<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#NagariGurun Archives - Prokabar</title>
	<atom:link href="https://prokabar.com/tagar/nagarigurun/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://prokabar.com/tagar/nagarigurun/</link>
	<description>Profesional Mengabarkan</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Jul 2026 03:58:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://prokabar.com/wp-content/uploads/2017/08/cropped-1.-logo-prokabar-P-transparan--32x32.png</url>
	<title>#NagariGurun Archives - Prokabar</title>
	<link>https://prokabar.com/tagar/nagarigurun/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>BPRN Gurun Minta Maaf Belum Bisa Gelar Musnag, Tunggu SP3 dari Kejaksaan</title>
		<link>https://prokabar.com/bprn-gurun-minta-maaf-belum-bisa-gelar-musnag-tunggu-sp3-dari-kejaksaan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 03:58:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[#NagariGurun]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prokabar.com/?p=135655</guid>

					<description><![CDATA[<p>Batusangkar, Prokabar &#8211; Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) Gurun menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat karena hingga kini belum dapat melaksanakan Musyawarah Nagari (Musnag). Alasan...</p>
<p>The post <a href="https://prokabar.com/bprn-gurun-minta-maaf-belum-bisa-gelar-musnag-tunggu-sp3-dari-kejaksaan/">BPRN Gurun Minta Maaf Belum Bisa Gelar Musnag, Tunggu SP3 dari Kejaksaan</a> appeared first on <a href="https://prokabar.com">Prokabar</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Batusangkar, Prokabar &#8211; Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) Gurun menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat karena hingga kini belum dapat melaksanakan Musyawarah Nagari (Musnag).</p>
<p>Alasan utamanya adalah belum terbitnya Surat Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan (SP3) dari Kejaksaan Negeri Tanah Datar terkait pemeriksaan dana desa dan BUMNAG.</p>
<p>Ketua BPRN Gurun Irwan Dt. Paduko Boso menjelaskan bahwa pihaknya sudah menyurati Kejaksaan Tinggi terkait tindak lanjut pemeriksaan tersebut.</p>
<p>“Kami khawatir jika Musnag dipaksakan, akan muncul persoalan baru di nagari, termasuk potensi pidana bagi BPRN,” ujar Irwan Dt. Paduko Boso.</p>
<p>Menurutnya, situasi di Nagari Gurun saat ini belum sepenuhnya kondusif. Terdapat sejumlah persoalan, di antaranya saling lapor di Polres Tanah Datar, perkelahian antara Wali Nagari dengan Parik Paga Nagari, serta keberadaan KAN tandingan. BPRN juga mengaku telah menyampaikan laporan ke Dinas PMD-PPKB, namun belum mendapat tindak lanjut.</p>
<p>BPRN menegaskan tetap menjalankan fungsi pengawasan dan koordinasi dengan camat serta pemerintah daerah. Pihaknya akan menunggu proses hukum di Kejaksaan Negeri Tanah Datar sebelum melaksanakan Musnag.</p>
<p>The post <a href="https://prokabar.com/bprn-gurun-minta-maaf-belum-bisa-gelar-musnag-tunggu-sp3-dari-kejaksaan/">BPRN Gurun Minta Maaf Belum Bisa Gelar Musnag, Tunggu SP3 dari Kejaksaan</a> appeared first on <a href="https://prokabar.com">Prokabar</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tiga Peraturan KAN Gurun Ditetapkan di Akhir Tahun 2025</title>
		<link>https://prokabar.com/tiga-peraturan-kan-gurun-ditetapkan-di-akhir-tahun-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2026 03:17:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[#NagariGurun]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prokabar.com/?p=131653</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tanah Datar, Prokabar &#8211; Kerapatan Adat Nagari (KAN) Gurun menggelar rapat pleno penetapan tiga Peraturan KAN pada Selasa, 31 Desember 2025. Rapat berlangsung di...</p>
<p>The post <a href="https://prokabar.com/tiga-peraturan-kan-gurun-ditetapkan-di-akhir-tahun-2025/">Tiga Peraturan KAN Gurun Ditetapkan di Akhir Tahun 2025</a> appeared first on <a href="https://prokabar.com">Prokabar</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Tanah Datar, Prokabar &#8211;<br />
Kerapatan Adat Nagari (KAN) Gurun menggelar rapat pleno penetapan tiga Peraturan KAN pada Selasa, 31 Desember 2025. Rapat berlangsung di Nagari Gurun dan diperluas dengan menghadirkan seluruh lembaga unsur nagari.</p>
<p>Pleno tersebut dihadiri oleh unsur Bundo Kanduang, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Parik Paga Nagari, BPRN, Pemerintahan Nagari, serta Babinkamtibmas. Kehadiran lintas unsur ini dimaksudkan agar setiap peraturan yang ditetapkan memiliki legitimasi adat, sosial, dan kemasyarakatan yang kuat.</p>
<p>Dalam rapat pleno, KAN Gurun membacakan sekaligus mengambil kata sepakat terhadap Rancangan Peraturan KAN Nomor 13, Nomor 15, dan Nomor 17 Tahun 2025.</p>
<p>Ketiga peraturan tersebut ditetapkan sebagai pedoman sementara karena Peraturan Adat Salingka Nagari Gurun saat ini belum diundangkan.</p>
<p>Ketua Kerapatan Adat Nagari Gurun, Dr. H. Febby Dt. Bangso, SST.Par, M.Par QRGP , CFA yang juga ketua dewan pembina sakato (sarumpun karapatan adat luhak nan tuo) bersama sekretaris KAN , Khatik Mudo Ayat, menjelaskan bahwa Peraturan KAN disusun untuk menjadi payung hukum adat bagi BPRN dan Pemerintahan Nagari dalam menyusun dan menetapkan Adat Salingka Nagari Gurun ke depan.</p>
<p>Peraturan KAN Nomor 13 Tahun 2025 mengatur tentang Sumbang Laku, Undang-Undang Nan Duo Puluh, perilaku menyimpang (LGBT), narkoba, dan kejahatan lingkungan alam. Peraturan ini dikenal dengan sebutan PERKAN CILAKO, yang bermakna Cemoh, Ilaik Laku, dan Cilako Tigo Baleh, sebagai bentuk penegasan terhadap perbuatan yang mencederai marwah adat dan ketenteraman nagari.</p>
<p>Sementara itu, Peraturan KAN Nomor 15 Tahun 2025 mengatur tentang kematian, proses di pusara, penyelenggaraan pemakaman, takziah, dan tahlilan. Peraturan ini menekankan prinsip kesederhanaan, gotong royong, dan tidak memberatkan keluarga duka, sekaligus menghidupkan kembali nilai kebersamaan dalam masyarakat nagari.</p>
<p>Adapun Peraturan KAN Nomor 17 Tahun 2025 mengatur tentang jual beli, pagang gadai, urang malakok, izin nikah, serta tata tertib keramaian, dengan tujuan melindungi hak kaum dan suku, mencegah sengketa, serta menjaga pusako dan ketertiban sosial nagari.</p>
<p>KAN Gurun berharap ketiga peraturan ini dapat menjadi payung hukum adat sementara hingga Peraturan Adat Salingka Nagari Gurun diundangkan secara resmi. Seluruh rumusan peraturan yang ditetapkan melalui rapat pleno ini dipandang sebagai bagian dari perlindungan masyarakat hukum adat sebagaimana dijamin dalam konstitusi.<br />
Seluruh proses penetapan peraturan telah disampaikan dan dikoordinasikan dengan Camat serta Kapolsek Sungai Tarab, diumumkan di masjid sebelum salat Jumat, dan akan disebarluaskan melalui grup WhatsApp serta media sosial warga Gurun, baik yang berada di ranah maupun di rantau.</p>
<p>Peraturan KAN Gurun ini mulai diberlakukan sejak 31 Desember 2025. KAN Gurun mengharapkan dukungan seluruh pihak agar Parik Paga Nagari dapat menindaklanjuti hasil putusan tersebut demi ketertiban, kebaikan, dan keberkahan masyarakat Nagari Gurun.</p>
<p>The post <a href="https://prokabar.com/tiga-peraturan-kan-gurun-ditetapkan-di-akhir-tahun-2025/">Tiga Peraturan KAN Gurun Ditetapkan di Akhir Tahun 2025</a> appeared first on <a href="https://prokabar.com">Prokabar</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ketua BPRN Gurun Ajak Warga Kooperatif dalam Penyidikan Proyek Dana Desa</title>
		<link>https://prokabar.com/ketua-bprn-gurun-ajak-warga-kooperatif-dalam-penyidikan-proyek-dana-desa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2025 01:35:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[#NagariGurun]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prokabar.com/?p=129852</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tanah Datar, Prokabar &#8211; Ketua Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) Gurun, Irwan Dt. Paduko Boso, mengimbau warga Nagari Gurun, khususnya yang diduga terlibat sebagai...</p>
<p>The post <a href="https://prokabar.com/ketua-bprn-gurun-ajak-warga-kooperatif-dalam-penyidikan-proyek-dana-desa/">Ketua BPRN Gurun Ajak Warga Kooperatif dalam Penyidikan Proyek Dana Desa</a> appeared first on <a href="https://prokabar.com">Prokabar</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Tanah Datar, Prokabar &#8211; Ketua Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) Gurun, Irwan Dt. Paduko Boso, mengimbau warga Nagari Gurun, khususnya yang diduga terlibat sebagai tim sukses wali nagari atau pelaksana proyek pembangunan bersumber dari Dana Desa (APBN) maupun Alokasi Dana Desa (ADD/APBD), untuk bersikap kooperatif.</p>
<p>Imbauan ini disampaikan terkait proses pemeriksaan yang dilakukan oleh tim Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanah Datar, yang tengah mengumpulkan data dan keterangan dari pihak-pihak terkait.</p>
<p>Sebagai mantan anggota Polri dengan pengalaman puluhan tahun bertugas di wilayah hukum Tanah Datar, Irwan menegaskan pentingnya kehadiran warga yang dipanggil untuk memberikan keterangan.</p>
<p>&#8220;Jangan menghindar atau lari dari panggilan kejaksaan. Jika tidak kooperatif, risiko pemanggilan paksa bisa terjadi,&#8221; ujarnya.</p>
<p>Ia menambahkan bahwa warga tidak perlu takut jika merasa tidak bersalah.</p>
<p>&#8220;Sampaikan apa adanya sesuai fakta, karena data-data tersebut sudah ada di tangan penyidik,&#8221; tegasnya.</p>
<p>Irwan, yang juga merupakan Ninik Mamak Suku Patopang di Jorong Sitakuak, mengajak para perantau Gurun serta tokoh adat seperti panghulu untuk turut mendorong anak kemenakan mereka agar kooperatif menghadapi proses hukum.</p>
<p>&#8220;Mari kita dukung upaya penegakan hukum ini demi kebaikan bersama,&#8221; katanya.</p>
<p>BPRN Gurun memberikan apresiasi atas langkah Kejari Tanah Datar yang melakukan investigasi secara mendalam dan menyeluruh terhadap pengelolaan dana desa. Investigasi ini mencakup semua pihak yang terlibat dalam proyek pembangunan, termasuk panitia kegiatan nagari, ketua lembaga unsur, PKK, serta lembaga lain yang menerima manfaat dari Dana Desa, ADD, sumbangan perantau, Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag), hingga kegiatan sosial, bencana, pembangunan masjid, dan proyek publik lainnya, termasuk yang menggunakan rekening pribadi.</p>
<p>Irwan juga mengingatkan masyarakat dan perantau Nagari Gurun, yang terdiri dari empat jorong, untuk bersikap rasional dan tidak terbawa emosi hanya karena ada hubungan kekerabatan.</p>
<p>&#8220;Jangan menambah kekisruhan di kampung dengan mendengar informasi sepihak. Jika ada keraguan, konfirmasikan langsung kepada pihak yang berwenang,&#8221; pesannya.</p>
<p>Sebagai penutup, Irwan mengajak seluruh warga untuk menjadi warga negara yang patuh hukum dan peduli terhadap kebaikan masyarakat.</p>
<p>&#8220;Jadilah sitawa sidingin, belajar mendengar, dan jangan membuat kesimpulan sepihak. Mari kita dukung proses hukum ini agar berjalan lancar dan membawa hasil yang baik untuk Nagari Gurun,&#8221; tutupnya dengan tegas.</p>
<p>The post <a href="https://prokabar.com/ketua-bprn-gurun-ajak-warga-kooperatif-dalam-penyidikan-proyek-dana-desa/">Ketua BPRN Gurun Ajak Warga Kooperatif dalam Penyidikan Proyek Dana Desa</a> appeared first on <a href="https://prokabar.com">Prokabar</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anggota BPRN Gurun Diperiksa Kejaksaan Tanah Datar</title>
		<link>https://prokabar.com/anggota-bprn-gurun-diperiksa-kejaksaan-tanah-datar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2025 11:33:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[#NagariGurun]]></category>
		<category><![CDATA[#TanahDatar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prokabar.com/?p=129332</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tanah Datar, Prokabar &#8211; Anggota Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) Gurun, Pul Hendra, diperiksa penyidik Kejaksaan Negeri Tanah Datar selama hampir tujuh jam pada...</p>
<p>The post <a href="https://prokabar.com/anggota-bprn-gurun-diperiksa-kejaksaan-tanah-datar/">Anggota BPRN Gurun Diperiksa Kejaksaan Tanah Datar</a> appeared first on <a href="https://prokabar.com">Prokabar</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Tanah Datar, Prokabar &#8211; Anggota Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) Gurun, Pul Hendra, diperiksa penyidik Kejaksaan Negeri Tanah Datar selama hampir tujuh jam pada Rabu (1/10/2025). Dalam pemeriksaan tersebut, ia dicecar 23 pertanyaan terkait dugaan penyimpangan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Nagari Gurun.</p>
<p>Pul Hendra baru keluar selama hampir 7 jam di kajari tanah datar berdasarkan surat panggilan dari kajari yang ditembuskan ke kajati dan wakajati, aspidsus dan aswas dengan nomor print : Print 03/L.3.17/Fd.1/09/2015 tertanggal 24 September 2025.</p>
<p>Pul hendra saat dikonfirmasi menjelaskan ada 23 pertanyaan yg diajukan ke dirinya oleh penyidik terkait masalah dana desa, khususnya BLT dan RTLH.</p>
<p>Penggantian nama penerima BLT yang tidak sesuai dengan putusan Musnag dan penetapan penerima bantuan RTLH tanpa musyawarah nagari.</p>
<p>Bahkan ada musyawarah khusus penggantian 1 orang penerima BLT yang dari jorong sitakuak, tidak pernah dilaksanakan menjadi materi yang dijelaskan karena ini tidak ada undangan, daftar hadir, photo kegiatan atau video kegiatan.</p>
<p>Lebih lanjut Pul Hendra menjelaskan bahwa BPRN mendukung penuh tugas aparat penegak hukum melakukan fungsinya sebagai control keseimbangan dalam menjalankan pemerintahan nagari.</p>
<p>&#8220;Kita juga meminta dan mengingatkan perangkat nagari agar coopertif dalam memberikan data data yang dibutuhkan, prodessional saja agar tidak ada kesan menghalangi atau merintangi penyelidikan, jangan meljndungi atau menutupi apa yang diketahui,&#8221; ujarnya.</p>
<p>Pul hendra juga mengapresiasi kajari yang telah memulai penyelidikan ini dan terimakasih ke pemerintahan pak prabowo yang tegas terhadap pwngawasan dana desa dan tentu saja kita juga berharap hal yang sama dimulai dari inspektorat karena dana desa ini tidak hanya bersumber dari add tapi ada juga yang bersumber dari APBN. (*)</p>
<p>The post <a href="https://prokabar.com/anggota-bprn-gurun-diperiksa-kejaksaan-tanah-datar/">Anggota BPRN Gurun Diperiksa Kejaksaan Tanah Datar</a> appeared first on <a href="https://prokabar.com">Prokabar</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kejaksaan Tanah Datar Periksa Dana Desa dan BUMNag Nagari Gurun</title>
		<link>https://prokabar.com/kejaksaan-tanah-datar-periksa-dana-desa-dan-bumnag-nagari-gurun/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2025 17:25:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[#NagariGurun]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prokabar.com/?p=129325</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tanah Datar, Prokabar  – Kejaksaan Negeri (Kajari) Tanah Datar memulai pemeriksaan terkait pengelolaan dana desa dan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) di Nagari Gurun...</p>
<p>The post <a href="https://prokabar.com/kejaksaan-tanah-datar-periksa-dana-desa-dan-bumnag-nagari-gurun/">Kejaksaan Tanah Datar Periksa Dana Desa dan BUMNag Nagari Gurun</a> appeared first on <a href="https://prokabar.com">Prokabar</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Tanah Datar, Prokabar  – Kejaksaan Negeri (Kajari) Tanah Datar memulai pemeriksaan terkait pengelolaan dana desa dan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) di Nagari Gurun berdasarkan Surat Perintah Nomor 03/L.3.17/Fd.1/09/2015 tertanggal 24 September 2025. Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama dengan pihak kejaksaan dalam proses pemeriksaan ini.</p>
<p>Anggota BPRN, Irwan Dt Paduko Boso, memastikan bahwa seluruh anggota BPRN akan menghadiri panggilan kejaksaan pada 1 Oktober 2025.</p>
<p>“BPRN akan kooperatif menjelaskan DIPA dan RKA APB Nagari Gurun serta BUMNag yang diminta jaksa,” ujarnya.</p>
<p>Ia menegaskan bahwa semua anggota BPRN siap memberikan keterangan terkait dana desa dan segala hal yang berkaitan dengan BUMNag sesuai permintaan data dari kejaksaan.</p>
<p>Irwan menjelaskan bahwa kerja sama ini merupakan wujud komitmen BPRN untuk mendukung pemerintahan nagari yang bersih, transparan, dan akuntabel.</p>
<p>“Hal ini sudah menjadi kewajiban kami untuk kooperatif dalam rangka menuju pemerintahan nagari yang bersih, transparan, dan akuntabel, dalam semangat Hari Kesaktian Pancasila di mana dana desa harus berkeadilan, memperkuat persatuan, diputuskan dalam musyawarah mufakat, menuju keadilan sosial bagi masyarakat nagari penerima manfaat dana desa,” katanya.</p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-129327" src="https://prokabar.com/wp-content/uploads/2025/10/IMG-20250930-WA0018.jpg" alt="" width="900" height="1600" srcset="https://prokabar.com/wp-content/uploads/2025/10/IMG-20250930-WA0018.jpg 900w, https://prokabar.com/wp-content/uploads/2025/10/IMG-20250930-WA0018-169x300.jpg 169w, https://prokabar.com/wp-content/uploads/2025/10/IMG-20250930-WA0018-576x1024.jpg 576w, https://prokabar.com/wp-content/uploads/2025/10/IMG-20250930-WA0018-768x1365.jpg 768w, https://prokabar.com/wp-content/uploads/2025/10/IMG-20250930-WA0018-864x1536.jpg 864w, https://prokabar.com/wp-content/uploads/2025/10/IMG-20250930-WA0018-800x1422.jpg 800w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></p>
<p>Menurut Irwan, pemeriksaan ini juga membuktikan bahwa tuduhan bahwa isu di Nagari Gurun hanyalah fitnah tidak berdasar.</p>
<p>“Jadi, kalau selama ini narasi yang dibangun bahwa semua hal yang terjadi di Nagari Gurun hanya sebuah fitnah, telah terbantahkan sendiri dengan fakta di lapangan,” tegasnya.</p>
<p>Ia memaparkan beberapa permasalahan yang ditemukan, seperti penukaran nama penerima bantuan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang tidak sesuai dengan keputusan Musyawarah Nagari (Musnag). Hal ini memicu diadakannya Musnag luar biasa sesuai arahan Ombudsman.</p>
<p>“Yang bersangkutan, Sdr. Elmas Dafri, wajib mengganti atas kebijakan pribadi, dan ini juga masih dicicil. Kami tidak tahu gejolak apa lagi yang akan muncul setelah ini karena ada kesepakatan dengan pemuda yang telah ditandatangani belum terealisasi, seperti wajib tinggal di nagari dan hal lainnya,” ungkap Irwan.</p>
<p>Selain itu, bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang diberikan tanpa melalui Musnag juga terpaksa diakomodasi melalui Musnag luar biasa.</p>
<p>“Anggota BPRN yang berjumlah lima orang sudah mengingatkan ketua BPRN lama, Eldiman, untuk mengingatkan Wali Nagari, tapi tidak dilakukan. Bahkan, Wali Nagari marah dan menyebut itu tidak etis,” jelasnya.</p>
<p>Ia menyayangkan sikap tersebut, karena tugas pengawasan BPRN justru dianggap tidak etis. “Ini membuka kotak pandora bahwa aduan masyarakat itu benar, bukan diada-adakan,” tambahnya.</p>
<p>BPRN juga telah meminta Inspektorat untuk memeriksa kelima anggotanya guna memberikan keterangan yang seimbang.</p>
<p>“Kami telah meminta Inspektorat memeriksa kami, lima anggota BPRN, untuk memberikan keterangan agar informasi dan data seimbang sehingga Inspektorat tidak salah dalam mengambil kesimpulan. Namun, hal itu tidak dilakukan, dan kami juga menanggapi hasil LHP tersebut secara kelembagaan,” ujar Irwan.</p>
<p>BPRN berharap kasus ini dapat diusut secara tuntas agar perantau mengetahui kebenaran yang terjadi di kampung halaman.</p>
<p>“Kami berharap ini bisa diusut setuntas-tuntasnya agar perantau tahu apa yang benar-benar terjadi di kampung halaman, sehingga perantau bisa lebih bijaksana menyikapi bahwa pemanfaatan dana desa, baik dari APBN maupun ADD, wajib terbuka dan transparan, dan masyarakat juga berhak tahu,” harapnya.</p>
<p>Ia juga menegaskan bahwa perangkat nagari wajib memberikan data atau informasi apa pun yang dibutuhkan pihak kejaksaan.</p>
<p>Pemeriksaan ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola dana desa di Nagari Gurun, sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh masyarakat nagari.</p>
<p>The post <a href="https://prokabar.com/kejaksaan-tanah-datar-periksa-dana-desa-dan-bumnag-nagari-gurun/">Kejaksaan Tanah Datar Periksa Dana Desa dan BUMNag Nagari Gurun</a> appeared first on <a href="https://prokabar.com">Prokabar</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Walinagari Gurun Tanda Tangani 10 Janji, Siap Dilengserkan Jika Ingkar</title>
		<link>https://prokabar.com/walinagari-gurun-tanda-tangani-10-janji-siap-dilengserkan-jika-ingkar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2025 11:53:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[#NagariGurun]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prokabar.com/?p=128963</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tanah Datar, Prokabar – Balerong Adat Nagari Gurun hari ini menjadi saksi sebuah momentum penting. Di hadapan Camat Sungai Tarab, Babinsa, dan masyarakat, Elmas...</p>
<p>The post <a href="https://prokabar.com/walinagari-gurun-tanda-tangani-10-janji-siap-dilengserkan-jika-ingkar/">Walinagari Gurun Tanda Tangani 10 Janji, Siap Dilengserkan Jika Ingkar</a> appeared first on <a href="https://prokabar.com">Prokabar</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Tanah Datar, Prokabar – Balerong Adat Nagari Gurun hari ini menjadi saksi sebuah momentum penting. Di hadapan Camat Sungai Tarab, Babinsa, dan masyarakat, Elmas Dafri, Wali Nagari Gurun, akhirnya menandatangani perjanjian dengan Pemuda Parik Paga Nagari Gurun. Bukan sekadar seremonial, dokumen itu memuat 10 butir kesepakatan keras yang mengikat dirinya sebagai wali nagari—bahkan pada butir terakhir, ia menyatakan siap dilengserkan jika mengingkari janji.</p>
<p>Sejak mencalonkan diri, Elmas Dafri telah berjanji untuk berdomisili di Nagari Gurun sebagaimana diatur dalam Perda. Namun, hingga awal September 2025, ia belum juga menetap. Karena itu, pemuda memberikan batas waktu 15 hari kerja sejak 2 September 2025 untuk memenuhi janji ini.</p>
<p>Kesepakatan ini juga menutup celah-celah lama yang menjadi sumber keresahan warga:</p>
<ul>
<li>Transparansi Dana Desa dan BUMNag yang selama ini dituntut masyarakat, kini wajib dibuka seluas-luasnya.</li>
<li>Keputusan Musnag tidak boleh lagi diutak-atik, apalagi diganti sepihak.</li>
<li>Adu domba Ranah-Rantau dan politisasi pemerintahan nagari harus dihentikan.</li>
<li>Rekening pribadi tak boleh dipakai untuk menampung dana publik atau sumbangan perantau.</li>
<li>Audit dana nagari dan BUMNag akan dilakukan.</li>
<li>Dan yang paling tajam: Elmas Dafri berjanji siap dilengserkan jika melanggar satu pun dari kesepakatan ini.</li>
</ul>
<p>Pemuda Parik Paga Nagari Gurun menyebut perjanjian ini sebagai “tali pengikat komitmen” yang harus ditepati. “Janji bukan hanya kata-kata. Kalau ingkar, turun,” ujar salah seorang perwakilan pemuda seusai acara.</p>
<p>Momentum di Balerong Adat ini dinilai menjadi titik balik hubungan antara pemerintah nagari dan masyarakat. Dengan penandatanganan ini, semua pihak menunggu bukti nyata: apakah Elmas Dafri sanggup membuktikan integritasnya atau justru melanggar sendiri janji yang ia bubuhkan tanda tangannya.</p>
<p>The post <a href="https://prokabar.com/walinagari-gurun-tanda-tangani-10-janji-siap-dilengserkan-jika-ingkar/">Walinagari Gurun Tanda Tangani 10 Janji, Siap Dilengserkan Jika Ingkar</a> appeared first on <a href="https://prokabar.com">Prokabar</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BPRN Nagari Gurun Tegaskan Keputusan Musnag Luar Biasa BLT &#038; RTLH: Bukan Sekadar Materi, Tapi Soal Moralitas</title>
		<link>https://prokabar.com/bprn-nagari-gurun-tegaskan-keputusan-musnag-luar-biasa-blt-rtlh-bukan-sekadar-materi-tapi-soal-moralitas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2025 01:47:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[#NagariGurun]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prokabar.com/?p=128861</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tanah Datar, Prokabar – Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) Gurun menegaskan kembali komitmen menjaga marwah musyawarah nagari melalui Musnag Luar Biasa yang digelar Senin...</p>
<p>The post <a href="https://prokabar.com/bprn-nagari-gurun-tegaskan-keputusan-musnag-luar-biasa-blt-rtlh-bukan-sekadar-materi-tapi-soal-moralitas/">BPRN Nagari Gurun Tegaskan Keputusan Musnag Luar Biasa BLT &#038; RTLH: Bukan Sekadar Materi, Tapi Soal Moralitas</a> appeared first on <a href="https://prokabar.com">Prokabar</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Tanah Datar, Prokabar – Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) Gurun menegaskan kembali komitmen menjaga marwah musyawarah nagari melalui Musnag Luar Biasa yang digelar Senin (1/9).</p>
<p>Agenda ini melanjutkan Musnag sebelumnya, Selasa (26/8), yang sempat heboh akibat pernyataan seorang perantau akan menutup kerugian BLT dengan sumbangan perantau.</p>
<p>Ketua BPRN Nagari Gurun, Irwan Dt. Paduko Boso, menyatakan persoalan BLT dan RTLH tidak bisa disederhanakan hanya dengan uang.</p>
<p>“Indak sado persoalan salasai jo pitih. Pitih memang paralu, tapi ini bukan hanya soal materi, ini soal moralitas, transparansi, dan marwah musyawarah nagari,” tegasnya.</p>
<p>Musnag 26 Agustus 2025 dilaksanakan sebagai tindak lanjut rekomendasi Ombudsman RI, menyikapi polemik penyaluran BLT dan RTLH. Forum itu sempat memanas karena adanya pernyataan Ketua IKGS Jabodetabek terpilih perantau akan mengganti kerugian BLT. Namun, BPRN menilai masalah ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan uang, sebab menyangkut tata kelola, moral, dan akuntabilitas publik.</p>
<p>Untuk memastikan keputusan tetap berdasarkan mufakat, BPRN bersama unsur nagari menyepakati Musnag dilanjutkan pada 1 September 2025.</p>
<p>Musyawarah dijadwalkan pukul 13.00 WIB dengan undangan resmi ditandatangani oleh Wali Nagari Gurun, Elmas Dafri. Namun, Wali Nagari berhalangan hadir karena kondisi kesehatan. Meski begitu, Musnag tetap berjalan dengan dihadiri Camat Sungai Tarab, Sekretaris nagari, perangkat nagari, unsur BPRN, ninik mamak, bundo kanduang, pemuda, dan tokoh masyarakat.</p>
<p>Dalam forum tersebut, diputuskan hal-hal sebagai berikut:</p>
<p>BLT:</p>
<p>Lima penerima BLT dari Jorong Gurun yang sempat dicoret, dikembalikan lagi dan akan diterbitkan SK resminya.</p>
<p>Satu penerima BLT dari Jorong Sitakuak yang sebelumnya dicoret, akhirnya meninggal dunia. Musnag menetapkan Nurmiyati sebagai pengganti penerima.</p>
<p>RTLH:<br />
Penerima bantuan RTLH yang sebelumnya ditetapkan tanpa Musnag dinyatakan batal. Melalui Musnag, disepakati nama penerima RTLH yang sah, yaitu:<br />
Luhak Gadang: Febi Sandra<br />
Sitakuak: Mita Cucu One<br />
Ampalu: Yesi Nofita Sari<br />
Gurun: Hengki Permata Sutan</p>
<p>BPRN menegaskan kembali bahwa seluruh keputusan hanya sah apabila diputuskan melalui musyawarah nagari, bukan dengan cara sepihak. Dengan keputusan ini, BPRN berharap ke depan tata kelola bantuan di Nagari Gurun lebih transparan, akuntabel, dan menjunjung tinggi nilai-nilai adat serta moralitas masyarakat.</p>
<p>“BPRN akan terus berdiri di tengah masyarakat. Musyawarah nagari bukan hanya formalitas, tapi rumah bersama untuk menjaga keadilan, marwah, dan harga diri nagari,” tutup Dt. Paduko Boso.</p>
<p>The post <a href="https://prokabar.com/bprn-nagari-gurun-tegaskan-keputusan-musnag-luar-biasa-blt-rtlh-bukan-sekadar-materi-tapi-soal-moralitas/">BPRN Nagari Gurun Tegaskan Keputusan Musnag Luar Biasa BLT &#038; RTLH: Bukan Sekadar Materi, Tapi Soal Moralitas</a> appeared first on <a href="https://prokabar.com">Prokabar</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bupati Peringatkan Wali Nagari Gurun atas Dugaan Pelanggaran BLT</title>
		<link>https://prokabar.com/bupati-peringatkan-wali-nagari-gurun-atas-dugaan-pelanggaran-blt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2025 00:57:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[#NagariGurun]]></category>
		<category><![CDATA[#TanahDatar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prokabar.com/?p=128265</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tanah Datar, Prokabar &#8211; Bupati Tanah Datar memberikan peringatan keras kepada Wali Nagari Gurun terkait dugaan penggantian nama penerima BLT dan plagiarisme. Proses hukum...</p>
<p>The post <a href="https://prokabar.com/bupati-peringatkan-wali-nagari-gurun-atas-dugaan-pelanggaran-blt/">Bupati Peringatkan Wali Nagari Gurun atas Dugaan Pelanggaran BLT</a> appeared first on <a href="https://prokabar.com">Prokabar</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p dir="ltr">Tanah Datar, Prokabar &#8211; Bupati Tanah Datar memberikan peringatan keras kepada Wali Nagari Gurun terkait dugaan penggantian nama penerima BLT dan plagiarisme. Proses hukum terhadap kasus ini terus berlanjut.</p>
<p dir="ltr">Lima anggota BPRN Gurun mengecam Ketua BPRN, Eldiman, karena Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Khusus Nagari Gurun sejak 1 Juli 2025 tidak diketahui secara kelembagaan. Sekretaris BPRN, Mardasni, menyebut video viral yang menunjukkan kolusi antara Wali Nagari dan Eldiman semakin nyata. LHP baru diketahui pada 24 Juli, dan rapat tanggapan digelar sehari setelahnya.</p>
<p dir="ltr">Mardasni menyesalkan inspektorat tidak melibatkan lima anggota BPRN dalam pemeriksaan, memicu dugaan permufakatan jahat.</p>
<p dir="ltr">Wali Nagari mengaku mengganti satu nama penerima BLT, tetapi di hadapan Ombudsman menyebut enam nama, tanpa bantahan dari Eldiman. Nama dalam musyawarah nagari juga berbeda dengan SK, bahkan ada penerima BLT yang tidak sesuai SK.</p>
<p dir="ltr">Berita acara musyawarah khusus penggantian penerima BLT diduga fiktif karena tidak ada undangan, daftar hadir, atau dokumentasi. Anggota BPRN, Irwan Dt. Paduko Boso, menyebut tindakan ini berpotensi pidana. Wali Nagari juga diduga menjiplak tulisan Koperasi Merah Putih, menunjukkan pelanggaran etika dan UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang menekankan transparansi dan akuntabilitas.</p>
<p dir="ltr">Penetapan RTLH tanpa musyawarah nagari, yang ditandatangani Eldiman atas nama BPRN, dianggap pelanggaran serius. Lima anggota BPRN mengeluarkan mosi tidak percaya dan mengusulkan reposisi kepengurusan, yang telah diserahkan ke Camat Sungai Tarab namun masih dikaji.</p>
<p dir="ltr">Kerja sama BUMNag dengan pihak ketiga senilai Rp300 juta tanpa lelang melanggar Perpres dan dilakukan tanpa musyawarah. Irwan menegaskan dana desa seharusnya memberdayakan warga Gurun, seperti melalui ternak atau budi daya ikan, bukan dialihkan ke luar nagari.</p>
<p dir="ltr">Para pemuda Gurun mendesak Sekda Tanah Datar mempercepat pengesahan reposisi dan PAW anggota BPRN agar layanan publik tidak terganggu</p>
<p>The post <a href="https://prokabar.com/bupati-peringatkan-wali-nagari-gurun-atas-dugaan-pelanggaran-blt/">Bupati Peringatkan Wali Nagari Gurun atas Dugaan Pelanggaran BLT</a> appeared first on <a href="https://prokabar.com">Prokabar</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 27/116 objects using Memcached
Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)
Database Caching 3/12 queries in 0.021 seconds using Redis

Served from: prokabar.com @ 2026-10-07 22:08:48 by W3 Total Cache
-->