Hal tersebut dikatakan Ketua DPC Partai Demokrat Tanah Datar Nurhamdi Zahri Dt Indo Marajo Nan Bapayuang
Ameh didampingi Sekretaris Partai Bendahara semua Kader Partai Demokrat Kabupaten Tanah Datar, Senin (03/4).

Nurhamdi melanjutkan, masalah ini sudah berlanjut semenjak tahun 2021, dan sekarang muncul kembali setelah Partai Demokrat sepakat mendukung Anies Baswedan sebagai calon Presiden pada pemilu 2024 mendatang.

“Kami sabagai partai besar yang punya legalitas yang jelas dari Kabupaten/Kota sampai ke Provinsi tentu kami selalu menjaga dan menantang hal-hal yang memecah belah Partai Demokrat,” tegas Nurhamdi.

Ia bersama kader Demokrat akan tetap memberikan dukungan kepada Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang sah berdasarkan hasil Kongres V Partai Demokrat 2020 di JCC Senayan, Jakarta.

“tidak ada alasan putusan MK untuk memenangkan Moeldoko. DPP juga mengingatkan seluruh DPP,DPD dan DPC sepakat tidak ada lagi riak-riak lagi,” tutupnya. (*/eym)

The post Moeldoko Ajukan PK. Demokrat Tanah Datar Surati MA Melalui PN Batusangkar appeared first on Prokabar.

KLB Partai Demokrat kubu Moeldoko belum melengkapi sejumlah dokumen.

“Dari hasil pemeriksaan dan atau verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen fisik, sebagaimana yang persyaratan masih ada beberapa kelengkapan yang belum terpenuhi,” kata Menkumham Yasonna Laoly saat konferensi pers virtual, Rabu (31/3/2021).

Dokumen yang belum lengkap antara lain soal DPC, DPD, hingga surat mandat.

Oleh sebab itu, pemerintah menolak permohonan hasil KLB Partai Demokrat di Deli Serdang.

“Dengan demikian, pemerintah menyatakan bahwa permohonan hasil kongres luar biasa di Deli Serdang tanggal 5 Maret 2021 kami tolak,” ujar Yasonna.

Sebelumnya, hasil KLB Partai Demokrat Deli Serdang dan kepengurusan versi Moeldoko mendaftarkan ke Kemenkumham pada pertengahan Maret.

Jubir DPP Partai Demokrat kubu Moeldoko, Ilal Ferhard, mengatakan kubunya akan menerima apa pun hasil pengumuman Kemenkumham.

“Memang dari awal pasca-KLB berlangsung, kami dari kubu Pak Moeldoko, sebagai ketua umum kami, mengatakan apa pun yang terjadi, apa pun putusan-putusan oleh Kemenkumham, jelas kami menerima dengan lapang dada,” ucap Ilal. (*)

Sumber: Detikcom

The post Pemerintah Tolak Sahkan Kepengurusan Partai Demokrat Kubu Moeldoko! appeared first on Prokabar.

Juru Bicara Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Sumatera Utara, Muhammad Rahmad, menganggap pernyataan itu tak masuk akal. 

Dia pun justru mempertanyakan jika ada orang yang percaya dengan omongan itu.

“Apa masih layak mempercayai ucapan Andi Arief? Itu informasi superhoaks dan mengada-ada,” kata Rahmad, Selasa (30/3/2021).

Dia menegaskan, tidak ada keinginan mengambil paksa kantor DPP Partai Demokrat di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat. Partai Demokrat pimpinan Moeldoko, kata dia, taat aturan hukum yang berlaku.

Tidak hanya itu, Partai Demokrat pimpinan Moeldoko juga tidak akan menggunakan cara-cara begal, hoaks, maupun haram dalam perjuangannya. Bahkan dia menuding balik Andi Arief.

Menurutnya, hal yang berbau hoaks serta abal-abal justru berasal dari rombongan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“Istilah rampok, bohong, hoaks, abal abal, rebut paksa, adalah kata-kata yang muncul dari kubu SBY-AHY, (gitu kok) mengaku bersih, cerdas, dan santun,” ucapnya. (*)

The post Dituding Rebut Kantor DPP Demokrat, Rahmad: Percaya Andi Arief? appeared first on Prokabar.

Dr. Hardi Putra Wirman, S.IP., MA Dosen Ilmu Politik IAIN Bukittinggi

Perseteruan politik mantan prajurit TNI pasca runtuhnya rezim Orde Baru sudah menjadi tontonan dalam panggung politik Indonesia dewasa ini. Kasus terbaru terkait dengan perseteruan politik mantan prajurit TNI kali ini menyeret Partai Demokrat besutan Susilo Bambang Yudhoyono. Konflik berawal dari terpilihnya Jenderal TNI (Purn) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai berlambang merci tersebut. Pemilihan Moeldoko sebagai Ketua umum melalui Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar 5-7 Maret 2021 yang dilaksanakan di Medan Sumatera utara.

Konflik internal partai Demokrat semakin meruncing setelah keluarnya pernyataan dari Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bahwa KLB merupakan perbuatan melanggar hukum dan merupakan upaya kudeta yang dilakukan oleh peserta KLB Sumatera Utara. Hal ini juga ditegaskan oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyuno (SBY), yang menyatakan bahwa Konggres Luar Biasa Partai Demokrat yang dilaksanakan di Sumatera Utara merupakan Gerakan Pengambil alihan Kepemimpinan (GPK) tidak memenuhi persyaratan dan dianggap illegal.

Pertarungan mantan prajurit TNI dalam Politik pasca runtuhnya Orde Baru memang bukan barang baru. Tahun 2004 pasca reformasi menjadi awal terbelahnya pilihan politik purnawirawan TNI. Hal ini ditandai dengan terciptanya gelombang besar purnawirawan TNI mendirikan partai politik seperti Partai Demokrat, Partai Gerindra dan Partai Hanura. Pentas politik menghadirkan persaingan antara purnawirawan TNI; pada Pilpres 2004 bertarung SBY, Wiranto dan Agum Gumelar; pada tahun 2009 SBY kembali bertarung dengan Wiranto dan Prabawo; sedangkan pada tahun 2014 dan 2019 memunculkan Prawobo melawan Jokowi yang didukung oleh sejumlah mantan petinggi TNI. Dari pertarungan yang terjadi hanya SBY yang mampu menjadi Presiden RI selama 2 periode. Namun secara umum peran purnawirawan TNI dibelakang layar sangat signifikan, kondisi ini dapat dilihat pada 2 periode kepemimpinan Jokowi.

Kemenangan Jokowi dalam Pilpres 2014 dan 2019 tidak terlepas dari peran purnawirawan TNI yang mendaklarasikan diri dalam memberikan dukungan. Dukungan purnawirawan TNI terbelah menjadi dua yaitu faksi yang mendukung Jokowi dan faksi yang mendukung Prabowo. Untuk memperkuat basis kekuatannya Jokowi memasang purnawirawan TNI di jabatan sipil penting, seperti; Kepala Staf Presiden, Menteri Pertahanan dan Kepala Badan Inteligen Negara.

Setidaknya ada beberapa nama besar Jenderal (Purn) yang menduduki jabatan strategis, Luhut Binsar Pandjaitan, Agum Gumelar, Fachrul Razi, Subagio HS, Wiranto, Ryamizard Ryacudu, Moeldoko dan terakhir merangkul rival abadi Jokowi yaitu Probowo Subianto. Ini adalah bentuk pengakuan terhadap kuatnya peran purnawirawan TNI dalam politik, disamping untuk memuluskan kepentingan pragmatis Jokowi

Hasrat Politik
Tahun 2004 keterlibatan purnawirawan TNI dalam politik mengalami peningkatan yang signifikan, banyak purnawirawan TNI bergabung dengan Partai Demokrat, Partai Geridra dan Partai Hanura. Masuknya purnawirawan TNI dalam politik membuka ruang bagi Purnawirawan TNI dalam rekruitmen purnawirawan TNI baru dalam partai politik ataupun untuk dipromosikan duduk dilembaga legislatif. Partai Demokrat dan Partai Gerindra menurut Aminuddin (2019) dianggap sebagai partai yang menganut sistem militeristik. Partai ini menempatkan purnawirawan TNI pada pososi penting di Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Demokrat dan Hanura memberikan posisi yang seimbang antara purnawirawan TNI dan sipil dalam DPP, namun kewenangan penuh berada pada Ketua dan Sekjen yang berasal dari purnawirawan TNI.

Sementara Gerindra mengadopsi hirarki militer, dimana purnawirawan TNI memperoleh kendali penuh atas partai dan otoritas pusat ada di tangan Ketua Dewan Pembina. Organisasi operasional partai harus melaksanakan kebijakan partai dibawah pengawasan penuh dewan tersebut. Keberadaan partai yang dinahkodai oleh mantan petinggi militer ini semakin menegaskan bahwa purnawirawan TNI menjadi salah satu bagian dari kekuatan-kekuatan politik di Indonesia.

Perlmutter (2000), mengatakan bahwa “semakin tinggi jabatan di militer, maka mereka semakin bersifiat politis”. Hal ini juga mempengaruhi karakter militer di Indonesia dalam politik, karena keberadaan militer dalam politik bukan merupakan perwujudan a pretorian politics dan terjadi secara mendadak. Peran politik tentara ini sudah berlangsung sejak awal republik ini lahir.

Ketika sudah memasuki usia pensiun, beberapa purnawirawan TNI memiliki hasrat untuk masuk dunia politik. Soesilo (2012) setidaknya mencatat keterlibatan purnawirawan TNI dalam politik, di antaranya; pembentukan karakter TNI, Pengalaman Dwifungsi ABRI, Usia Pensiun dan Orientasi Kekuasaan. Disamping itu purnawirawan TNI yang selama ini ketika masih dinas aktif di militer memiliki kewenangan atau kekuasaan tertentu yang tidak dimiliki oleh masyarakat sipil. Ada keinginan pada masa purnabakti, mereka memiliki keinginan untuk memiliki kekuasaan dan mendapakan kembali kewenangan, sebagaimana saat masih dinas aktif militer melalui cara berada dalam posisi berkuasa dan memiliki kewenangan.

Ada nilai tawar dari Purnawirawan TNI ketika masuk dalam politik di antaranya; Pertama, mantan prajurit TNI memiliki loyalitas yang tinggi, lurus dan tidak berkhianat; Kedua, memiliki ilmu intelijen yang tinggi untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan lawannya; Ketiga, dapat membangun kelompok dan bekerjasama dengan kelompok-kelompok yang yang mendukung masing-masing pasangan calon.

Kondisi inilah yang memungkinkan mantan prajurit TNI dilibatkan dalam proses politik; baik sebagai tim sukses ataupun duduk pada lembaga-lembaga strategis pemerintahan.

Belajar dari KLB Partai Demokrat
Jauh sebelum melakukan kudeta di Partai Demokrat melalui KLB Medan, nama Moeldoko menjadi perbicangan pada Pilpres 2004, kala SBY menjabat sebagai Presiden. SBY menilai ada jenderal aktif yang tidak netral menghadapi Pilpres 2014. Moeldoko (Panglima TNI) dan Budiman (KSAD) dianggap melakukan manuver politik kala itu. SBY mengatakan bahwa ada informasi yang telah dikonfirmasi bahwa ada pihak-pihak yang menarik sejumlah perwira tinggi untuk memberikan dukungan politik (Kompas, 2014). Kondisi ini berujung pada pergantian KSAD Budiman kepada Gatot Nurmatiyo, walaupun masa jabatan Budiman belum habis. Sementara Moeldoko masih aman menjabat sebagai Panglima TNI.

Masa pemerintahan Jokowi, Moeldoko diangkat menjadi Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) hingga sekarang. Ruang besar yang diberikan kepada purnawarawan TNI dalam menduduki jabatan strategis di pemerintahan menjadikan purnawirawan TNI leluasa untuk melakukan gerakan politik, salah satunya adalah kudeta kepemimpinan pada Partai Demokrat yang dilakukan oleh Moeldoko.

Masuknya purnawirawan TNI dalam politik, tentu tidak ada persoalan mengingat ada Undang-Undang yang mengatur hal tersebut. Namun keterlibatan dalam politik ini akan mempengaruhi pada mobilisasi yang dilakukan terhadap keluarga besar, kolega maupun relasi dengan TNI aktif.
Tindakan Moeldoko yang mau menerima jabatan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat besutan SBY merupakan tindakan yang tidak etis dalam perpolitikan nasional.

Tindakan ini tidak mencerminkan sikap sebagai seorang negarawan, dan jauh dari sikap militer yang dikenal dengan kesatria. Hal ini tentu tidak serta merta kesalahan Moeldoko seorang, namun ada kesalahan yang dilakukan oleh kader (pihak internal) Partai Demokrat sendiri. Jiwa espirit de corp tidak bermakna lagi ketika sudah menjadi Purnawirawan TNI.

Harus ada alternatif kebijakan dalam mengurangi ambisi politik purnawirawan TNI diantaranya; masa pensiun bagi TNI yang diperpanjang dari masa sebelumnya, sehingga tidak ada lagi alasan bahwa masa pensiun yang cepat menjadi salah satu faktor masuknya purnawirawan TNI dalam politik. Kemudian harus ada aturan bahwa masuknya purnawirawan TNI dalam politik harus sudah dua atau tiga tahun setelah pensiun, untuk memutus kedekatan dengan junior di TNI aktif.

Hal ini tentu bukan melarang purnawirawan TNI untuk masuk dalam politik, karena itu adalah hak purnawirawan TNI sebagai warga sipil, namun memberikan peluang bagi kemandirian dan kedewasaan purnawirawan TNI dan TNI dalam menyikapi persoalan politik di Indonesia.(*)

Telah dimuat di Opini Padang Ekspres, 8 Maret 2021

The post Ambisi Politik Purnawirawan TNI appeared first on Prokabar.

Nama Kepala Staf Kepresidenan RI Jendral TNI Purn Moeldoko pun tak luput kena framing. Banyak komentar diduga tendensius, mengarah ke Ketua Umum HKTI itu. Di balik kondisi itu, tidak sedikit relawan pendukung Jokowi yang kecewa dengan dugaan gerakan pembunuhan karakter tersebut.

“Dugaan kami, ada sebuah gerakan yang mencoba-coba memframing pak Moeldoko dengan alasan, salah satu tersangka kasus Jiwasraya, yakni pak Hari Prasetyo pernah bekerja di KSP. Ini (tudingan,-red) dangkal,”  kata eks relawan Jokowi-Maaruf Amin, Muhammad Bayu Vesky melalui siaran pers, Jumat (31/1).

Penggagas kampung Jokowi hingga Mushallah Jokowi di Sumatera Barat saat Pilpres 2019 lalu itu mengaku heran, ada elit yang diduga tak mampu memisahkan profesionalitas kerja di KSP dengan Jiwasraya.

Jauh sebelum perkara Jiwasraya ini meledak ke publik dan para pelakunya ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Agung, Hari Prasetyo pernah menjabat sebagai Tenaga Ahli Utama Kedeputian III Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Ekonomi Strategis.

Ia bergabung berbarengan

dengan Ali Mochtar Ngabalin yang ditunjuk sebagai Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi dalam KSP periode lalu.

“Ke media, Bapak (Moeldoko,-red) kan tegas mengatakan baru kenal pak Hari itu di KSP. Kan di sana prosesnya mencari SDM terbuka. Beliau keluar dari Jiwasraya. Pada saat beliau di Jiwasraya itu, memiliki berbagai catatan positif bagaimana mengubah wajah Jiwasraya itu. Sehingga yang bersangkutan bisa diangkat,” kata Muhammad Bayu Vesky.

Saking tidak inginnya KSP diisi oleh orang-orang yang integritasnya diragukan, pada periode kedua Jokowi, setelah isu Jiwasraya muncul, Hari Prasetyo tidak lagi digunakan di KSP.

Kemudian, ada pula pihak yang menyebut, Moeldoko diduga melindungi Hari Prasetyo. “Mulai dari framing Hari menantunya, hingga framing akan melindungi. Ini jahat sekali. Padahal, kalau fair, biarkan saja proses hukum berjalan. Hormati,” tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Jendral TNI Moeldoko menyebut, pihaknya dipastikan tidak akan melindungi Hari Prasetyo walaupun pernah menjabat di lingkungan Istana Negara.

“Berikutnya KSP tidak melindungi. Apa yang dilindungi wong persoalannya nggak ngerti. Ngertinya baru-baru ini. Apa yang saya lindungi? Enggak.”

“Jadi tidak ada Moeldoko melindungi, apalagi Istana. Saya aja enggak. Moeldoko tidak ada melindung, KSP enggak, apalagi Istana. Istana saja nggak ngerti kalo pak Hari ada di sini,” kata Moeldoko. (rel)

The post Prahara Jiwasraya, Relawan Jokowi : Ada Gerakan Memframing Moeldoko appeared first on Prokabar.

“Selamat datang di Muaro Bungo, pak Jendral. Inilah perbatasan Jambi dan Sumbar,” kata Bupati Dharmasraya Sutan Riska, yang menyambut kunjungan Kepala Staf Kepresidenan Jendral TNI Purn Moeldoko.

Selain Sutan, ikut menyambut kedatangan rombongan Kastaf Moeldoko, Bupati Bungo, Muspida Dharmasraya dan Muspida Bungo.

Moeldoko hadir ke Dharmasraya, dalam memperingati 91 tahun Sumpah Pemuda dan mengikuti beberapa agenda lainnya. Diantaranya, bersilaturrahmi dengan ribuan masyarakat tani serta pelepasan ikan lubuk larangan di Kampung Surau, Pulau Punjung.

“Dharmasraya ini, potensial untuk pengelolaan sektor pertanian. Kita bisa main di jagung, di beras juga. Di pangan,” kata mantan panglima TNI yang dikenal sukses membina dan memoderenisasi pertanian di banyak wilayah di Tanah Air itu.

Bertepat dengan Peringatan Sumpah Pemuda ke-91, Doktor Moeldoko juga memuji semangat kebhinekaan masyarakat Dharmasraya. “Hari ini, menarik, ribuan orang hadir upacara peringatan Sumpah Pemuda. Hebatnya, memakai pakaian adat nusantara, budaya nusantara,” sebut Moeldoko.

Hakikatnya kata orang dekat Presiden Joko Widodo itu, simbol pakaian nusantara merupakan warisan budaya Indonesia yang perlu dijaga. “Jangan digeser-geser budaya Indonesia ini, sebab kita beragam, kita berbeda namun utuh oleh bhineka,” tegas Moeldoko.

Keberagaman ini, kata Moeldoko mesti dirawat dan dijaga selalu. “Indonesia masih diancam praktik intoleran, radikalisme dan terorisme. Anak-anak muda mesti andil bersama negara, dalam melakukan penangkalan,” ucapnya.

SEMANGATI PETANI
Seharian di Dharmasraya, Jendral Purn Moeldoko juga menyemangati ribuan petani dari penjuru nagari di Dharmasraya, untuk tidak takut bermimpi kaya. “Saya lahir dari keluarga petani, selepas jadi Panglima TNI, saya konsentrasi bertani,” katanya.

Dikatakan Moeldoko, petani bisa kaya raya kalau sektor pertanian benar-benar dikelola dengan baik. “Ada beberapa tekhnologi Moeldoko yang saya sudah coba di Jawa dan daerah lain. Produksinya berlimpah. Sukses. Nanti bisa jadi, Tekhnologi Moeldoko ini kita coba juga di Dharmasraya,” akunya disambut riuh tepuk tangan.

IKAN LARANGAN
Untuk mengikis kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja di Dharmasraya, Bupati Sutan Riska saat ini juga konsen membina Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas).

Seharin di Dharmasraya, Bupati Sutan Riska, sengaja membawa Moeldoko meninjau kawasan ikan larangan di Kampung Surau. “Ada 10an ton ikan di dalam sungai ini yang dipelihara warga bersama-sama dan hari ini, kita panen,” imbuh Sutan Riska.

Moeldoko sangat menikmati perjalanan di Dharmasraya. Bahkan, rombongan juga disuguhi dengan kelapa muda dan pemandangan kawasan pertanian di Sitiung I. Kawasan ini diharap jadi agrowisata kelak. (vbm)

The post 91 Tahun Sumpah Pemuda Bersama Moeldoko, Merawat Kebhinekaan Dari Dharmasraya appeared first on Prokabar.

“InsyaAllah, Minggu sore ini pak Moeldoko tiba dengan rombongan. Turun di Muaro Bungo, Jambi,” kata Masril Koto, aktivis dan tokoh pemberdayaan pertanian nasional asal Sumbar, di kawasan Menteng, Jakarta.

Masril Koto menyebut, ada beberapa orang yang ikut dalam rombongan Moeldoko. “Waktu Bapak (Moeldoko) kan juga kasip. Setelah tiba di Bungo, langsung ke Dharmasraya. Kita akan ikuti beberapa agenda acara bersama Bupati Sutan Riska,” ulas Masril Koto.

Sebelumnya, beberapa waktu lalu, Moeldoko batal ke Dharmasraya beberapa pekan jelang pelantikan Presiden dan Wapres. Begitu situasi kondusif dan Menteri Kabinet Indonesia Maju sudah dilantik Presiden Jokowi, maka hari ini mantan Panglima TNI itu berkunjung ke Sumbar.

Sejak 2019, inilah kunjungan kedua Moeldoko ke Ranah Minang. Januari lalu, Moeldoko didampingi Andrinof Chaniago dan Archandra Tahar menghadiri undangan Walinagari Situjuah Batua, Lima Puluh Kota, Don Vesky Dt Tan Marajo, mewakili Presiden RI Joko Widodo, dalam peringatan Peristiwa Situjuah ke 70.

Wartawan mendapatkan kabar, di Dharmasraya Moeldoko akan mengikuti beberapa agenda acara.

Antara lain, peringatan Hari Sumpah Pemuda sekaligus pagelaran budaya nusantara dengan peserta memakai seragam budaya se Tanah Air, kemudian pelepasan ikan larangan dengan mancing mania dan bertatap muka dengan tokoh masyarakat serta petani.

“Sekalian makan ikan di Dharmasraya, manis ikan di sana. Pak Bupati kita sudah siapkan,” jelas Masril Koto sambil tersenyum sumringah.

Jendral Moeldoko juga dijadwalkan, akan berbagi pengalaman dan mensupport masyarakat petani di Dharmasraya. “Tatap muka, mendengar keluhan masyarakat petani dan bagaimana mengembangkan sektor pertanian,” urainya.

Sebelum dihadiri Jendral Moeldoko, Festival Pamalayu Dharmasraya sudah dibuka sejak beberapa waktu lalu. Kapolda Sumbar Irjen Pol Fakhrizal, kala itu ikut hadir dalam kegiatan. (vbm)

The post Moeldoko Ke Dharmasraya Hari Ini, Bawa Pesan Khusus dari Presiden Jokowi? appeared first on Prokabar.

“Jadi BPIP itu kalau masyarakat lagi kering persoalan-persoalan ideologi, ancaman radikalisme semakin tinggi, saya rasa BPIP itu sangat diperlukan,” kata Moeldoko

Pihaknya juga enggan berkomentar lebih lanjut mengenai polemik besaran gaji pemimpin, pejabat, dan pegawai BPIP yang mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah.

“Sehingga jangan terus resisten terhadap keberadaan lembaga itu, jangan. Kalau yang jadi pertimbangannya itu besaran gaji, saya pikir ada standarnya. Itu jangan saya yang menjawab, Menteri Keuangan mungkin mempunyai standar. Saya enggak mau jawab,” kata dia.

Dia menuturkan, strategisnya BPIP ini karena lembaga ini dipandang mampu melakukan pengarustamaan ideologi Pancasila kepada masyarakat melalui upaya sosialisasi dan pihaknya pun sempat membicarakan upaya pengarustamaan Pancasila ini dengan baik melalui media.

“Saya sudah beberapa kali rapat dengan tim BPIP untuk mengarustamakan ini agar lancar. Jangan termakan opini-opini lain yang diduga ada upaya-upaya tertentu untuk melemahkan lembaga ini agar tidak berfungsi dengan baik,” katanya.

“Justru saya selaku Kepala Staf Kepresidenan, berusaha beberapa kali pertemuan dengan Pak Yudi Latif untuk membicarakan bagaimana mengarustamakan Pancasila ini,” lanjut dia.

Dikutip dari Perpres 42/2018 yang diunduh dari laman setneg.go.id, diketahui gaji Ketua Dewan Pengarah BPIP yang dijabat Megawati Soekarnoputri mencapai Rp 112.548.000 per bulan.

Sedangkan jajaran anggota dewan pengarah masing-masing mendapatkan Rp 100.811.000 per bulannya.

Sementara itu, terkait adanya pemimpin perguruan tinggi diduga menyebarkan radikalisme di kampus, Moeldoko menyatakan bahwa radikalisme tidak boleh berkembang, apalagi di lingkungan kampus.

“Tentunya berbahaya ya radikalisme menyebar di kampus. Para mahasiswa ini calon pemimpin masa depan. Kalau mahasiswa dari awal sudah tersusupi kena paham-paham seperti itu, bahaya negara ini. Kalau ada pimpinan perguruan tinggi yang menyebarkan radikalisme ya tindak tegas,” kata dia. (cvs)

The post Soal Gaji BPIP, Moeldoko ; Saya Enggak Mau Jawab appeared first on Prokabar.