KKP menyita ikan tersebut lantaran masuk dalam ikan dilindungi.

Ikan tersebut tercantum dalam Appendix II The Covention On International Trade in Endagered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) atau nyaris punah.

Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan BKIPM, rina, menceritakan petugas menerima informasi pengiriman ikan Hiu tanpa dokumen dari Natuna, Kepulauan Riau.

BKIPM mendapatkan informasi tersebut pada Minggu, 21 Maret 2021 sekitar pukul 09.15 WIB.

Baca Juga:

• Pasca Insiden Tiga Mahasiswa, Polisi Tutup Sementara Pemandian Lubuk Hitam
• Ratusan Pemanah Nasional Ikuti Kejuaran Panahan di Padang
• Komisi Informasi Sebar Virus Keterbukaan ke PTS Wilayah X

“Pelaku mengirim komoditas ikan ini mengunakan kapal laut,  petugas memperkirakan kapal ini bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok pada Minggu pukul 19.00 WIB,” kata Rina dalam rilisnya pada Prokabar.com, Sabtu (27/3).

Rina melanjutkan kapal tersebut baru bersandari pada Senin, 22 Maret 2021, pukul 15.15 WI di Pelabuhan Tanjung Priok.

Di dalam kapal terdapat data muatan berupa ikan Hiu beku.

Petugas langsung memverifikasi dokumen dan menemukan sertifikat kesehatan ikan dan mutu hasil perikanan domestik bernomor P/KI-D2/25 2/3/2021/000171/

Sertifikat tersebut berasal dari BKIPM Tanjungpinang Wilayah Kerja Natuna pada 15 Maret 2021.

Jenis komoditas dalam sertifikat tersebut adalah Hiu Cucut 1000 kilogram, dan ikan Jahan 9000 kilogram.

Setelah pemeriksaan ternyata ada 4.167,59 kilogram yang teridentifikasi 4 jenis Hiu (374,15 kilogram) yang termasuk dalam Appendix II CITES atau peredarannya sudah teratur dengan kuota.

Pengamanan Komoditas Ikan Hiu

Komoditas Hiu tersebut di antaranya lima Hiu Sutra sebanyak 5 ekor dengan berat 23,6 kilogram.

Kemudian 29 Hiu Martil (1771,1 kilogram), Pari Kikir tiga ekor (78,90 kilogram), dan Pari Long Bun sebanyak 6 ekor seberat 94,55 kilogram.

“Setelah kita dalami ternyata komoditas ini tidak memiliki dokumen dari PSPL setempat,” kata Rina.

Petugas BKIPM Jakarta II sudah menyegel dan menahan kontainer pengangkut ke Muara Angke.

Baca Juga Milenialisme.com

• PPFI: Insan Film Harus Ikut Tekan Angka Covid-19
• PPFI Dukung Pemerintah Prioritaskan Vaksinasi Insan Film
• SIPD dan Alur Komunikasi Pembangunan di Sumatra Barat

“Untuk Hiu yang tidak termasuk Apendix II CITES ataupun terlindungi, petugas menahan melakukan penahanan sementara.”

“Petugas BKIPM juga memberikan kesempatan pada pelaku untuk melengkapi dokumen selama tiga hari,” lanjut Rina

Selain empat jenis Hiu dan Pari yang termasuk dalam Appendix II CITES, petugas juga menemukan ikan Pari y dari jenis Pari Sungai Raksasa.

Status ikan tersebut termasuk biota yang dilindungi.

Namun, kepastian jenis ikan tersebut masih menunggu konfirmasi uji tes DNA.

Tiga Status Ikan Hiu dan Pari

Sebagai informasi ada tiga status ikan Hiu atau Pari.

Pertama, Jika aparat menemukan komuditas ini dalam lalulitas, maka petugas akan melakukan uji DNA.

Kedua, Appendix II CITES, peredarannya harus sesuai kuota dari pemerintah.

Ketiga, yang tidak dilindungi harus menyertakan dokumen karantina jika hendak masuk dalam lalulintas.

The post KKP Amankan Kapal Pembawa Ikan Beku Ilegal appeared first on Prokabar.

Penenggelaman kapal itu setelah adanya putusan pengadilan.

KKP bersama Kejaksaan Agung bersama melakukan penenggelaman terhadap enam unit kapal tersebut.

Keenam kapal Malaysia itu adalah KM SLFA 5070, KM PKFA 7435, KM PKFA 9595, KM PKFB 1845, KM SLFA 5177, dan KM SLFA 5227.

Baca Berita Terkait

Kapal Pencuri Ikan dari Malaysia Ditenggelamkan

Petugas penjaga wilayah kelautan menangkap keenam kapal tersebut pada tahun 2020.

Sekretaris Jenderal KKP Antam Novambar menegaskan penenggelaman kapal Malaysia ini bentuk efek jera pada pencuri ikan di Laut Indonesia.

https://twitter.com/i/status/1372875698734465028

“Penenggelaman kapal berbendera Malaysia sudah sesuai dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,” kata Antam Novambar.

KKP menegaskan tidak ada ampun bagi kapal pencuri ikan di laut Indonesia.

Kepala Kejaksaan Negeri Belawan Ikeu Bachtiar menjelaskan kapal tersebut dibakar sebelum penenggelaman oleh aparat.

Baca Juga Milenialisme.com

• Kosmetik Mahal, Perhatikan Tips Cantik Ini
• Generasi Z Indonesia dalam Ancaman Serius
• Atasi Permasalahan Remaja, BKKBN Kembangkan Program GenRe

Bachtiar berharap dengan mengeksekusi keenam kapal ini tidak ada lagi yang mau mencuri ikan di laut Indonesia.

“Proses eksekusi ini adalah tahap akhir dari proses hukum yang sudah berjalan,” ungkap Ikeu.

Pemusnahan kapal pelaku pencurian ikan ini masih berlanjut di beberapa lokasi.

Di Natuna sebanyak 10 kapal, kemudian di Pontianak 4 kapal, lalu Sebatik Nunukan satu kapal, Bitung 1 kapal, Merauke 3 kapal dan Batam 1 kapal.

Dari seluruh lokasi tersebut, KKP akan melakukan penenggelaman.

The post Video Detik-detik Penenggelaman 6 Kapal Malaysia appeared first on Prokabar.

“Yang perlu kita imbau adalah kita tidak perlu terlalu cemas dengan masuknya warga negara Indonesia dari Wuhan, China karena pembatasan daripada gerak teman-teman yang berada di Natuna untuk supaya tidak terjadi penyebaran penyakit tentunya,” ujar Direktur P2PML Kemenkes dr. Wiendra Waworuntu, Selasa (4/2.

Wiendra mengatakan bahwa 238 WNI itu perlu diobservasi selama 14 hari, artinya kalau mereka selama 14 hari sudah selesai dan dinyatakan sehat, maka mereka boleh kembali kepada keluarganya masing-masing.

“Kalau kita melihat sekarang mereka dalam keadaan sehat, dan mereka itu adalah saudara kita yang kalau sakit tentu kita juga akan resah. Artinya di sinilah negara hadir untuk membantu warga negaranya,” katanya.

Menurut Wiendra, keresahan yang dialami masyarakat Natuna ketika mendapati kabar masuknya 238 WNI dari Wuhan, China kemungkinan akibat penyampaian yang kurang baik kepada masyarakat ataupun juga karena persepsi dari masyarakat yang belum siap.

Sebelumnya ratusan masyarakat memilih meninggalkan Ranai, Natuna, Kepulauan Riau sehari setelah Pemerintah Pusat mengevakuasi 238 WNI dari Wuhan, China ke daerah tersebut.

Masyarakat punya alasan kuat meninggalkan Ibu kota Natuna itu. Mereka khawatir ke 238 WNI tersebut terbawa wabah virus corona dari tempat asalnya di Kota Wuhan, China.

Kemudian terbitnya Surat Edaran Pemkab Natuna yang meliburkan seluruh kegiatan belajar dan mengajar di sekolah terhitung sejak tanggal 3 Februari sampai 17 Februari 2020, juga menjadi alasan warga ramai-ramai kembali ke daerah asal atau sekadar mengungsi.

Kendati belakangan turun Surat Edaran dari Kementerian Dalam Negeri yang meminta Pemkab Natuna mencabut edaran tersebut dan tetap melaksanakan aktivitas belajar dan mengajar di sekolah. Menurut Herman, warga tetap bersikeras meliburkan anak-anak mereka, terutama para ibu-ibu.(*/mbb)

The post 238 WNI Dari Wuhan di Natuna, Kemenkes : Tak Pelu Cemas, Mereka Sehat appeared first on Prokabar.

Bogor, Prokabar — Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan apresiasi kepada kementerian/lembaga yang telah membantu kepulangan warga negara Indonesia dari Wuhan serta berterima kasih kepada penduduk Natuna atas penerimaan ‘lampu hijau’ yang telah diberikan.

“Saya sangat mengapresiasi, saya sangat menghargai apa yang sudah dilakukan oleh kerja tim bersama Kementerian Luar Negeri, TNI, Polri, Kementerian Kesehatan, BNPB, Menko PMK yang mengoordinir ini,” ujar Presiden Jokowi usai meninjau lokasi longsor di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Senin (3/2).

Kepala Negara menyampaikan bahwa apresiasi yang diberikan karena keputusan kemarin yang sudah dilakukan sehingga evakuasi dalam waktu yang sangat singkat bisa dilakukan dengan baik, yaitu membawa WNI dari Provinsi Hubei, Kota Wuhan, dibawa kembali ke Tanah Air.

“Saya mengapreasi itu. Saya juga berterima kasih kepada masyarakat Natuna yang juga sudah memberikan lampu hijau karena ini adalah saudara-saudara kita sendiri,” tambah Presiden.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi mengakui bahwa ada beberapa alternatif untuk penempatan sementara warga negara Indonesia (WNI) dari Wuhan seperti Morotai dan Biak misalnya namun pemilihan Natuna utamanya karena kesiapan bandara dan tim kesehatan.

“Kita memang memerlukan, untuk turun itu memerlukan landasan, memerlukan runwaysehingga pesawat bisa turun. Tidak semua pulau bisa dipakai,” tutur Presiden.

Lebih lanjut, Presiden sampaikan bahwa pemerintah juga mengukur tingkat kesiapan dari tim kesehatan yang ada di situ, sehingga keputusan dari tim adalah di Natuna.

“Saya kira kita memerlukan kebesaran hati seluruh masyarakat Indonesia, apapun mereka adalah saudara-saudara kita, ya,” tambah Presiden.

Sebanyak dua ratus empat puluh tiga (WNI dari Wuhan) itu, lanjut Presiden, adalah sehat tetapi dalam protokol kesehatan itu diperlukan yang namanya tahapan-tahapan sebelum dikembalikan ke keluarga.

“Tahapan observasi sehingga betul-betul dinyatakan mereka clean (bersih) sehingga bisa kembali ke keluarganya masing-masing. Itu adalah protokol kesehatan yang harus kita ikuti,” pungkas Presiden di akhir wawancara.(*)

The post Terkait Evakuasi WNI, Presiden Sampaikan Terima Kasih untuk Warga Natuna appeared first on Prokabar.

Oleh sebab itu, warga diminta tidak perlu khawatir terhadap hal-hal yang tidak diinginkan terkait observasi tersebut.

“Lokasinya jauh dari penduduk, di dalam pangkalan militer jadi warga di sini tidak perlu khawatir,” kata Kepala BNPB Doni Monardo dalam keterangan resminya, Senin (3/2).

Doni pun menjamin bahwa selama proses observasi tidak ada kerugian bagi warga Natuna dan tidak ada kerusakan atau pencemaran lingkungan di Natuna.

Tempat observasi para WNI di RSA Natuna, Hanggar Lanud Raden Sadjad Natuna, Kepulauan Riau memiliki kapasitas 300 orang dengan fasilitas sesuai standar dan mengutamakan kesehatan, keamanan serta kenyamanan.

Observasi tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa WNI yang dijemput dari Tiongkok dalam keadaan sehat sebelum dapat kembali ke keluarganya masing-masing.

Dalam proses observasi selama kurang lebih dua pekan, para WNI yang mayoritas merupakan mahasiswa tersebut akan dipantau kesehatannya oleh tim dari Kementerian Kesehatan RI.

Mereka tidak diperbolehkan keluar dari area selama observasi berlangsung. Selain itu, mereka juga akan dijaga oleh militer selama 24 jam penuh untuk keamanan.

Sebelumnya, 238 WNI di Wuhan dievakusi dengan menggunakan Pesawat Batik Air dan mendarat di Bandara Hang Nadim Batam, Kepulauan Riau.

Setelah tiba di Batam, ratusan WNI ini dibawa menggunakan tiga pesawat yakni Hercules C130, Boeing 737-400 dan satu pesawat milik TNI AU dan mendarat di Pangkalan Udara Raden Sajad, Natuna, Kepulauan Riau, Minggu (2/2).

WNI yang dievakuasi dari Tiongkok tersebut dalam keadaan sehat dan tidak terjangkit virus Corona.

Operasi pemulangan WNI dilakukan sesuai arahan Presiden Joko Widodo yang memerintahkan agar hal tersebut dilakukan kurang dari 24 jam dalam kondisi yang baik dan aman terkendali. (*)

The post Lokasi Obeservasi WNI di Natuna Jauh dari Pemukiman Penduduk appeared first on Prokabar.

Berdasarkan kondisi tersebut, Aksi Cepat Tanggap (ACT) menyatakan sikap dalam sebuah “Aksi Bela Indonesia, Bersama Jaga Natuna” yang diselenggarakan pada Senin (13/1) sebagai bentuk konkret patriotisme dan nasionalisme.

Dalam acara konferensi pers ini, ACT akan mengirimkan bantuan sebesar 1.000 ton logistik kepada semua masyarakat dan pihak TNI beserta aparat yang bertugas di Natuna.

Ahyudin selaku Ketua Dewan Pembina ACT menyatakan, sebagai anak bangsa yang mencintai negara ini, sudah sepatutnya masyarakat Indonesia menunjukkan sikapnya. “Kita harus tunjukkan kepada dunia bahwa tidak ada satu pun warga Indonesia ini yang tidak bersiap untuk menjadi tentara.  Kita harus siap membela negara dari gangguan negara lain, seperti Cina. Kita harus selalu berada di belakang mendukung pertahanan negara, TNI, dan aparat-aparat negara lain. Kondisi ini merupakan momentum terbaik untuk memupuk persatuan di antara bangsa kita. Tidak boleh lagi negeri ini terjajah oleh negara lain lagi. ACT adalah anak bangsa, maka kami berperan dan harus membantu melalui program-program kami untuk membawa semangat patriotisme ke semua elemen bangsa. Bangsa ini adalah bangsa besar, tidak ada alasan tidak tampil di depan. Kami keluarga besar ACT dan keluarga Masyarakat Relawan Indonesia (MRI), mengajak semua elemen bangsa untuk membuktikan rasa patriotisme dan  melakukan yang terbaik di garda depan,” ungkapnya.

Di sisi lain, Natuna menyandang predikat yang sangat berat, yaitu sebagai pulau terdepan Indonesia. Penghasilan yang minim dan tak menentu, sebagian penduduk di Natuna hidup di garis kemiskinan. Padahal pulau ini memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah dari laut. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan katadata.co.id, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Natuna, mengalami fluktuasi namun cenderung mengalami peningkatan. Angka tertinggi terjadi pada 2018 dengan jumlah penduduk miskin sebesar 3,6 ribu dari sekitar 77 ribu jiwa. Jumlahnya mengalami peningkatan sejak 2015. Pada tahun tersebut, jumlah penduduk miskin sebesar 3,2 ribu orang. Kemudian, bertambah menjadi 3,3 ribu jiwa pada 2016 dan 3,5 ribu jiwa pada 2017.

Ahyudin menambahkan, program bantuan yang dikirimkan ke masyarakat Natuna dan aparat yang membutuhkan menjadi spirit besar untuk mengurangi segala perselisihan yang ada. “Spirit kami ini pula akan menjadikan seluruh relawan yang terlibat untuk siap menjadi pasukan bela negara jika diperlukan. Saat ini, kami memiliki lebih dari 400 ribu relawan yang tersebar di berbagai daerah. Tentu saja, kami akan bergerak sesuai dengan koridor yang telah ditentukan negara. Kami bersedia untuk berkoordinasi dengan negara dan TNI untuk turun ke jalan jika diperlukan. Saat ini seluruh elemen Indonesia ditantang untuk menunjukkan rasa kecintaannya kepada negara kita yang besar. Mari tunjukkan rasa cinta kepada negara, harga diri bangsa ini ada di sikap kita semua sebagai anak bangsa, jangan takut untuk bela negara dari negara asing,” ajaknya.

Seperti yang kita tahu, telah terjadi pelanggaran kapal-kapal Cina di wilayah Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia. Laut Natuna selama puluhan tahun masuk wilayah Indonesia yang ditetapkan oleh United Nations Convention for the Law of the Sea (UNCLOS) pada 1982. Situasi di perairan Natuna memanas akibat kapal-kapal China berlayar di wilayah tersebut. Kementerian Luar Negeri Indonesia sudah melayangkan nota protes, namun China mengklaim kawasan itu masih termasuk kawasan jalur nelayan tradisionalnya sejak dulu.

Ibnu Khajar selaku presiden Aksi Cepat Tanggap menyikapi situasi yang ada dengan mengajak semua elemen bangsa untuk bergerak bersama-sama. ”Mari kita semua bergerak, kita jangan pernah lupa darah-darah pejuang yang ada. Lupakan semua masalah bencana yang ada, perbedaan suku, agama, ras yang ada, ayo kita bersatu. Kita ingin memastikan semua elemen bangsa menunjukkan wibawa negara kita baik dari bantuan dana, tulisan-tulisan, tenaga, dan lainnya. Saat ini, kami sudah menyiapkan bantuan untuk semua aparat melalui bantuan 1000 ton pangan. Saatnya seluruh elemen bangsa, harus ikut Aksi Bela Indonesia. Lupakan perbedaan, satukan gerak kita, supaya bangsa dan aparat kita kuat dan tegar dalam menjaga kondisi negara saat ini. Hari ini kita ajak semua profesi dan semua kelas untuk tunjukkan rasa nasionalisme melalui gerakan Aksi Bela Indonesia,” ajaknya.

Sementara itu Branch Manager ACT Padang Zeng Wellf menambahkan, selama seminggu ini timnya sudah berada di Natuna. “Ini merupakan agenda tindak lanjut. Sebelum ada masalah ini, kami sudah membersamai masyarakat nelayan dan aparat-aparat yang menjadi penjaga utama di daerah sana. Pada kesempatan ini, hampir satu bulan lebih nelayan sedang tidak melakukan pekerjaannya karena cuaca ekstrem yang ada. Kami ingin masyarakat, saat ini terbantu melalui program ini. Mudah-mudahan atas bantuan logistik ini bisa didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia dan dapat menjadi program yang dapat berkelanjutan,” tutupnya.

Y.Librafortuna selaku Kakan Kesbangpol Kota Padang sebagai perwakilan Walikota Padang menyatakan apresiasinya kepada pihak ACT yang telah berinisiasi dalam gerakan Aksi Bela Indonesia ini.

“Alhamdulillah, kami sangat mengapresiasi dengan kehadiran tim ACT dan bantuannya di Natuna. Saya selaku perwakilan dari Walikota Padang menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan aksi ini luar biasa. Kami juga akan menyampaikan ke semua masyarakat sipil dan stakeholder terkait untuk selalu bersinergi dan berkolaborasi untuk menghadapi kondisi yang ada saat ini. Harapan dari kita, bantuan-bantuan yang hadir di sini bisa untuk kolaborasi jangka panjang ke depannya,” tutupnya. (*)

The post ACT Galang Aksi Bela Indonesia, Bersama Jaga Natuna appeared first on Prokabar.

Dengan latar belakang ekonomi, Presiden Jokowi meyakini Menlu Jepang Toshimitsu Motegi akan memberikan banyak perhatian pada diplomasi ekonomi. Karena itu, Presiden berharap dalam pertemuan tersebut akan dibahas kerja sama bilateral secara lebih detail.

Menurut Presiden, masalah investasi menjadi prioritas dalam hubungan Indonesia dan Jepang. “Saya ingin mengajak Jepang untuk melakukan investasi di Natuna,” kata Presiden.

Presiden juga mengapresiasi kerja sama di Natuna, yaitu pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu. (*)

The post Presiden Terima Kunjungan Menlu Jepang appeared first on Prokabar.

Aksi Cepat Tanggap (ACT) sebagai lembaga kemanusiaan yang menjadi bagian dari bangsa Indonesia bertekad mengambil bagian dalam perjuangan bangsa, termasuk di wilayah perbatasan.

Ikhtiar tersebut diwujudkan dengan memberangkatkan Tim Aksi Bela Indonesia untuk Natuna pada Selasa (7/1). Di Natuna, tim akan menyapa para penjaga negeri di wilayah paling utara Selat Karimata, yakni Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, dan membagikan bantuan paket pangan.

Direktur Program Aksi Cepat Tanggap Wahyu Novian menjabarkan, aksi yang ACT lakukan bertujuan memberikan rasa empati dan solidaritas atas perjuangan bangsa. “Sebagai bentuk dukungan perjuangan menjaga kedaulatan negara, ACT ambil bagian dalam penyiapan logistik pangan terutama bagi masyarakat Natuna dan prajurit TNI yang berada di garda terdepan di kawasan tersebut,” kata Wahyu lewat siaran pers, Jumat (10/1).

Kehadiran ACT pun diharapkan menjadi semangat bagi para tentara di perbatasan yang telah 24 jam menjaga negeri.

Sementara itu, Apiko Joko Mulyono selaku Koordinator Tim Program Aksi Bela Indonesia sebagai pelaksana teknis menyampaikan, di Natuna tim akan membagikan sejumlah paket pangan untuk nelayan dan penduduk tepian negeri. Selain sebagai bentuk solidaritas dalam menjaga kedaulatan negara, pendistribusian paket pangan juga menjadi bentuk kehadiran dermawan Indonesia menyapa masyarakat tepian negeri, terutama para nelayan di Natuna.

“Misi yang kami emban adalah menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa paket pangan untuk nelayan dan warga prasejahtera. Insyaallah kami distribusikan dan akan menyembelih sapi untuk makan bersama,” kata Apiko. ACT pun berempati dengan nelayan Natuna yang harus melaut di musim angin utara yang berombak besar. (rel)

The post Hadir Bersama Penjaga Negeri, ACT Salurkan Paket Pangan ke Natuna appeared first on Prokabar.

Kepulauan tersebut beserta perairannya secara administratif termasuk dalam Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, yang menjadi kabupaten terluar di sebelah utara.

Hal itu disampaikan Presiden saat bertemu dengan ratusan nelayan di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Selat Lampa, Pelabuhan Perikanan Selat Lampa Natuna, Kabupaten Natuna, Rabu (8/1).

“Di Natuna ini ada penduduknya sebanyak 81.000, juga ada bupatinya dan gubernurnya (Kepulauan Riau). Jadi jangan sampai justru kita sendiri bertanya dan meragukan. Dari dulu sampai sekarang Natuna ini adalah Indonesia,” ujarnya.

Oleh karenanya, tidak ada tawar-menawar terhadap kedaulatan Indonesia terhadap wilayahnya, termasuk wilayah Kepulauan Natuna.

Terkait dengan insiden masuknya kapal asing yang banyak diberitakan belakangan ini, Kepala Negara menjelaskan bahwa tidak ada kapal asing yang memasuki teritorial Indonesia.

“Tapi kita juga harus tahu apakah kapal negara asing ini masuk (laut) teritorial kita atau tidak. Enggak ada yang masuk teritorial kita. Tadi saya tanyakan ke Panglima TNI, tidak ada,” kata Presiden seperti tertulis dalam siaran pers yang diterima Prokabar.com

Mendampingi Presiden dalam kesempatan tersebut antara lain, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. (beb)

The post Tentang Natuna Adalah NKRI. Presiden Jokowi : “Dari Dulu Sampai Sekarang, Natuna Adalah Indonesia” appeared first on Prokabar.

Setelah bertemu dengan ratusan nelayan di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Selat Lampa, Pelabuhan Perikanan Selat Lampa Natuna, Kabupaten Natuna, Presiden meninjau KRI Usman Harun 359 dan KRI Karel Satsuit Tubun 356 di Pangkalan Angkatan Laut Terpadu Selat Lampa.

“Saya ke sini juga ingin memastikan penegakan hukum atas hak berdaulat kita, hak berdaulat negara kita Indonesia atas kekayaan sumber daya alam laut kita di zona ekonomi eksklusif. Kenapa di sini hadir Bakamla dan Angkatan Laut? Untuk memastikan penegakan hukum yang ada di sini,” ucap Presiden seperti tertulis di siaran pers.

Sebagaimana banyak diberitakan, beberapa waktu belakangan terdapat kapal asing yang memasuki wilayah Indonesia. Perlu diketahui bahwa kapal asing tersebut berada di zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia, bukan laut teritorial Indonesia, di mana di zona tersebut kapal internasional dapat melintas dengan bebas.

“Yang ada (kapal asing) hanya masuk ke zona ekonomi eksklusif. Itu lewat semua kapal bisa,” ucapnya.

Meski demikian, di zona tersebut Indonesia memiliki hak atas kekayaan alam di dalamnya dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya. Maka itu, apabila terdapat kapal asing yang memanfaatkan kekayaan alam di dalamnya secara ilegal, maka Indonesia memiliki hak berdaulat untuk menangkap atau menghalau kapal asing tersebut.

Presiden sendiri tiba di Pangkalan Angkatan Laut Terpadu Selat Lampa, sekitar pukul 11.47 WIB dan langsung menyapa awak kapal. Tak berselang lama, Presiden menaiki Kapal Republik Indonesia (KRI) Usman Harun yang tengah bersandar di dermaga.

Dari atas KRI Usman Harun, sekira sepuluh menit Presiden meninjau situasi di Perairan Natuna bersama sejumlah jajaran yang mendampinginya, antara lain Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. (beb)

The post Kunjungan Presiden Ke Natuna, Tegaskan Hak Berdaulat Indonesia di ZEE appeared first on Prokabar.

Sekitar pukul 07.35 WIB, Presiden beserta rombongan lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1.

Setibanya di Pangkalan TNI AU Raden Sadjad, Kabupaten Natuna, Presiden dan rombongan akan langsung menuju Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Selat Lampa, Kabupaten Natuna.

Di tempat tersebut, selain meninjau jajar kapal, Presiden juga direncanakan bertemu dengan ratusan nelayan. Setelah itu, Presiden akan menuju Kantor Bupati Kabupaten Natuna untuk menyerahkan sertifikat hak atas tanah untuk rakyat.

Selesai acara, Kepala Negara akan menuju Pangkalan TNI AU Raden Sadjad untuk kemudian lepas landas kembali ke Jakarta. (*)

The post Bertolak Ke Natuna, Ini Agenda Presiden appeared first on Prokabar.

“Saya kira statemen yang disampaikan sudah sangat baik bahwa tidak ada yang namanya tawar-menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita,” tegas Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/1).

Presiden tidak menyebutkan secara langsung mengenai statemen dimaksud. Namun sebagaimana diberitakan sebelumnya Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi telah menyampaikan 4 (empat) sikap Pemerintah RI terkait pelanggaraan di perairan Natuna itu.

Pertama, telah terjadi pelanggaran oleh kapal-kapal Tiongkok di wilayah ZEE Indonesia.

Kedua, wilayah ZEE Indonesia telah ditetapkan oleh hukum internasional yaitu United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982).

Ketiga, Tiongkok merupakan salah satu partisipan dari UNCLOS 1982. Oleh karena itu merupakan kewajiban bagi Tiongkok untuk menghormati implementasi dari UNCLOS 1982.

Keempat, Indonesia tidak pernah akan mengakui nine dash line atau klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional terutama UNCLOS 1982.

“Indonesia tidak pernah akan mengakui nine dash line atau klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional terutama UNCLOS 1982,” kata Menlu usai mengikuti rapat koordinasi di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (3/1) siang.

Terkait dengan adanya pelanggaran oleh kapal RRT itu, rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menko Polhukam Mahfud MD itu memutuskan akan melakukan intensifikasi patroli di wilayah tersebut, dan juga kegiatan-kegiatan perikanan yang memang merupakan hak bagi Indonesia untuk mengembangkannya di perairan Natuna.

Sebelumnya terkait dengan pelanggaran oleh kapal China di perairan Natuna itu, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) telah memanggil Dubes RRT di Jakarta, dan menyampaikan protes keras terhadap kejadian tersebut. Nota diplomatik protes juga telah disampaikan dalam kesempatan itu. (*/hdp)

The post Terkait Natuna, Presiden Jokowi Tegaskan Tidak Ada Tawar-Menawar appeared first on Prokabar.