“Dukungan PT Semen Padang melalui program BMN merupakan bentuk kontribusi yang memiliki nilai besar bagi masyarakat. Dana yang disalurkan telah membantu pelaksanaan berbagai program pemberdayaan dan pembangunan di tengah masyarakat,” ungkap Wakil Ketua KAN Lubuk Kilangan, Asril Azis, bersama Ketua KAN Limau Manih, Zulkifli Dt Rajo Gumayang, saat menghadiri pembukaan Sidang Pleno Perubahan dan Pengesahan Revisi AD/ART Forum Nagari/Forum Pemberdayaan di Bukittinggi, 26–28 Agustus 2026.

Asril berharap keberlanjutan program tersebut dapat terus didukung bersama. Apalagi, PT Semen Padang saat ini menghadapi persaingan industri semen yang semakin ketat. Karena itu, masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan diharapkan turut mendukung keberlangsungan dan peningkatan kinerja perusahaan.

“Mari kita dukung kinerja PT Semen Padang. Jika kinerja perusahaan kebanggaan masyarakat Sumbar ini terus meningkat, tentu kontribusinya untuk masyarakat di dua nagari ini, termasuk daerah lainnya yang ada di lingkungan perusahaan, juga akan semakin besar,” ujar Asril.

Kontribusi PT Semen Padang kepada masyarakat tidak hanya diberikan melalui program BMN. Perusahaan semen pertama di Indonesia dan Asia Tenggara ini juga secara rutin menyalurkan berbagai bantuan lainnya, baik untuk mendukung pembangunan fasilitas umum maupun kegiatan sosial masyarakat.

Salah satunya, kata Asril, berupa bantuan semen yang dimanfaatkan untuk pembangunan dan perbaikan fasilitas umum. Selain itu, PT Semen Padang juga rutin menyalurkan bantuan sapi kurban kepada masyarakat.

“Bantuan sapi kurban ini tentunya sangat luar biasa bagi masyarakat. Kami berharap PT Semen Padang tetap bertahan dan berkembang di tengah ketatnya persaingan industri semen saat ini,” katanya.

*Dorong Program Semakin Tepat Sasaran*

Terkait pelaksanaan Sidang Pleno Perubahan dan Pengesahan Revisi AD/ART Forum Nagari/Forum Pemberdayaan, Asril berharap forum tersebut dapat menghasilkan kesepakatan yang semakin memperkuat pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.

Menurutnya, keberadaan Forum Nagari memiliki peran penting dalam memastikan program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Karena itu, revisi AD/ART diharapkan dapat menjadi landasan untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan pelaksanaan program.

Dia juga berharap sinergi antara Forum Nagari, KAN, masyarakat, dan PT Semen Padang terus diperkuat. Dengan kolaborasi tersebut, berbagai program yang dirancang dapat memberikan manfaat yang lebih luas dan berkelanjutan.

“Semoga Sidang Pleno Perubahan dan Pengesahan Revisi AD/ART Forum Nagari/Forum Pemberdayaan ini berjalan sesuai harapan kami di KAN Lubuk Kilangan dan KAN Limau Manih, termasuk PT Semen Padang yang selama ini telah mendukung penuh program BMN di masing-masing forum,” katanya.

Sekretaris Perusahaan PT Semen Padang, Win Bernadino, mengatakan program Basinergi Mambangun Nagari (BMN) merupakan wujud tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang diarahkan untuk memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.

“Bagi kami, BMN bukan sekadar program penyaluran bantuan, tetapi merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan untuk tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Karena itu, program yang dijalankan harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, mendorong kemandirian, serta memberikan manfaat yang dapat dirasakan dalam jangka panjang,” kata Win.

Menurutnya, keberlanjutan program BMN membutuhkan kolaborasi antara perusahaan, Forum Nagari, KAN, dan masyarakat. Semakin kuat kolaborasi tersebut, semakin besar pula peluang program yang dijalankan memberikan dampak yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

“PT Semen Padang tentu berharap hubungan yang telah terbangun dengan masyarakat selama ini dapat terus dijaga. Kami ingin keberadaan perusahaan tidak hanya memberikan manfaat melalui kontribusi sosial, tetapi juga tumbuh bersama masyarakat dan lingkungan di sekitarnya,” ujarnya.

Kepala Unit CSR PT Semen Padang, Hernes, menambahkan pelaksanaan BMN tidak hanya mencakup wilayah Nagari Lubuk Kilangan, Nagari Limau Manih, dan Pauh. Program tersebut juga dilaksanakan di Kelurahan Pampangan, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang.

“Ada 12 forum yang kami bina dan forum tersebut tersebar di tiga kecamatan, yaitu Lubuk Kilangan, Pauh, dan Lubuk Begalung,” ujar Hernes.

PT Semen Padang berkomitmen untuk terus mendukung program BMN yang dijalankan melalui masing-masing Forum Nagari/Forum Pemberdayaan. Dukungan tersebut diharapkan dapat mendorong lahirnya program yang semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Namun, Hernes juga mengingatkan agar program BMN tidak hanya berorientasi pada penyaluran bantuan, tetapi mampu memberikan dampak jangka panjang bagi masyarakat.

“Kami berharap program ini semakin dimaksimalkan agar tujuan dari program, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar lingkungan perusahaan, dapat terwujud,” katanya.

Dengan dukungan perusahaan, penguatan peran Forum Nagari, serta keterlibatan masyarakat, program BMN diharapkan dapat terus berkembang menjadi wadah kolaborasi yang mampu melahirkan berbagai program pemberdayaan yang produktif, tepat sasaran, dan berkelanjutan. (*/Eym)

The post Rp20 M Telah Mengalir untuk Nagari, KAN: Mari Kita Jaga Semen Padang appeared first on Prokabar.

Satu persatu masyarakat di nagari berdatangan membersihkan material banjir bandang dan longsor, mulai dari pembersihan kawasan pemukiman, fasilitas umum, hingga ruas jalan.

Tidak hanya kerja fisik, aksi solidaritas itu juga diwujudkan melalui pemberian bantuan logistik kepada warga yang terdampak melalui posko.

Azisman Dt. Sati Nan Panjang, Wali Nagari Barulak didampingi Camat Tanjung Baru, mengatakan sebanyak 60 orang dari semua unsur, pemuda di Nagari itu datang ke Nagari Guguak Malalo membantu masyarakat untuk membersihkan sisa material di rumah warga.

“Kita hadir disini merupakan bentuk kepedulian kami dari masyarakat Nagari Barulak terhadap dunsanak di Nagari Malalo sekaligus upaya percepatan pemulihan pascabencana,” kata A. Dt Satu Nan Panjang.

Dia menjelaskan, selain aksi gotong royong Pemerintah Nagari Barulak juga membawa satu mesin pompa air dan bantuan logistik seperti sembako, beras, air mineral, mie instan dan sarden, tikar dan lainnya yang disalurkan langsung oleh masyarakat dan perantauan, kalau dikonfirmasi ke rupiah, bantuan itu mencapai juta kurang lebih Rp32 juta. (Eym)

The post Aksi Solidaritas Nagari untuk Daerah Terdampak Bencana appeared first on Prokabar.

Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Gubernur Sumbar itu diikuti lebih dari 100 peserta yang terdiri atas pengurus BUMDESMA se-Sumatera Barat. Rakor bertema “Evaluasi Kinerja, Strategi Pembangunan Usaha, serta Penguatan BUMDESMA untuk Kesejahteraan Rakyat” tersebut menjadi ajang berbagi pengalaman dan strategi antar pelaku usaha desa.

Dalam forum tersebut, Staf Unit Produksi BIP & Aplikasi PT Semen Padang, Zulfikar, memaparkan bahwa SEPABLOCK merupakan wujud nyata inovasi perusahaan dalam menghadapi tantangan industri semen nasional yang semakin kompetitif. Produk ini, kata dia, tidak hanya memperluas lini bisnis PT Semen Padang, tetapi juga menjadi solusi material bangunan yang efisien, cepat, dan ramah lingkungan.

“SEPABLOCK menggabungkan efisiensi konstruksi dengan estetika bangunan. Kami yakin produk ini akan diterima masyarakat karena lebih ekonomis, presisi, dan memiliki tampilan yang rapi serta modern,” ujar Zulfikar di hadapan peserta rakor.

Menurutnya, SEPABLOCK adalah sistem bata interlock yang dirancang agar setiap unit bata saling mengikat tanpa memerlukan plester atau acian tambahan. Sistem ini membuat proses pembangunan lebih cepat dan hemat biaya, sekaligus menghasilkan struktur bangunan yang kuat dan tahan gempa.

“Untuk rumah tipe 36, biasanya pembangunan dengan bata merah membutuhkan waktu 30–45 hari. Namun dengan SEPABLOCK, hanya sekitar 21–30 hari. Bahkan rumah contoh kami rampung dalam 16 hari dengan enam pekerja saja,” ungkap Zulfikar.

Ia menambahkan, penggunaan SEPABLOCK dapat menekan biaya pembangunan hingga 10 persen dibandingkan material konvensional. Dari hasil uji siklik atau uji dorong-tarik di Kementerian PUPR, produk ini juga dikategorikan ramah gempa karena sistem interlock-nya membuat struktur tetap kokoh saat terjadi guncangan.

“Setiap bata diproduksi dengan standar mutu tinggi menggunakan campuran semen khusus, menghasilkan presisi dan kekuatan tekan yang lebih baik. Karena itu, SEPABLOCK cocok untuk berbagai jenis bangunan, mulai dari rumah tinggal hingga fasilitas publik,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Unit Komunikasi & Kesekretariatan PT Semen Padang, Ilham Akbar, menegaskan bahwa perusahaan siap mendukung pembangunan nagari, terutama dalam menjawab amanat Permendes Nomor 2 Tahun 2025 terkait pemanfaatan Dana Desa. Fokusnya antara lain pengembangan potensi lokal, pembangunan infrastruktur berbasis bahan baku lokal, serta penguatan ketahanan ekonomi desa.

“PT Semen Padang menjamin ketersediaan produk berkualitas tinggi berstandar nasional dengan harga kompetitif. Kami percaya, pembangunan infrastruktur yang kuat berawal dari material yang terpercaya,” ujarnya.

Selain produk semen, PT Semen Padang juga menawarkan berbagai solusi material inovatif seperti SEPABLOCK yang dapat mendukung pengembangan usaha BUMNAG maupun BUMDESMA di berbagai daerah.

Paparan inovasi tersebut disambut antusias para peserta rakor. Direktur BUMNAG Bersama Kecamatan Enam Lingkung, Zaiful Lahmi, menyatakan ketertarikan untuk menjajaki kerja sama langsung dengan PT Semen Padang agar produk SEPABLOCK dapat dipasarkan ke masyarakat di wilayahnya.

“Kami melihat peluang besar bagi BUMNAG untuk ikut memasarkan produk ini. Namun tentu kami membutuhkan kerja sama yang jelas agar bisa menjual ke masyarakat dengan margin keuntungan yang pasti,” kata Zaiful.

Sementara itu, Direktur BUMNAG Bersama Kecamatan Harau, Witrawati, yang telah memulai usaha penyaluran berbagai produk PT Semen Padang, turut memberikan motivasi kepada peserta rakor lainnya.

“Inovasi seperti SEPABLOCK dapat menjadi peluang baru bagi BUMDESMA dalam mengembangkan unit usaha berbasis kebutuhan masyarakat di sektor perumahan dan konstruksi,” ujarnya.

Melalui inovasi SEPABLOCK, PT Semen Padang tidak hanya memperkuat posisinya di industri semen nasional, tetapi juga menegaskan perannya dalam mendorong transformasi hijau di sektor konstruksi. Produk ini membuktikan bahwa efisiensi, keberlanjutan, dan kualitas dapat berjalan beriringan. Dengan dukungan pemerintah daerah dan kemitraan bersama BUMDESMA, SEPABLOCK berpotensi menjadi produk unggulan yang mendorong percepatan pembangunan desa dari Sumatera Barat hingga ke pelosok Indonesia, sejalan dengan semangat kemandirian dan keberlanjutan.

Sebagai bagian dari SIG Group, PT Semen Padang terus memperkuat peran dalam mendukung Asta Cita Pemerintah, khususnya pada poin “Pembangunan Ekonomi yang Merata dan Inklusif” serta “Transformasi Industri dan Ekonomi Hijau”. Melalui inovasi produk seperti SEPABLOCK, perusahaan berkomitmen menghadirkan solusi konstruksi berkelanjutan yang memberi manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi masyarakat luas. (*/Eym)

The post SEPABLOCK PT Semen Padang Jadi Peluang Usaha Baru Desa/Nagari appeared first on Prokabar.

Salah satunya dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) di Nagari maupun Kecamatan yang khusus menanggani permasalahan tentang sampah.

“Kami berharap rencana pengelolaan sampah ini dapat membantu mengurangi masalah sampah di Kabupaten Tanah Datar,” ujar Bupati Eka Putra.

Tidak hanya itu, Bupati berharap dengan pengelolaan sampah secara baik, bisa menghasilkan produk-produk benilai ekonomis seperti daerah yang telah menerapkannya.

“Pengelolaan sampah yang baik tidak hanya menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga dapat menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat,” ujar Bupati Eka Putra yang disaksikan Pj. Sekretaris Daerah Elizar, Asisten Administrasi Umum Jasrinaldi dan beberapa Kepala OPD terkait lainnya. (eym)

The post Pemkab Tanah Datar ingin Bentuk Satgas Pengelola Sampah appeared first on Prokabar.

5 Nagari di Kabupaten Tanah Datar ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 556-4-2022 tentang Pembinaan Desa/Nagari Wisata Agro diantaranya Nagari Pandai Sikek (Desa Wisata Jeruk dan Sayur, Nagari Pariangan (Desa Wisata Jeruk), Nagari Andaleh Batipuh (Desa Tanaman Hias), Nagari Sumpu (Desa Wisata Sawo dan Ikan Bilih) serta Nagari Batu Bulek (Desa Tebu dan Kopi).

Kepala Dianas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Tanah Datar, Hendri Agung disela-sela kegiatan tersebut mengatakan, ditetapkannya 5 nagari di Tanah Datar sebagai Desa Agro Wisata memberikan manfaat menguntungkan dalam sektor pariwisata dan pertanian di Tanah Datar.

Diterangkan Hendri Agung, Agrowisata berbeda dengan pariwisata pedesaan karena secara khusus menargetkan aspek pertanian dari tujuan wisata pedesaan.

Manfaat yang paling nyata dari beberapa keuntungan agrowisata adalah dalam bentuk pendapatan langsung, yang membantu pelaku pariwisata dan petani dengan memberikan tambahan sumber pendapatan.

“Ini sejalan dengan program Bupati Tanah Datar yang menitik beratkan sektor pariwisata dan pertanian kedalam program unggulan”, Tambah Hendri Agung. (eym)

The post Lima Nagari di Tanah Datar ditetapkan sebagai Desa Agro Wisata Sumbar appeared first on Prokabar.

DPRD Kabupaten Agam bersama Pemerintah Daerah menyetujui empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tentang Pembentukan Nagari. Empat Ranperda tersebut yakni Ranperda Pembentukan Nagari Gadut Barat, Nagari Gadut Timur, dan Nagari Aro Kandikia.

Selanjutnya, Ranperda Tentang Pembentukan Nagari Koto Tangah Sidang Koto Laweh, Nagari Koto Tangah Koto Malintang, Nagari Koto Tangah Tujuah Nagari dan Nagari Koto Tangah Lamo.

Ranperda Tentang Pementukan Nagari Kandih Lubuk Basung, Nagari Sangkir Lubuk Basung, Nagari Surabayo Lubuk Basung, Nagari Sungai Jariang Lubuk Basung, dan Nagari Parit Panjang Lubuk Basung, dan Ranperda tentang Pembentukan Nagari Tigo Koto Silungkang Timur.

Persetujuan ditandai dengan penandatanganan Nota Persetujuan Persama antara DPRD dengan Pemda yang dilaksanakan pada Sidang Paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi DPRD Agam terhadap 4 Ranperda Tentang Pembentukan Nagari, di Aula Utama DPRD Agam, Selasa (10/5).

Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Agam, Novi Irwan, didampingi Wakil Ketua Suharman dan Irfan Amran. Dari Pemda Agam dihadiri Wakil Bupati Agam Irwan Fikri, Forkopimda, Asisten, Anggota DPRD, dan Kepala OPD.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Agam mengucapkan terima kasih kepada DPRD Agam yang telah memberikan saran dan masukan untuk kesempurnaan Ranperda tentang Pembentukan Nagari.

“Perlu kita pahami, setelah ditandatangani nota persetujuan bersama ini, Ranperda tentang Pembentukan Nagari ini belum bisa ditetapkan karena terdapat beberapa proses yang harus dilaksanakan. Pembentukan Nagari diundangkan setelah mendapat nomor register dari Gubernur dan kode desa dari Menteri Dalam Negeri,” terangnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Agam, Novi Irwan mengatakan sebelum Ranperda Tentang Pembentukan 13 Nagari tersebut disetujui, terdapat juga Perda Tentang Pembentukan 10 Nagari yang sudah disetujui beberapa waktu lalu dan meminta kepada Gubernur Sumbar untuk menfasilitasi dan segera memberikan rekomendasi kepada Kementerian Dalam Negeri.

Ketua DPRD Agam itu mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah bekerja keras dalam membahas Perda tentang Pembentukan 13 Nagari tersebut. Ia meminta kepada Pemda agar melalui dinas terkait untuk menyiapkan dokumen-dokumen yang akan diserahkan ke Gubernur untuk di fasilitasi.

“Kita berharap 23 Nagari yang akan dimekarkan ini dapat segera mendapat nomor register dari Kementrian Dalam Negeri, sehingga setelah pemekaran nagari ini selesai kita bisa melaksanakan proses Pemekaran Kabupaten Agam atau Pembentukan Daerah Otonomi Baru atau disingkat DOB,” tutup Novi Irwan. (rud)

The post 23 Nagari Persiapan Segera Diusulkan Jadi Nagari Defenitif di Agam appeared first on Prokabar.

“Selama ini, BPRN yang merupakan Dewan Perwakilan Masyarakat di Nagari tidak pernah diperhatikan sedikitpun,” kata Sekretaris Forum BPRN Susi Eliyaroza, di ruang sidang utama DPRD setempat.

Dikatakannya, keinginan beraudiensi dengan ketua dan anggota DPRD Tanah Datar sudah cukup lama dinantikan.

“Kami berharap, dengan audiensi ini aspirasi yang kami sampaikan dapat diperjuangan ketua ataupun anggota DPRD,” sampainya.

Diungkapkan Susi, BPRN hampir sama dengan organisasi lainnya yakni membutuhkan biaya ataupun peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.

“Guna kelancaran kerja BPRN dibutuhkan biaya kesejahteraan untuk mengawasi pekerjaan ataupun aliran dana di pemerintahan Nagari. Kami juga butuh pembekalan agar tidak salah bertindak, namun sampai sekarang kami tidak dibekali dengan ilmu atau pelatihan, bahkan dana yang dialokasikan juga tidak ada,” katanya.

Ketua DPRD Tanah Datar H. Rony Mulyadi Dt. Bungsu mengatakan, berbagai pertanyaan dan keluhan dari BPRN, akan dibawa ke rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) nanti.

“Untuk memperjuangkan aspirasi BPRN ini, kami di DPRD akan mengalokasikan melalui dana Pokok Pikiran/Pokir kami yang disalurkan melalui Camat masing-masing sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan daerah yang berlaku,” katanya.

Rony berharap, BPRN tetap berkomunikasi dengan DPRD tentang kondisi dan perkembangan terbaru yang terjadi selepas audiensi.

“Saya minta BPRN memahami aturan menyangkut tugas, pokok dan fungsinya, yang termuat dalam Peraturan Bupati ataupun Peraturan Nagari demi kelancaran tugas ke depannya,” tukasnya. (eym)

The post Tidak Diperhatikan, BPRN se Tanah Datar Mengadu ke Wakil Rakyat appeared first on Prokabar.

Lembaga Surau melalui peran “Tigo Tungku Sajarangan, Tigo Tali Sapilin” ini berhasil mencetak ulama hebat dan tokoh masyarakat yang membakar semangat perjuangan masyarakat Minangkabau, melepaskan diri dari penjajahan. Hal itu disampaikan Irja Padriano, Kasi Sosial Budaya dan Lembaga Adat Nagari DPMN (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari) Kabupaten Agam, di Sungai Batang, Kamis (2/9) lalu.

Irja melanjutkan, Surau merupakan basis masyarakat madani Minangkabau. Dan Pemerintah Kabupaten Agam telah menggagasnya melalui Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2016 tentang Pedoman Gerakan Nagari Madani.

“Dalam hal ini, tentu bergantung pada Pemerintah Nagari untuk mengoptimalkan perannya ke setiap jorong. Bekerja sama melibatkan seluruh Ninik Mamak dan Alim Ulama dalam nagari. Regulasi mengelola keuangan dana desa telah diatur, kini bagaimana berperan untuk memajukan kebudayaan terutama kemajuan Adat Salingka Nagarinya sendiri,” tuturnya.

Gerakan Nagari Madani merupakan program Pemerintah Kabupaten Agam mewujudkan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2006 hingga 2025.

Program yang bercita-cita mengembalikan kejayaan surau sebagai produk nenek moyang Minangkabau paling mendasar dan belum tergantikan pendidikan formal saat ini.

“Lembaga Pendidikan Surau dahulu itu, telah melahirkan ulama hebat dan sampai saat ini belum tergantikan hingga sekarang. Sebut saja Dr. Abdul Karim Ambillah, Inyiak Djambek, Inyiek Canduang, Dr. Abdullah Ahmad, Inyiak Parabek, Inyiak Daud Rasyidi Balingka, AR. Sutan Mansyur, Masyur Daud Datuak Palimo Kayo dan Buya Hamka,” terangnya.

Walinagari jelas penentu kebijakan dan harus visioner dalam memimpin masyarakatnya.

Manajemen pengelolaan dan merangkul seluruh Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kandung dan pemuda mewujudkan kembalinya kejayaan Surau melalui Gerakan Nagari Madani.

“Khusus di Sungai Batang, adalah Nagari lahirnya ulama besar hasil didikan Surau. Pondasi dasar melalui catatan sejarah Buya Hamka itu jelas menjadi peluang besar. Kini dibutuhkan kejelian pemerintah nagari bersama seluruh komponen masyarakatnya untuk mampu mengangkat kembali potensi hebat itu ke permukaan. Sehingga mengembalikan kejayaan dan mensejahterakan masyarakatnya,” tutup Irja Padriano. (rud)

The post DPMN: Surau dapat Hidup jika Program Nagari Madani Dioptimalkan Di Agam appeared first on Prokabar.

Tidak sedikit penduduk desa yang terpapar covid-19 di Indonesia, sehingga desa-desa pun bergerak untuk mengantisipasi penyebaran corona di desa.

Regulasi negara terkait penanganan covid-19 sudah dileuarkan pemerintah, bahkan pandemi ini sudah dinyatakan peresiden melalui Keputusuan Presiden nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.

Di samping itu, para ahli agama juga dibikin sibuk dengan mengkaji pola ibadah yang jelas berubah semenjak dihantam corona. Tidak sedikit silang pendapat bermunculan terkait pelaksanaan ibadah terutama bagi yeng memeluk agama Islam.

Ada yang meyakini tetap beribadah seperti biasa karena tidak memahami mekanisme pelaksanaan ibadah ketika wabah melanda. Tidak sedikit juga yang mematuhi anjuran ulama dan pemerintah setelah dikeluarkannya peraturan dan fatwa.

Pimpinan Serikat Penggiat Desa dan Nagari Sumatera Barat (SPDN) Khairul Anwar menjelaskan masyarakat jangan abai dan jangan lengah, karena siapa saja bisa terpapar dan siapa saja bisa jadi korban keganasan covid-19.

“Kita akan sisir nagari-nagari di Agam untuk menyalurkan bantuan berupa Alat Pelindung Diri (APD) untuk dapat digunakan oleh relawan covid-19 yang telah dibentuk di nagari-nagari serta kita akan salurkan juga bantuan untuk puskesmas pada setiap kecamatan serta puskesmas pembantu di daerah ini,” ungkap Tan Rajo.

Bantuan ini  disampaikan kepada seluruh relawan covid-19 di nagari dan puskesmas atas kerja sama Serikat Penggiat Desa dan Nagari (SPDN) dengan Rumah Perubahan dibawah Pimpinan Prof. Dr. Reinal Kasali.

Terhitung sejak awal Ramadhan, beberapa kecamatan telah di salurkan APD untuk meringankan beban relawan dan petugas medis di lapangan.

“Kita akan tuntaskan penyaluran ini sampai menjelang lebaran di seluruh nagari-nagari yang ada di Agam,”9 ulas Tan Rajo pada saat penyerahan bantuan di kecamatan Baso dan Ampek Angkek.

“Kita berharap semua pihak dapat bekerja sama dalam penanganan pandemi ini, jangan biarkan pemerintah dan relawan yang hanya bekerja memikul beban berat ini. Disamping itu mari patuhi protokoler kesehatan kapanpun dan dimanapun berada, jangan terjebak dengan isu-isu yang mengarah pada ketidak percayaan publik terhadap covid-19 dan jangan terjebak dengan adu domba yang dimanfaatkan sekelompok orang hanya untuk kepentingan politik dan golongan,” kata Tan Rajo mengakhiri. (rls)

The post Tan Rajo dan Prof. Reinal Kasali Bantu APD Covid-19 di Agam appeared first on Prokabar.

Hal itu disampaikan karena kebenaran dan keakuratan data potensi nagari berpengaruh besar terhadap rencana pembangunan daerah secara umum.

Dilansir Prokabar dari MC Pessel, Wakil Bupati Pesisir Selatan (Pessel), Rusma Yul Anwar menjelaskan

bahwa pemekaran nagari yang dilakukan daerah itu pada tahun 2011 lalu dari 76 nagari menjadi 182 nagari, telah memberikan perubahan secara umum terhadap data potensi yang dimiliki.

Perubahan data itu juga terjadi seiring dengan dilakukannya pengembangan dan pembangunan berbagai infrastruktur dari tahun ke tahun.

“Agar keakuratan potensi data tetap terjamin, maka kepada semua wali nagari diminta agar mengupdate setiap perkembangan pembangunan yang dilakukan,” katanya.

Dia juga mengatakan bahwa kemajuan pembangunan sebuah daerah bukan saja dilihat pada kondisi fisik pembangunan di pusat kabupaten.

“Tapi sejauh mana pembangunan itu menyentuh dan merata sampai ke pelosok nagari sesuai potensi yang dimiliki. Agar tepat sasaran, maka up date data potensi sesuai dengan perkembangan pembangunan yang dilakukan harus dimiliki oleh semua nagari,” ingatnya.

Disampaikannya bahwa sekarang jumlah pemerintahan terendah di daerah itu ada sebanyak 182 nagari. Dengan jumlah yang bisa dikatakan terbanyak di Sumbar sebagaimana saat ini, maka pemerataan pembangunan dan pendekatan pelayanan akan lebih maksimal.

“Tapi semua itu harus seiring dengan pelaporan potensi melalui profil nagari yang disusun secara akurat dan teruji. Sebab data yang di rekayasa akan menimbulkan kekeliruan dalam menempatkan pembangunan di masyarakat,” ingatnya.

Ditambahkannya bahwa mendata potensi  yang akurat itu tidak hanya menjadi tanggung jawab wali nagari. Tapi juga memerlukan peran masyarakat sesuai potensi lingkungan yang mereka tempati.

“Sebab tujuan pemekaran pemerintahan nagari sebagaimana dilakukan Pessel pada tahun 2011 lalu adalah bagaimana percepatan pembangunan dan pelayanan benar-benar menyentuh pada semua masyarakat secara merata,” tutupnya. (*)

The post Walinagari di Pessel Diminta Update Data Perkembangan Nagarinya appeared first on Prokabar.

“Sebagai contoh, ada rumah tertimpa pohon kayu. Selama ini mereka punya dana khusus untuk itu (recovery) namun mereka harus menunggu dulu dengan kabupaten (persetujuan). Ini menjadi kendala. Ini yang seharusnya tidak terjadi,” ucap Betti.

Tidak sampai disitu, pelayanan satu pintu atau yang kerap disebut dengan mall publik sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Ditingkat nagari menurutnya, perlu diciptakan sebuah pelayanan khusus, dimana pelayanan seperti KTP,KK dan sebagainya akan berada ditingkat nagari kedepannya.

Selain memangkas birokrasi yang selama ini dinilai memberatkan, tentu dengan hadirnya pelayanan di nagari akan lebih memudahkan dan tidak ada pelayanan yang menghambat masyarakat. Sebagaimana amanah regulasi UU nomor 09 Tahun 2015 tentang pemerintahan daerah mengamanahkan bahwa pemerintahan terendah adalah desa (nagari) berarti sangat layak dan pantas kedepannya kita melimpahkan wewenang kabupaten kepada nagari untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Kalau ini dilakukan maka akan terjawab sudah keresahan masyarakat selama ini. UU. 9 Tahun 2015 adalah (perubahan kedua UU 23 Tahun 2014 ttg pemerintah daerah)

Selanjutnya Betti Menegaskan “Perlu adanya pelayanan 0.0, dimana pelayanan seluruh data base yang ada di nagari harus terdata di pemerintahan nagari dan terkoneksi ke pemerintah Kabupaten. umpamanya, kalau ada masyarakat kita yang sakit dan harus dirujuk ke kota padang contohnya. Ternyata sampai di padang mereka memang mendapatkan pelayanan, tapi harus ada syarat sebagai administrasinya. Mereka tidak membawa persyaratan itu, disinilah peran nagari dan kabupatrn, tinggal klik saja, masyarakat mendapatkan persyaratan yang mereka inginkan,” ujarnya.

” walaupun masyarakat itu dirantau sekalipun, namun KTP kampung halaman, kalau ada urusan segala macam dia tidak perlu pulang untuk jemput,” tambahnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, dalam menyusun RPJMD tetunya harus mendepankan aspirasi masyarakat. Program program pemerintah, mesti disosialisasikan ke masyarakat, dan hal ini guna mengetahui apa betul program yang dibuat merupakan keinginan dan impian dari masyarakat itu sendiri.

“Sebagai contoh lagi, di Andaleh. Masyarakatnya ada berprofesi sebagai pengambil nira, tiap hari hampir sebagian masyarakat mengambil air nira. Dikasih pelatihan mengambil nira, tentu bagi masyarakat itu bukan hal yang asing. Sehingga perfomance mereka seharusnya meningkat, justru malah tidak meningkat,” ungkap mantan Direktur Keuangan PT Semen Padang itu.

Dalam memberikan pelayanan yang prima lanjutnya, jika biasanya perangkat nagari mesti datang ke kabupaten untuk berkordinasi terkait hal hal yang dibutuhkan oleh masyarakat, kedepan bisa dipangkas dengan memamfaatkan teknologi yang ada saat ini.

Begitu juga dengan pembangunan, khsusnya pada sektor infrastruktur. Menurutnya, perlu komunikasi dan duduk bersama antara pemerintah dengan ninik mamak tungku tigo sajarangan. Hal ini, agar pembangunan yang hendak dilakukan pemerintah, baik bersumber dari APBN, APBD atau DAK tidak mengalami kendala dilapangan.

“Nanti semua pembangunan itu akan terlebih dahulu melibatkan, atau meminta saran dan masukan dari tungku tigo sajarangan dan bundo kanduang. Kita ingin pembangunan itu dirasakan oleh masyarakat. Kendala itu tidak hanya datang dari dalam, tapi juga dari luar, yaitunya masyarakat. Karena mereka merasa tidak dilibatkan,” tutup Betti.(eym)

The post Betty : Diamanahkan Undang Undang, Nagari Pantas Berikan Layanan Prima Ke Masyarakat appeared first on Prokabar.

Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Agam, Wahyu Bestari mengatakan hal tersebut berdasarkan rekapitulasi Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Agam Tahun 2020.

Dijelaskan, IDM merupakan perhitungan komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi atau Lingkungan.

Artinya, indikator dalam IDM dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan.

“Di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan nagari untuk mensejahterakan nagari,” jelas Wahyu Bestari dilansir dari MC Agam, Jumat (17/7).

Berdasarkan IDM tahun 2020, tercatat tiga nagari berstatus nagari mandiri. Tiga nagari tersebut antara lain Nagari Tiku Selatan, Nagari Lubuk Basung, dan Nagari Panampuang.

“Status mandiri adalah status IDM tertinggi. Kabar baiknya Nagari Tiku Selatan masuk 3 desa terbaik se Indonesia dengan poin 0,8957,” sebutnya.

Lebih lanjut dijelaskan, kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat nagari harus menghasilkan pemerataan dan keadilan.

Didasarkan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan.

“Dalam hal ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat nagari,” ulasnya.

Sementara itu, 47 nagari di Kabupaten Agam berstatus nagari maju. 31 nagari masih berstatus nagari berkembang.

“Dengan berubah status Nagari Pagadih dari tertinggal menjadi berkembang, artinya tidak ada lagi nagari tertinggal di Agam,” tuturnya.

Dikatakan untuk alasan Nagari Pagadih berubah status karena kantor wali nagari dan Pelayanan Kesehatan sudah berdekatan, serta mudah diakses. Kemudian indikator evakuasi, seperti irigasi juga sudah tersedia.

“Untuk penurunan status tidak ada skemanya, karena saat ini tiap tahunnya nagari lancar menerima pendanaan, yang ada berubah status menjadi lebih baik,” terangnya lagi.

Pihaknya berharap, nagari saat ini yang statusnya masih berkembang untuk bisa menaikan status menjadi nagari maju. Dikatakan, nagari mandiri dan maju tidak begitu memiliki perbedaan mencolok.

“Bedanya di poin saja yang lebih tinggi. Semoga nagari-nagari yang berkembang dapat meningkatkan IDM-nya,” ujarnya berharap. (*)

The post Kini Tak Ada Lagi Nagari Tertinggal di Agam appeared first on Prokabar.

“Tapi saya melihatnya terbalik, justru hak ulayat atas tanah itu harusnya menjadi kekuatan Sumatera Barat, bagaimana kemudian aset yang tadinya tidak dimanfaatkan, tidak mempunyai nilai tambah ekonomis, kemudian kita ubah menjadi bernilai ekonomis,” kata Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI DR. Reydonnyzar Moenek, Senin (28/10).

Hal itu dikatakannya saat menjadi keynote speaker dalam Seminar Nasional 2019 Sustainable Multidiciplinary Academy Research (SMAR) yang degelar Fakultas Ekonomi Universitas Taman Siswa Padang dengan tema “Peran Perguruan Tinggi Dalam Mewujudkan Kemandirian Desa di Era Revolusi Industri 4.0.”

Dia mengatakan aset berupa tanah ini kan merupakan aset yang dimiliki secara turun temurun hak ulayat adat atas tanah dikonversi sedemikian rupa menjadi bentuk penyertaan modal.

“Jadi hak ulayat itu kita buat menjadi hak yang mempuyai nilai ekonomi, namun bukan untuk diperjualbelikan atau dibaliknamakan. Dia hanya boleh dimanfaatkan dengan cara penyertaan modal (inbreng) yang digunakan usahakan dan dimanfaatkan secara bersama-sama dengan investor yang masuk ke Sumbar. Jadi hak ulayat itu tidak menjadi penghambat invenstasi tapi malah bisa menjadi kekuatan masyarakat untuk peningkatan perekonomian,” katanya.

Dikatakan, hak ulayat itu justru menjadi keberpihakan kita untuk melindungi aset-aset yang dimiliki masyarakat yang ada di Sumatera Barat bahwa itu adalah hak turun-temurun yang tidak boleh diperjualbelikan.

“Tapi nantinya tentu ada metode dan kuantifikasi aset. Kita hitung nilai aset yang akan disertakan dalam penyertaan modal. Dalam penyertaan modal itu dihitung bersama masuk dalam neraca dilakukan dalam usaha bersama jadi ada prinsip cosharing dan cofinancing. Cosharing dari masyarakat adat sementara investor mendapat jaminan kepastian akan investasi yang ditanamnya. Sebab belanja terbesar dalam investasi adalah pengadaan lahan,” katanya.

Jadi kenapa tidak jadikan hak ulayat itu menjadi kekuatan yang nantinya akan dibuat payung hukumnya berupa Perda tentang mekanisme dan tata cara penyertaan modal kepada investasi swasta yang masuk ke Sumatera Barat.

“Dengan itu akan memberikan kepastian kepada pemerintah daerah untuk memfasilitasinya dan investor pun betul-betul merasa terbantu,” katanya.

Seminar nasional itu sendiri dibuka Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit menghadirkan sejumlah narasumber diantaranya Prof. Mudrajad Kuncoro, Dr. Yulia Hendri Yeni dan Prof. M. Zulman Harja Utama.(mbb)

The post Reydonnyzar Moenek : Hak Ulayat Harusnya Jadi Kekuatan Sumbar Tingkatkan Ekonomi Masyarakat appeared first on Prokabar.

Hal tersebut salah satu upaya mencegah dampak kunjungan mancanegara, nasional dan lokal tetap mentaati aturan di suatu nagari. Dalam persoalan itu, Pemerintah Kabupaten Agam melalui Sekretaris Daerah, Martias Wanto menyerukan dan menekankan kepada pemerintahan nagari Se-kabupaten Agam, terutama nagari yang sibuk menggiatkan destinasi wisata, memperkuat regulasi melalui peraturan nagari, terkait pengembangan destinasi wisata, pengelola, pemandu dan pengunjung. Bertujuan tidak berdampak buruk jika tidak diatur secara sistematis nantinya.

“Kita kadang-kadang terlalu terbawa pemikiran bahwasanya turis itu difasilitasi dengan tempat-tempat yang agak bebas segala macam, tidak. Padahal tidak begitu,” ungkap Sekda Agam, Martias Wanto, kepada Prokabar.com, Kemarin (17/10).

Ia melanjutkan, seseorang yang akan datang ke suatu daerah, dia akan menghargai kearifan lokal di daerah itu. “Sekarang tinggal kita mengkemasnya, memprodaknya. Baik itu melalui peraturan nagari atau keputusan nagari untuk mengatur orang-orang yang akan datang,” ulasnya.

Jangan terlalu takut banyak aturan akan membuat orang tidak akan datang. “Justru dengan aturan-aturan seperti itu memancing minat orang datang. Jangan berfikir terbalik. Dengan memiliki aturan yang jelas membuat keamanan, kenyamanan, ketentraman, kesejukan, keindahan dan kenangan wisatawan dapat diperoleh,” tegasnya.

Setiap pengelola destinasi wisata yang ada, harus mengatur cara masuk, cara melihat, mendengar, merasakan, mengamati, menganalisa objek, melintasi jalur, hingga menikmati semua suguhan menarik wisatawan.

“Kita contohkan wisatawan yang hendak melihat Masjid Bingkudu, tertua di Agam bisa saja kita atur harus menggunakan kain sarung dan peci bagi laki-laki. Dan pengunjung wanita harus berpakaian menutup aurat. Kebutuhan tersebut hendaknya dapat disediakan melalui penjualan atau berupa sewa. Mereka juga harus berjalan mengikuti jalur dan pemandu yang ada,” terang ASN senior Pemkab Agam tersebut.

Ketika setiap nagari yang sedang giat merancang pengembangan destinasi wisata yang dimiliki, aturan atau regulasi adalah prioritas utama yang harus dilakukan. Karena aturan tersebut jelas akan mengkontrol ketertipan, kenyamanan, keamanan dan keindahan dalam suatu nagari. Nilai-nilai Reliqius, Sosial dan Budaya kemasyarakat di pusat destinasi wisata tidak terganggu akibat kunjungan wisatawan yang beragam karakter dan kebiasaannya.

“Sama halnya kita berkunjung ke negeri orang, kita akan patuh pada aturan-aturan yang dibuat orang tersebut. Makanya kita mengharapkan ketika objek itu dikembangkan lengkapilah dengan aturan-aturan yang ada di nagari tersebut,” pungkasnya. (rud)

The post Sekda Agam Himbau Pemnag Bentuk Perna Mengatur Kunjungan Wisatawan appeared first on Prokabar.

Kepala DPMN Agam, melalui Kabid Bina Permberdayaan Nagari, Zulkarnaini di ruangan kerjanya, mengatakan, perbup ini tentang peta, penegasan dan penetapan batas desa atau nagari, yang sudah diajukan kepada Biro Hukum Pemprov Sumbar pada September 2019.

“Kedua nagari persiapan yang sudah masuk tahap perbup yaitu Nagari Persiapan Sungai Cubadak Kecamatan Baso dan Nagari Persiapan Nan Limo Kecamatan Palupuah. Perbub dibentuk jika batas nagari sudah ditentukan dan dimuat dalam berita acara,” ujarnya dilansir Prokabar dari MC Agam, Kamis (3/10)

Dijelaskan, apabila perbup sudah diverifikasi langsung disahkan dengan ditandatangani oleh Bupati Agam. Kemudian diminta nomor registernya kepada pemerintah pusat melalui Pemprov Sumbar.

“Setelah memiliki nomor register, baru kita bentuk perda terkait pembentukan nagari definitif,” sebutnya.

Saat ini Agam memiliki 16 nagari persiapan dan dua diantaranya sudah masuk tahap pembentukan perbup. Keduanya dibentuk sebagai nagari persiapan pada 2017. Sedangkan 14 nagari persiapan lainnya ada yang dibentuk 2017 dan 2018.

“Pada umumnya semua terkendala dengan batas nagari yang menjadi syarat pokok dalam pembentukan nagari definitif. Sehingga prosesnya menjadi lama dan membutuhkan waktu yang panjang,” imbuh Zulkarnaini.

Namun pihaknya mengharapkan Wali Nagari Persiapan bisa dengan cepat menyelesaikan batas nagari, sebab status sebagai nagari persiapan maksimal hanya tiga tahun. Apabila melebihi waktu yang ditetapkan, maka nagari persiapan kembali bergabung dengan nagari induk. (*/hdp)

The post Ini Dia Calon Dua Kenagarian Baru di Kabupaten Agam appeared first on Prokabar.