Kegiatan bazaar ini berlangsung secara serentak di 6 wilayah di sekitar operasional Apical Group di Marunda, Jakarta Utara, Dumai, Riau, Padang, Sumatera Barat, dan Balikpapan, Kalimantan Timur.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan akan minyak goreng dengan harga terjangkau khususnya menjelang hari raya Idul Fitri 1443 H.

Di Padang, kegiatan bazaar ini digelar oleh unit bisnis Apical Group, PT Padang Raya Cakrawala (PRC) di halaman kantor POMAL (Polisi Militer Angkatan Laut) Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang yang diresmikan langsung oleh Komandan Lantamal II Endra Sulistiyono, S.E.,M.M bersama jajarannya, Al Amin Staff Ahli Pemko Padang mewakili Walikota Padang, didampingi oleh Julianus Tarigan, General Manager Apical Group, PT. Padang Raya Cakrawala.

Komandan Lantamal II Endra Sulistiyono, S.E.,M.M mengatakan bahwa pihaknya sangat mendukung Apical Group dalam hal penyelenggaraan bazaar Ramadhan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1443 H, dimana harga bahan-bahan pokok termasuk di antaranya minyak goreng saat ini mengalami kenaikan.

Pada kegiatan ini, Apical Group menyalurkan minyak goreng dengan merek Camar dan Harumas kemasan premium 1 liter yang dijual dengan harga di bawah pasaran, yakni Rp 15.000 per liter yang berlangsung pada 27-28 April 2022.

Julianus Tarigan, General Manager Apical Group, PT. Padang Raya Cakrawala mengatakan bahwa kegiatan bazaar Ramadhan ini adalah salah satu rangkaian dari program Corporate Social Responsibility (CSR) #ApicalPeduli yang digelar secara reguler setiap tahunnya menjelang hari raya keagamaan khususnya Hari Raya Idul Fitri.

“Pada momentum Ramadhan ini, kami berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat akan minyak goreng, yang biasanya meningkat menjelang hari raya, dengan harga lebih terjangkau. Berkolaborasi dengan instansi Pemerintah, kami berharap dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat sekitar, yang juga sejalan dengan filosofi perusahaan kami yakni keberadaan perusahaan harus bermanfaat untuk masyarakat (good for community),” tambah Julianus.

Kegiatan bazaar Ramadhan ini dilaksanakan dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan (prokes) dan staf di lapangan yang bertugas secara aktif selalu mengingatkan masyarakat untuk selalu menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu menjaga kebersihan tangan agar terhindari dari virus Covid-19.

Pada kesempatan lain, Apical Group juga berpartisipasi dalam berbagai kegiatan bazaar Ramadhan yang juga digelar instansi Pemerintahan, seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI pada 4-5 April 2022 lalu dengan menyalurkan 4.000 liter minyak goreng dan Kementerian Perdagangan RI sebanyak 3.000 liter yang dijual dengan harga Rp 15.000 per liter pada 20-22 April 2022.

Tak hanya itu, selama bulan Ramadhan ini, Apical Group Dumai, Marunda, Padang, dan Balikpapan juga menyerahkan ribuan paket sembako sembari melaksanakan “Safari Ramadhan” untuk masyarakat kurang mampu di sekitar wilayah operasional perusahaan. Melalui #ApicalPeduli, Apical Group berharap dapat meringankan beban masyarakat khususnya masyarakat kurang mampu yang berada di sekitar area perusahaan.
Tentang Apical

Apical Group adalah pengolah minyak nabati global terkemuka. Memiliki spektrum yang luas dari rantai nilai bisnis minyak sawit termasuk pengolahan hilir menjadi oleokimia, lemak fungsional, dan biodiesel antara lain untuk penggunaan domestik dan ekspor internasional. Operasinya berlokasi di Indonesia, Cina dan Spanyol, dan mencakup enam kilang, empat pabrik biodiesel, dua pabrik oleokimia dan dua pabrik penghancur kernel. Melalui usaha patungannya, Apical juga memiliki operasi pemrosesan dan distribusi di India, Pakistan, Filipina, Vietnam, Myanmar, dan Brasil.

Bisnis Apical dibangun di atas jaringan sumber yang luas di Indonesia dengan aset kilang terintegrasi di lokasi strategis. Hal ini diperkuat oleh saluran logistik yang efisien yang didukung oleh infrastruktur Apical sendiri untuk dikirim ke berbagai klien industri lokal dan internasional yang terdiri dari merek makanan, pakan, dan bahan bakar. Dengan model bisnisnya yang unik, Apical telah mampu mengendalikan kualitas produk dan mengatasi masalah keberlanjutan dan keamanan pangan, sambil menjalankan operasi yang sangat efisien di kilang dan proses hilir terintegrasi kelas dunia. (*)

The post Sediakan 27.000 Liter Minyak Goreng, Apical Group Gelar Bazar Ramadhan appeared first on Prokabar.

General Manager (GM) PT. Padang Raya Cakrawalan, Julianus Tarigan mengatakan pelaksanaan bazar merupakan salah satu bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sekitar, di tengah terjadinya gejolak harga.

“Ini penting. Dengan demikian gejolak yang terjadi tidak terlalu membebani masyarakat dan pelaku UMKM. Kegiatan ini merupakan kerjasama produsen dan pemerintah kabupaten yang difasilitasi pemerintah provinsi. Kemudian sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan satu harga untuk minyak goreng.

Bazar ini telah digelar selama satu bulan di sembilan kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat dengan rincian sbb:
1. Kab. Pesisir Selatan (24 s/d 25 Januari)
2. Kab. Mentawai (27 s/d 28 Januari)
3. Kab. Sijunjung (02 s/d 03 Februari)
4. Kota Sawahlunto (04 s/d 05 Februari)
5. Kota Solok (07 s/d 08 Februari)
7. Kab. Dhamasraya (10 s/d 11 Februari)
8. Kab. Solok Selatan (13 s/d 14 Februari)
8. Kota Bukittinggi (16 s/d 18 Februari)
9. Kota Padang (02 Maret s/d 04 Maret)

PT. Padang Raya Cakrawala telah mengalokasikan 100 ribu liter minyak goreng murah di Provinsi Sumatera Barat. Dengan selesainya pelaksanaan bazar ini GM PT. Padang Raya Cakrawala, Julianus Tarigan mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Barat atas dukungannya sehingga pelaksanaan bazar ini berjalan lancar.

“Harapan kami semoga dapat meringankan kebutuhan masyarakat dan UMKM di Provinsi Sumatera Barat.,” pungkasnya. (mbb)

The post PT Padang Raya Cakrawala Bersama Pemprov Sumbar Laksanakan Bazar Minyak Goreng appeared first on Prokabar.

Pemerintah tentu memiliki segudang alasan. Mulai dari naiknya harga CPO di pasar global hingga meningkatnya lonjakan kebutuhan CPO. Namun semua itu problem klise yang sebenarnya sudah dapat diprediksi. Karena tak adanya langkah antisipatif yang tepat, kondisi semakin amburadul. Masyarakatlah yang harus menanggung kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng.

Berdasarkan catatan Ombudsman, krisis minyak goreng di Indonesia tecermin dalam tiga fenomena yaitu penimbunan stok minyak goreng, pengalihan barang dari pasar modern ke pasar tradisional, dan munculnya panic buying di tengah masyarakat.

Sejumlah upaya memang telah dilakukan pemerintah. Mulai dari subsidi harga minyak goreng, hingga ke pembatasan keran ekspor melalui Domestic Market Obligation (DMO) dan penerapan Domestic Price Obligation (DPO). Namun, ironisnya kebijakan ini justru kian membuat stok minyak goreng di pasaran semakin terbatas, bahkan langka.

Kebijakan subsidi harga yang diterapkan pada kenyataannya gagal karena tak tepat sasaran. Konsumsi minyak goreng rumah tangga 61% nya adalah minyak curah, tapi kebijakan yang dilakukan justru subsidi pada minyak kemasan. Artinya kebijakan yang diambil tak nyambung.

Ini semua menandakan kebijakan hulu dan hilir yang diterapkan pemerintah tak efektif mengatasi problem kelangkaan minyak goreng.

Ada dua catatan serius dari kegagalan intervensi yang dilakukan pemerintah dalam penanganan krisis minyak goreng.

Pertama, penanganan yang dilakukan pemerintah berangkat dari diagnosa permasalahan yang keliru. Melalui kebijakan DMO, misalnya, pemerintah sedang menekan volume ekspor CPO. Harapannya, pasokan CPO domestic meningkat. Namun, yang terjadi adalah alokasinya tidak terserap optimal untuk produksi minyak goreng, tetapi justru untuk bahan baku biodiesel yang harga jualnya mendapat subsidi sebesar US$85/ton dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Sementara untuk bahan baku minyak goreng, produsen CPO harus menjualnya dengan harga domestik, karena tak adanya subsidi dari BPDPKS. Di sinilah persoalannya.

Meskipun ketersediaan stok CPO domestik meningkat, namun regulasi domestiknya tidak bersahabat bagi CPO yang diperutukkan sebagai bahan baku minyak goreng. Akibatnya minyak goreng tetap langka di pasaran.

Padahal, dilihat dari sisi ekspor pun sebenarnya tidak ada lonjakan volume. Meskipun harga CPO di pasar internasional sedang tinggi, tetapi peningkatan ekspor 2020-2021 ternyata tak signifikan, hanya sebesar 0,2 juta ton.

Sehingga, kita sebenarnya perlu waspada dengan kebijakan DPO ini. Penerapan kebijakan DPO yang tak terkendali dan tanpa diiringi pengawasan di tata kelola domestik, dapat menjadi _backfire_ bagi petani kelapa sawit. Sebab dengan kebijakan ini pabrik kelapa sawit akan menekan harga pembelian tandan buah segar (TBS) ke petani. Ketika harga CPO melambung saja petani sawit tak dapat ikut merasakan kenaikan keuntungan, apalagi ketika harganya dibatasi. Petani sawit sudah pasti semakin tertekan.

Catatan kedua yang saya rasa menjadi problem mendasar dari kelangkaan saat ini adalah adanya praktik kartel dalam tata kelola sawit di Indonesia. Setelah sejumlah upaya sudah dilakukan dan ternyata belum efektif, menurut saya pemerintah tak perlu alergi mengaitkan kelangkaan minyak goreng saat ini dengan praktik kartel yang jelas terlihat dalam tata kelola sawit di Indonesia.

Berdasarkan catatan KPPU, terdapat konsentrasi pasar sebesar 46,5% di pasar minyak goreng. Artinya hampir setengah pasar, dikendalikan oleh empat produsen minyak goreng. Inilah yang membuat struktur pasar perkebunan sawit cenderung oligopolistik, didominasi sekelompok pelaku usaha.

Menurut catatan yang dikeluarkan KPK tentang sistem pengelolaan komoditas kelapa sawit, juga disebutkan bahwa hampir Rp 2 triliun, atau lebih dari 50 persen subsidi biodiesel yang dialokasikan dari dari dana BPDPKS, dinikmati oleh satu kelompok usaha.

Dengan model seperti ini, adanya indikasi terjadinya praktik kartel dalam wujud industri yang mampu mengontrol harga di pasar, semakin besar. Tak mengherankan jika mereka ternyata juga memiliki daya tawar yang kuat terhadap pemerintah.

Praktik kartel juga berdampak buruk terhadap nasib petani. Dominasi satu kelompok industri, tentunya membuat mereka memiliki kemampuan menetapkan dan mengendalikan harga di tingkat petani, yang akan kesulitan untuk mendapatkan harga jual terbaik untuk produk kebunnya.

Sehingga, kelangkaan minyak goreng yang terjadi saat ini sebenarnya akumulasi dari amburadulnya tata kelola sawit di Indonesia. Sepanjang struktur pasar perkebunan sawit dibiarkan oligopolistik, jangan heran jika kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tak akan ada yang efektif untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng.

Pemerintah harus mengurai dominasi pelaku usaha tersebut, agar tak ada lagi konsentrasi pasar sawit di beberapa kelompok saja. Ini langkah penting yang wajib diambil Pemerintah untuk menstabilkan harga minyak goreng yang sifatnya berkelanjutan di dalam negeri.

*Dr Fadli Zon*
_Ketua Umum DPN HKTI (Himpunan Kerukukan Tani Indonesia), Anggota DPR RI, Ketua BKSAP DPR RI, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra_

The post Kelangkaan Minyak Goreng Akibat Akumulasi Amburadulnya Tata Kelola Sawit di Indonesia appeared first on Prokabar.

“Ketakutan” serupa kini dialami kini para suami di seluruh Indonesia sejak kelangkaan minyak goreng terjadi. Para kepala rumah tangga stres tidak bisa tenang hidupnya, menghadapi istri-istri yang “merepet” sepanjang hari mengutuki ironi kelangkaan minyak goreng.

Para suami juga khawatir kondisi itu bakal lebih runyam, merembet bikin imunitas ibu-ibu merosot, padahal itu lebih berbahaya di masa pandemi yang juga tiada ujung.

Ironi Indonesia

Kelangkaan (mahalnya minyak nabati) memang merupakan ironi di Indonesia. Negara ini produsen sawit terbesar di dunia. Kita tahu pemerintah memang sudah turun tangan mencoba mengatasi. Sudah menggunakan segala jurus namun belum membuahkan hasil. Sudah empat bulan keadaan runyam ini berlangsung.

Tiada janji Lutfi yang terbukti

Saya beberapa kali menonton Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi bicara di layar televisi, menjanjikan solusi (akan membanjiri pasar minyak goreng dengan harga normal). Meyakinkan. Ibaratnya omong hari ini, esok paling telat keadaan sudah berubah baik.

Namun, hasilnya tiap kali itu hanya bikin ibu- ibu rumah tangga tambah meradang. Hanya memperburuk keadaan. Saya malu pada istri. Tidak ada janji Lutfi yang terbukti.

Pedagang di pasar tradisional maupun warung-warung mengaku tak menjual minyak goreng murah sesuai program pemerintah dan janji Menteri Perdangangan di televisi. “Beli saja di televisi,” kata pedagang ketus.

Kalaupun ada stok minyak goreng di pasar tapi harga yang ditawarkan masih dengan harga yang sudah melonjak. Ini bukan kata saya. Tapi begitu berita wartawan di media di seluruh daerah di Tanah Air. Berita sudah terkonfirmasi dengan mudah karena itu tadi: hasil “berburu” ibu-ibu di banyak pasar.

Selebihnya, media banyak menyajikan polemik panjang para pakar kebijakan publik dan stakeholder terkait minyak goreng itu.

Para produsen berdalih, kenaikan harga minyak goreng di dalam negeri menyesuaikan dengan patokan harga minyak sawit (CPO) global.

Di pasaran, harga minyak goreng berada di kisaran Rp 20.000 per liter, jauh di atas harga eceran tertinggi (HET) Kementerian Perdagangan sebesar Rp 11.500 per liter.

Subsidi pemerintah triliunan rupiah, seperti cuma mengalir ke laut. Hingga pun kebijakan berubah yang menetapkan “domestic market obligation” (DMO) dan “domestic price obligation” (DPO) yang efektif 1 Februari. Tetap saja tak memperbaiki keadaan.

DMO adalah kewajiban produsen yang melakukan ekspor CPO untuk memasok 20 persen kuota ekspornya untuk kebutuhan dalam negeri.

Sedangkan DPO aturan yang menerapkan harga jual CPO di dalam negeri sebesar Rp9.300 per kilogram dan Rp10.300 per liter.

Dalam keterangannya, tanggal 6 Februari lalu Muhammad Lutfi, mengatakan aturan DMO dan DPO CPO solusi untuk mengamankan stock minyak goreng di dalam negeri.

Dia menjamin tidak akan mengganggu kegiatan ekspor CPO ke luar negeri. Sudah lebih dua minggu setelah DMO dan DPO CPO tak menghentikan ibu-ibu rumah tangga merepet.

Tidak ada itu minyak goreng murah.
Program minyak murah pemerintah justru menambah kelangkaan.

Di berbagai daerah masyarakat justru mengeluh kesusahan mendapatkan komoditas tersebut. Di ritel modern, rak-rak komoditas lebih sering terlihat kosong. Sejurus dengan keadaan pedagang pasar tradisional maupun warung-warung.

Situasi tetap sama sejak bulan November tahun lalu, awal minyak goreng hilang di pasar. Akhir November, kita catat harga minyak goreng sudah berada di level Rp 17.000 per liter. Harga itu terus melonjak hingga akhir tahun 2021 yang dipatok dengan harga Rp 18.000 sampai Rp 19.000 per liter.

Tren itu berlanjut hingga masuk tahun 2022. Di beberapa daerah, harga minyak goreng bahkan menembus Rp 25.000 per liter. YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) sampai mencurigai ada praktik kartel di balik kelangkaan dan meroketnya harga minyak goreng. Kita pun menduga sama. Banyak pihak yang menduga begitu.

“Keadaan itulah yang kita pantau dan awasi ketat sekarang. Mulai hari ini, semua pejabat Kemendag turun ke lapangan untuk mengetahui masalah di masing-masing wilayah dan mengambil langkah,” kata Suhanto, Sekjen Kementerian Perdagangan, Kamis( 17/2) malam.

Suhanto berada di Surabaya untuk tugas itu ketika saya hubungi semalam. Sedangkan Mendag Muhammad Lutfi berada di Makassar untuk tugas sama. Konfirmasi Suhanto mengenai keberadaan Mendag sekaligus menjadi alasan mengapa Muhammad Lutfi berhalangan hadiri rapat gabungan di DPR kemarin.

“DPR kirim undangan satu hari sebelum rapat, sementara pak Mendag sudah punya agenda yang harus beliau hadiri di Makasar dan di Surabaya. Secara formal. Kami sdh berkirim surat untuk di re schedule,” tambah Sekjen Kemendag itu.

Mendag tak hadir, DPR kecewa

Sebetulnya, tidak hanya minyak goreng, tetapi hampir semua kebutuhan sembilan bahan pokok mengalami lonjakan harga belakangan ini.

Mencemaskan banyak kalangan karena solusi belum ditemukan sementara bulan Ramadhan semakin dekat, yang pada bulan puasa itu biasanya konsumsi sembilan bahan pokok justru semakin meningkat.

Rapat gabungan DPR RI Kamis (17/2) kemarin terpaksa ditunda. Padahal, rapat itu melibatkan Komisi IV, Komisi VI, dan Komisi VII. Melibatkan Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian ESDM.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Menteri ESDM Arifin Tasrif sudah hadir.

Hadir pula Ketua Komisi IV Sudin, Wakil Ketua Komisi VI Martin Manurung, dan Ketua Komisi VII Sugeng Suparwoto. Para anggota dari tiga komisi dan para pejabat eselon I dari tiga kementerian tersebut juga sudah hadir.

Rapat seyogyanya membahas masalah kelangkaan pangan, harga pangan, dan hal-ihwal tentang pangan secara keseluruhan. Siaran Pers DPR-RI yang diterima redaksi media semalam, menyesalkan dan menyatakan kekecewaan atas ketidakhadiran Mendag.

“Rapat terpaksa kita undur karena Mendag tidak hadir padahal menteri-menteri yang lain sudah hadir semua. Para menteri itu juga ada acara dan membatalkannya untuk hadir demi rapat yang sangat penting ini. Ini menyangkut hajat hidup rakyat Indonesia. Sikap menteri perdagangan jelas mengecewakan dan kami sesalkan,” kata Rachmat Gobel, Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem yang memimpin rapat tersebut.

Masih kata Rahmat, soal pangan ini tidak bisa diselesaikan oleh satu lembaga tapi harus lintas sektoral.

“Karena itu kita membuat rapat gabungan. Soal kedelai, dulu Indonesia pernah swasembada. Mengapa sekarang 80 persen impor? Mengapa petani bisa kapok menanam kedelai? Pasti ada sebabnya,” katanya.

Soal minyak goreng, hingga kini masih belum selesai, masih langka dan masih mahal padahal sudah ada subsidi. “Ini semua butuh penjelasan dari pemerintah, terutama Menteri Perdagangan. Kita bahas, kita cari solusinya bersama. Tapi ini malah tidak hadir. Tentu saja mengecewakan,” kata Gobel lagi.

Sejauh catatan kita, ada beberapa persoalan yang pernah membebani masyarakat, hanya bisa diatasi oleh Presiden Jokowi. Tidak cukup hanya menteri maupun anggota parlemen. Tetapi entah kenapa kita belum mendengar Jokowi terusik. Tak sepatah kata pun yang pernah kita dengar terlontar dari Presiden merespons kelangkaan minyak goreng dan kebutuhan pokok masyarakat lainnya. Padahal, urusan begitu Jokowi lah jagonya.

Sudah dibuktikan beberapa kali menurunkan alat-alat kesehatan, seperti tes swab, vaksin, dan lain sebagainya. Bikin pedagangnya yang orang-orang kuat, kabarnya malah ada lingkaran Istana, gigit jari. Ayolah Presiden, “maturoh” (bicara) supaya kelangkaan dan lonjakan harga sembilan bahan pokok, khususnya minyak goreng, cepat menemukan ujung. Tidak seperti nasib Isa, guru di dalam novel “Jalan Tidak Ada Ujung” Mochtar Lubis. (*)

The post Kelangkaan Minyak Goreng Seperti Jalan Tiada Ujung appeared first on Prokabar.