Alhasil, penelitian tim teridentifikasi jika ditemukan ajaran yang menyimpang dari ajaran agama Islam yang benar.

Dalam maklumat yang dikeluarkan MUI Tanah Datar nomor 503/U/MUI-TD/I-2022 dituliskan jika berkembang pemahaman dan pengamalan disebagian lapisan masyarakat yang terindikasi bagian dari jamaah bab kesucian.

Dalam ajaran tersebut, setiap pengikut jamaah yang baru bergabung mesti mengulang syahadat. Selain itu, pengikut jamaah yang sudah menikah juga diperintahkan untuk menceraikan istri (kalau suami), atau meminta cerai (kalau istri) pasangannya, kecuali kalau menjadi pengikut jamaah.

Masih dalam ajaran itu, suami istri pengikut jamaah diwajibkan menikah ulang dihadapan guru.

Penyimpangan lain yang ditemukan, pengikut wajib membayar zakat kepada guru dalam jumlah yang cukup besar, dimaksudkan untuk menghindari azab kubur. Selain itu, bagi jamaah yang melakukan kesalahan dapat menebus kesalahan dengan membayar denda kepada guru.

Dalam maklumat itu juga disimpulkan jika pemahaman tersebut keliru dan menyimpang dari petunjuk Al Quran. Ajaran tersebut dinilai telah menimbulkan konflik keluarga dan masyarakat.

Akibat ajaran itu, terjadi pertengkaran antar anggota keluarga, perceraian, dan bahkan dikucilkan oleh masyarakat hingga pidana.

” Assalamualaikum Wr Wb Izin kami sampaikan tausiyah dan maklumat MUI Tanah Datar, karena setelah hasil penelitian dan memperhatikan prihal terindikasinya adanya pemahaman dan ajaran yang menyimpang di Kab. Tanah Datar. Mohon berkenan Bapak Pengurus Masjid se Tanah Datar dan Para Asatizd membantu mensosialisasikan Tausiyah ini kepada ummat Islam khususnya di Tanah Datar,” tulis Afrizon, Sekretaris MUI Tanah Datar disalah satu GWA.

Dalam akhir maklumat itu, MUI Tanah Datare mengajak seluruh jamaah yang telah terlanjur bergabung untuk bisa bertobat, dan memperbaiki hubungan dengan keluarga dan masyarakat. (eym)

The post MUI Tanah Datar Temukan Ajaran Menyimpang. Pengikut Diperintahkan Menceraikan atau Minta Cerai appeared first on Prokabar.

“MUI Sumatera Barat dan MUI Kota Padang sepakat bahwa Ramadan tahun ini tanpa tarawih di masjid dan musala,” ungkap Ketua MUI Kota Padang, Duski Samad, Selasa (21/4).

Dikatakan Duski, keputusan ini diambil guna menerapkan physical distancing untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona.

“Kita sekarang ditengah wabah virus Corona, jika berkumpul dipastikan mudaratnya bagi perorang maupun komunitas. Apalagi akibat yang tak akan tertanggung oleh kita semua,” ucapnya.

Duski Samad mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mulai Rabu 22 April hingga 5 Mei 2020 akan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) guna memutuskan mata rantai penularan Covid-19.

“Untuk itu kami berharap, Pemerintah Kota Padang dapat bergandengan dengan MUI Kota Padang mensosialisasikan PSBB kepada masyarakat. Sehingga PSBB dapat berjalan dengan baik selama 14 baik kedepan,” pungkasnya. (*)

The post Ramadan Tahun Ini, Kota Padang tanpa Tarawih di Masjid dan Musala appeared first on Prokabar.

Hal ini diungkapkan karena telah adanya imbauan dari MUI Sumbar. Dan pihaknya mengajak umat untuk taati fatwa MUI Pusat nomor 56 tahun 2016 Tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non Muslim.

Ketua MUI Kota Padang, Duski Samad yang dihubungi Prokabar, mengatakan silahkan masing-masing umat beragama memakai pakaian dan atribut sesuai keyakinannya. Namun tetap patuhi aturan untuk kebaikan bersama.

“Umat islam saya imbau untuk tidak ikut-ikutan merayakanya. Apalagi sampai menggunakan atribut natal. Itu tidak boleh. Jadi jangan campur adukkan antara akidah dengan pergaulan sosial,” katanya, Minggu (15/12)

Pihaknya juga menghimbau kepada pemilik usaha dan manager baik pusat perbelanjaan, mall, hotel, swalayan atau perusahaan agar tidak memaksakan karyawanya yang beraga islam untuk menggunakan atribut natal atau merayakanya.

“Kepatuhan pada regulasi dan moral mewajibkan pemilik usaha tidak memaksakan pakaian, atribut dan apapun yang berkaitan dengan beda iman. Dan yang paling penting umat non muslim yang akan natal, hormati adat, moral, dan aturan itu artinya sudah menjaga kehormatan bersama.” ujarnya. (hdp)

The post MUI Padang Ingatkan Umat Muslim Tidak Kenakan Atribut Natal appeared first on Prokabar.

Kerapnya jasa penukaran uang baru saat Ramadan terutama menjelang Lebaran, membuat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padang menghimbau masyarakat untuk lebih cerdas dan tidak terpengaruh hal yang tidak baik.

“Jual beli uang recehan baru ada dua jenis hukum. Jika prinsipnya menolong tanpa dipatok berapa jasanya ya boleh saja. Namun jika dipastikan jasanya misalnya penukaran Rp100 ribu yang diterima hanya Rp95 ribu itu riba hukumnya sudah dipastikan haram,” ujarnya, Sabtu (2/6).

Dirinya menambahkan, jika penyedia jasa penukaran uang beranggapan hanya mengambil uang jasa, maka tetap tidak dibenarkan karena pihak berwenang dalam hal ini adalah Bank Indonesia dan perbankan telah menyediakan penukaran secara cuma-cuma.

“Jika penyedia jasa berdalih mereka telah antre untuk menukarkan uang. Dan layak untuk mendapatkan uang atas jasa yang dilakukannya maka ini adalah pemahaman yang salah,”katanya.

Ia mengingatkan Islam tidak melarang jual beli barang dan jasa namun tidak dibenarkan mencari keuntungan dengan cara tidak baik.

MUI meminta masyarakat untuk melakukan penukaran uang baru di BI maupun di Bank-bank lain yang tidak memungut uang jasa. Selain itu juga mengimbau masyarakat merayakan Lebaran dengan sederhana.

“Jangan rusak ibadah puasa dengan melakukan hal-hal yang haram,”katanya. (*/hdp)

The post Terdapat Unsur Riba, Tukar Uang di Pinggir Jalan Haram appeared first on Prokabar.