Kurikulum Berbasis Cinnta ini baru saja diluncurkan pada Kamis (24/7) di Makassar.

Silfia Hanani menilai kurikulum ini sebagai langkah strategis dalam menciptakan pendidikan agama yang lebih humanis dan berorientasi kasih sayang.

“Tujuannya jelas, bagaimana pendidikan agama mengarah kepada nilai-nilai kemanusiaan dan cinta kasih, bukan sekadar aturan formal,” kata Silfia kepada Prokabar.com.

Silfia Hanai setuju nilai kasih sayang, toleransi, dan saling menghargai harus ada sejak dini.

Pendidikan agama juga tidak boleh menjadi sumber konflik, tetapi harus menjadi media perdamaian dan harmoni sosial.

UIN Bukittinggi siap menjadi salah satu kampus yang mengimplementasikan kurikulum ini dalam pengembangan karakter mahasiswa.

“Pendidikan berbasis cinta akan menjadi kekuatan utama UIN Bukittinggi dalam melahirkan generasii moderat dan berakhlak mulia,” harap Silfia.

The post Kurikulum Berbasis Cinta Resmi Diluncurkan, UIN Bukittinggi Siap Implementasi appeared first on Prokabar.

Rektor UIN Bukittinggi, Silfia Hanani, menyebut langkah tersebut menjadi standar baru kepemimpinan keagamaan di Indonesia.

“Pengakuan terhadap kekurangan bukanlah kelemahan, melainkan titik balik untuk reformasi pelayanan umat,” tegas Silfia, Jumat (18/7/2025).

Silfia menekankan, permintaan maaf Menag menunjukkan bahwa kepemimpinan modern harus transparan, profesional, dan berorientasi nilai kemanusiaan.

“Ini adalah standar baru kepemimpinan. Pesannya jelas, tata kelola keagamaan harus lebih terbuka dan humanis,” ujarnya.

Selain itu, permintaan maaf tersebut juga sangat strategis, terutama pada usia Kementerian Agama yang ke-75, dimana publik menuntut pelayanan keagamaan yang lebih adil dan inklusif.

“Haji hanyalah satu wajah layanan umat. Permintaan maaf Menag adalah simbol bahwa Kemenag tidak alergi terhadap kritik dan siap berbenah,” tambah Silfia.

Sebagai pimpinan perguruan tinggi keagamaan, Silfia menegaskan UIN Bukittinggi siap mendukug transformasi besar pelayanan haji melalui peran akademisi dan riset.

“UIN Bukittinggi punya tanggung jawab mendukung reformasi layanan keagamaan melalui riset, inovasi digital, dan penguatan SDM berintegritas.”

“Pelayanan umat tidak hanya soal logistik, tetapi juga manajemen modern berbasis nilai,” tutupnya

The post Rektor UIN Bukittinggi: Permintaan Maaf Menag, Babak Baru Reformasi Layanan Umat appeared first on Prokabar.

Ada tiga kebijakan haji 2025 yang menjadi sorotan UIN Bukittinggi.

Ketiga kebijakan itu adalah murur, tanazul, dan safari wukuf.

Murur memberikan akses kepada jemaah lanjut usia dan disabilitas untuk tetap sah berwukuf tanpa harus turun di Arafah.

Tanazul dan safari wukuf menjadi alternatif mobilitas bagi jjemaah rentan agar tidak kehilangan esensi ibadah sekaligus terlindungi secara fisik.

Baca Juga: Agro Tourism dan Pertanian Tradisional Minangkabau: Solusi Ketahanan Pangan dan Pariwisata Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal Nagari

Rektor UIN Bukittinggi Silfia Hanani menyatakan ketiga kebijakan itu menunjukkan keberanian negara dalam menafsirkan ulang syariat secara kontekstual dan maslahat.

“Kebijakan ini bukan sekadar administratif. Kebijakan ini berdasarkan empati dan berlandaskan ilmu.”

“Ketiga kebijakan ini menjadikan hifzh al-nafs atau perlindungan jiwa sebagai panglima,” ujar Silfia.

Menurutnya, kebijakan haji 2025 menandai era baru dalam manajemen ibadah yang berpijak pada prinsip-prinsip maqashid syariah namun tetap responsif terhadap tantangan zaman.

Ia juga menyebut Kementerian Agama telah membuka ruang bagi kolaborasi antara negara, ulama, dan akademisi dalam merumuskan kebijakan berbasis maslahat.

Sebagai kampus Islam negeri, UIN Bukittinggi siap mengambil peran dalam memperkuat landasan ilmiah dan etika dari kebijakan keagamaan.

Baca Juga: Rektor UIN Bukittinggi Sebut Kebijakan Haji 2025 Mencerminkan Prinsip Islam

Di tahap ini, UIN Bukittinggi bakal menguatkan kurikulum, menambah riset kebijakan, dan memasifkan literasi publik untuk mengawal transformasi ini.

” Di UIN Bukittinggi, kampus bukan hanya tempat diskusi, tetapi tempat lahirnya pembaruan syariah yang berpihak pada umat.”

“Kami ingin kebijakan seperti ini tak hanya di bidang haji, tetapi juga zakat, pendidikan, hingga digitalisasi layanan keagamaan,” pungkasnya.

The post Kebijakan Haji 2025 Bukti Ijtihad Progresif, UIN Bukittinggi Dorong Upaya Kemenag appeared first on Prokabar.

Pada tahun 2021, Kementerian Agama (Kemenag) menyediakan anggaran sebesar Rp 6,9 miliar untuk bantuan pembanunan Masjid dan Mushalla.

“Terkait bantuan Masjid dan Mushalla, Kemenag menyediakan anggaran Rp 6,9 miliar dengan proses yang mudah dan tidak perlu proposal yang menyulitkan,” kata Menteri Agama Yaqut di Jakarta, Kamis (2/9).

Yaqut mengatakan pihaknya terus berupaya memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mendapatkan bantuan, khususnya bantuan pembangunan.

Pengurus bisa mengunjungi mengklik tautan ini untuk mendapatkan bantuan

Tautan

Pada laman tersebut sudah ada tecatat dan tecantum persyaratan yang harus dilengkapi.

Prosedurnya sangat mudah, pengusulan bantuan ini semuanya secara online.

“Ini untuk memudahkan masyarakat,” tegas Yaqut.

The post Cara Mendapatkan Bantuan Pembangunan Masjid dan Musala dari Kemenag appeared first on Prokabar.

“Vaksinasi jutaan santri terus bergulir. Pertengahan Agustus lalu misalnya, saya ikut menyaksikan dan memberikan sambutan pada Kick Off Program 3 juta Pesantren Jawa Barat Siap Divaksin,” kata Yaqut di Jakarta, Rabu (1/9).

Program vaksinasi untuk santri ini juga terus dilakukan ke berbagai daerah.

“Program vaksinasi santri ini terus bergulir di berbagai daerah sebagai bagian partisipasi pesantren dalam mewujudkan herd immunity,” sambungnya.

BACA JUGA :

• KI Sumbar Lanjutkan Sengketa Informasi BPN Tanah Datar ke Mediasi

• Sekolah Tatap Muka Bukan Lagi Menjadi Satu-satunya Pilihan Saat Ini

Penjelasan dari Yaqut mengatakan, program vaksinasi di pesantren ini sangat strategis, karena tersebar secara mengenalisir. Karena tak hanya kiai, uztaz, dan santri, tetapi juga terdapat masyarakat di dalamnya yaang berada di sekitar pesantren.

“Jika vaksin diberikan ke pesantren, maka secara ekosistem juga akan terbantu. Vaksinasi santri dan pesantren juga berdampak pada tumbuhnya kepercayaan masyarakat untuk bersama-sama ikut program vaksinasi,” jelasnya.

Program vaksinasi ini sudah tersebar luas di banyak pesantren, baik di pulau Jawa maupun luar pulau Jawa dalam sebulan terakhir, jelas Yaqut. Prosesnya juga dilakukan melalui kerjasama dengan Kanwil Kemenag Provinsi atau Kankemenag Kabupaten/Kota dengan Baznas atau LAZ, Dinas Kesehatan, TNI, Polri, dan Pihak, lainnya.

“Besok Kamis, misalnya, di Jawa Tengah akan mulai diadakan lagi proses vaksinasi untuk kiai, ustaz, dan santri. Program ini menargetkan vaksin untuk 8.635 kiai, 46.881 ustaz/ustazah, dan 539.225 santri,” ungkapnya.

BACA JUGA :

• Vaksinasi Covid Lambat: Warga Brazil Lakukan Unjuk Rasa ke Pemerintah

• Sidang Paripurna DPRD, Pemkab Pessel Sampaikan Tujuh Program Prioritas

Adanya program vaksinasi santri di pesantren dan stakeholder ini membuat Yaqut makin optimistis kedepannya masyarakat makin termotivasi untuk mengikutinya. Sebab, program vaksinasi pesantren salah satu komitmen pemerintah untuk mewujudkan pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas.

“Pemerintah berkomitmen proses vaksinasi santri dan pelajar ini bisa segera diselesaikan dan itu akan berkontribusi besar dalam pembentukan kekebalan kolektif,” ucapnya.

The post Kemenag Gencarkan Program Vaksinasi ke Pesantren Upaya Mewujudkan Pembelajaran Tatap Muka appeared first on Prokabar.

Yaqut Cholil mengatakan jumlah umat Islam Indonesia lebih dari 80 persen penduduk Indonesia.

Apabila ukhuwah dan sinergi antarumat Islam terwujud, maka masalah kesatuan persatuan bangsa sudah selesai.

“Saya sampaikan di awal, Kementerian Agama (Kemenag) RI milik semua agama. Di dalamnya ada agama Islam.”

“Ada ribuan ormas di bawah naungan Kementerian Agama, seperti NU, Muhammadiyah, dan LDII.”

“Saya mendukung sinergi dan kerjasama antarormas Islam dengan Kemenag dalam membangun ukhuwah Islamiyah,” kata Yaqut Cholill

Baca Juga:

• 22 Terduga Teroris Hasil Operasi di Jatim Digelandang ke Jakarta
• Polri dan KPI Bahas Persiapan Hari Penyiaran Nasional
• Temui Kabareskrim, KKP Minta Dukungan Tegakkan Hukum di Sektor Perikanan

Yaqut Cholil menuturkan agama dan negara sejatinya saling membutuhkan dan saling mengokohkan untuk mewujudkan peradaban suatu bangsa.

Kemenag RI mendukung penguatan identitas keagamaan.

“Penguatan identitas keagamaan di satu sisi dan penguatan identitas kebangsaan di sisi yang lain tidak boleh tepisah, apalagi bertentangan.”

“Konsep itu harus tetap dalam satu kotak untuk melahirkan moderasi beragama dan bernegara,” ujarnya.

Hanya karena perbedaan khilafiah antarsesama agama Islam, bahkan perbedaan etnis dan agama seharusnya tidak menghambat terwujudnya persaudaraan sebagai sebuah bangsa.

Baca Juga Milenialisme.com

• Kosmetik Mahal, Perhatikan Tips Cantik Ini
• Empat Fungsi Rendang Khas Minangkabau
• Hoax Menjamur, Media Komunitas Solusi untuk Pembaca

“Justru kesalehan beragama dan loyalitas bernegara harus saling mendukung satu sama lain.”

“Dengan kata lain, kita bisa menjadi umat saleh sekaligus warga negara baik,” ujarnya.

Banyak program yang bisa bersinergi dengan ormas-ormas. Mulai dari kemandirian pesantren dan pengembangan madrasah kita bisa sinergikan.

“Setelah Munas LDII nanti kita akan sinergikan kembali dan duduk bersama membahas teknis dengan Kemenag,”

Sementara itu Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso menyampaikan sedikit tentang masalah kebangsaan yang harus diangkat bersama.

Khususnya antara Kementerian Agama RI sebagai perwakilan pemerintah dengan ormas-ormas Islam.

Kontribusi LDII untuk Indonesia

Ia menyampaikan apa yang telah LDII kontribusikan untuk Bangsa Indonesia di berbagai bidang.

Di bidang pendidikan karakter, LDII membangun portal pondokkarakter.com.

Di bidang ketahanan pangan, warga LDII membangun urban farming, pemanfaatan lahan gambut, dan penggunaan artificial intelegence dalam pertanian di Garut.

Selanjutnya di bidang ekonomi syariah, LDII membangun ekonomi digital hingga ketahanan keluarga untuk ketahanan bangsa.

Senada dengan itu Ketua DPW LDII Sumatera Barat M. Ari Sultoni menambahkan masalah kebangsaan bukan hanya pemerintah.

Ormas juga harus memiliki tanggungjawab untuk menjaga kesatuan bangsa.

Menurutnya wujud kontribusi tentang hal ini, LDII Sumbar pernah mengadakan kerjasama dengan Kanwil Kementerian Agama mengadakan kegiatan dialog kebangsaan yang menghadirkan Dirjen Binmas Islam ke Sumatera Barat.

“Semoga kegiatan tersebut dapat kita gelar kembali sebagai bagian kontribusi ormas keagamaan dalam hal menjaga keutuhan NKRI,” kata dia.

Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso bersama pengurus harian, menemui Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas di Kantor Kementerian Agama RI, Pasar Baru, Jakarta Pusat, pada Selasa (16/3).

DPP LDII meminta Menag Yaqut Cholil untuk hadir dan memberikan pengarahan dalam Munas IX LDII pada 7-8 April 2021. Acara itu, rencananya dibuka oleh Presiden Joko Widodo. (*)

The post Menteri Agama Apresiasi Kontribusi LDII Perkuat Ukhuwah Islamiyah appeared first on Prokabar.