Dandim 0307 Tanah Datar sebagai Ketua Umum panitia Pacu Kuda Wirabraja Tanah Datar Open Race Letkol CZI Sutrisno menyampaikan bahwa hari ini persiapan sudah mencapai sekitar 95%.

“Seperti yang kita lihat hari ini, persiapan kita sudah sekitar 95%. Tinggal perlengkapan-perlengkapan yang memang tidak bisa kita adakan sekarang, itu baru bisa kita adakan pada H-1,” ujarnya.

Terkait pengamanan, Dandim mengatakan semuanya sudah diantisipasi termasuk adanya lonjakan penonton, karena bertepatan dengan hari raya Idul Fitri dan pemudik juga masih ada di kampung halaman.

“Untuk pengamanan, selain pengamanan rute yang akan dilewati kita sudah siapkan dari Polres 30 orang personil dan dari Kodim sebanyak 50 orang personil ditambah bantuan pengamanan dari Yonif 131 sebanyak 30 orang personil,” terangnya.

Di kesempatan itu, Bupati Eka Putra mengatakan bahwa Alek Pacu Kuda ini merupakan agenda rutin tahunan yang dilaksanakan di kabupaten Tanah Datar. Namun dikarenakan pada gelaran pacu kuda tahun 2023 ini rencananya akan dihadiri beberapa orang Menteri maka persiapannya juga harus maksimal.

“Tentu karena ada beberapa menteri yang akan hadir persiapan kita harus lebih baik lagi, sehingga pas tamu kita datang kelihatannya lebih bagus. Artinya, walaupun ini kegiatan rutin tentu kali ini persiapannya berbeda dari biasanya,” terang Bupati.

Bupati Eka Putra menghimbau kepada seluruh masyarakat Tanah Datar untuk ikut berpartisipasi menyukseskan Alek pacu Kuda Wirabraja Tanah Datar Open Race Tahun 2023 ini. (eym)

The post Beberapa Orang Menteri Akan Tonton Pacu Kuda di Tanah Datar appeared first on Prokabar.

Selain memberi apresiasi atas capaian Genta, sebagai satu-satunya pemain Liga 2 yang dipanggil Timnas, dia juga meminta Genta menunjukkan kemampuan terbaiknya bersama tim ‘merah putih.

Hal tersebut diungkapkan Komisaris Utama  PT. Kabau Sirah Semen Padang (KSSP), Khairul Jasmi saat memberikan laporan kepada sang Menteri, belum lama ini.

“Pak Menteri sudah sangat apresiatif terhadap Genta, bahkan sejak anak itu ikut TC di Spanyol bersama Timnas U-22.”ujar KJ, panggilan akrabnya, seperti diwartakan bolabeten. com

“Top, jangan sampai diambil klub lain.”lanjut KJ menirukan pesan Eerick Thohir soal Genta.

Saat ini Genta bersama Timnas senior berada di Dubai, Uni Emirat Arab, bersiap melakoni tiga laga sisa kualifikasi Piala Dunia 2022, menghadapiu Thailand, Vietnam, dan Uni Emirat Arab.

Saat ujicoba melawan Afghanistan, pemain muda berusia 19 tahun itu sempat dimainkan oleh pelatih Shin Tae Yong.

Selain itu, KJ juga sudah memberikan laporan kepada Menteri BUMN, tentang kompetisi Liga 2 yang akan dimulai Juli mendatang, setelah izin kompetisi resmi dikeluarkan POlri.

“Kita laporkan juga tentang persiapan tim, mulai dari rekrutmen pemain, pelatih, dan sponsor, dan program pra session kita.”kata KJ yang memang ditugaskan khusus oleh Menteri BUMN untuk menjaga Semen Padang FC.(*)

The post Pesan Menteri BUMN Soal Genta Alparedo; Jangan Sampai Diambil Klub Lain appeared first on Prokabar.

“Ndeh, telat bana ko mah, Mak,” jawek Tembang. Majeilih lapau galak mandanga.

“Baa kok lambek Mbang?” Batanyo Malano.

“Anak TK se tau, masa kapalo arak lapau simpang indak tahu,” jawek Tembang.

Galak lo liak, lapau raso ka badariak-dariak.

“Nan nanarik sudah ko pasti Mendikbud  Nadiem Kamarim, ka sibuk,” kecek Tembang.

“Baa kok sibuk lo gai,” tanyo Bilang.

“Banyak mantari mintak pelok an WA, internet gai, kan nyo ahli mah,” jawek Tembang.

“Mantari ko ado ndak abis kuoatanyo?”

“Ma ado, sangko samo ko Mak Malin mantari tu, e yayai ye”

“Ma tau lupo gai mambali.”

“Ma ado Mak, nyo bayia tiok bulan mah, babayian, indak piti inyo kalua doh mode-mode awak ko”

Sakali ko badari bana galak urang sa isi lapau.

“Kalau urang awak baa, lai ado jadi mantari?” Gindo manyolang.

“Tulah, harus e gubernur awak jadi mantari, tapi ka baa juo lai, saba wak satrip ko lu.” Jawek Tembang nan luas pengetahuan perpolitikannyo di lapau simpang ko.

“Indak ado agak surang juo?” Tanyo Pakiah.

“Lai, menteri Arifin Tasrif di ESDM.”

“Urang darek?”

“Yo ndak tau wak doh. Lah diresek- resek di gugel dan jajarannyo jak tadi, ndak sobok dima kampuang keteknyo doh,” jawek Tembang.

“Payah Tembang mah, panek-panek manyikolahan se kaminye,” kecek Gindo.

“Ha ha ha, yo mah ndak bajaso stek alah juo doh,” kecek Yuang Pasa.

Sa isi lapau yo tacangang jo bos Gojek, Makarim. Anak mudo tu sangenek labiah tuo pado Tembang. Sikolah di Amerika, abak e urang Padang Panjang, amak e urang Arab.

“Yo kerek den,” kecek Yuang Pasa.

“Mamak kerek ka kerek se, nan kopi wak ndak babayian,” kecek Tembang.

“Yo kopi ambo indak lo,” tambah Bilang.

Walau mantari dilantik di Jakarta, tapi di lapau simpang ko lah salasai dek apak-apak ko sia mantari nan ka sukses, sia nan kurang pandai.

“Bisuak bisa mambayia espepe anak jo Gojek mah Tembang?” Batanyo Pakiah.

“Mak Pakiah bisa dijua di aplikasi Gojek tu mah, jan bagarah-garah lai,” kecek Tembang.

“Ha ha angko lamari den,” kecek Pakiah.

“Indak Mak, tapi bitulah kecanggihan teknologi kini,”kecek Tembang lo lik.

Bitulah lapau simpang sapagi tadi. Sabana rami dek galak. (Malin Kapalo Kota)

The post Kabinet Lemari appeared first on Prokabar.

“Dalam politik bukan masalah, tanya saja ke partai-partai apa pernah kita bicara masalah menteri, atau menteri apa? Enggak pernah,” kata Presiden Jokowi dilansir dari Antara, Kamis (13/6)

Namun demikian, Presiden menilai wajar jika ada partai-partai tertentu dengan persentase perolehan suara yang besar mendapatkan kursi menteri yang lebih banyak.

“Kalau beliau-beliau tahu itu hak prerogatif Presiden, ya logis persentase gede masa diberi menteri satu, yang persentase kecil diberi menteri empat. Ya enggak begitu, bukan penjatahan, normal saja,” ujar Presiden Jokowi.

Dengan cara seperti itu, menurut Presiden Jokowi, ia tetap bisa mempertahankan kekompakan koalisi pendukungnya selama ini.

“Nyatanya lima tahun kemarin tidak ada masalah, semua dengan komunikasi, baik dengan ketua umum partai, dengan sekjen-sekjen, semua bisa dibicarakan. Saya kira dari pengalaman tidak ada masalah,” kata Presiden.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga menyatakan keterbukaannya jika ada partai politik atau pihak manapun yang ingin bergabung dengan koalisinya.

“Ya gabung saja, saya kan selalu terbuka. Siapapun yang mau bersama-sama membangun negara ini, memajukan negara ini ayo. Kita ini kan tidak kenal oposisi murni, tidak ada. Jadi, ya kita yang paling penting komunikasi,” ucap Presiden Jokowi. (*/hdp)

The post Presiden Klaim Tidak Ada Jatah-Jatahan Kursi Menteri appeared first on Prokabar.

“Yang paling penting itu, mampu mengeksekusi, memiliki kemampuan manajerial yang baik. Dua hal  yang penting itu,” kata Presiden Jokowi menjawab wartawan usai menghadiri acara Silaturahmi Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Minggu (26/5) malam.

Yang lain, lanjut Presiden Jokowi, memiliki integerita dan memiliki kapabilitas.

Mengenai kemampuan mengeksekusi, Presiden Jokowi mengaku sudah menyampaikannya berkali-kali, yaitu mampu mengeksekusi program-program yang ada. “Kemampuan eksekutor itu yang paling penting,” tegasnya.

Sedangkan mengenai kemampuan manajerial, Presiden Jokowi menjelaskan karena ini mengelola sebuah ekonomi, baik ekonomi makro maupun ekonomi daerah.

“Mampu me-manage dari setiap masalah, problem, persoalan-program yang ada dengan program dan eksekusinya benar,” ujar Presiden.

Saat ini, lanjut Presiden, penyusunan kabinet untuk periode 2019-2024 sedang dimatangkan, dan terus dimatangkan.

Ia menegaskan, tidak bicara apakah calon menteri mendatang dari partai politik atau tidak. “Yang paling penting kemampuan,” tegasnya. (*/hdp)

The post Jokowi Beberkan Kriteria Calon Menteri Untuk Kabinet Mendatang appeared first on Prokabar.

Atas pertimbangan tersebut, pada 8 Januari 2019, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (tautan: Perpres Nomor 1 Tahun 2019 tentang BNPB).

“BNPB berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, dan dipimpin oleh seorang Kepala,” bunyi Pasal 2 ayat (1,2) Perpres tersebut.

Perpres ini juga menegaskan, apabila terjadi bencana nasional, BNPB melaksanakan fungsi komando dalam penanganan status keadaan darurat bencana dan keadaan tertentu.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, menurut Perpres ini, BNPB dikoordinasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

BNPB, menurut Perpres ini, terdiri atas: a. Kepala; b. Unsur Pengarah; dan c. Unsur Pelaksana. “Kepala mempunyai tugas memimpin BNPB dan menjalankan tugas dalam fungsi BNPB,” bunyi Pasal 8 Perpres ini.

Unsur Pengarah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala, bertugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BNPB dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Unsur Pengarah terdiri atas Ketua yang dijabat oleh Kepala dan 20 (dua puluh) Anggota, yang terdiri atas 11 (sebelas) eselon I.a dan eselon I.b yang diusulkan oleh Pimpinan Instansi Pemerintah, dan 9 anggota masyarakat profesional.

Sedangkan unsur Pelaksana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala, dengan susunan organisasi terdiri atas: a. Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama; b. Deputi Bidang Sistem dan Strategi; c. Deputi Bidang Pencegahan; d. Deputi Bidang Penanganan Darurat; e. Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; f. Deputi Bidang Logistik dan Peralatan; dan g. Inspektorat Utama yang dipimpin oleh Inspektur Utama.

Ditegaskan dalam Perpres ini, Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. “Kepala dapat dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), atau profesional,” bunyi Pasal 63 Perpres ini.

Selain itu, menurut Perpres ini, Kepala diberikan hak keuangan dan administrasi setingkat menteri.

Menurut Perpres ini, anggota unsur Pengarah yang berasal dari unsur pemerintah diusulkan oleh pimpinan instansi pemerintah kepada Kepala. Selanjutnya, Kepala mengusulkannya kepada Presiden untuk diangkat sebagai anggota unsur Pengarah.

Sedangkan anggota unsur Pengarah yang berasal dari kalangan masyarakat profesional diusulkan oleh Kepala kepada Presiden sebanyak 18 (delapan belas) orang untuk disampaikan kepada DPR RI, untuk dilakukan uji kepatutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, 9 (Sembilan) calon anggota yang disetujui oleh DPR RI diangkat dan ditetapkan oleh Presiden menjadi Anggota Unsur Pengarah, dan akan bertugas untuk masa tugas selama 5 (lima) tahun.

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 80 Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 8 Januari 2019. (*/hdp)

The post Kepala BNPB Setingkat Menteri, Kini Dapat Dijabat Oleh TNI appeared first on Prokabar.