Menurut Mendagri M. Tito Karnavian, pihaknya mengapresiasi PPATK yang membantu Kemendagri dalam melakukan pengawasan keuangan daerah.

Tito menegaskan , PPATK merupakan mitra paling penting bagi Kemendagri.

Menurutnya, keberadaan PPATK ini otomatis menjadi mitra yang paling penting bagi Kemendagri untuk membantu pengawasan keuangan. 

“Tentu dari awal saya sudah menyampaikan dan memberikan apresiasi, ini secara langsung dan tidak langsung, sudah mendukung tugas pokok saya selaku Mendagri untuk melakukan pengawasan,” kata Mendagri, dalam keterangan persnya, Jumat (27/12).

Tito menuturkan, keberadaan PPATK sangat membantu Kemendagri untuk melakukan pembinaan dan pengawasan Kepala Daerah dan Pemerintahan Daerah, terutama mengawasi hal-hal yang berada di luar ranah Kemendagri.

Adapun salah satu tugas dari Kemendagri itu sesuai UU, adalah melakukan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Daerah termasuk Kepala Daerah dan penganggarannya.

“Namun, dalam hal pengawasan ini, kami tidak memiliki kemampuan untuk mendeteksi sistem perbankan dan lain-lain. Untuk itu, seperti yang sudah pernah saya sampaikan bahwa Kemendagri menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada PPATK,” tuturnya.

Mendagri  menambahkan posisi Kemendagri sebagai Non- Aparat Penegak Hukum (APH),  sehingga tidak memiliki kewenangan untuk memperoleh informasi terkait data penelusuran PPATK yang bersifat rahasia.

Sedangkan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin mengatakan, telah menyampaikan hasil penelusurannya pada Aparat Penegak Hukum (APH), meski ia enggan menyebutkan aparat penegak hukum mana yang mendapatkan laporan dari PPATK, karena bersifat rahasia.

“Kami sudah menyampaikan pada Aparat Penegak Hukum, betul apa yang disampaikan oleh Pak Mendagri tadi bahwa ini ada di tangan APH,” ungkapnya.

Sebelumnya, PPATK mengungkap modus baru oknum kepala daerah yang melakukan pencucian uang lewat kasino atau tempat perjudian di luar negeri.

Menurut Ketua PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin, pencucian uang via kasino jadi modus baru yang terendus pihaknya tahun ini.

“Menyimpannya uang betul dalam rekening, kalau dia mau main dia tarik. Atau juga menyimpannya dalam bentuk membelikannya dalam koin,” ujarnya.

Kiagus menegaskan pihaknya sedang menelusuri transaksi keuangan beberapa kepala daerah dalam bentuk valuta asing senilai Rp50 miliar ke rekening kasino di luar negeri.

Namun ia tidak mengungkap siapa saja kepala daerah yang memiliki rekening kasino di luar negeri tersebut. (*)

The post Awasi Keuangan Daerah, Kemendagri Perkuat Kerjasama dengan PPATK appeared first on Prokabar.

The post PPATK Diminta Tidak Ungkap Rekening Kepala Daerah appeared first on Prokabar.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumbar, Wahyu Purnama menyampaikan, jenis usaha seperti itu sangat berpengaruh pada stabilitas nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

Bahkan, ia rentan dijadikan sebagai tempat praktik pencucian uang. Tak hanya dari hasil transaksi narkoba, tapi juga rawan dijadikan sebagai pendanaan kegiatan terorisme.

“Demikian pentingnya peran KUPVA BB sehingga kami perlu memonitor kegiatan usaha tersebut dengan seksama,” ungkapnya pada Prokabar di Padang, Rabu (11/12).

Berdasarkan pendataan Bank Indonesia, saat ini di Sumatera Barat terdapat 14 KUPVA BB berizin yang tersebar di lima Kabupaten/Kota.

Ke lima daerah itu antara lain Kota Padang, Bukittinggi, Payakumbuh, Kota Solok. Selain itu, Kabupaten Padang Pariaman dan Tanah Datar.

Populasinya terus meningkat dari tahun ke tahun. Karena itu, lanjutnya, Bank Indonesia terus melakukan penataan dan penertiban.

Pihaknya memastikan setiap penyelenggara KUPVA bukan bank yang kini beroperasi di Sumbar memiliki izin usaha resmi.

Melakukan sosialisasi hingga penertiban pada
KUPVA bukan bank yang tidak memiliki izin, khususnya di daerah yang menjadi destinasi wisatawan mancanegara

“Ini kalau di Sumbar seperti di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Karena mayoritas wisatawan asing memang di sana,” jelasnya.

Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia tetap bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, utamanya dengan Kepolisian Daerah Sumbar.

Karena itu dirinya menegaskan, agar KUPVA BB berizin di Sumbar jangan melanggar izin usaha dan praktik melawan hukum.

Kemudian mengimbau masyarakat secara umum agar menghindari usaha-usaha yang bertentangan dengan aturan.

“Ini seperti pencucian uang, misalnya. Jadi, jangan sampai terlibat. Resikonya sangat besar,” imbaunya.

Sepanjang 2019, Kantor Bank Indonesia telah menertibkan empat KUPVA bukan bank di dua daerah, Mentawai dan Pariaman.

Sementara pada 2018, juga menertibkan delapan KUPVA bukan bank. Namun, lima diantaranya masih beroperasi. (tds)

The post Rentan Praktik Cuci Uang, BI Beri Perhatian Khusus KUPVA BB appeared first on Prokabar.