Dalam keterangan resmi, Direktur Utama PHR Jaffee Arizon Suardin menegaskan, pengapalan minyak mentah dilakukan dua kapal secara bersamaan pada Sabtu (14/8) kemarin.

Pengapalan pertama berupa Sumatran Light Crude dengan volume mencapai 199.777 barel, menggunakan kapal tanker MT Bull Damai 1 dengan tujuan kilang Pertamina Refinery Unit (RU) IV Cilacap.

Sedangkan pengapalan kedua berupa Duri Crude, dengan volume 150.386 barel menggunakan kapal tanker MT Amarin Indah, dengan tujuan kilang Pertamina RU VI Balongan.

Jaffee menuturkan, pengapalan perdana minyak mentah ini menunjukkan bahwa alih kelola Blok Rokan dari PT Chevron Pacific Indonesia ke PHR pada 9 Agustus 2021 telah berjalan dengan lancar.

“Pengapalan untuk penggunaan domestik ini juga merupakan wujud dukungan terhadap pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri,” ujar Jaffee berdasarkan keterangan tertulis, Selasa (17/8).

Sumatran Light Crude (SLC) adalah minyak mentah yang diproduksi dari lapangan-lapangan seperti Minas, Bangko, Bekasap, dan Kotabatak. SLC memiliki karakteristik minyak ringan dengan kadar belerang rendah.

Sedangkan Duri Crude (DC) adalah minyak mentah yang diproduksi dari Lapangan Duri yang memiliki karakteristik minyak berat (heavy oil).

Minyak berat memiliki sifat kental dengan tingkat kepekatan tinggi sehingga diperlukan teknologi injeksi uap (steamflood) untuk mengangkat lebih banyak minyak dari perut bumi.

Produksi minyak mentah dari WK Rokan akan dialokasikan ke kilang–kilang minyak dalam negeri milik Pertamina, seperti RU II Dumai, RU III Plaju, RU IV Cilacap, RU V Balikpapan dan RU VI Balongan.

The post Pengapalan Perdana Pertamina dari Blok Rokan Capai 350 Ribu Barel appeared first on Prokabar.

“Minyak yang dulunya kita nggak impor, sekarang impor kurang lebih sekarang ini 700-800 ribu barel per hari.  Baik itu minyak, baik itu gas, dan juga ada turunan Petrokimia sehingga membebani, menyebabkan defisit, dan itu bertahun-tahun nggak diselesaikan,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional (RPJMN) 2020-2024, di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/12).

Padahal, lanjut Presiden,  misalnya gas, sebetulnya batubara bisa disubtitusi menjadi gas, sehingga nggak perlu impor itu elpiji. Presiden mempertanyakan, batubara kita ini sangat melimpah lha kok malah impor.

Demikian juga dengan impor minyak, Presiden Jokowi mempertanyakan, sumur-sumur kita masih banyak kenapa nggak digenjot produksinya, karena masih ada yang senang impor minyak.

“Saya pelajari secara detail, ini nggak ini nggak, nggak benar kita ini. Avtur masih impor padahal CPO, CPO Crude Palm Oil itu bisa juga dipindah menjadi avtur. Lha kok kita senang impor avtur ya karena ada yang hobinya impor, karena untungnya gede,” ungkap Presiden.

Menurut Presiden, transformasi ekonomi di negara kita ini mandeg gara-gara hal-hal seperti ini. Nikel impor material-materialnya terus. Bauksit impor material-materialnya terus berpuluh-puluh tahun. Batubara berapa juta ton kita impor.  Padahal, lanjut Presiden, nikel kita ekspor, bauksit kita ekspor mentah, dalam bentuk mentahan raw material, batubara kita ekspor mentahan semuanya.

“Ini yang harus diubah menjadi barang jadi atau setengah jadi minimal. Kalau ini bisa kita lakukan target saya 3 tahun ini harus rampung hal-hal yang tadi saya sampaikan,” tegas Presiden Jokowi.

Untuk itu, Presiden meminta bantuan daear untuk hal-hal seperti itu,, sehingga transformasi ekonomi betul-betul terjadi. Kalau ini terjadi, Presiden meyakini enggak ada yang namanya defisit transaksi berjalan lagi.

“Goal kita ke sana, masa kita 34 tahun nggak pernah yang membangun kilang minyak. kalau kita bisa bangun kilang minyak itu nanti turunannya banyak sekali. Petrokimia itu nggak usah impor,” tutur Presiden seraya menambahkan, impor petrokimia ini gede sekali, Rp323 triliun.

Presiden menyampaikan, sebetulnya habis pelantikan, yang pertama dirinya minta kilang ini segera dibangun. “Tapi sampai detik ini dari 5 yang ingin kita kerjakan satu pun gak ada yang berjalan, satupun,” ujarnja.

Tapi kali ini, Presiden mengaku menunggu betul. Ia juga sudah meminta Kapolri ikut nungguin. Demikian juga dengan Jasa Agung ikut dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar ikuti menunggu.

“Inilah yang namanya transformasi ekonomi. Saya harap kita semuanya tahu mengenai ini sehingga daerah juga dukung, kalau masih ada program pembebasan lahan daerah dukung penuh. Kalau ada masalah perizinan yang masih masalah daerah ikut campur ikut cawe-cawe agar selesai yang kita harapkan itu,” tutur Presiden Jokowi.

Kepala Negara menegaskan, pemerintah mau tarung apapun. Kita akan hentikan ekspor nikel keluar sudah digugat oleh Uni Eropa ke WTO.

“Kita hadapi, ngapain kita takut. Barang-barang kita, nikel-nikel kita. Mau kita ekspor mau nggak kan suka-suka kita,” tegas Presiden seraya mengakui ada industri-industri di luar Indonesia yang menjadi mati karena kita setop itu. (*/hdp)

The post Presiden Bertekad Pangkas Impor Energi Dan Bahan Baku appeared first on Prokabar.

Demikian keterangan tertulis, dilansir dari website Kementerian ESDM, Senin (2/09). “Paling penting dari kedaulatan energi itu ada dua, yakni ketersediaan energi itu sendiri dan keterjangkauan dari segi harga,” kata Menteri ESDM Ignasius Jonan.

Di jaman yang sangat global sekarang ini hampir tidak ada negara yang mampu melakukan segala kegiatan hidupnya secara mandiri. “Semua negara itu saling ketergantungannya (di sektor energi) besar. Kedaulatan energi itu yang terpenting adalah membuat daya saing bangsa ini menjadi lebih baik,” ucap Jonan.

Dalam menyediakan energi dengan harga terjangkau, pemerintah memberikan subsidi energi secara tepat sasaran untuk menjaga daya beli masyarakat kurang mampu.

Tercatat sekitar Rp. 1.200 triliun dana di APBN digunakan untuk subsidi energi selama periode 2011 hingga 2014, namun alokasinya dibuat makin tepat sasaran dalam 4 tahun terakhir, agar tersedia alokasi pembiayaan untuk sektor produktif lainnya.

“Subsidi, yang selalu orang ramai bicara ini. Dibandingkan periode sebelumnya, sekarang empat tahun terakhir (2015-2018) subsidi sektor energi dipangkas menjadi hanya Rp 477 triliun. Ini kurang lebih hanya sepertiga dari yang sebelumnya. Agar lebih tepat sasaran,” tutur Jonan.

Jonan mengatakan bahwa pemerintah terus berkomitmen agar subsidi energi semakin efisien dan peruntukannya benar-benar tepat sasaran. “Subsidi tahun 2019 ini targetnya Rp 160 triliun, tapi saya kira nggak akan sampai. Paling di angka Rp 120 triliun sampai Rp 130 trilyun. Karena harga komoditas energi banyak yang turun juga. Hingga semester I tahun ini angkanya sebesar Rp. 59,4 triliun,” ucap Jonan.

Oleh sebab itu, ketimbang menghabiskan anggaran untuk subsidi energi yang tidak tepat sasaran, pemerintah lebih memilih memangkas subsidi energi untuk dialihkan ke belanja yang lebih produktif dan pro rakyat.

Demikian halnya pemanfaatan anggaran Kementerian ESDM yang tahun ini dialokasikan sebesar Rp. 4,9 triliun juga mayoritas untuk infrastruktur dan program pro rakyat. “Tahun ini, anggaran Kementerian ESDM 48% dikembalikan ke masyarakat, untuk bangun pembangkit tenaga surya, jaringan gas dan lain sebagainya,” ungkap Jonan.

Contoh program pro rakyat yang kontribusinya nyata dan dirasakan secara langsung oleh rakyat yakni program pembagian konverter kit LPG untuk nelayan kecil. Dengan menggunakan bahan bakar LPG, biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh nelayan untuk melaut jadi semakin murah.

Selain itu belanja produktif lainnya yaitu pembangunan jaringan gas kota, pembagian lampu surya gratis untuk rumah belum berlistrik, penerangan jalan umum, dan pemboran sumur bor air tanah.

“Ini yang dimaksud dengan kedaulatan energi itu, supaya banyak saudara-saudara kita makin mampu beli, makin terjangkau. Kita juga akan paksa dengan segala peraturan supaya sektor ini menjadi lebih kompetitif,” pungkas Jonan. (*/hdp)

The post Hingga Tengah Tahun Subsidi Energi Capai Rp 59 Triliun appeared first on Prokabar.

Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi sebagai pengganti Permen ESDM No. 27 Tahun 2006 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data yang diperoleh dari Survei Umum, Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi.

“Transparansi data migas merupakan semangat dari diterbitkannya peraturan ini. Pemerintah berharap dengan diterbitkannya Permen ini dapat mengundang sebesar-besarnya investasi di hulu migas,” kata Wakil Menteri ESDM Archandra Tahar, di Jakarta, sebagaimana dikutip portal Kementerian ESDM, Kamis (15/8).

Menurut Archandra, akses data kita bagi menjadi dua, anggota dan non anggota. Jika menjadi anggota maka akan mendapatkan akses penuh atas seluruh data yang bersifat tidak rahasia, dan data yang telah melewati masa kerahasiaan.

Sedangkan jika mereka tidak menjadi anggota, mereka hanya mendapatkan data dasar dan data umum. Data olahan dan interpretasi mereka tidak dapat.

Menjadi anggota juga berhak mendapatkan akses paket data pada penawaran Wilayah Kerja secara gratis serta mendapatkan paket data gratis untuk pemenang lelang.

Arcandra menjelaskan, Pemerintah mengkategorikan bahwa data menjadi terbuka dan rahasia. data umum, data dasar, data olahan dan data interpretasi yang telah melewati masa kerahasiaan merupakan data terbuka. Sedangkan data rahasia terdiri dari data olahan, data interpretasi dan data yang terikat dalam sebuah kontrak.

“Data rahasia adalah data dimana kontraktor setelah melakukan eksplorasi dan menemukan cadangan maka itu dinamakan data rahasia. Karena perusahaan masih menggunakan data itu untuk tindak lanjut kegiatan eksploitasi mereka. Adalah tidak masuk akal setelah mereka menemukan discovery kemudian data dibuka untuk umum. Jadi kita menghormati yang berinvestasi kerahasiaan data mereka masih kita jaga sehingga mereka merasa nyaman,” jelas Arcandra.

Pembukaan akses data migas ini, diyakini Wakil Menteri ESDM,  tidak akan melepaskan kontrol negara atas data tersebut, negara masih memiliki kewenangan penuh terhadap data migas ini.

“Kebijakan open data migas merupakan bagian dari upaya Pemerintah untuk dapat menambah cadangan migas nasional dengan temuan-temuan cadangan baru,” tegas Archandra. (*/hdp)

The post Data Migas Kini Bisa Diakses Gratis appeared first on Prokabar.

“Kedua pihak berhasil mencapai win-win solution dengan skema bagi hasil, dimana pemerintah sekurangnya mendapat bagian 50 persen,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan usai bertemu dengan CEO Inpex Corporation Takayuki Ueda di Tokyo, Jepang, Senin (27/5) kemarin.

Kesepakatan final yang bersejarah tersebut ditandai dengan penandatanganan Minute of Meeting oleh Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto dan CEO Inpex Corporation Takayuki Ueda, disaksikan Menteri ESDM Ignasius Jonan.

“Akhirnya INPEX dan SKK Migas sepakat atas pokok-pokok pengembangan blok Masela sore ini di Tokyo. Pembahasan telah berlangsung sejak 18 tahun yang lalu lho. Nilai investasi antara 18-20 iiliar dollar AS dengan pembagian yang fair bagi Negara RI dan kontraktor. Saya sampai terharu,” ungkap Jonan.

Adapun penandatanganan perjanjian antara Pemerintah Indonesia dan Inpex Corporation, menurut Menteri ESDM, direncanakan dilaksanakan pada pertemuan negara-negara G20 di Jepang dalam waktu dekat.

Dengan demikian maka pembahasan tentang Blok Masela yang sudah berlangsung lebih 20 tahun telah menemukan titik akhir, yang akan memberi dampak positif bagi peningkatan iklim investasi nasional serta pembangunan kawasan Timur Indonesia.

Pertemuan ini merupakan pertemuan lanjutan dari pertemuan Jonan dengan Ueda pada 16 Mei di Tokyo. Pada pertemuan 16 Mei, berhasil disepakati kerangka final Plan of Development (PoD) Blok Masela di Laut Arafuru, Maluku. Sementara pada pertemuan hari ini membahas negosiasi detil dari kerangka tersebut, sehingga perjanjian antara pemerintah Indonesia dan Inpex Corporation Jepang bisa segera ditandatangani. (*/hdp)

The post Waw, Investasi Pengembangan Blok Masela Maluku Capai 20 Miliar Dollar appeared first on Prokabar.

“Negara masih memiliki kewenangan penuh terhadap data migas tersebut,” tegas Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar di Jakarta, sebagaimana siaran pers Kementerian ESDM yang diterima, Jumat (19/4).

Menurut Wamen ESDM itu, Pemerintah segera menerbitkan Peraturan Menteri yang akan mempermudah investor mengakses data migas secara free, pada sekitar Mei mendatang,  sehingga memungkinkan investor untuk menemukan cadangan migas baru.

“Kita akan mengundang Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk mensosialisasikan kebijakan open data yang merupakan bagian dari program besar Big Data ini,” tambah Arcandra.

Kementerian ESDM akan menerapkan skema anggota dan nonanggota untuk kebijakan opendata ini dan akan tetap pula melindungi data miliki KKKS yang berlaku empat tahun, enam tahun dan delapan tahun.

“Akses data terbatas bagi yang bukan member, dan bagi yang menjadi member Pemerintah akan memberikan akses data bukan hanya sebatas raw data seismik, namun termasuk juga untuk data olahan maupun data interpretasi,” jelas Arcandra.

Wakil Menteri ESDM itu menolak dengan tegas jika kebijakan ini seperti menjual kedaulatan negara, karena menurut Arcandra data migas ini masih dimiliki negara dan negara masih mempunyai kontrol penuh terhadap data ini.

“Ini bukan menjual kekayaan, data itu masih milik negara, kalau mereka KKKS sudah melakukan analisa dia bisa melakukan apa, tetap saja tidak bisa melakukan apa-apa, tetap saja mereka harus meminta izin untuk eksplorasi, negara tetap mengontrol data itu. Ini kita menjual data atau mencari minyak? Kan kita cari minyak, nah udah kalau gitu datanya kita berikan saja,” tandas Archandra.

Ia menyebutkan, kebijakan open data sudah dilakukan oleh beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Inggris yang sudah membuka akses datanya dalam skala tera byte.

“Dahulu jika ingin mengakses data harus membayar terlebih dahulu, sekarang boleh mengakses tanpa membayar silahkan akses data untuk dianalisa nanti kalau sudah dapat baru bayar. Dengan kebijakan ini diharapkan perusahaan akan berlomba-lomba untuk mengolah data itu dengan menggunakan dana mereka sendiri,” pungkas Arcandra.

Kebijakan open data migas ini merupakan revisi dari Peraturan Menteri (Permen) ESDM 27/2006 mengenai pengelolaan dan pemanfaatan data migas, data eksplorasi, dan eksploitasi. Dengan kebijakan ini diharapkan investor akan tertarik untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di Indonesia sehingga dapat ditemukan cadangan-cadangan migas baru. (*/hdp)

The post Pemerintah Akan Buka Data Migas Secara Luas, Gratis appeared first on Prokabar.

“Tahun politk untuk Indonesia impact-nya ke harga hampir tidak ada. Trend internasional yang jelas mempengaruhi,” jelas Jonan dilansir dari keterangan tertulis, Selasa (2/4).

Jonan menguraikan, kondisi penerimaan negara pada tahun 2019 akan lebih banyak dipengaruhi oleh keadaan pasar global, yaitu gejolak ekonomi dunia yang mengakibatkan fluktuasi harga komoditas migas dan minerba.

“Negosiasi dagang Amerika-Tiongkok ini berdampak besar bagi kita. Trendnya bisa berubah total sekarang ini. Contohnya, kenapa (harga) batubara ini nggak turun-turun? Salah satunya karena Tiongkok menyetop impor batubara dari Australia, mereka impor dari Indonesia. Supply-demand mempengaruhi harga,” kata Jonan.

Begitu pula terjadi pada subsektor migas, permintaan (demand) dan penawaran (supply) menjadi faktor penentu utama dalam menggerakkan harga komoditas migas. “Walaupun ada perang ataupun produksi minyak di OPEC dipangkas, pada akhirnya demand-supply lah yang menentukan, demand terutama,” tegas Jonan.

Jonan menekankan bahwa stabilitas keamanan menjadi unsur penting dalam menjaga keseimbangan harga komoditas migas dan minerba ke depannya. Dengan begitu, kata dia, hal ini dapat menjamin ketersediaan dan distribusi komoditas ESDM untuk para investor. “Tahun politik ini stabilitas keamanan yang penting,” sebut Jonan.

Di penghujung penjelasannya, Jonan menegaskan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik akan jauh lebih menentukan penerimaan negara ketimbang sekadar mengkorelasikan dengan tahun politik. “Yang lebih penting itu good governance sehingga pengelolaannya akan berkesinambungan dan lebih lama,” pungkas Jonan.

Sebagaimana diketahui, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor migas dan minerba di tahun 2018 meningkat tajam bahkan melampaui target. Migas menyumbang Rp163,4 triliun dari Rp86,5 triliun yang ditargetkan. Sementara Minerba sebesar Rp50 triliun dari Rp32,1 triliun. (*/hdp)

The post Tahun Politik Tidak Pengaruhi Harga Migas dan Minerba appeared first on Prokabar.

Meskipun melebihi target tahun sebelumnya, Pemerintah optimis akan mencapainya sejalan dengan berbagai upaya yang dilakukan dalam menggenjot produksi migas ke depan.

“Untuk produksi dari lapangan-lapangan migas eksisting berusaha dilakukan peningkatkan produksi. Semua usaha kita lewati,” kata Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar beberapa waktu lalu.

Arcandra mengklasifikasikan strategi Pemerintah dalam menggenjot produksi migas di masa mendatang dalam tiga tahapan, yaitu jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

“Fracturing, balanced drilling adalah salah satu usaha jangka pendek 2 – 3 tahun mempercepat produksi dari lapangan existing,” jelas Arcandra.

Untuk jangka menengah, Pemerintah tengah menggalakkan Enhanced Oil Recovery (EOR) untuk aset yang produktif. “Pertamina aktif di sini. Tapi waktunya agak lama bisa 7 sampai 10 tahun baru mendapatkan respon,” papar Arcandra.

Sementara metode jangka panjang, sambung Wamen ESDM, dapat ditempuh dengan cara eksplorasi lapangan migas. “Untuk anak cucu kita, tentu usaha eksplorasi adalah pilihan tepat menjaga produksi migas,” ungkapnya.

Pemerintah pun berharap kegiatan eksplorasi ke depan rasio keberhasilannya di atas 20% atau setiap lima kali eksplorasi baru, ditemukan satu cadangan baru. “Kita berharap demikian. Apalagi kita punya dana yang akan menopang ditemukannya lapangan baru,” harapnya.

Jumlah dana tersebut ada dalam bentuk komitmen kerja pasti kontrak kerja sama sistem gross split sebesar USD 2,1 miliar, dimana sebesar USD 1,1 miliar diantaranya bisa digunakan untuk kegiatan eksplorasi.

Dalam kesmpatan itu, Arcandra menuturkan, jumlah dana eksplorasi tersebut jauh lebih baik dibanding dana ekplorasi dengan skema sebelumnya. “Ini dana yang bisa digunakan untuk eksplorasi 5-10 tahun ke depan. Dana ini kami harapkan terus bertambah,” jelas Arcandra.

Lebih lanjut, Arcandra juga menekankan bagi pengusaha migas untuk tidak selalu melihat penurunan produksi migas alamiah atau declining, namun harus optimis lagi mengerjakan eksplorasi.

“Kalau terjadi declining itu hanya kaca spion, sekarang liat ke depan. Kalau nyetir pakai kaca spion bisa tertabrak. Kaca spion itu hanya guidance,” pungkasnya.

Semua langkah peningkatan produksi dijalankan demi mengantisipasi ancaman defisit migas atas lonjakan kebutuhan migas yang kian tinggi di tahun mendatang. (*/hdp)

The post Ini Strategi Pemerintah Penuhi Kebutuhan Migas Nasional appeared first on Prokabar.

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan, penilaian yang diakui oleh lembaga riset global membuktikan pengelolaan sektor migas di Indonesia belakangan ini berhasil mendorong kembali geliat investasi migas.

“Ini tak lepas dari upaya perubahan kebijakan fiskal pada pengusahaan di sektor migas,” kata Arcandra Tahar, dari keterangan tertulis, Sabtu (16/2).

Dilansir dari laporan IHS Markit, lembaga penyedia informasi dan analisis global yang berpusat di London, Indonesia masuk dalam kategori negara yang mampu menggenjot aktivitas eksplorasi dan eksploitasi migas di tengah lesunya investasi hulu migas akibat fluktuasi perekonomian global. Indonesia mampu mengungguli Aljazair, Rusia, Mesir yang dikenal sebagai negara eksportir minyak.

Berdasarkan laporan yang sama, Indonesia juga menduduki peringkat terbaik apabila dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Malaysia misalnya, pada tahun 2017 menduduki peringkat ke-23, sekarang ini melorot ke posisi 35.

PEPS menilai bagaimana suatu negara menyajikan informasi, strategi dan manajemen risiko terhadap pengembangan bisnis dan usaha baru di subsektor migas.

Selain itu, PEPS juga menganalisa data hukum, model kontrak, sistem fiskal, politik, dan kondisi hulu migas terkini di sebuah negara. Adapun tiga komponen yang menjadi penentu penilaian oleh IHS Markit antara lain aktivitas E&P, rezim fiskal dan risiko migas.

Untuk diketahui, sebelumnya lembaga konsultan energi global Wood Mackenzie dalam laporan yang terbit Januari 2019 memberikan apresiasi atas perubahan sistem fiskal dari Production Sharing Cost (PSC) cost recovery ke gross split.

Dalam laporannya Wood Mackenzie menyatakan bahwa sistem kontrak gross split dan kebijakan fiskal yang menyertainya mendapat sambutan yang positif dari para investor migas.

Menurut Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar, peningkatan aktivitas investasi tambang di tanah tidak lepas dari adanya perubahan sistem fiskal bagi hasil Gross Split yang diterapkan oleh Pemerintah untuk menggantikan rezim fiskal sebelumnya, yaitu cost recovery.

Perubahan ini, dinilai Wakil Menteri ESDM itu, cukup membawa angin segar lantaran efisiensi dalam sistem gross split menggiurkan para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) migas menggalakkan kegiatan eksplorasi dan ekploitasi.

“Salah satu daya tarik Gross Split bagi para pelaku usaha migas adalah sistem ini mampu melindungi investor di saat rendahnya harga komoditi minyak dunia,” jelas Arcandra.

Pemerintah pun berhasil mengantongi dana eksplorasi dari penerapan sistem fiskal baru tersebut sebesar Rp31,5 triliun. Angka tersebut belum ditambah dengan bonus tanda tangan senilai Rp13,5 triliun yang diperoleh dari 39 kontraktor yang menggunakan sistem gross split.

“Saya optimistis perubahan fiskal ini sangat menjanjikan bagi perkembangan masa depan investasi migas di Indonesia,” tegas Arcandra.

Menurut Arcandra sejak tahun 2018 hingga di tahun 2019 ini sejumlah investor migas yang menggunakan sistem cost recovery juga mengajukan diri untuk beralih ke gross split. Diantaranya adalah Eni SpA yang mengelola Blok East Sepinggan, West Natuna Exploration Ltd di blok Duyung, Dart Energy (Muralim) Pte. Ltd. dan PT Medco CBM Pendopo di blok Muralim serta PT Harpindo Mitra Kharisma di blok Lampung III. Sampai akhir bulan februari 2019 ini ditargetkan sebanyak 42 blok migas sudah menggunakan gross split.

Penilaian positif dari IHS Markit turut didukung manajemen risiko bisnis migas di Indonesia. Transformasi kebijakan berupa penyederhanaan regulasi mampu menjadi dasar utama dalam melakukan pengelolaan, perencanaan hingga mitigasi atas risiko berbisnis migas. Pemerintah Indonesia berhasil memangkas 56 regulasi/perizinan yang menghambat jalannya investasi migas di Indonesia.

“Sepertinya keberlangsungan operasi bisnis migas di Indonesia menjadi salah satu pertimbangan IHS Markit dalam menentukan pemeringkatan tersebut,” ungkap Arcandra.

Tingginya komitmen Indonesia dalam mereformasi tata kelola migas dibuktikan dengan nilai investasi yang masuk pada tahun 2018 di tengah tantangan harga komoditi global. Aliran investasi sebesar setara Rp187,5 triliun masuk ke kas negara pada tahun lalu. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar USD 1,5 miliar dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu Rp165 triliun. (*/hdp)

The post Indonesia Peringkat 25 Dalam Daya Saing Investasi Migas appeared first on Prokabar.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, pada 28 Desember 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 140 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 16 Tahun 2007 tentang Gaji dan Penghasilan serta Hak Lainnya Yang Sah Bagi Ketua dan Anggota Komite Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.

Dalam lampiran Perpres ini diuraikan besaran Gaji dan Penghasilan serta Hak Lainnya Yang Sah Bagi Ketua dan Anggota Komite Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, yang terdiri atas: 1. Gaji menjadi Rp 14.975.000,00 (Ketua dan Anggota); 2a. Tunjangan Jabatan Rp32.946.000,00 (Ketua) dan Rp29.951.000,00 (Anggota); 2b. Tunjangan Pengganti Pensiun Rp12.000.000,00 (Ketua) dan Rp10.500.000,00 (Anggota); 2c.Tunjangan Kesehatan Rp5.250.000,00 (Ketua) dan Rp4.500.000,00 (Anggota); dan 2d. Tunjangan Perumahan RP9.000.000,00 (Ketua) dan Rp7.500.000,00 (Anggota).

Sehingga dengan demikian secara Ketua  Komite Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa memperoleh gaji, penghasilan, serta hak lainnya sebesar Rp74.171.000,00 per bulan. Sementara Anggota memperoleh Rp67.426.000,00.

Secara lengkap rincian gaji, penghasilan dan hak lainnya  Ketua dan Anggota Komite Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sesuai Perpres Nomor 140 Tahun 2018 adalah:

Sebelumnya dalam Perpres Nomor 28 Tahun 2013 yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bamban Yudhoyono (SBY) gaji dan penghasilan Ketua Komite Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa adalah Rp47.000.000,00. Sedangkan Anggota sebesar Rp42.000.000,00.

Adapun rincian gaji, penghasilan dan hak lainnya Ketua dan Anggota Komite Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sesuai Perpres Nomor 28 Tahun 2013 adalah:

“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal  2 Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2018, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 31 Desember 2018. (Rel/hdp)

The post Inilah Besaran Penghasilan Anggota Komite Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian BBM appeared first on Prokabar.

Staf Khusus Menteri ESDM, Hadi M. Djuraid, dalam cuitannya yang diunggah di akun twitternya beberapa saat lalu mengemukakan, Pertamina diputuskan sebagai pengelola Blok Rokan karena proposal yang lebih baik: signature bonus 784 dollar AS juta atau Rp 11,3 triliun, komitmen kerja pasti 500 juta dollar AS (Rp7,2 triliun), dan diskresi 8%.

“Signature bonus adalah dana yang harus dibayarkan kontraktor ke penerintah sebelum kontrak ditandatangani. Ini untuk menunjukkan keseriusan sekaligus kesiapan dan bonafiditas kontraktor,” tulis Hadi.

Dengan demikian, lanjut Hadi, pemerintah akan mendapatkan dana segar sebesar Rp11,3 triliun dalam bentuk Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang bisa jadi merupakan PNBP terbesar selama ini dalam satu kali transaksi.

Adapun potensi pendapatan negara dalam berbagai bentuk selama 20 tahun, menurut Hadi, mencapai sekitar 57 miliar dollar AS atau Rp 825 triliun. Ini masih belum termasuk multiplier effect yang disebut amat signifikan bagi perekonomian setempat dan nasional, paska keputusan pemerintah menyerahkan pengelolaan Blok Rokan kepada PT Pertamina (Persero) itu.

Sebagai informasi, Blok Rokan sendiri termasuk blok migas yang bernilai strategis. Produksi migas blok rokan menyumbang 26% dari total produksi nasional.

Blok yang memiliki luas 6.220 kilometer ini memiliki 96 lapangan dimana tiga lapangan berpotensi menghasilkan minyak sangat baik, yaitu Duri, Minas, dan Bekasap. Tercatat, sejak beroperasi 1971 hingga 31 Desember 2017, total di Blok Rokan mencapai 11,5 miliar barel minyak sejak awal operasi. (*/hdp)

The post Serahkan Blok Rokan ke Pertamina, Pemerintah Terima Dana Rp11,3 Triliun appeared first on Prokabar.