Jakarta, Prokabar – Kasus dugaan korupsi di Masjid Raya Sumbar, merupakan pelajaran hebat. Karena itu, jika ada yang membahas maka hal tersebut karena rasa memiliki yang tinggi.

“Memang sangat disayangkan di tengah pemerintah terus berusaha membangun transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara maupun keuangan daerah serta memperbaiki governance / tata kelola, masih ditemukan praktik-praktik korupsi,” kata sekjen DPD RI Donny Moenek yang juga merupakan pj Gubernur Sumbar, Senin (2/3).

Donny kala itu menjadi penginisiasi percepatan pembangunan Masjid Raya dengan tak melalui dana APBD.

Dia mengatakan, semestinya ini benar-benar tidak boleh terjadi, manakala terdapat mekanisme early warning system melalui perbaikan akuntabilitas serta berfungsinya APIP maupun pengawasan melekat/waskat.

Menurut Moenek, kalaulah sistem informasi pengelolaan keuangan daerah internalnya berjalan baik ditambah dengan banyak tersedianya tenaga akuntansi, hal itu bisa diatasi.

The post Donny Moenek : Kasus Masjid Raya Sumbar, Mari Ambil Hikmahnya appeared first on Prokabar.

“Saya dapat kabar dan saya prihatin, ada dana yang tak bisa dipertanggungjawabkan,” kata Sekjen DPD RI ini.

Dalam beberapa waktu belakangan, terungkap ada dana sekitar Rp1,5 miliar di Masjid Raya dipakai utuk keperluan pribadi ASN yang mengurusnya. Kasus ini diperbincangkan banyak pihak dan sudah dilaporkan ke polisi.

Masjid itu, kata Moenek adalah aset Pemprov Sumbar. Semua penerimaan dan pengeluarannya dicatat mekanisme sistem keuangan yang benar, juga dalam APBD.

Pencatatan itu, kata dia harus jelimet, subject to audit setiap rupiah yang dikeluarkan dari kas. Semua pemasukkan dari pihak ketiga juga dibahas dan dicatat melalui mekanisme yang sama.

“Uang masuk dan belanja masjid itu dibahas bersama DPRD,” kata dia.

Ia minta agar dilihat PP 58/05 yang diperbaharui dengan PP 12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Petmendagri No 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan turunannya.

Dalam kesempatan itu, dia juga berharap agar kasus itu bisa segera diselesaikan sehingga tidak menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan masjid yang menjadi ikon Sumbar itu.

“Kita harap kasus ini bisa cepat selesai sehingga tidak menjadi citra buruk bagi Ranah Minang yang berfalsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah,” pungkasnya.(*/mbb)

The post Donny Moenek Terkejut Korupsi di Masjid Raya Sumbar appeared first on Prokabar.

Moenek merupakan pakar desentralisasi fiskal dan investasi daerah. Keahlian ini yang diperlukan Sumatera Barat, bukan sekadar hoyak-hoyak, ahli politik, ahli agama, ahli segala ahli saja,” kata wartawan senior Khairul Jasmi pada prokabar.com, Rabu (29/1). KJ begitu ia disapa, adalah orang yang mengkampanyekan agar gubernur baru bisa membuat pertumbuhan ekonomi Sumbar 7 persen. Ide itu pertama kali dimunculkan anggota DPD Leonardy Harmainy.

Moenek tak bisa membanggakan diri sebagai ahli agama, ahli adat atau ahli hukum. Untuk calon yang ada bisa tak tertandingi dalam ilmu fiskal dan investasi daerah. Itu sebabnya banyak yang berkehendak agar Moenek fokus di sana dan membawa Sumbar maju.

Kenapa begitu, hal ini disebabkan Sumbar hanya 1/3 daerahnya yang bisa digarap. Moenek pernah berkata, “tanah ulayat” bukan hambatan, tapi potensi. Menuut dia, pemberdayaan desa menjadi sebuah keniscayaan dalam menumbuhkan kembangkan potensi ekonomi masyarakat dan pertumbuhan desa atau nagari. Selama ini hak ulayat atas tanah dianggap sebagian orang sebagai penghalang masuknya investasi.

“Saya melihatnya terbalik, justru hak ulayat atas tanah itu harusnya menjadi kekuatan Sumatera Barat, bagaimana kemudian aset yang tadinya tidak dimanfaatkan, tidak mempunyai nilai tambah ekonomis, kemudian kita ubah menjadi bernilai ekonomis,” kata Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI DR. Reydonnyzar Moenek, pada prokabar.com, Minggu (26/1).

Menurut dia, tanah ulayat merupakan aset yang dimiliki secara turun-temurun hak ulayat adat atas tanah dikonversi sedemikian rupa menjadi bentuk penyertaan modal.

“Jadi hak ulayat itu kita buat menjadi yang mempuyai nilai ekonomi, namun bukan untuk diperjualbelikan atau dibaliknamakan. Dia hanya boleh dimanfaatkan dengan cara penyertaan modal (inbreng) yang digunakan usahakan dan dimanfaatkan secara bersama-sama dengan investor yang masuk ke Sumbar. Jadi hak ulayat itu tidak menjadi penghambat invenstasi tapi malah bisa menjadi kekuatan masyarakat untuk peningkatan perekonomian,” katanya.

Dikatakan, hak ulayat itu justru menjadi keberpihakan kita untuk melindungi aset-aset yang dimiliki masyarakat yang ada di Sumatera Barat bahwa itu adalah hak turun-temurun yang tidak boleh diperjualbelikan.

“Tapi nantinya tentu ada metode dan kuantifikasi aset. Kita hitung nilai aset yang akan disertakan dalam penyertaan modal. Dalam penyertaan modal itu dihitung bersama masuk dalam neraca dilakukan dalam usaha bersama jadi ada prinsip cosharing dan cofinancing. Cosharing dari masyarakat adat sementara investor mendapat jaminan kepastian akan investasi yang ditanamnya, sebab belanja terbesar dalam investasi adalah pengadaan lahan,” katanya.

Jadi kenapa tidak jadikan hak ulayat itu menjadi kekuatan yang nantinya akan dibuat payung hukumnya berupa Perda tentang mekanisme dan tata cara penyertaan modal kepada investasi swasta yang masuk ke Sumatera Barat.

“Dengan itu akan memberikan kepastian kepada pemerintah daerah untuk memfasilitasinya dan investor pun betul-betul merasa terbantu,” katanya.

Maka Moenek, bisa menjadi sosok yang pas untuk itu. Belum lagi jika dia bisa memaksimalkan zakat, membuat Padang Industrial Park terisi, mengeruk Teluk Bayur, memperbanyak turis datang. Ia memiliki jejaring yang kuat ke pusat.

“Saya suka Pak Moenek yang maju, sebab beliau energinya berlebih dan serius dalam bekerja,”kata Syawal seorang warga Padang yang selalu memantau pemberitaan soal Moenek di medsos.(laf)

The post Ini Ide Moenek untuk Sumbar appeared first on Prokabar.