengan apa yang dilaporkan.

Luhut juga menyampaikan, bahwa laporan dari Indonesia dengan laporan dari Tiongkok itu angkanya berbeda, hampir 2 kali lipat. “Jadi berarti terjadi manipulasi dalam jumlah dan dari kadar nikelnya. Jadi negara harus hadir dalam begini. Tadi dalam rapat saya sampaikan tidak boleh kita melakukan itu, itu angkanya besar sekali,” ujarnya.

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan juga menyampaikan, pihaknya akan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk urusan ini dalam rangka pencegahan.

“Jadi oleh karena itu sekarang Kementerian ESDM sedang melakukan penelitian ke beberapa Kapi yang mendirikan atau mendapat izin ekspor karena mendirikan smelter akan diperiksa, benar tidak kemajuan sesuai laporan progress yang diberikan dan benar tidak dia mengekspor kadar yang di bawah 1,7. Nah KPK akan terlibat di sana. Jadi bisa terjadi nanti kalau ditemukan kesalahan akan ada yang ditindak,” tegas Luhut. (*/hdp)

The post Pemerintah Akan Evaluasi Ekspor Biji Nikel, Ini Alasannya appeared first on Prokabar.

“Kita pemegang besar pemain baterai kendaraan listrik, karena cadangan Nikel kita besar,” ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan saat bertemu Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto, Kemarin (29/11).

Menurut dia, keunggulan ini harusnya bisa dimanfaatkan dengan baik oleh industri otomotif untuk produksi kendaraan listrik. Karena tak banyak negara maju yang telah produksi kendaraan listrik mempunyai sumber daya Nikel layaknya di nusantara.

Kondisi saat ini, sebanyak 80 persen persediaan Nikel digunakan sepenuhnya untuk keperluan industri dalam negeri. “Kita jangan jadi market sains dan teknologi. Tidak boleh menjual dignity bangsa ini,” katanya.

Dia melanjutkan, produksi kendaraan listrik tidak sesulit memproduksi kendaraan yang menggunakan bahan bakar minyak. Sumber daya manusia diyakini mampu untuk membuat kendaraan listrik roda dua maupun empat.

“Mobil listrik tidak serumit mobil konvesional,” imbuhnya.

Atas keunggulan yang dimiliki oleh Indonesia, Luhut meminta seluruh pihak untuk mewujudkan industri otomotif listrik. “Kita bikin mobil listrik dong, kan sudah ada baterainya,” imbuhnya.

Menko Maritim optimis, bila menggeloranya industri kendaraan listrik sudah mampu menghasilkan kendaraan yang berkualitas. Maka, sektor otomotif dalam negeri dapat ekspansi hingga tingkat benua Asia dan Afrika.

“Target pemasaran kendaraan listrik kita dari mulai kebutuhan kendaraan dalam negeri, Asia Tenggara, Asia, hingga negara di Benua Afrika,” pungkasnya. (*/hdp)

The post Ini Modal Utama Indonesia Produksi Kendaraan Listrik appeared first on Prokabar.