Kekecewaan dicurahkan netizen di kolom komentar instagram Gubernur Mahyeldi dan Wakil Gubernur Audy.

Mereka menyayangkan keputusan Gubernur dan Wagub yang membeli mobil baru ditengah kondisi masyarakat tengah sulit.

“Pak Gubernur, tolong jelaskan ke warga Sumatera Barat tentang pembelian kendaraan dinas baru, melalui Konfersi pera dan jawaban apak tu yang masuk akal lah pak” tulis pemilik akun farel_ih

Hal serupa disampaikan itu pemilik akun rino_fadillah yang mengungkapkan kekecewaannya, “Disaat masyarakat kesulitan nyari oksigen, ada yang malah mikir mobil dinas baru?” tulisnya di kolom komentar

Selain kekecewaan juga banyak netizen yang menyindir dan menertawai terkait mobil dinas baru tersebut.

“Memimpin adalah Melayani, ia melayani diri sendiri, hahahaha” tulis pemilik akun Maskoemambank

“Cie punya mobil baru pak gubernur” tulis pemilik akun dicky.f.kurniawan

Hingga berita ini diturunkan setidaknya sudah ada 155 komentar di postingan upacar Hut RI di akun instagram Mahyeldi yang dikomentari, dan hampir keseluruhan berkomentar terkait mobil dinas batu tersebut.

Sementara itu di akun instagram wakil Gubernur Audy Joinaldi, tidak begitu banyak netizen yang mengomentari terkait mobil dinas baru. Namun di beberapa postingan terkahir tetap ada yang menanyakan kebijakan dan menyayangkan keputusan tersebut.

The post Mobil Dinas Baru, Netizen ‘Serang’ Akun Instagram Gubernur Mahyeldi appeared first on Prokabar.

“Untuk bawa mobil dinas kita tidak melarang, sama dengan tahun sebelumnya. Asalkan mobil itu tidak dibawa keluar dari Tanah Datar,” ungkap Bupati Irdinansyah Tarmizi.

Lebih lanjut dirinya menegaskan, ASN yang membawa mobil dinas untuk mudik harus bertanggung jawab penuh terhadap kondisi kendaraan tersebut selama di perjalanan hingga mulai bekerja seperti hari biasa. ASN juga harus menggunakan uang pribadi untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) selama libur lebaran.

“Kalau mobil itu rusak saat dibawa pulang, yang bersangkutan harus memperbaikinya. Karena sebetulnya mobil dinas hanya bisa digunakan untuk urusan pemerintah bukan pribadi, namun diberikan kelonggaran asal tidak keluar dari Tanah Datar,” ujarnya. (eym)

The post Asik, ASN Di Tanah Datar Boleh Pakai Mobil Dinas Berlebaran appeared first on Prokabar.

“Saat lebaran, mobil dinas dipergunakan untuk kedinasan dan tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan pribadi,” kata Syafruddi di kantor Kementerian PANRB, Jakarta.

Selain itu, Menteri PANRB juga meminta para aparatur negara untuk tidak menggunakan sepeda motor untuk pulang mudik bertemu sanak keluarga, karena penggunaan kendaraan roda dua untuk mudik sangat rawan.

Menurut Menteri PANRB, terdapat beberapa pilihan agar tetap aman dan nyaman pulang ke kampung halaman, seperti sepeda motor yang dimasukan kedalam gerbong kereta, untuk kemudian digunakan pada saat tiba di kota tujuan. Selain itu, dapat menggunakan bus, kereta api, atau memanfaatkan mudik gratis yang diselenggarakan oleh banyak instansi.

Hal lain yang dilarang untuk ASN adalah menerima bingkisan atau parsel lebaran. Menteri PANRB Syafruddin meminta agar segenap ASN tidak menerima bingkisan lebaran dalam bentuk apapun, sebab parsel dapat diindikasikan sebagai gratifikasi atau suap.

Lebih lanjut Menteri Syafruddin mengajak para ASN yang mendapatkan kiriman parsel agar hanya menerima kartu ucapan yang biasa tertera pada parsel, dan untuk bingkisan dapat dikembalikan ke pihak yang mengirim.

“Bagi ASN yang membandel menerima parsel akan menerima resiko masing-masing yakni dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” tegas Syafruddin.

Sebelumnya, KPK telah menerbitkan Surat Edaran perihal imbauan pencegahan gratifikasi terkait hari raya keagamaan. Dalam surat edaran nomor B/3956/GTF.00.02/01-13/05/2019 dijelaskan beberapa hal terkait larangan ASN menerima parsel.

Dijelaskan sebagai pegawai negeri/ penyelenggara negara dilarang menerima gratifikasi baik berupa uang, bingkisan atau parsel, fasilitas, dan bentuk pemberian lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Penerimaan gratifikasi dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana.

Dalam surat edaran tersebut juga disampaikan apabila ASN sebagai penyelenggara negara menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, maka diwajibkan melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi. Hal tersebut juga diatur dalam Undang-undang No. 20/2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu, para Aparatur Negara juga dilarang melakukan permintaan dana, sumbangan dan hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR), kepada masyarakat, perusahaan, ataupun penyelenggara negara lainnya, baik secara lisan atau tertulis, karena dapat berinolikasi pada tindak pidana korupsi. (*/hdp)

The post KPK Larang ASN Gunakan Mobil Dinas Saat Mudik appeared first on Prokabar.