Bantuan yang disalurkan anggota Komisi VI DPR-RI diterima langsung Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni didampingi Perwakilan Angkasa Pura II, beserta anggota DPRD Padang Pariaman dan Direktur RSUD Padang Pariaman dr. Lismawati Rasyid M biomed Sp.PA.

Bantuan tersebut terdiri dari APD lengkap disalurkan untuk RSUD Padang Pariaman, kemudian untuk masyarakat berupa westafel, hand sanitizer dan masker kain

Program tersebut ialah program insidentil sinergi BUMN dalam hal ini PT.Angkasa Pura II dengan komisi VI DPR-RI untuk membantu masyarakat dalam mengurangi penyebaran wabah covid-19.

Ny. Nevi Zuairina mengatakan bantuan ini adalah upaya kita untuk membantu mengurangi dampak dan wabah penularan covid-19.

” Yang kita bagikan seperti masker merupakan produk-produk UMKM yang ada dalam wilayah Sumatera Barat yang secara merata kita bagi-bagi dalam pembuatannya dalam wilayah Sumbar,” ulas istri Gubernur Sumbar itu.

Dalam penanggulangan dampak sosial COVID-19 ini pihaknya tidak hanya membagikan ini ke dapil nya saja, namun seluruh dapil secara merata disalurkan bantuan ini.

Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni pada kesempatan itu mengucapkan terimakasih atas bantuan yang disalurkan di Kabupaten Padang Pariaman

” Semoga bantuan ini bermanfaat bagi masyarakat maupun tenaga kesehatan untuk melindungi diri dari penularan COVID-19 yang akhir-akhir ini sangat memperihatinkan di Propinsi Sumatera Barat,” ulas Ali Mukhni.

Pada hari hari yang sama, setelah menyerahkan APD ke Kabupaten Padang Pariaman, Legislator asal Sumatera Barat II, Ny. Nevi Zuairina yang merupakan istri dari Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, salurkan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) ke Kota Pariaman, Kamis (21/5/2020).

Program tersebut ialah program insidentil sinergi BUMN dalam hal ini PLN melalui PLN Cabang Pariaman dengan komisi VI DPR-RI untuk membantu masyarakat dalam mengurangi penyebaran wabah covid-19.

Bantuan yang disalurkan tersebut berupa masker kain 4.000 pcs, 4 pompa disinfectant, cairan disinfectant sebanyak 200 liter, 2 wastafel portable yang diserahkan Ny. Nevi Zuairina secara simbolis kepada Walikota Pariaman Genius Umar di Halaman Masjid Raya Kampuang Apa, Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman.

Disela-sela kegiatan tersebut, Ny. Nevi Zuairina ungkapkan bantuan ini adalah upaya kita untuk membantu mengurangi dampak dan wabah penularan covid-19.

” Adapun yang kita bagikan seperti masker merupakan produk-produk UMKM yang ada dalam wilayah Sumatera Barat yang secara merata kita bagi-bagi dalam pembuatannya dalam wilayah Sumbar,” imbuh Ny. Nevi.

Dalam masalah sosial ini, lanjut Ny. Nevi, kita tidak hanya membagikan ini ke dapil nya saja, namun seluruh dapil secara merata disalurkan bantuan ini.

“Bantuan ini nanti akan dibagikan dan didistribusikan kepada masyarakat Kota Pariaman, untuk pompa disinfectant agar ditempatkan di lokasi-lokasi sarana umum. Semoga ini bermanfaat dan berdaya guna bagi masyarakat Kota Pariaman,” singkat Ny. Nevi.

Sementara itu, Walikota Pariaman Genius Umar, yang hadir dilokasi didampingi Ketua TP-PKK Ny. Lucy Genius, ucapkan terimakasih atas disalurkannya bantuan ini ke Kota Pariaman.

” Semoga, bantuan ini bernilai manfaat bagi kita semua, dan dapat melindungi diri kita dari penularan dan penyebaran wabah covid-19 dan secepatnya wabah ini segera berakhir,” imbuh Genius kepada Ny. Nevi.

Penyerahan Bantuan juga dihadiri oleh Satgas BUMN selaku mitra kerja Anggota DPR RI komisi VI. Hadir pada acara penyerahan tersebut di antaranya Manager PLN Cabang Pariaman Bayu Satryawan, Kepala Koperindagkop dan Ukm Kota Pariaman Gusniyetti Zaunit, Kadis. Kominfo Hendri, Camat Pariaman Selatan Suryadi, Camat Pariaman Tengah Fery Ferdian, Kepala Desa Kampuang Apa Dodi Susandra beserta perangkat.

“Saya mengharapkan, untuk kedepannya, satgas BUMN semakin bekerja cepat dan tepat sasaran menangani pandemi covid 19. Karena Cepat, tepat sasaran dan tepat guna akan menjadi efisiensi dan efektifitas kerja yang berdampak baik bagi masyarakat keseluruhan”, tutup Nevi Zuairina.(rls)

The post Nevi Zuarina Serahkan APD ke Dua Daerah Ini appeared first on Prokabar.

RDPU virtual Komisi VI DPR-RI dengan PT XL Axiata dan PT Indosat, menyorot Pembahasan kondisi aktual terkait dampak Covid 19.

Hj Nevi Zuairina dari Fraksi PKS di RDPU meminta perusahaan penyedia layanan komunikasi seluler fokus berkontribusi memudahkan sektor pendidikan.

“Perusahaan penyedia layanan seluler harus memastikan jaringn internetnya tidak lelet dan bisa berikan kuota murah kalau bisa gratis, saat pandemi di mana semua siswa dipindahkan belajar ke rumah, jangan ambil untung dalam kesulitan,”ujar Nevi Zuairina.

Termasuk kata Nevi bagaimana penyedia jaringan internet seperti Telkomsel, XL dan Indosat memberikan kemudahan market dan transaksi online kepada pelaku UMKM.

“UMKM menjerit akses dari dampak penanganan Covid-19, mereka mau masuk ke pasar online dan bertransaksi online mestinya development program di Telkomsel, Indosat dan XL buat aplikasi mudah dan simple untuk market online UMKM ini,”ujar Politisi Perempuan PKS dari daerah Pemilihan Sumbar II Pemilu 2019 lalu.

Nevi di RDPU Komisi VI DPR RI hari ini mengingatkan direksi perusahaan agar memberikan pelayanan maksimal di masa pandemi covid 19.

“Berikan layanan paripurna sebagai bentuk ikut menyukseskan stay at home dan work from home yang dianjurkan pemerintah dan WHO untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19,”ujar istri Gubernur Sumbar Irwan Prayitno ini.

Hj Nevi Zuarina berharap, XL dan Indosat juga berandil kurangi Blank Spot (area tanpa sinyal) yang masih banyak di daerah-daerah.

“Saya sangat apresiasi perusahaan-perusahaan yang memberi sumbangan pada negara mencapai Rp 4 Triliun tiap tahunnya. Ini menunjukkan betapa besarnya keuntungan sektor telekomunikasi selular ini karena hampir seluruh rakyat Indonesia tidak lepas dari gawai”, ujar Nevi.

Politisi PKS ini masih di RDPU mengatakan sekarang dapat dipastikan, penggunaan layanan data internet semakin melonjak pada tingkat retail individu. Sehingga tingkat keamanan data pelanggan harus menjadi sangat prioritas.

“Jangan sampai ada data pelanggan yang bocor sehingga dipergunakan oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab.
Apalagi sekarang komunikasi telepon genggam sebagai alat verifikasi berbagai transaksi keuangan. Selain itu, pendeknya masa aktif kartu chip prabayar sering menjadi keluhan. Idealnya masa aktif kartu selular adalah satu tahun sehingga pelanggan akan mengontrol alat komunikasinya berdasarkan pulsa yang dimiliki,”ujar Nevi.

Tapi secara kerjasama perusahaan dengan perusahaan, lanjutnya, akan mengalami gangguan. Ia menyayangkan, pada perolehan pendapatan yang naik pada segmen selular tapi masih mengalami kerugian akibat nilai tukar mata uang.

Di tengah serba kesulitan sebagian besar dunia usaha, Nevi meminta sesuai dengan keputusan rapat Komisi VI, agar XL dan Indosat dapat terus bekerjasama dengan pemerintah mensosialisasikan penerapan protokol kesehatan.

“Karena komunikasi selular ini sebaran infonya bukan saja masuk rumah-rumah, melainkan langsung masuk kantong atau kamar pemegang telepon genggam,”ujarnya.

Nevi Zuairina juga menekankan kerja sama aktif dengan kemenkominfo membendung berita hoax menjadi efektif ketika perusahaan selular menjadi garda depan.

“Banyak aspirasi dari masyarakat, terutama menjelang dan pelaksanaan idul fitri, apalagi bersamaan dengan wabah covid-19, agar jaringan selular masuk hingga pelosok-pelosok. Untuk itu sangat penting infrastruktur komunikasi seperti satelit dan tower dapat menjangkau daerah terluar Indonesia dalam keadaan baik sinyalnya. Kawasan 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar) merupakan indikator meratanya jaringan selular sehingga memudahkan standarisasi pendidikan yang dilakukan dari rumah”, ujar Nevi.

Dan ini yang perlu dan penting kata Nevi Zuarina mengingatkan perusahaan selular untuk tetap memperhatikn dan membayarkan hak-hak karyawan sesuakit apapun dampak pandemi ini.

“Itu keputusan rapat ya, tetap memperhatikan hak-hak karyawan. Perusahaan selular adalah jenis usaha yang berpotensi meningkatkan keuntungan di tengah wabah ini. Karena pola transportasi perpindahan logistik harus dilalui melalui intensifnya komunikasi. Dengan potensi peningkatan usaha sektor komunikasi ini, diharapkan tidak ada karyawan yang di PHK, dan bahkan bila perlu ada peningkatan tunjangan,”ujar Nevi.

Selain itu, perusahaan selular seperti XL dan Indosat kata Nevi mesti memberi kontribusi kepada rakyat Indonesia. Selain dari jenis usaha langsung maupun CSR.

“Insya Allah mampu memberikan keringanan kepada masyarakat menjalani kehidupan di tengah wabah ini”, tutup Nevi Zuairina.(rls)

The post Nevi Zuairina : Perusahaan Seluler Jangan Hanya Kejar Untung di Tengah Pandemi appeared first on Prokabar.

”Alhamdulillah yang 15 ton beras April sudah tersalurkan ke masyarakat yang membutuhkan. Mei ini Insya Allah kepedulian untuk ringankan beban hidup warga, ibu lakukan lagi,”ujar Nevi Zuairina kepada media di Padang, Senin (11/5).

Legislator asal Daerah Pemilihan Sumatera Barat II ini meneruskan aksinya menyumbangkan beras dan ribuan tray telur kepada masyarakat Sumatera Barat.

Isi paket bantuannya masih tetap sama yakni berbagai sembako termasuk gula pasir, minyak goreng, Susu Siap minum, Nasi Kotak siap santap dan mie instan.

“Kini paket bantuan yang sudah ibu dan tim relawan PKS peduli warga terdampak Covid-19, sampaikan ke masyarakat totalnya sudah mencapai 9.000 paket. Totalnya hingga saat ini 20 ton beras dan 2.000 lapik: tray telor sudah disebarkan. Mudah-mudahan 9.000 keluarga lagi dapat menerima manfaat untuk mengurangi dampak wabah covid-19,”ujar Nevi.

Anggota DPR yang duduk di Komisi VI ini menjelaskan, bahwa bantuan dibagi ke berbagai kota kabupaten di Sumatera Barat. Sebanyak-banyaknya wilayah terjangkau dengan kriteria yang memang layak menerima bantuan menjadi prioritas, bukan saja berdasar daerah pemilihan saja. Misalnya daerah Padang maupun di Pesisir Selatan bukan wilayah dapil II, tapi tim Hj Nevi tetap membagikan paket sembako ke wilayah tersebut.

“Dampak wabah covid-19 ini tidak mengenal orang dan wilayah. Semua terdampak, mulai dampak kesehatan, pendidikan hingga ekonomi. Mulai dari anak kecil hingga dewasa, tidak mengenal status sosial atau jabatan. Untuk itu, team ibu yang tadinya hanya berjibaku di Dapil II Sumbar, telah ibu perlebar menjangkau seluruh wilayah Sumbar sebanyak 19 kabupaten kota. Memang belum semua, tapi akan bertahap,” jelas Nevi.

Beli lagi Produk UMKM

Politisi PKS, istri Gubernur Sumbar Irwan Prayitno ini selain bagi Beras, telur dan minyak di saat pandemi ini, juga melanjutkan aksinya bantu UMKM.

Hj. Nevi kembali mempertahankan aksi beli/menyerap produksi UMKM berupa mukena.

Mukena ini dapat diperuntukkan bagi kaum ibu-ibu nantinya sehingga dapat digunakan sebagai alat pelaksanaan sholat Iedul Fitri.

“Kualitas produk UMKM ini sangat bagus namun pada kondisi wabah, yang membeli sangat sedikit karena kemampuan daya beli masayarakat menurun,”ujar Nevi.

Nevi mengatakan juga sampai Mei 2020, tingkat pengangguran semakin bertambah.

“Dan biasanya, tingkat kemiskinan secara total negara kita akan menunjukkan hal sama, meningkat juga. Masyarakat Indonesia, kini telah merubah prioritas konsumsi untuk mempertahankan hidupnya dengan mengarahkan anggaran rumah tangga untuk membeli produk pangan,”ujar Nevi.

Dilain pihak, kata Nevi Zuairina banyak para pekerja terancam tidak mendapat THR bahkan tidak mendapat penghasilan. Ini berlaku bagi para pegawai kantoran atau lapangan maupun para pengusaha mikro atau kecil.

“Ibu membeli Songket dan mukena produksi UMKM yang sangat terdampak wabah. Selain untuk membantu UMKM, juga mudah-mudahan akan menjadi pengganti THR bagi penduduk Sumbar yang sangat terdampak secara ekonomi. Produk ini selain dapat mempertahankan kelangsungan aktivitas UMKM tetap beroperasi, juga sekaligus produknya dapat disalurkan selain untuk warga yang sangat kekurangan juga untuk kebutuhan tim sukses yang mayoritas ibu-ibu aktivis”, tutup Nevi Zuairina.(rls)

The post Lagi, Hj Nevi Zuairina Berbagi Sembako dan Beli Produk UMKM appeared first on Prokabar.

Politisi Perempuan Nasional Partai Keadialan Sejahtera (PKS) tidak pakem dengan jargon tugas DPR RI yang tiga fungsi DPR RI, yakni legislasi, controlling serta budjetting saja.

“Tiga fungsi wakil rakyat Itu tugas dan kewenangan pasti yang diberikan konstitusi kepada setiap anggota DPR RI. Tapi di luar itu, ibu menangkap aspirasi di daerah pemilihan Sumbar 2, yakni soal pemberdayaan industri kecil dan menengah (IKM),”ujar Nevi Zuairina berdialog virtual dengan media di Sumbar, Selasa 28/4.

Menurut Nevi, anak muda Sumbar itu punya jiwa lahiriah yakni berusaha, tapi kalau tidak diberdayakan mereka akan jadi anak muda pasrah dan bisa tergilas oleh modernisasi zaman.

“Ibu putar otak bagaimana merealisasi semangat berwiusaha anak milenial Sumbar itu, kebetulan ibu di Komisi VI DPR RI dan satu dari banyak mitra kerja Kementerian Perindutrian, ibu tahulah di situ ada anggaran pemberdayaan, eee Kementerian Perindustrian satu pandangan dan siap bekerjasama membangkitkan anak milenial Sumbar menjadi wirausahawan atau bahkan pengusaha,”ujar Nevi.

Jadilah sebelum Pandemi Global Coronavirus, di sela tugas pokok, Nevi Zuairina melakukan road show motivation ke berbagai daerah di Sumbar dengan tajuk Bimbingan Teknis (Bimtek) Wirausaha Baru IKM di Sumbar.

“Alhamdulillah para calon wirausaha baru itu antusias mengikuti bimbingan teknis, baru empat seri dilakukan, sejak Pandemi stop dulu karena mematuhi protokol kesehatan,”ujar Nevi Zuairina.

Ada enam kali sesi BIMTEK Wirausaha sebelum wabah Coronavoris melanda Indonesi, masing IKM kata Nevi Zuairina membantu danan modla awal Rp 5 juta per IKM

Sampai hari ini kata Nevi, dia masih terbayang semangat mereka peserta, setiap selesai BIMTEK Wirausaha, ‘Sumbar Rancak’, ‘Pasaman Hebat’ atau ‘Agam Madani Oke’ dan banyak jargon yang peserta koar-kan menunjukan semangat mereka.

“Semoga pandemi Coronavirus segera berakhir, dan pemberdayaan IKM  Insya Allah lanjut lagi, selagi masih masa Covid-19 apalagi Sumbar berstatus PSBB, ibu berharap masyarakat displin dan patuh dengan ajakan pemerintah. Jangan Mudik Sayangi sanak saudara di kampung, jaga jarak, tetap di rumah dan tetap di rumah saja,”ujar istri Gubernur Sumbar Irwan Prayitno ini berharap.

Anggota DPR RI Nevi Zuairina menggandeng Kementerian Perindustrian
melakukan Bimtek Wirausaha di berbagai kota dan kabupaten di Sumbar, seperti BIMTEK Wirausaha IKM minuman tradisional, Wirausaha service HP sampai Bimtek IKM Perbengkelan Roda Dua, BIMTEK Pembuatan Minyak Asturi dan BIMTEK Wirausaha IKM makanan ringan sampai industri kecil busana muslim. (rls)

The post Sebelum Pandemi, Nevi Motivasi Wirausaha Milenial Sumbar appeared first on Prokabar.

“Kita harus merawat dan menjaga bangsa ini dari berbagai ancaman, salah satu caranya adalah memahami jati diri bangsa yang termaktub dalam empat pilar kebangsaan tersebut,” jelas Nevi dihadapan 150 an peserta.

Selain Nevi, juga hadir Walikota Payakumbuh Riza Falepi, sebagai narasumber. Riza menyebut tantangan ke depan semakin berat, apalagi tidak ada batas komunikasi dan interaksi di era 4.0.

“Pemimpin ke depan harus mampu menjawab tantangan ke depan, kita sudah masuk di era industri 4.0 semuanya telah berubah,” kata Riza Falepi.

Dalam sosialisasi tersebut, peserta meminta pemerintah untuk mendorong kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam bidang ekonomi.(rls)

The post Nevi Zuairina : Empat Pilar Kebangsaan Harus Dirawat dan Dijaga appeared first on Prokabar.

RDP Komisi VI DPR RI Dengan BUMN Bidang Konstruksi, Sarana Dan Prasarana yang dihadiri oleh direksi PT Hutama Karya (PERSERO), PT Wijaya Karya (PERSERO) Tbk, PT Waskita Karya (PERSERO) Tbk, PT Pembangunan  Perumahan (PERSERO), dan PT Adhi Karya (PERSERO) Tbk ini digunakan oleh Nevi untuk mempertanyakan proses pembentukan Holding BUMN infrastruktur dengan PT Hutama Karya (Persero) sebagai induk. Kabar terakhir yang tersiar semua proses telah berada di Kementerian Sekretariat Negara dan tinggal menunggu keputusan Presiden.

“Sebagai konsekuensi yang sudah dipahami bersama, salah satu dampak dari pembentukan holding infrastruktur adalah anggota holding tidak bisa mengikuti tender proyek infrastruktur. Karena hukumnya, setiap proyek yang dilelang hanya satu BUMN saja yang bisa ikut. Itupun melalui penugasan dari induk holdingnnya”, tukas Legislator Sumatera Barat II ini.

Politisi PKS ini menjelaskan bahwa pada periode pertama pemerintahan Jokowi, pemerintah sangat gencar menyiapkan pembentukan holding BUMN dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016. Salah satu holding BUMN yang direncana pemerintahan Jokowi periode pertama adalah Holding BUMN Karya/infrastruktur, dari enam perusahaan dengan PT Hutama Karya (Persero) sebagai pemimpinnya, yang terdiri dari PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Yodya Karya (Persero), dan PT Indra Karya (Persero).

Namun pada periode kedua, lanjut Nevi, pemerintahan Jokowi mensinyalkan untuk membatalkan rencana tersebut. Salah satu alasannya adalah jika holding BUMN karya terbentuk keikutsertaan perusahaan BUMN dalam menggarap proyek pemerintah menjadi terbatas, karena hanya induk dari holding yang kelak bisa ikut tender proyek pemerintah.

“Dampak positif pembangunan infrastruktur yang digenjot pemerintah bagi pertumbuhan ekonomi selama infrastruktur itu dibangun belum terasa hingga saat ini. Pertumbuhan Ekonomi tidak beranjak di angka sekitar 5%”, tukas Nevi.

Fraksi PKS, lanjut Nevi, meminta pemerintah agar dalam proses pembangunan infrastruktur yang dilakukan bisa memberikan dampak positif ke bawah (trickle down effecf). Pembangun infrastruktur yang telah dilakukan selama ini kurang pas, karena proyek lebih banyak dikuasai kontraktor besar alias Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan juga lebih ke padat modal daripada padat karya sehingga tidak dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal.

“Saya meminta pemerintah untuk melihat kemampuan keuangan negara dalam pembangunan infrastruktur. Meskipun infrastruktur bermanfaat dalam jangka panjang, sebaiknya pemerintah mengukur kembali kemampuan anggaran agar tidak terus berhutang untuk pembangunan infrastruktur yang berisiko menimbulkan masalah lainnya”, tutup Nevi Zuairina.(rls)

The post Nevi Zuairina : BUMN Infrastruktur Jangan Sampai Mengganggu Keuangan Negara appeared first on Prokabar.