Hal itu disampaikan Gubernur Provinsi Sumatera Barat H.Mahyeldi Ansharullah usai menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pembahasan Dasar Hukum Percepatan Penyelesaian Pembangunan Monumen Nasional Bela Negara bersama Kemenko Polhukam di Jakarta, Rabu (3/3/2021).

“Alhamdulillah, apa yang menjadi keinginan masyarakat Sumatera Barat yaitunya pembangunan lanjutan monumen bela negara beserta fasilitas pendukung di Jorong Aie Angek Nagari Koto Tinggi Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota kini telah mendapat dukungan dari Kemenko Polhukam RI,” ujar Mahyeldi yang juga Ketua Forum Bela Negara Sumatera Barat itu.

Gubernur Mahyeldi mengungkapkan, dukungan itu terlihat dengan digelarnya rapat oleh Kemenko Polhukam bersama kementerian dan lembaga terkait pada 11 Februari lalu tentang perlunya menyepakati dasar hukum terkait percepatan pembangunan monumen bela negara. Rapat tersebut juga merekomendasikan adanya rapat lanjutan untuk mematangkan konsep penyelesaiannya sekaligus berapa kebutuhan anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan monumen tersebut.

“Kita bersyukur apa yang kita sampaikan kepada Menko Polhukam, Pak Mahfud MD ketika berkunjung ke Sumatera Barat Oktober tahun lalu telah direspon dengan sangat baik,” ungkap Gubernur.

Mahyeldi melanjutkan, sejatinya pembangunan monumen bela negara merupakan keinginan masyarakat Sumatera Barat sejak lama. Masyarakat telah menghibahkan tanahnya untuk pembangunan monumen seluas 50 Ha. Dari 50 Ha lahan yang direncanakan untuk bangunan monumen bela negara beserta fasilitas pendukungnya, baru 20 Ha yang dapat dibangun sejak tahun 2013.

Hal itu dapat dilihat berdirinya dua bangunan gedung yang megah sesuai masterplan berupa museum dan auditorium. Sedangkan 30 Ha nya lagi untuk pembangunan Kawasan Indonesia Mini (bangunan monumental yang mewakili provinsi seluruh Indonesia) belum dibangun apa-apa.

“Dengan digelarnya rapat bersama Kemenko Polhukam masyarakat Sumatera Barat memiliki rasa optimisme baru agar pembangunan monumen bela negara dapat berlanjut sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya. Dan kita pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota sangat menyambut baik kelanjutan pembangunan monumen bela negara ini,” imbuh Mahyeldi.

Lebih lanjut dikatakan, dengan pertemuan hari ini yang dikoordinasikan langsung oleh Kantor Kemenko Polhukam untuk membahas Instruksi Presiden (Inpres) tentang percepatan pembangunan monumen bela negara diharapkan akan membawa hal yang baik untuk keberlanjutan pembangunan monumen tersebut.

“Rancangan Inpres tersebut bernama Inpres Percepatan Penyelesaian Pembangunan Monumen Bela Negara Di Provinsi Sumatera Barat. Isinya antara lain mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing Kementerian dan Lembaga serta Provinsi dan Kabupaten/Kota secara terkoordinasi dan terintegrasi untuk mempercepat penyelesaian pembangunan Monumen Bela Negara,” pungkas Gubernur.

Sementara itu, Kemenko Polhukam melalui Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa, Janedjri M Gaffar, mengatakan, rapat yang digelar hari ini merupakan bentuk keseriusan dari pemerintah pusat untuk melanjutkan pembangunan monumen bela negara di Provinsi Sumatera Barat.

“Untuk itu diharapkan keseriusan dan kesungguhan bersama agar pembangunan bela negara dapat berjalan, baik itu kesungguhan dari Kementrian dan lembaga terkait, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat,” ajak Deputi. (*/gas)

The post Menko Polhukam Dukung Percepatan Pembangunan Monumen Bela Negara di Sumbar appeared first on Prokabar.

“Tidak ada perubahan rencana, jadwal Pilkada serentak yang akan berlangsung Bulan September itu masih terjadwal seperti biasa dan persiapan teknis operasionalnya, persiapan politisnya, persiapan keamanan, dan hukumnya sekarang berjalan seperti biasa,” ujar Menko Polhukam dilansir Rabu (18/3).

“Jadi tidak perlu mengembangkan spekulasi akan ada penundaan Pilkada serentak, apakah itu di sebagian wilayah Indonesia apalagi di seluruh wilayah Indonesia, tidak ada rencana perubahan itu,” sambungnya.

Terkait antisipasi kemungkinan potensi rusuh di daerah bila terjadi kelangkaan atau kesalahan kebijakan kepala daerah, Menko Polhukam mengatakan sekarang ini sudah ada Satgas untuk menangani masalah korona yang dipimpin oleh Kepala BNPB, di mana dia sudah diberi wewenang untuk melakukan koordinasi dengan daerah-daerah.

Kemudian, di dalam keputusan pemerintah dan juga di dalam undang-undang, menurut Menko Polhukam, sudah menyebutkan bahwa daerah sebelum membuat kebijakan khusus terkait dengan penanganan Covid-19 ini supaya berkonsultasi dengan Satgas Pusat agar ada koordinasi.

“Pemerintah sudah menjamin tidak akan terjadi kelangkaan bahan-bahan pokok, itu semuanya sudah dikerahkan dengan segala daya. Jadi kalau ada istilah Refocusing dan Realocating anggaran APBN dan APBD untuk memusatkan perhatian dalam rangka penyelamatan rakyat dari serangan korona ini, maka itu artinya dari segala bidang,” ujar Menko Polhukam.

Artinya, lanjut Menko Polhukam, semua bidang itu harus memfokuskan diri ke sana, anggaran dialokasikan ke sana, bukan hanya mengobati penyakitnya, tapi juga membuat pengamanan pengamanan sosial politiknya.

”Lebih-lebih ekonominya, dan terlebih lagi kebutuhan pokok masyarakat sehingga tidak perlu ada kelangkaan karena kesalahan kebijakan dari pemerintah daerah atau unit pemerintah tertentu, semuanya harus kompak,” kata Menko Polhukam di akhir keterangannya. (*)

The post Pemerintah Pastikan Pelaksanaan Pilkada tetap Berjalan appeared first on Prokabar.

Menurut Menko Polhukam, Presiden masih menunggu proses judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2012 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Jadi berita yang menyatakan Presiden menolak mengeluarkan Perppu itu kurang tepat, Presiden menyatakan belum perlu mengeluarkan Perppu,” kata Mahfud MD di Jakarta, Kemarin (5/11).

Menko Polhukam mengaku sudah berbicara dengan Presiden, dan Presiden membiarkan proses  judicial review dulu di MK. “Nanti sesudah MK dipelajari apakah keputusan MK itu memuaskan apa tidak, benar apa tidak. Kita evaluasi lagi, kalau perlu Perppu ya kita lihat,” ujarnya.

Terkait dengan desakan lembaga masyarakat untuk mengeluarkan Perppu, Menko Polhukam Mahfud MD mengingatkan, bahwa semua itu merupakan kewenangan Presiden.

“Saya kira itu kewenangan Presiden, kita sudah nyatakan sikap masing-masing, termasuk sikap saya, saya mendukung Perppu, bahwa Presiden tidak, kita tidak bisa maksa, termasuk yang tidak setuju ya tidak bisa maksa,” kata Menko Polhukam Mahfud. (*/hdp)

The post Terkait Perppu KPK, Menkopolhukam Sudah Berbicara dengan Presiden appeared first on Prokabar.

“Radikalisme itu ya radikalisme, yaitu suatu paham yang ingin mengganti dasar dan ideologi negara dengan cara melawan aturan-aturan, kemudian merusak cara berpikir generasi baru yang menyebabkan anak punya pikiran bahwa bernegara seperti ini dan berkonstitusi seperti ini salah. Itu siapapun, orang Islam atau bukan orang Islam kalau melakukan hal itu adalah radikal,” kata Mahfud MD dalam keterangan pers usai mengikuti rapat terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (31/10) sore.

Menko Polhukam meyakini, bahwa umat Islam di Indonesia itu hampir seluruhnya menolak radikalisme. Oleh sebab itu salah kalau mengatakan orang Islam itu didiskriminasi dengan tujuan, dengan tuduhan radikal.

“Tidak pernah di pemerintah itu mengatakan orang Islam radikal. Tetapi kita menangani orang-orang radikal, tidak peduli itu Islam atau tidak,” tegah Mahfud seraya menambahkan, bahwa kebetulan ada yang Islam karena radikalnya, bukan karena Islamnya.

Oleh sebab itu, lanjut Menko Polhukam, salah kalau ada orang mengatakan umat Islam tersinggung karena setiap gerakan Islam dipojokkan, dituduh radikal. “Ndak, dauroh umat Islam ndak tersinggung karena umat Islam nggak dituduh radikal. Siapa yang menuduh umat Islam radikal kan tidak ada,” ujarnya.

Ia menunjuk contoh Nahdlatul Ulama (NU)  misalnya itu bangga tidak radikal, Muhammadiyah tidak radikal. Tapi diingatkan kelompok-kelompok kecil yang memang fakta ada. Namun Menko Polhukam mengingatkan, itu bukan soal Islamnya atau tidak islamnya. Siapapun itu kan ditindak.

Menurut Menko Polhukam Mahfud MD, ada orang yang lalu men-simplikasi persoalan, itu kok Islam semua yang ditindak. “Ndak juga, kalau baca data buka siapa yang ditindak karena melawan ideologi kan banyak, bukan hanya orang Islam,” ujar Mahfud seraya meminta agar  jangan di dramatisir, seakan panas gerakan deradikalisasi, seakan-akan memerangi kelompok tertentu. (*/hdp)

The post Menko Polhukam: Tidak Ada Yang Tuduh Umat Islam Radikal appeared first on Prokabar.

“Ketika kejadian kebetulan saya dengan Presiden dan Mensesneg, Presiden langsung memberikan arahan agar semua pejabat sekarang ini, dalam kondisi yang seperti ini untuk melakukan pengamanan,” kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung usai menjenguk Menko Polhukam Wiranto di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (10/10) malam.

Menurut Seskab, sekarang ini memang banyak di era Pak Jokowi banyak pejabat menteri dan sebagainya yang sebenarnya tidak mau dikawal, tidak pakai pengawalan. Tetapi kalau melihat ini ancaman itu riil, sambung Seskab, dan ancaman itu dipersiapkan, dan apa yang terjadi di Pandeglang memperlihat itu bahwa sel jaringan itu ada.

“Sehingga dengan demikian Presiden telah meminta kepada kita, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) dan Sekretaris Kabinet (Seskab) untuk segera mengoordinasikan pengamanan terhadap pejabat negara,” ungkap Pamono.

Mengenai bagaimana bentuk pengamannya, menurut Seskab, tidak perlu berlebihan tetapi kewaspadaan itu menjadi sangat penting. (*/hdp)

The post Pasca Penusukan Menko Polhukam, Pengamanan Pejabat Ditingkatkan appeared first on Prokabar.

“Yang paling penting jaringan ini harus dikejar dan dituntaskan, diselesaikan,” kata Presiden Jokowi menjawab wartawan usai menjenguk Menko Polhukam Wiranto yang tengah dirawat di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (10/10).

Wiranto sendiri, menurut Presiden Jokowi, saat ini dalam kondisi sadar dan akan menjalani operasi bedah. “Saat ini beliau, bapak Wiratno, masih dalam penanganan oleh tim dokter di RSPAD dalam proses operasi,” ungkapnya.

Presiden juga meminta doa restu seluruh masyarakat, seluruh rakyat Indonesia agar Menko Polhukam Wiranto segera diberikan kesembuhan, cepat kembali pulih

Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi mengajak masyarakat untuk bersama-sama memerangi radikalisma, memerangi terorisme yang ada di tanah air.

“Kepada seluruh masyarakat, kami mengajak bersama-sama untuk memerangi radikalisme, memerangi terorisme yang ada di Tanah Air kita, hanya dengan upaya kita bersama-sama terorisme dan radikalisme akan bisa kita selesaikan dan kita berantas dari negara yang kita cintai,” kata Presiden Jokowi.

Presiden juga memerintahkan kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk memberikan upaya pengamanan yang lebih baik kepada pejabat negara.

Dalam kunjungan itu, Presiden Jokowi didampingi oleh Kepala RSPAD Gatot Subroto Mayjen TNI dr. Terawan Agus Putranto, Mensesneg Pratikno, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Kepala BIN Budi Gunawan.

Sebagaimana diketahui Menko Polhukam Wiranto ditusuk oleh terduga teroris saat turun dari mobil yang ditumpanginya di alun-alun Menes, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten, Kamis (10/10) siang.

Setelah menjalani pengobatan awal di RSUD Berkah, Pandeglang, Menko Polhukam Wiranto diterbangkan ke RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. (*/hdp)

The post Terkait Insiden Penusukan Menko Polhukam, Ini Tanggapan dan Langkah Presiden appeared first on Prokabar.

“Hari ini kita sangat bersyukur, kita mendengar saudara-saudara kita di Papua dan Papua Barat sana sudah damai, sudah tenang, kehidupan mulai berjalan lagi, toko-toko sudah mulai buka,” kata Wiranto dilansir, Senin (2/9).

Menko Polhukam mengaku bersyukur dengan perkembangan tersebut, dan menyampaikan ucapan terima kasih kepada warga di Papua dan Papua Barat yang memilih tidak perlu berkelahi, tidak perlu anarki, bakar-bakaran.

“Kita bersyukur atas inisiatif Pak Freddy Numberi dan kawan-kawan, Pak Kapolda, Pangdam. Kita semua mencoba menyiarkan, mengabarkan kepada semua masyarakat di seluruh Indonesia bahwa kita semua bersaudara, kita menyelesaikan masalah ini dengan sebaik-baiknya,” ucap Wiranto seraya berharap, mudah-mudahan semangat ini terus menyebar sehingga kita segera mendinginkan suasana, kembali kita bersatu padu sebagai bangsa.

Mengenai kemungkinan membuka kembali akses internet yang sudah diblokir beberapa hari, Menko Polhukam Wiranti memastikan akan segera melakukannya. Selain itu, aparat juga akan ditarik jika suasana sudah kondusif.

“Pasti dibuka (internet). Kalau sudah damai untuk apa kita blokir medsos, untuk apa aparat keamanan ribut-ribut atau ramai ke sana. Tapi tunggu dulu (waktunya) karena ini baru mulai tenang,” kata Wiranto. (*/hdp)

The post Pemerintah Akan Buka Blokir Akses Internet di Papua appeared first on Prokabar.

Pernyataan pemerintah itu disampaikan oleh Menteri Koordinator bidang Poltik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Wiranto dalam keterangan pers di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (19/8), menanggapi aksi unjuk rasa berbuntut kerusuhan yang terjadi di Kabupaten Manokwari, Papua.

“Telah diinstruksikan untuk melakukan pengusutan secara tuntas dan adil bagi siapapun yang dianggap melakukan pelanggaran hukum dalam peristiwa ini,” tegas Wiranto.

Menko Polhukam secara khusus memberikan apresiasi kepada  Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang secara terbuka menyatakan maaf atas apa yang telah terjadi di wilayah Jawa Timur kepada pihak-pihak yang merasa tersinggung dengan adanya insiden di Surabaya dan Malang, beberapa waktu lalu.

“Saya juga mengapresiasi kepada Gubernur Papua yang telah menyampaikan pernyataan dan himbauan kepada semua pihak agar tidak memperpanjang insiden ini, dan kembali menjalin persaudaraan dan kedamaian di wilayah masing-masing,” sambung Wiranto.

Tidak lupa Menko Polhukam Wiranto juga menyampaikan apresiasi kepada Forkompimda Papua Barat yang telah mampu menenangkan masyarakat untuk menjaga stabilitas keamanan wilayah.

Kepada seluruh masyarakat, Menko Polhukam mengimbau agar tidak terpancing dan terpengaruh dengan berita-berita negatif dari pihak yang tidak bertanggung jawab untuk merusak persatuan, kedamaian, dan kebersamaan kita sebagai bangsa yang bermartabat.

“Pemerintah memberikan jaminan sepenuhnya untuk terpeliharanya stabilitas keamanan di seluruh wiyalah,” tegas Wiranto.

Menko Polhukam juga meminta kepada aparat keamanan, baik TNI maupun Polri, untuk senantiasa melaksanakan tindakan persuasif dan terukur terhadap masyarakat. (*/hdp)

The post Ini Tanggapan Pemerintah Terkait Kurusuhan di Manokwari appeared first on Prokabar.

“Komisi Kejaksaan Republik Indonesia mengundang seluruh masyarakat Indonesia untuk menjadi Anggota Komisi Kejaksaan Republik Indonesia yang pendaftarannya akan dimulai pada bulan Mei sampai dengan bulan Juni tahun 2019,” kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto di Jakarta, Senin (20/5).

Adapun syarat-syarat pendaftarannya yaitu : 1. Warga Negara Indonesia (WNI); 2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 3. Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat proses pemilihan; 4. Diutamakan mempunyai pengalaman di bidang hukum paling singkat 15 (lima belas) tahun; 5. Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; 6. Sehat jasmani dan rohani; 7. Tidak pernahh dijatuhi pidana karena melakukan tindak kejahatan; dan 8. Melaporkan harta kekayaan.

Pendaftaran dapat diantar langsung/dikirim via pos ditujukan kepada Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Kejaksaan Republik Indonesia denngan alamat Jalan Rambai 1A, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan melampirkan :

1. Daftar Riwayat Hidup;
2. Fotocopy KTP;
3. Fotocopy NPWP;
4. Fotocopy ijazah pendidikan formal terakhir (yang sudah dilegalisir);
5. Pas Foto terbaru ukuran 4×6 sebanyak 3 lembar (berwarna);
6. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Dokter Pemerintah;
7. Surat Pernyataan mempunyai pengalaman di bidang hukum paling singkat 15 tahun yang dibuat di atas kertas bermaterai Rp6.000,-;
8. Surat Keterangan Catatan Kepolisian asli dan masih berlaku;
9. Surat pernyataan kesediaan yang dibuat di atas kertas bermaterai Rp6.000,- bahwa apabila diterima menjadi Anggota Komisi Kejaksaan Republik Indonesia untuk:
10. Tidak merangkap menjadi Pejabat Negara, Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pengusaha, Pengurus atau Karyawan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta, Pegawai Negeri Sipil atau Pengurus Partai Politik;
11. Melapor harta kekayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebelum dilantik oleh Presiden.
12. Peserta pendaftaran tidak dipungut biaya apapun.
13. Terkait informasi pendaftaran, peserta dapat menghubungi ke Kantor Komisi Kejaksaan RI melalui nomor telepon (021) 7264253/ fax (021) 7265308.

“Silakan bergabung dengan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia untuk membangun tatanan hukum yang lebih baik, lebih adil dan lebih bermartabat,” ujar Menko Polhukam Wiranto. (*/hdp)

The post Pendaftaran Calon Anggota Komisi Kejaksaan 2019 – 2023 Dibuka, Ini Syarat-syaratnya appeared first on Prokabar.

Dalam konperensi di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (24/4), Menko Polhukam menilai, tuduhan tersebut sangat tendensius, ngawur, bernuansa fitnah, tidak benar dan tidak berdasar, yang diarahkan untuk mendelegitimasi Pemerintah dan penyelenggara Pemilu terutama KPU/Bawaslu termasuk hasil Pemilu yang sementara ini sedang dalam proses penghitungan.

Selaku Menko Polhukam yang dalam hal ini mewakili Pemerintah, Wiranto menegaskan, bahwa Komisioner KPU dan Bawaslu dipilih oleh DPR RI.

KPU dan Bawaslu tersebut, lanjut Menko Polhukam, bersifat mandiri, tidak tergabung dalam struktur lembaga negara manapun dan memiliki struktur sendiri. Dengan demikian tidak berada dibawah kendali Pemerintah.

“Tidak pernah ada pikiran, kehendak dari Pemerintah untuk melakukan intervensi terhadap kinerja KPU/Bawaslu apalagi sampai membangun konspirasi kecurangan secara terstruktur, sistematis dan massif guna memenangkan pasangan calon tertentu,” tegas Wiranto.

Menko Polhukam menegaskan, bahwa tuduhan konspirasi antara Pemerintah dan KPU/Bawaslu untuk melakukan kecurangan secara terstruktur, sistematis dan massif dalam Pemilu Tahun 2019 tidak benar, dan tidak pernah terjadi.

Untuk itu, Menko Polhukam Wiranto mengharapkan masyarakat jangan percaya terhadap berita-berita yang menyesatkan tersebut, apalagi terhasut untuk melakukan gerakan-gerakan yang hanya akan mengganggu kedamaian dan keamanan nasional.

“Kita harus percaya bahwa Pemilu Tahun 2019 termasuk Pemilu yang terbesar dan terumit di dunia, karena dalam waktu 1 (satu) hari harus memberikan kesempatan kepada ± 192 juta pemilih, yang dilakukan lebih dari 810 ribu TPS yang tersebar di seluruh Indonesia yang dilaksanakan dengan sangat terbuka untuk diawasi oleh semua pihak termasuk observer dari mancanegara, terbukti dapat terlaksana dengan aman, lancar, dan damai sehingga mendapatkan apresiasi dari 33 negara,” terang Wiranto.

Menurut Menko Polhukam, masyarakat seharusnya memberikan penghargaan dan apresiasi kepada KPU, Bawaslu dan Petugas Keamanan yang telah melakukan pekerjaan besar dan berat ini dengan aman, lancar, dan damai serta sampai saat ini menimbulkan korban sebanyak 139 orang yang meninggal dalam tugas.

“Oleh sebab itu, sangatlah tidak tepat atau tidak pada tempatnya kalau melakukan fitnah, cacian, dan membuat tuduhan-tuduhan yang menyedihkan dan tidak berdasar,” tegas Menko Polhukam.

Untuk melanjutkan keterbukaan dan kenetralannya, Menko Polhukam menambahkan, bahwa KPU telah melakukan penghitungan secara transparan yang perkembangan hasilnya dapat diakses oleh siapapun setiap saat. (*/hdp)

The post Menko Polhukam Bantah Pemerintah Intervensi KPU dan Bawaslu appeared first on Prokabar.

“Komentar boleh saja ya, mengklaim boleh juga, tidak ada masalah. Tapi yang penting kita punya aturan ya punya aturan, punya undang-undang, baik yang menyangkut pemilu maupun yang menyangkut kehidupan kita sebagai bangsa. Itu negara hukum. Selama itu tidak melanggar hukum, selama itu dilakukan tidak mengganggu ketertiban masyarakat ya itu silakan saja,” kata Wiranto kepada wartawan usai mengikuti rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (22/4).

Wiranto mempersilakan masing-masing kontestan Pemilu membuat perhitungan, mengkalkulasi, membuat statement. Tetapi ia mengingatkan, jangan sampai keluar dari ranah itu, jangan keluar dari wilayah hukum pemilihan umum, undang-undangnya, peraturannya.

“Kalau keluar dari wilayah itu dan ternyata mengganggu ketertiban umum, mengganggu keamanan nasional akan berhadapan dengan penegak hukum. Aparat polisi, TNI dan sebagainya. Sudah jelas sekali kok ya, jelas sekali,” tegas Wiranto.

Terkait dengan tudingan adanya kecurangan masih, Menko Polhukam Wiranto mengatakan, kalau ada masalah-masalah seperti itu, termasuk ketidakpuasan, ada hukumnya, ada lembaganya yaitu Mahkamah Konstitusi.

“Saya kira semuanya sudah terjaga dengan bagus ya,” ujar Wiranto seraya mengingatkan, jangan sampai menabrak hukum yang sudah dipastikan ditentukan. Ia menegaskan, hukum adalah kesepakatan kolektif bangsa, jadi jangan sampai kesepakatan itu ditabrak, menimbulkan ketidakjelasan.

Soal isu kecurangan sendiri, Menko Polhukam Wiranto mengatakan, setiap pemilu, ya, pemilu 1999, 2004, 2009, 2014 selalu isunya kecurangan itu ada. Menurutnya ini, tidak masalah, dan akan diselesaikan lewat jalur hukum.

“Ada, jalur-jalur itu ada. Tapi jangan diselesaikan sendiri, ya, jangan kemudian diselesaikan di lapangan. Itu namanya sudah menabrak undang-undang, menabrak undang-undang yang mengatur kemanan ketertiban masyarakat. Begitu…,” pungkas Wiranto. (*/hdp)

The post Pemilu Dituding Curang, Ini Tanggapan Menko Polhukam appeared first on Prokabar.

“Ini sesuatu yang dianjurkan tidak dilakukan, jangan dilakukan karena akibatnya akan membuat sesuatu menjadi ricuh,” tegas Menko Polhukam, Senin (15/4).

Aparat kepolisian, lanjut Menko Polhukam, telah tegas mengatakan bahwa mobilisasi massa dalam rangka pawai kemenangan sebelum pengumuman resmi diumumkan tidak akan diijinkan karena nyata-nyata itu melanggar Undang-undang menyatakan pendapat di muka umum, UU Nomor 9 tahun 1998, di mana di dalam Pasal 6 disebutkan kegiatan unjuk rasa, kegiatan mobilisasi massa di muka umum itu paling tidak ada empat syarat; tidak mengganggu ketertiban umum, tidak mengganggu kebebasan orang lain, dalam batas-batas etika moral, dan tidak mengganggu kesatuan dan persatuan bangsa.

“Sehingga mobilisasi massa dalam bentuk apapun, dalam rangka syukuran kemenangan dan sebagainya itu akan tidak diijinkan oleh aparat kepolisian di pusat atau daerah. Kalau syukuran kemenangan di rumah masing-masing boleh, tapi kalau di umum seperti empat hal yang saya katakan, akan dilarang oleh aparat kepolisian,” kata Menko Polhukam Wiranto. (*/hdp)

The post Menko Polhukam Larang Pawai Kemenangan Sebelum Pengumuman Resmi appeared first on Prokabar.

“Kunjungan ini dimaksudkan untuk menunjukkan keprihatinan terhadap terjadinya gempa bumi dan tsunami yang mengguncang sejumlah wilayah di Sulteng, 28 September lalu,” kata Menko Polhukam Wiranto di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (9/10).

Menurut Menko Polhukam Wiranto , kunjungan tersebut akan dilaksanakan di sela-sela Bali Forum yang akan digelar di Bali pada tanggal 12 sampai 14 Oktober mendatang.

“Sementara yang minta (datang ke Palu) itu baru dua tokoh ini, kalau ada lagi ya tidak apa-apa, namanya solidaritas, ingin melihat, ingin memberikan satu rasa keprihatinan ingin mengunjungi di sana,” kata Wiranto, di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (9/10) siang.

Terkait dengan kunjungan tersebut, menurut Menko Polhukam, akan ada pengaturan agar perjalanannya aman, lancar, serta menemukan sasaran dalam kunjungan tersebut.

Tentunya, lanjut Wiranto,  pada saat tamu VVIP ini berkunjung ke Palu perlu diatur dengan sebaik-baiknya agar perjalanan itu aman, lancar dan menemukan satu sasaran dalam rangka kunjungan serta tidak sembarangan. Karena saat ini penerbangan di Palu sedang crowded mengingat banyak bantuan-bantuan yang datang.

Selain itu, lanjut Wiranto, karena masih masa tanggap darurat sehingga banyak kegiatan di lapangan yang sangat sibuk, terutama kegiatan alat-alat berat yang terus menerus bekerja di lapangan.

“Di sela-sela itukan kita harus menerima tamu ini. Kalau tidak kita atur nanti akan crowded, makanya kita atur, di sana host-nya siapa, entry briefing-nya, penjelasannya itu yang singkat, padat, jelas, siapa yang memberikan, yang meng-guidance siapa, lalu sasaran-sasaran yang perlu ditinjau siapa, kan tidak terus kita bebaskan saja. Jadi rapat hari ini sudah menyelesaikan pengaturan itu,” kata Menko Polhukam Wiranto.

Sementara Wakapolri Komjen Ari Dono Sukmanto mengatakan, pengamanan khusus sudah diatur oleh Kementerian Luar Negeri, VIP, dan paspampres. Dijelaskan bahwa untuk rute-rute tertentu yang akan didatangi dipastikan akan ada sterilisasi persiapan keamanan sehingga rencana kunjungan bisa berjalan lancar.

“Standar kok, hanya mungkin waktu saja yang harus kita persiapkan. Informasi cepat kita dapat karena memang kondisi lapangankan masih darurat semuanya, jalan juga patah-patah, supaya nanti lebih aman tamu kita sampai di lokasi yang mau dilihat,” kata Ari. (*/hdp)

The post Dua Tokoh Internasional Akan Berkunjung Ke Palu appeared first on Prokabar.