“237 daerah telah dilakukan penandatanganan NPHD antara KPU dengan Pemda setempat,” tegasnya.

Pramono memaparkan, persoalan yang terjadi karena sebagian besar pemerintah daerah (pemda) telah mematok alokasi anggaran Pilkada untuk KPU setempat pada angka tertentu dengan alasan keterbatasan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

Alokasi anggaran yang sudah ditetapkan, kata Pramono, masih jauh dari kebutuhan minimum untuk Pilkada di daerah-daerah tersebut. Sehingga, ia berharap, apabila dilakukan rasionalisasi maka harus melalui pembicaraan dengan KPU setempat.

Dia menambahkan, permasalahan yang muncul yakni ada beberapa KPU daerah yang mengajukan anggaran pilkada terlalu besar. Terdapat peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan anggaran Pilkada lima tahun sebelumnya.

“KPU telah meminta KPU provinsi melakukan supervisi dan pendampingan terhadap KPU kabupaten/kota dalam hal merencanakan usulan anggaran pilkada. Hal itu memastikan bahwa usulan anggaran segera dirasionalisasi pada angka yang sewajarnya sesuai kebutuhan pokok,” tuturnya.

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Bahtiar mengatakan, ada beberapa alasan Pemda belum menandatangani NPHD.

“Fleksibilitas terkait standar satuan harga, jumlah dan masa kerja tim ad hoc, dan volume atas pelaksanaan suatu kegiatan,” ungkapnya.

Bahtiar menyatakan,  alasan lainnya yakni pihak penyelenggara tidak ingin dikurangi nilai kebutuhan yang diusulkan.

Sedangkan Pemda secara sepihak menetapkan besaran anggaran Pilkada, sementara anggaran Pilkada tidak cukup tersedia dalam APBD.

Pilkada 2020 akan digelar pada 23 September di 270 daerah. (*/hdp)

“Mungkin nanti kita coba toleransi dalam bulan Oktober ini semoga bisa muncul penandatanganan NPHD-NPHD lain,” kata Komisioner KPU RI Ilham Saputra, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (3/10).

Menurut Ilham, pihaknya telah melakukan pertemuan dengan pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), untuk berkoordinasi mencari solusi bagi daerah yang belum menandatangani NPHD.

Ilham menyebutkan, Kemendagri akan mengundang seluruh KPU, Bawaslu, dan pemerintah daerah  yang menyelenggarakan Pilkada 2020.

Dia menegaskan, pertemuan itu direncanakan  pada Senin (7/10), untuk bertukar informasi terutama bagi daerah yang bisa melakukan penandatanganan NPHD sesuai jadwal yang ditentukan.

Dia mengharapkan dari pertemuan itu dapat mencari solusi, bagi daerah yang belum menandatangani NPHD.

“Kita mencari apa sebetulnya persoalan-persoalan yang muncul, kenapa NPHD ini tertunda misalnya saja ada harga satuan yang belum sama,” paparnya.

Dia menambahkan,  setiap pemerintah provinsi, kabupaten/kota wajib menyediakan anggaran pilkada tersebut.

“Artinya bagaimana kemudian besarannya disesuaikan ya. Senin depan itu akan kita lakukan jadi nanti langsung, kemudian hasil pertemuan-pertemuan tersebut dibuat kesepakatannya kemudian diparaf harus segera diselesaikan,” tuturnya.

Sebelumnya, Kemendagri akan melakukan supervisi NPHD bagi daerah yang akan menggelar Pilkada 2020. (*/hdp)